Isu Lebih Jitu

21 Desember 2010

Refleksi Haluan 30 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Isu ancaman gempa disertai tsunami di pantai Barat Sumatera Barat yang beredar lewat SMS dan dari mulut ke mulut selama sebulan terakhir tampaknya berdampak cukup luas di masyarakat. Warga sama takutnya di rumah dan ke pasar, ke sekolah atau ke tempat kerja. Banyak pula diantaranya mengungsi ke rumah famili di malam hari dan bahkan tidur di atas kendaraan di daerah yang dianggap aman. Tak pelak aktivitas sosial, ekonomi dan pemerintahan pun ikut terguncang.

Seruan agar masyarakat menyikapi isu dengan sikap tenang, waspada siap siaga, baik yang datang dari pejabat pemerintahan maupun mubaligh dan ulama seakan tak mangkus. Masyarakat, tanpa dibedakan tingkat pendidikan dan status sosial, masih saja lebih percaya lebih terpengaruh isu. Pertanyaannya kemudian kenapa komunikasi isu lebih jitu?

Ada dua hal kenapa masyarakat lebih percaya isu meski tak jelas sumber dan dasar informasinya. Pertama, karena memang ada pendapat para pakar geologi atau para ahli tentang adanya ancaman gempa dan tsunami itu. Hanya saja kapan waktu dan seberapa berbahaya tak dapat dipastikan. Ketika penyebar isu menambahkan waktu pada penadapat pakar itu masyarakat kontan jadi percaya.

Kedua, isu gampang menyulut emosi, pikiran dan sikap masyarakat tatkala kepercayaan pada tokoh informal dan pemimpin formal sudah sedemikian menurun. Baik akibat sikap dan prilaku pemimpin dalam berbagai hal sebelumnya maupun dalam merespon isu yang sedang berkembang. Dalam kontek sosial poltik pemimpin yang memiliki otoritas dan legalitas secara hukum dan kepemerintahan adalah kepala daerah, bupati/ walikota dan gubernur.

Soal isu gempa itumisalnya, boleh jadi tak benar. Tapi analisa dan kajian para pakar tentang itu pun tak dibantah. Logikanya, jika isunya dibantah dan kajian pakar diterima, para bupati/ walikota dan gubernur seharusnya menunjukkan action nyata mengantisipasi dan menyikapi kajian/ prediksi para pakar itu. Padahal , seperti diprediksikan,  jika gempa dan tsunami terjadi, setidaknya, tujuh kabupaten /kota di sepanjang pantai barat Sumatera Barat akan jadi korban. Yaitu Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Pariaman. Menurut data BPS 2007 penduduk di tujuh daerah ini berjumlah  2.552.535 jiwa. Kalau dilihat secara demografi, setidaknya sekitar dua juta jiwa atau hampir separuh penduduk Sumatera Barat (4.697.764 jiwa) berada di wilayah ancaman.

Anehnya, meski demikian besar jiwa penduduk yang terancam namun sampai hari ini belum terdengar bupati/walikota dan DPRD di tujuh daerah itu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masing-masing membicarakan tindakan penyelematan rakyat. Bahkan DPRD, kabuapten/kota dan provinsi terkesan belum terusik ancaman itu. Mereka tetap meneruskan agenda studi banding, reses dan kunjungan kerja ke daerah lain.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah juga belum berkoordinasi dengan para bupati/walikota untuk mengambil suatu kebijakan. Misalnya, untuk tujuh daerah itu, diputuskan menangguhkan sementara segala bentuk pembangunan kemudian mengerahkan segala kemampuan membangun secara darurat sebanyak mungkin jalan evakuasi dari arah pantai ke perbukitan yang aman. Bukankah soal biaya, Presiden SBY sudah menyatakan persetujuannya demi  menyelamatkan rakyat dari bencana?

Jalan evakuasi menjadi sangat penting mengingat seluruh sungai di tujuh daerah itu mengalir dari timur ke barat. Sementara jalan raya merentang dari utara ke selatan. Akibatanya, seperti di kota Padang 21 sungai yang ada dilintasi lebih satu jembatan. Beberapa diantaranya, seperti Batang Arau dan Banjir Kanal yang melingkari kecamatan Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan, dilintasi sepuluh jembatan. Kalau terjadi gempa dahsyat dan jembatan itu rubuh rakyat tentu tak punya pilihan untuk menyelamatkan diri.

Sebetulnya, jalur jalan evakuasi di kota Padang, sekaligus untuk pengembangan wilayah, sudah disiapkan Belanda sejak 1930 silam. Setidaknya ada delapan jalan evakuasi yang pembangunannya dilanjutkan Walikota Padang Hasan Basri Durin dan Sjahrul Udjud namun terhenti sejak Walikota Zuiyen Rais dan Fauzi Bahar. Artinya, gubernur tinggal meneruskan jalan evakuasi yang terbengkalai itu. Atas koordinasi gubernur ditiap daerah bisa dibangun selter berbentuk tower raksasa dari baja setinggi 6 hingga 12 meter di atas beberapa ruas jalan raya. Selain jadi tempat menyelamatkan diri terdekat kala bencana, tower itupun bisa difungsikan restoran dan papan reklame.

Jadi, kenapa isu berpengaruh lebih jitu karena respon dan sikap para pemimpin tak lebih meyakinkan dari pada penyebar isu. (*)


Resep Dokter Racikan Dukun

21 Desember 2010

Refleksi Haluan  Desember 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Resep dokter racikan dukun. Begitulah agaknya yang terjadi selama satu kuartal pemerintahan pemerintahan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Betapa tidak.  Lima point misi gubernur cukup menjanjikan. Yakni mewujudkan (1) tata kehidupan mayarakat yang agamis dan berbudaya berdasarkan ABS-SBK, (2) tata pemerintahan yang baik bersih dan profesional, (3) sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas,(4) ekonomi masyarakat sejahtera, sehat, produktif berbasis kerakyatan dan (5) pembangunan yang bekelanjutan berwawasan lingkungan.

Dua point  dari sebelas agenda yang diprioritaskan ialah  perbaikan tatakelola pemerintahan dan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini boleh   dibilang resep dan formula yang paten. Sayang resep yang baik itu bukan dibaca apoteker melainkan diracik oleh dukun yang tak tahu membaca tulisan dokter dan tak mengerti formula dan dosis yang tepat. Akibatnya, obat yang yang seharusnya menyembuhkan malah menambah penyakit.

Lihat saja  upacara HUT Korpri  Senin 29 November lalu. Upacara sangat penting bagi jajaran PNS dan pemerintahan itu tak dihadiri tiga pimpinan tertinggi pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur dan sekda. Gubernur selaku pembina Korpri dan wakil pemerintah pusat di daerah yang seharusnya menjadi inspektur upacara membacakan sambutan Presiden RI, entah atas saran siapa, justru membacakan sambutan Menteri Kehutanan pada acara penanaman sejuta pohon di Tanah Datar. Akhirnya Wakajati Sumatera Barat, Mohammad Kohar, jadi inspektur upacara dan membacakan sambutan Presiden RI.

Niat gubernur meningkatkan pendapatan petani melalui program satu petani satu sapi  juga dianggap menjanjikan. Namun karena dikelola orang tang relevan,  yang dilakukan  bukan kajian mendalam oleh pejabat dan instansi terkait, melainkan studi banding ke Jepang dan Jerman.

Hebatanya, perjalanan itu yang seharusnya menyertakan pejabat Dinas Peternakan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Ketua Bappeda justru diikuti kepala biro administrasi pembangunan dan seorang swasta non pengusaha. Itu tak memenuhi hirarki pemerintahan yang baik. Akibatnya, yang muncul bukan sambutan dan dukungan melainkan kritikan dan kecaman. Nasib program itu sendiri tak ubahnya bak balon yang naik meroket lalu jatuh entah di mana.

Keinginan gubernur untuk mewujudkan misi peningkatan tatalaksana pemerintahan yang baik malah jadi lelulocon dalam beberapa kali rapat koordinasi. Rapat itu, seperti lazimnya, dipersiapkan sebuah biro. Surat undangan mengunakan kode dan nomor surat biro bersangkutan. Anehnya, rapat yang seharusnya dipimpin sekda atau asisten terkait, justru dipimpin langsung oleh  si kepala biro. Padahal secara eselonering berada di bawah asisten atau kepala SKPD yang ada.

Kelucuan pun terjadi di Kesbang Linmas Sumatera Barat. Lembaga ini  dikepalai pejabat definitif yang merangkap pelaksana tugas (Plt) Sekda Mentawai. Namun entah atas saran siapa, kursi Kepala Kesbang yang masih melekat pada pejabat defenitif, diserahkan pada seorang  pejabat pelaksana harian (Plh). Maka, Kesbang Linmas pun jadi wanita bersuami dua. Kejadian ini selain melanggar prinsip pemerintahan yang baik, Plh yang menggunakan anggaran, aset, fasilitas jabatan seperti mobil dinas Kepala Kesbang Linmas bisa beresiko hukum.

Harapan kita ke depan kebijakan dan gagasan yang baik dari gubernur mestilah diolah dan dikelola oleh staf  yang secara hukum, administrasi, hirarki dan SOTK  punya kewenangan. Gubernur tampaknya, perlu menghindarkan agar resep-resep patentnya tak ke staf atau orang-orang di luar pemerintahan yang tak berkompeten. Apakah itu teman dekat, satu sekolah atau satu partai. Sebab, meski mereka cerdas dan pintar, jika tak berwenang dan tak  mau tahu  prosedur tata pemerintahan tentu bisa bersiko politik dan hukum.

Agaknya, sudah saatnya Gubernur merangkul apoteker (staf) atau pihak-pihak yang pandai membaca resep (jalan pikiran dan misi dan misi gubernur). Sebab, kata tetua kita, “ kalau  pandai meramu obat, jelatang pun bisa dikannya  obat.(*)


Negeri Tanpa Pemimpin

21 Desember 2010

Refleksi Haluan 29 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kegelisahan, kebingungan dan kekalutan rakyat mengadapi isu ancaman gempa dahsyat yang akan disertai tsunami tampaknya sudah sampai pada puncaknya.

Meski  isu lewat SMS/ selebaran itu tak benar, namun pendapat para pakar tetap mengusik. Sebab, menurut mereka ancaman itu jelas ada meski kapan waktu dan seberapa berbahaya tak dapat dipastikan.

Akibatnya rakyat terjerembab dalam kebingungan yang ditindih perasaan cemas, takut dan bahkan putusasa. Tinggal di rumah atau meninggalkan rumah, ke pasar, ke sekolah atau ke tempat kerja selalu dalam perasaan was-was.  Siang pulang ke rumah malam menginap di di rumah famili, kenalanan atau di atas kendaraan di sepanjang jalan di daerah-daerah yang dianggap aman. Ada yang mau meninggalkan kota/ kampung dan pindah ke tempat lain tapi dihantui  pekerjaan, penghasilan dan biaya hidup.  Dan itu berdampak luas pada pisik dan psikolgis, moril dan materil, bahkan pada aktivitas sosial ekonomi dan pemerintahan

Situasi itu, setidaknya, melanda warga di sepanjang pantai barat Sumatera Barat,  (Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Pariaman). Menurut data BPS 2007 penduduk di tujuh daerah ini berjumlah  2.552.535 jiwa. Kalau dilihat secara demografi, setidaknya sekitar dua juta jiwa atau hampir separuh penduduk Sumatera Barat (4.697.764 jiwa)  berada di wilayah ancaman.

Rakyat kian risau karena tak menemukan jawaban atas kebingungannya dan tak melihat celah dalam kebingungannya. Rakyat seakan dibiarkan larut dalam kekalutan. Daerah ini ini seakan tak berpemimpin yang memberi titik terang sebagai celah harapan selamat dari ancaman bencana itu. Padahal pemimpin daerah hari ini secara realita hukum dan politik adalah para bupati, walikota dan gubernur serta para DPRD-nya .

Kenyataannya sampai hari ini para bupati/walikota dan DPRD setempat belum terdengar mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing bagaimana langkah menyelematkan rakyat. Bahkan DPRD, kabuapten/kota juga provinsi terkesan belum terusik kegelisahan rakyat itu.

Padahal dilihat dari kenyataannya, gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan pembina pemerintahan daerah sudah sepatutnya mengumpulkan tujuh kepala daerah terkait untuk membicarakan langkah nyata menghadapi kemungkinan terburuk ancaman bencana tersebut. Melihat besarnya jumlah penduduk yang berada di wilayah ancaman sudah seharusnya pula gubernur mengambil keputusan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk membangun sebanyak mungkin jalan evakuasi dari arah pantai ke daerah perbukitan yang aman dan menangguhkan sementara pembangunan yang lain.

Gubernur sebagai pemimpin wilayah provinsi tentu mengetahui bahwa seluruh sungai di tujuh daerah itu mengalir dari timur ke barat dan jalan raya merentang dari utara ke selatan. Contoh, 21 sungai di Kota Padang hampir seluruhnya diseberangi jembatan. Bahkan beberapa diantaranya, seperti Batang Arau dan Banjir Kanal yang melingkari kecamatan Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan, dilintasi sepuluh jembatan. Kalau terjadi gempa dahsyat dan sepuluh jembatan itu rubuh kemana rakyat menyelematkan diri.

Padahal pemerintahan Belanda sudah merancang sejumlah jalan evakuasi sekaligus berfungsi sebagai pengembangan wilayah sejak 1930 silam. Jalan itu pula kemudian yang dilanjutkan pemerintahan Walikota Hasan Basri Durin dan Sjahrul Udjud. Setidaknya ada delapan jalan evakuasi yang terbengkalai karena tak diteruskan Walikota Padang Zuiyen Rais dan Fauzi Bahar.

Kalaulah jalan evakuasi di tujuh daerah itu direncanakan dari sekarang, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tentu berhak menghadap presiden meminta anggaran untuk itu. Bukankah presiden sendiri sudah menyatakan komitmennya untuk menyediakan anggaran membangun sarana dan prasarana antisipasi bencana itu.

Jika memang keselamatan dua juta jiwa penduduk itu dipertimbangkan, bukan hanya jalan evakuasi yang segera direncanakan tapi juga selter berbentuk tower raksasa dari baja setinggi 6 hingga 12 meter bisa dibangun di atas beberapa ruas jalan raya di daerah ini. Selain bisa difungsikan sebagai restoran dan tiang baliho, tower itu menjadi tempat penyelamatan terdekat dan tercepat bagi rakyat.

Seandainya upaya tersebut segera direalisasikan agaknya kekalutan rakyat akan terobati. Setidaknya rakyat bisa merasakan masih ada pemimpin di daerah ini yang berfikir tentang kesalamatan rakyatnya.(*)


Regenerasi Korupsi

21 Desember 2010

Refleksi Haluan 21 Desember 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Peringatan Hari Antikorupsi 9 Desember 2010 dan pengumuman hasil tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010 pada 8 Desember 2010 lalu tak ubahnya pengobatan massal penderita penyakit menular. Mungkin karena beda satu hari, meski Kapolda Sumbar berjanji akan mengusutnya, namun pengobatan massal itu tak sentuh menyentuh dengan indikasi praktek korupsi dalam pelaksanaan tes penerimaan CPNS itu.

Padahal indikasi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) cukup kuat. Bukan hanya penyelenggaranya patut diusut, pelaksanaan tes CPNS itu pun pantas diulang. Setidaknya, seperti diberitakan banyak media, ditemukan peserta lulus ganda (di dua daerah), misalnya CPNS dokter yang lulus di Pariaman dan Padang Pariaman. Kemudian di Kabupaten Solok Selatan. Bupati H. Muszni meneken pengumuman hasil tes untuk hari Rabu, nyatanya pejabat BKD setempat mengumumkan hari Kamis. Di balik itu beredar isu, selain isi pengumuman berubah juga ditemukan CPNS lulus ganda untuk Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci.

KKN agaknya memang tak akan pernah bisa diberantas di negeri ini. Soalnya regenerasi prilaku korupsi itu terus berlanjut secara sistimatis dan nyata. Kalau mau merefleksi/ menoleh sejenak ke belakang agaknya semua orang akan sadar karena pernah melihat atau mengalamai bagaimana mata rantai regerasi KKN berlangsung. Korupsi dalam penerimaan CPNS hanyalah salah satu mata rantai itu.

Begitu anak-anak mau masuk SD jurus uang, hubungan perkerabatan dan jabatan sudah harus digunakan untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Begitu juga saat memasuki SMP dan SMA. Jurus KKN semakin penting ketika memasuki perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi khusus instasional. Misalnya, IPDN, Akpol, Akmil, Akbid, Akper dan lain-lain  perguruan tinggi yang menjanjikan pegawai negeri. Jurus KKN terus berlanjut dalam proses kenaikan pangkat dan perolehan jabatan.

Jika KKN sudah dimulai dari bangku sekolah dasar, masuk perguruan tinggi,   penerimaan pegawai negeri dan dalam proses mutasi dan promosi, tentulah menjadi lumrah jika kemudian pejabat dan aparat di semua lini pemerintahan melakukan tindak pidana KKN. Hal itu sejalan dengan prinsip ekonomi matrialis dan sekularis yang semuanya dihitung dan dihargai berdasarkan keuntungan material.

Dari proses regenerasi itu jadi benarlah Sumut diplesetkan jadi semua urusan mesti dengan uang tunai. Karena memang sering terjajdi sebuah perkara bisa dideponir kalau punya uang. Saksi bisa jadi tersangka atau sebaliknya. Yang bersalah bisa dibebaskan dan yang tak bersalah dihukum hakim. Dalam jabatan, yang pintar tersingkir dan yang bodoh malah berjabatan, sarjana berprestasi dikalahkan kolusi sehingga prestasi pendidikan seakan jadi percuma.

Dari proses regenerasi KKN itu tidaklah aneh setiap calon anggota legislatif dan calon kepala daerah menggandalkan jurus uang dalam pemilu dan pilkada kemudian setelah berjabatan berusaha mengembalikan investasi dengan cara yang tak beralih lenggang dari ketiak. Kalau bukan lewat daun meja, daun kwitansi, ya, pungli di jalanan, di jalur pelayaran dan penerbangan.

Dari proses regenerasi itulah kemudian lahirnya “tokoh” paling populer seperti  Gayus Tambunan, terdakwa kasus penggelapan pajak. Politisi yang menerima suap dalam proses pengesahan UU, pemberian rekomendasi atau dalam pemilihan pejabat penting negara. Tak aneh juga kalau 150 lebih bupati/walikota dan 17 dari 33 gubernur diadili karena tersandung korupsi.

Meski yang ketahuan masih tetap diadili, tentu dengan proses peradilan yang ber-KKN pula, namun kemampuan berkorupsi, kolusi dan nepotisme juga sudah dianggap gengsi dan prestrasi. Paling tidak bukan lagi dianggap perbuatan jahat dan memalukan. Tak ada perasaan malu penegak hukum melanggar hukum, pejabat pembina masyarakat membinasakan masyarakat, kepercayaan negara jadi penghianat negara. Orang tak mera malu lagi punya rumah, mobil dan harta benda melebih sepuluh bahkan seratus kali gaji selama jadi PNS. Maklum, prestasi dan status simbol kini diukur dari kemampuan berkorupsi, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Semua kita mungkin sadar bahwa apa yang terjadi hari ini adalah produk pendidikan sekitar 35 tahun silam dan penerimaan CPNS sekitar 25 dan 20 tahun lampau. Karena proses regenerasi KKN itu berlanjut subur, bayangkan, bagaimana makan tangan produk generasi penerimaan murid sekolah, mahasiswa dan PNS sepulh tahun lalu dan hari-hari ini pada 20 tahun ke depan?

Pantas jika kini banyak yang bimbang, masih adakah negara ini 20 tahun lagi? Negara ini tentu akan masih ada, jika hukum dan peraturan masih bisa ditegakkan, jika mata rantai regenerasi KKN itu bisa diputus mulai hari ini. Caranya tentu dimulai dari penerimaan murid sekolah, mahasiswa, dan peneriomaan CPNS itu. Maka, tekad yang dicanangkan oleh pejabat penegak hukum dalam peringatan Hari Antikorupsi yang lalu seharusnya direalisasikan dengan jujur dan benar. Kalau tidak, menjadi benarlah bahwa kita semua sepakat untuk meneruskan kaderisasi korupsi itu.(*)


TKI Dalam Kultur Saudi

21 Desember 2010

Refleksi Haluan 22 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kisah sedih tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, seperti di Arab Saudi seakan tak pernah habisnya. Korban terbaru Sumiati asal Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sumiati sebelumnya berparas cantik, kini hampir seluruh wajahnya rusak. Bibir atasnya dipotong oleh majikannya. Kemudian Keken Nurjanah, TKI asal Cianjur, Jawa Barat. Keken dibunuh majikannya tiga hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Mayatnya ditemukan dalam tong sampah umum di Kota Abha.

Kejadian itu adalah dua dari 22.035 kasus kejahatan diantara 960 ribu TKI yang ada di Saudi Arabia (2008). Migrant Care menyebutkan selama 2010 sekitar 5.563 pekerja rumah tangga  bermasalah di Saudi,1.097 menjadi korban penganiayaan, 3.568 orang sakit akibat situasi kerja tidak layak, dan 898 orang korban kekerasan seksual dan tidak digaji.

Meski dianggap belum sebanding dengan devisa yang dikumpulkan negara dari TKI itu, namun pengirimanTKI ke luar negeri tentulah tak cukup mempertimbangkan faktor materi belaka. Pengiriman TKI, apalagi kategori pembantu rumah tangga, juga harus dilihat dari faktor kemanusiaan martabat dan marwah bangsa Indonesia yang merdeka. Dan dari sisi ini, pantas jika banyak pihak menghimbau pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke Arab.

Saya termasuk salah seorang yang menyatakan keberatan terhadap pengiriman TKI pembantu rumah tangga ke Arab Saudi bahkan sejak zaman Menteri Transimigrasi dan Tenaga Kerja dijabat Sudomo sekitar 25 tahun silam. Alasan paling mendasar adalah perbedaan sosial kultural masyarakat Indonesia sebagai bangsa Timur yang tumbuh berkembang di bawah negara demokrasi yang merdeka dan bangsa Arab dengan latar belakang sosial kultural Badui dan padang pasir di bawah kekuasaan pemerintahan kerajaan yang obsolut yang jadi penyebab kekerasan terhadap TKI itu.

Untuk mencermati perbedaan tersebut secara objektif dalam kontek berbagai kasus kekerasan terahadap TKI di Arab Saudi itu, buat sementara kesampingkan dulu hubungannya dengan agama mayoritas yang jadi anutan masyarakat. Sebab, ajaran agama, apapun dan di manapun, termasuk di Indonesia, belum sepenuhnya berimplikasi pada kultur dan prilaku seluruh anggota masyarakat pemeluknya. Seadainya agama telah indetik dengan kultur dan prilaku pemeluknya tentulah seluruh TKI akan mendapat perlakuan yang baik. Bukankah pada pemeluk agama yang sama akan berlaku nilai-nailai yang sama tanpa memberbedakan suku, ras, negara dan sistem pemerintahannya.

Di Indonesia, apalagi di pedesaan, ikatan sosial dan nilai sosial masih sangat tinggi.  Tenggang rasa, kepedulian dan solidaritas sesama tanpa melihat status sosial masih menjadi ukuran moral, kepribadian dan integritas seseorang. Jangankan penganiyaan, perlakuan buruk meski cuma dalam bentuk kata-kata, baik terhadap keluarga sendiri maupun orang lain dianggap aib, tercela perbuatan dosa yang bisa dikenai sanksi sosial: dikucilkan atau dikenai denda adat. Kalaulah potensi sosial itu diberi tempat oleh negara secara legal formal seharusnya Indonesia tak perlu mengadopsi UU kekerasan dalam rumah tangga berkultur barat.

TKI, meski cuma pembantu rumah tangga, dalam sistem nilai budaya dan hukum di Indonesia adalah anggota masyarakat sebagaimana yang lainnya. Pada mereka berlaku hukum dan aturan yang memberikan perlindungan atas hak-haknya sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai pekerja.

Dalam akar budaya Arab, seorang pembantu rumah, apalagi yang dikontrak dan dibayar, dianggap budak yang belum merdeka. Kemerdekaan mereka ada di tangan majikannya sampai kontrak itu berakhir. Maka, sebagai budak mereka bebas diperkerjakan/ diperlakukan bahkan masih ada yang menganggap halal dizinahi.

Selain itu perbedaan pola pergaulan sosial antara masyarakat kita dan masyarakat Arab juga sangat berpeluang mengundang kekerasan. Dalam masyarakat kita bertegur sapa, bercengkrama, saling mengunjungi bahkan dengan pria yang berasal dari daerah atau negara yang sama adalah sebuah realita sosial. Berbicara, bersalaman atau bertemu di depan umum, dengan wanita dan pria lain bukan hal tabu.

Dalam tradisi  Arab, sebuah keluarga sepanjang hari praktis berada di rumah masing-masing yang jaraknya satu sama lain bisa berkilometer. Kebanyakan rumah, rata-rata bertingkat, itu berpagar beton setinggi dua tiga meter dan selalu dalam keadaan terkunci. Apa yang terjadi di di satu rumah nyaris tak diketahui tetangga. Kecuali ke sekolah, anak-anak dan istri hanya keluar rumah berombongan didampingi suami atau saudara lelaki dewasa pada hari Jumat dan Sabtu. Biasanya pembantu ikut rombongan itu.

Biang lain adalah komunikasi. Sebagaimana diketahui, TKI yang dikirim ke luar negeri rata-rata adalah ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Mereka diajari bahasa Arab dalam satu dua bulan sekedar memenuhi tuntutan komunikasi sehari-hari. Ketika kemudian mereka tinggal dan hidup di tengah keluarga Arab, terdiri dari ibu bapak dan anak-anak mungkin ada yang masih kecil, bekal bahasa Arab tadi tak memadai. Mereka tak mengenal rasa bahasa, bahasa isyarat atau bahasa sehari-hari yang  hanya komunikatif di kalangan Arab.

Teknologi peralatan rumah tangga  masakan dan kebersihan adalah hal lain yang bisa mengundang celaka.  Rata-rata rumah tangga di negeri kaya minyak itu menggunakan teknologi modern serba elektrik yang belum tentu semuanya dikenal dan dikuasai TKI. Begitu pula masakan dan bumbunya yang nyaris beda dengan apa yang ada di Indonesia. Baik  jenis, takaran maupun pengolahannya. Bahkan soal kebersihan, misalnya pakaian. Jika di Indonesia bersih dan tak bersih dibedakan kotor atau tidak kotor, maka di Arab dibedakan dengan najis atau tidak najis. Meski kelihatan kotor sepanjang tak najis buat mereka tak masalah. Sebaliknya, meski kelihatan bersih tapi dianggap terkena najis, mereka anggap kotor.

Perbedaan latarbelakang kultural dan prilaku sosial antara Arab dan Indonesia inilah yang jadi penyebab berbagai tindak pidana pada TKI. Dan  itu tentu tak cukup diatasi dengan berbagai aturan, perjanjian dan apalagi himbauan-himbauan. Tak cukup juga dengan membekali handphone sebagaimana direncanakan Presiden SBY. Kalau tetap mempertahankan TKI di Arab, untuk menyelamatkannya  tempatkan mereka di asrama di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia. Dari asrama itu mereka diantar bus khusus ke rumah majikannya sepanjang siang. Sebelum malam mereka kembali ke asrama. Artinya, jangan biarkan mereka serumah dengan majikannya. (*)