Bulat Segi Tiga Pemerintahan Daerah

Refleksi Haluan 3 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Mengutip Mendagri Gamawan Fauzi,  Harian Haluan 1 November 2010 lalu mengungkapkan lebih separuh kepala daerah, 17 dari 33 gubernur dan 150 bupati/walikota, tersangkut kasus korupsi. Gambaran itu agaknya cukup jadi bukti untuk menyimpulkan sementara bahwa otonomi daerah juga bermakna otonomi korupsi. Kenapa?

Masalahnya memang bermula dari UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU ini kepala daerah diusulkan oleh partai dan dipilih langsung oleh rakyat. Pemenang adalah peraih suara terbanyak yang sering melebihi suara/ dukungan partai. Maka seorang calon kepala daerah mau tak mau berusaha mengerahkan semua potensi moril dan materil untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Tak dapat dielakkan pilkada membutuhkan investasi besar hingga belasan dan bahkan puluhan milyar rupiah. Padahal investasi itu sangat tak relevan dibandingkan gaji yang diterima oleh seorang bupati/walikota dan gubernur yang cuma berkisar antara Rp 6, 8 juta/ dan Rp 8,2 juta/bulan. Artinya, gaji selama satu priode jabatan (lima tahun) pun  tak mampu mengembalikan investasi politik yang ditanam seorang kepala daerah selama pilkada.

Kondisi inilah kemudian yang “memaksa” kepala daerah untuk berkorupsi. Caranya beragam. Misalnya melakukan serangkaian perjalan dinas di dalam dan luar negeri yang mengatasnamakaan berbagai kepentingan rakyat daerah. Upaya pengembalian investasi juga dilakukan lewat permainan tender proyek, mark up harga pengadaan barang, tanah dan gedung, main mata dengan investor, menilap retribusi, pajak sampai meraup dana operasional di tiap SKPD.

Menurut UU pula setiap anggaran dan kebijakan kepala daerah harus mendapat  persetujuan DPRD. Klausal ini menempatkan posisi tawar kepala daerah dan DPRD menjadi sama kuat. Di satu pihak kepala daerah adalah pengusul dan pemegang kuasa anggaran itu  di pihak lain pengesahan usulan dan anggaran itu ada di tangan DPRD. Artinya, kepala daerah punya kekuasaan keuangan tapi tak punya kekuasaan legalitas. Sebaliknya DPRD punya kekuasaan legalitas tapi tak punya kekuasaan dan bahkan diantaranya rentan untuk masalah keuangan.

Maka, untuk memuluskan “persetujuan ” tersebut seorang kepala daerah mestilah mampu “menguasai” DPRD. Sebab, meski seorang kepala daerah pemenang mutlak pilkada namun ia belum tentu mendapatkan dukungan mayoritas di DPRD. Maklum, DPRD terdiri dari beberapa wakil partai. Maka, dengan cara take and give, kekuatan dan kelehaman masing-masing tentulah akan menghasilkan keuntungan.

Trik yang muncul kepermukaan pun beragam. Yang terbaca di media massa misalnya, ada saja program dan anggaran yang semula ditolak DPRD, kadang sempat saling tuding,  kemudian lenyap tak berbekas. Kebijakan kepala daerah yang semula dihebohkan hingga mengancamkan hak interplasi, hak angket dan sebagainya, lalu setelah diperoleh “kesepakatan” kemudian redup bak lampu kehabisan minyak. Dari berbagai persidangan kasus korupsi kepala daerah diantaranya terungkap bagiamana  take and give berlangsung. Misalnya, adanya hadiah uang, kendaraan, biaya perjalanan atau negosiasi pelaksanaan proyek.

Karena itulah, meski UU No.32 Tahun 2004 menyatakan Pemerintahan Daerah itu bulat antara Pemeritah daerah dan DPRD, namun dalam prakteknya bulatnya justru segitiga. Diantara keduanya terjadi saling intip, saling curiga, dan kemudian berusaha saling menguntungkan. Toh, semua itu diungkapkan atas nama kepentingan rakyat.

Dari fakta yang terjadi selama ini, cukup alasan bagi rakyat untuk mencurigai kepala daerah dari mana pun asal partainya. Meski ada diantaranya berbicara dan berpenampilan fanatif terhadap paham tertentu namun dalam prakteknya sulit untuk tidak munafik. Dan itu berimplikasi pada kepercayaan rakyat kepada kepala daerah dan pemerintahan daerah. Ketidakpercayaan itu bahkan sudah sering muncul dalam bentuk aksi demonstrasi dan perlawanan terhadap berbagai kebijakan kepala daerah, yang pada gilirannya bisa mengarah pada revolusi sosial.

Maka untuk menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat dan kewibawaan pemerintah, tampaknya mekanisme pemilihan kepala daerah dan hubungan antara kepala daerah dan DPRD sebagaimana diatur UU No.32 Tahun 2004 sudah saatnya dievaluasi dan dikaji ulang. Sepuluh tahun otonomi daerah sudah lebih dari cukup untuk bereksprimen/ ujicoba demokrasi ala pilkada dan otonomi. Tentu tak perlu menunggu seluruh gubernur dan bupati walikota dipenjara karena korupsi, baru kemudian peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan otonomi bisa diwujudkan. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: