Adat Palangkahan

21 November 2010

Refleksi Haluan 8 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Secara hukum positif maupun administrasi kepemerintahan, agaknya perjalanan Gubernur Irwan Prayitno ke luar negeri, apalagi dalam kontek otonomi daerah, adalah hal biasa dan lumrah. Kendati, misalnya dianggap indsipliner karena belum mengantungi izin dari presiden.

Tapi kenapa menuai kritik tajam secara luas? Tampaknya ada beberapa hal yang mengundang kritik. Pertama, Gubernur Irwan studi banding ke Jepang 2 hingga 9 Oktober 2010, hanya 47 hari setelah ia dilantik jadi gubernur 15 Agustus 2010. Sebulan kemudian, 3 hingga 7 November 2010,  beliau sudah terbang pula ke Jerman. Artinya, baru dua setengah bulan di kursi gubernur, Irwan sudah dua kali ke luar negeri.

 

Padahal di saat bersamaan Gubernur Irwan punya PR berat yang membutuhkan penanganan serius. Di awal masa tugasnya ia dituntut menuntaskan penyaluran dana bantuan bagi korban gempa 30 September 2009 sebagaimana dijanjikan tuntas dalam waktu dua bulan. Ternyata, entah karena pergi ke Jepang, janji itu urung terealisasi. Bahkan surat edarannya No. B. 181/RR/ BPBD/IX-2010 tanggal 24 September 2010 Tentang Larangan Pemotongan Dana Bantuan Gempa nyaris tak terkontrol dan pemotongan berjalan terus.

Perjalanan Gubernur Irwan  ke Jerman menuai kritik karena dianggap melanggar adat  palangkahan alias berjalan/ turun dari rumah atau meninggalkan kampung/nagari.  Ada  empat waktu orang tak boleh berjalan meninggalkan rumah atau kampung. Pertama, ketika ada orang di kampung /tetangga/saudara meninggal dunia. Orang yang berjalan  saat seperti itu, meski secara hukum formal tak dilarang, secara adat dianggap tak memiliki perasaan kemanusian. Karena itu lazimnya, jika ada kematian, orang akan menunda perjalannanya betapapun pentingnya, setidaknya sampai jenazah dimakamkan.

Kedua, saat orang di rumah yang akan ditinggalkan hendak makan. Meninggalkan orang yang hendak makan dianggap menolak rezeki, meski orang yang akan pergi tak akan ikut makan bersama. Ketiga, turun dari rumah, di rumah sendiri atau sedang bertamu di rumah orang, saat orang lain datang ke rumah itu. Turun dari rumah saat seperti itu akan menimbulkan fitnah atau paling tidak mengundang kecurigaan dari yang datang terhadap yang pergi.

Keempat, meninggalkan rumah atau kampung saat berebut magrib. Soalnya, waktu solat magrib sangat pendek waktunya dan dikhawatirkan akan habis  di jalan. Karena itu lazimnya orang berjalan setelah sholat magrib. Sebagian yang lain mengatakan bahwa saat magrib itu iblis dan setan suka berkeliaran karena itu dikhawatirkanakan akan terjadi musibah. Berjalan saat berebut waktu magrib itu dianggap sio-sio alias rawan bahaya. Pribahasa Minang menyebutkan dek sio-sio utang tumbuah atau akan mengundang perkara.

Pemahaman terhadap adat palangkahan termasuk salah satu kategori tahu jo ampek. Dalam bahasa Minang kata ampek mengandung makna tiga. Pertama ampek dalam arti bilangan empat. Kedua, ampek bermakna kearifan. Tahu jo ampek maksudnya adalah kearifan tentang kato (kata) nan ampek (empat). Yaitu kata mendatar ( kata –kata sehari-hari, biasa atau lumrah), kato mendaki (peringatan/ancaman), kato menurun (perlu hati-hati) dan kato melereng (perlu dicermati dan diwaspadai). Ketiga, ampek bermakna carut.

Perjalan Gubernur Irwan ke Jerman memang saat jenazah korban gempa dan tsunami di Mentawai belum seluruhnya dimakamkan. Yang mengungsi pun masih menunggu bantuan makanan dan tempat berteduh. Mengandalkan lembaga dan pejabat yang ada tentulah diangap belum memenuhi kearifan seorang kepala daerah. Apalagi Gubernur Irwan ke luar negeri saat orang lain, bahkan bangsa lain, pada berdatangan mengulurkan bantuan.

Padahal perjalan ke Jerman itu, berbicara tentang peluang investasi di Sumatera Barat dalam  acara diskusi Indonesian Bussiness Day di Munchen yang digagas Duta Besar RI untuk Federasi Jerman Eddy Pratomo, dianggap tak lebih penting ketimbang kondisi daerah, terutama musibah yang melanda Mentawai. Buktinya, dari 12 pemerintah daerah, sebagian daerahnya juga terkena musibah, yang diundang Eddy Pratomo, hanya Gubernur Irwan yang datang. Kalau pun dianggap penting, namun karena hanya satu dari 12 undangan yang datang, acara itu mungkin pantas ditunda.

Maka, meski secara hukum dan prosedur formal perjalan Gubernur Irwan ke luar negeri tak bermasalah, namun pengelolaan masyarakat dan pemerintahan juga perlu mempertimbangkan kearifan, termasuk kearifan lokal. Soalnya, kearifan kadang lebih jitu menyukseskan atau merontokkan kewibawaan pemerintah ketimbang hukum dan prosedur administrasi formal itu.  Karena itulah agaknya para ahli selalu mengingatkan bahwa memimpin pemerintahan itu  gabungan ilmu pemerintahan dan keterampilan memerintah. Keduanya mesti berjalan seiring.

Gubernur Irwan agaknya menyadari kealfaannya tentang adat pelangkahan itu. Ia mempersingkat masa perjalannanya ke Jerman, kemudian minta maaf kepada publik. Artinya, utang dibayia doso disambah, memang demkian adat penyelesainnya. (*)

 

 

 


Bulat Segi Tiga Pemerintahan Daerah

21 November 2010

Refleksi Haluan 3 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Mengutip Mendagri Gamawan Fauzi,  Harian Haluan 1 November 2010 lalu mengungkapkan lebih separuh kepala daerah, 17 dari 33 gubernur dan 150 bupati/walikota, tersangkut kasus korupsi. Gambaran itu agaknya cukup jadi bukti untuk menyimpulkan sementara bahwa otonomi daerah juga bermakna otonomi korupsi. Kenapa?

Masalahnya memang bermula dari UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU ini kepala daerah diusulkan oleh partai dan dipilih langsung oleh rakyat. Pemenang adalah peraih suara terbanyak yang sering melebihi suara/ dukungan partai. Maka seorang calon kepala daerah mau tak mau berusaha mengerahkan semua potensi moril dan materil untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Tak dapat dielakkan pilkada membutuhkan investasi besar hingga belasan dan bahkan puluhan milyar rupiah. Padahal investasi itu sangat tak relevan dibandingkan gaji yang diterima oleh seorang bupati/walikota dan gubernur yang cuma berkisar antara Rp 6, 8 juta/ dan Rp 8,2 juta/bulan. Artinya, gaji selama satu priode jabatan (lima tahun) pun  tak mampu mengembalikan investasi politik yang ditanam seorang kepala daerah selama pilkada.

Kondisi inilah kemudian yang “memaksa” kepala daerah untuk berkorupsi. Caranya beragam. Misalnya melakukan serangkaian perjalan dinas di dalam dan luar negeri yang mengatasnamakaan berbagai kepentingan rakyat daerah. Upaya pengembalian investasi juga dilakukan lewat permainan tender proyek, mark up harga pengadaan barang, tanah dan gedung, main mata dengan investor, menilap retribusi, pajak sampai meraup dana operasional di tiap SKPD.

Menurut UU pula setiap anggaran dan kebijakan kepala daerah harus mendapat  persetujuan DPRD. Klausal ini menempatkan posisi tawar kepala daerah dan DPRD menjadi sama kuat. Di satu pihak kepala daerah adalah pengusul dan pemegang kuasa anggaran itu  di pihak lain pengesahan usulan dan anggaran itu ada di tangan DPRD. Artinya, kepala daerah punya kekuasaan keuangan tapi tak punya kekuasaan legalitas. Sebaliknya DPRD punya kekuasaan legalitas tapi tak punya kekuasaan dan bahkan diantaranya rentan untuk masalah keuangan.

Maka, untuk memuluskan “persetujuan ” tersebut seorang kepala daerah mestilah mampu “menguasai” DPRD. Sebab, meski seorang kepala daerah pemenang mutlak pilkada namun ia belum tentu mendapatkan dukungan mayoritas di DPRD. Maklum, DPRD terdiri dari beberapa wakil partai. Maka, dengan cara take and give, kekuatan dan kelehaman masing-masing tentulah akan menghasilkan keuntungan.

Trik yang muncul kepermukaan pun beragam. Yang terbaca di media massa misalnya, ada saja program dan anggaran yang semula ditolak DPRD, kadang sempat saling tuding,  kemudian lenyap tak berbekas. Kebijakan kepala daerah yang semula dihebohkan hingga mengancamkan hak interplasi, hak angket dan sebagainya, lalu setelah diperoleh “kesepakatan” kemudian redup bak lampu kehabisan minyak. Dari berbagai persidangan kasus korupsi kepala daerah diantaranya terungkap bagiamana  take and give berlangsung. Misalnya, adanya hadiah uang, kendaraan, biaya perjalanan atau negosiasi pelaksanaan proyek.

Karena itulah, meski UU No.32 Tahun 2004 menyatakan Pemerintahan Daerah itu bulat antara Pemeritah daerah dan DPRD, namun dalam prakteknya bulatnya justru segitiga. Diantara keduanya terjadi saling intip, saling curiga, dan kemudian berusaha saling menguntungkan. Toh, semua itu diungkapkan atas nama kepentingan rakyat.

Dari fakta yang terjadi selama ini, cukup alasan bagi rakyat untuk mencurigai kepala daerah dari mana pun asal partainya. Meski ada diantaranya berbicara dan berpenampilan fanatif terhadap paham tertentu namun dalam prakteknya sulit untuk tidak munafik. Dan itu berimplikasi pada kepercayaan rakyat kepada kepala daerah dan pemerintahan daerah. Ketidakpercayaan itu bahkan sudah sering muncul dalam bentuk aksi demonstrasi dan perlawanan terhadap berbagai kebijakan kepala daerah, yang pada gilirannya bisa mengarah pada revolusi sosial.

Maka untuk menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat dan kewibawaan pemerintah, tampaknya mekanisme pemilihan kepala daerah dan hubungan antara kepala daerah dan DPRD sebagaimana diatur UU No.32 Tahun 2004 sudah saatnya dievaluasi dan dikaji ulang. Sepuluh tahun otonomi daerah sudah lebih dari cukup untuk bereksprimen/ ujicoba demokrasi ala pilkada dan otonomi. Tentu tak perlu menunggu seluruh gubernur dan bupati walikota dipenjara karena korupsi, baru kemudian peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan otonomi bisa diwujudkan. (*)