Adat Palangkahan

Refleksi Haluan 8 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Secara hukum positif maupun administrasi kepemerintahan, agaknya perjalanan Gubernur Irwan Prayitno ke luar negeri, apalagi dalam kontek otonomi daerah, adalah hal biasa dan lumrah. Kendati, misalnya dianggap indsipliner karena belum mengantungi izin dari presiden.

Tapi kenapa menuai kritik tajam secara luas? Tampaknya ada beberapa hal yang mengundang kritik. Pertama, Gubernur Irwan studi banding ke Jepang 2 hingga 9 Oktober 2010, hanya 47 hari setelah ia dilantik jadi gubernur 15 Agustus 2010. Sebulan kemudian, 3 hingga 7 November 2010,  beliau sudah terbang pula ke Jerman. Artinya, baru dua setengah bulan di kursi gubernur, Irwan sudah dua kali ke luar negeri.

 

Padahal di saat bersamaan Gubernur Irwan punya PR berat yang membutuhkan penanganan serius. Di awal masa tugasnya ia dituntut menuntaskan penyaluran dana bantuan bagi korban gempa 30 September 2009 sebagaimana dijanjikan tuntas dalam waktu dua bulan. Ternyata, entah karena pergi ke Jepang, janji itu urung terealisasi. Bahkan surat edarannya No. B. 181/RR/ BPBD/IX-2010 tanggal 24 September 2010 Tentang Larangan Pemotongan Dana Bantuan Gempa nyaris tak terkontrol dan pemotongan berjalan terus.

Perjalanan Gubernur Irwan  ke Jerman menuai kritik karena dianggap melanggar adat  palangkahan alias berjalan/ turun dari rumah atau meninggalkan kampung/nagari.  Ada  empat waktu orang tak boleh berjalan meninggalkan rumah atau kampung. Pertama, ketika ada orang di kampung /tetangga/saudara meninggal dunia. Orang yang berjalan  saat seperti itu, meski secara hukum formal tak dilarang, secara adat dianggap tak memiliki perasaan kemanusian. Karena itu lazimnya, jika ada kematian, orang akan menunda perjalannanya betapapun pentingnya, setidaknya sampai jenazah dimakamkan.

Kedua, saat orang di rumah yang akan ditinggalkan hendak makan. Meninggalkan orang yang hendak makan dianggap menolak rezeki, meski orang yang akan pergi tak akan ikut makan bersama. Ketiga, turun dari rumah, di rumah sendiri atau sedang bertamu di rumah orang, saat orang lain datang ke rumah itu. Turun dari rumah saat seperti itu akan menimbulkan fitnah atau paling tidak mengundang kecurigaan dari yang datang terhadap yang pergi.

Keempat, meninggalkan rumah atau kampung saat berebut magrib. Soalnya, waktu solat magrib sangat pendek waktunya dan dikhawatirkan akan habis  di jalan. Karena itu lazimnya orang berjalan setelah sholat magrib. Sebagian yang lain mengatakan bahwa saat magrib itu iblis dan setan suka berkeliaran karena itu dikhawatirkanakan akan terjadi musibah. Berjalan saat berebut waktu magrib itu dianggap sio-sio alias rawan bahaya. Pribahasa Minang menyebutkan dek sio-sio utang tumbuah atau akan mengundang perkara.

Pemahaman terhadap adat palangkahan termasuk salah satu kategori tahu jo ampek. Dalam bahasa Minang kata ampek mengandung makna tiga. Pertama ampek dalam arti bilangan empat. Kedua, ampek bermakna kearifan. Tahu jo ampek maksudnya adalah kearifan tentang kato (kata) nan ampek (empat). Yaitu kata mendatar ( kata –kata sehari-hari, biasa atau lumrah), kato mendaki (peringatan/ancaman), kato menurun (perlu hati-hati) dan kato melereng (perlu dicermati dan diwaspadai). Ketiga, ampek bermakna carut.

Perjalan Gubernur Irwan ke Jerman memang saat jenazah korban gempa dan tsunami di Mentawai belum seluruhnya dimakamkan. Yang mengungsi pun masih menunggu bantuan makanan dan tempat berteduh. Mengandalkan lembaga dan pejabat yang ada tentulah diangap belum memenuhi kearifan seorang kepala daerah. Apalagi Gubernur Irwan ke luar negeri saat orang lain, bahkan bangsa lain, pada berdatangan mengulurkan bantuan.

Padahal perjalan ke Jerman itu, berbicara tentang peluang investasi di Sumatera Barat dalam  acara diskusi Indonesian Bussiness Day di Munchen yang digagas Duta Besar RI untuk Federasi Jerman Eddy Pratomo, dianggap tak lebih penting ketimbang kondisi daerah, terutama musibah yang melanda Mentawai. Buktinya, dari 12 pemerintah daerah, sebagian daerahnya juga terkena musibah, yang diundang Eddy Pratomo, hanya Gubernur Irwan yang datang. Kalau pun dianggap penting, namun karena hanya satu dari 12 undangan yang datang, acara itu mungkin pantas ditunda.

Maka, meski secara hukum dan prosedur formal perjalan Gubernur Irwan ke luar negeri tak bermasalah, namun pengelolaan masyarakat dan pemerintahan juga perlu mempertimbangkan kearifan, termasuk kearifan lokal. Soalnya, kearifan kadang lebih jitu menyukseskan atau merontokkan kewibawaan pemerintah ketimbang hukum dan prosedur administrasi formal itu.  Karena itulah agaknya para ahli selalu mengingatkan bahwa memimpin pemerintahan itu  gabungan ilmu pemerintahan dan keterampilan memerintah. Keduanya mesti berjalan seiring.

Gubernur Irwan agaknya menyadari kealfaannya tentang adat pelangkahan itu. Ia mempersingkat masa perjalannanya ke Jerman, kemudian minta maaf kepada publik. Artinya, utang dibayia doso disambah, memang demkian adat penyelesainnya. (*)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: