Isu Lebih Jitu

Refleksi Haluan 30 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Isu ancaman gempa disertai tsunami di pantai Barat Sumatera Barat yang beredar lewat SMS dan dari mulut ke mulut selama sebulan terakhir tampaknya berdampak cukup luas di masyarakat. Warga sama takutnya di rumah dan ke pasar, ke sekolah atau ke tempat kerja. Banyak pula diantaranya mengungsi ke rumah famili di malam hari dan bahkan tidur di atas kendaraan di daerah yang dianggap aman. Tak pelak aktivitas sosial, ekonomi dan pemerintahan pun ikut terguncang.

Seruan agar masyarakat menyikapi isu dengan sikap tenang, waspada siap siaga, baik yang datang dari pejabat pemerintahan maupun mubaligh dan ulama seakan tak mangkus. Masyarakat, tanpa dibedakan tingkat pendidikan dan status sosial, masih saja lebih percaya lebih terpengaruh isu. Pertanyaannya kemudian kenapa komunikasi isu lebih jitu?

Ada dua hal kenapa masyarakat lebih percaya isu meski tak jelas sumber dan dasar informasinya. Pertama, karena memang ada pendapat para pakar geologi atau para ahli tentang adanya ancaman gempa dan tsunami itu. Hanya saja kapan waktu dan seberapa berbahaya tak dapat dipastikan. Ketika penyebar isu menambahkan waktu pada penadapat pakar itu masyarakat kontan jadi percaya.

Kedua, isu gampang menyulut emosi, pikiran dan sikap masyarakat tatkala kepercayaan pada tokoh informal dan pemimpin formal sudah sedemikian menurun. Baik akibat sikap dan prilaku pemimpin dalam berbagai hal sebelumnya maupun dalam merespon isu yang sedang berkembang. Dalam kontek sosial poltik pemimpin yang memiliki otoritas dan legalitas secara hukum dan kepemerintahan adalah kepala daerah, bupati/ walikota dan gubernur.

Soal isu gempa itumisalnya, boleh jadi tak benar. Tapi analisa dan kajian para pakar tentang itu pun tak dibantah. Logikanya, jika isunya dibantah dan kajian pakar diterima, para bupati/ walikota dan gubernur seharusnya menunjukkan action nyata mengantisipasi dan menyikapi kajian/ prediksi para pakar itu. Padahal , seperti diprediksikan,  jika gempa dan tsunami terjadi, setidaknya, tujuh kabupaten /kota di sepanjang pantai barat Sumatera Barat akan jadi korban. Yaitu Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Pariaman. Menurut data BPS 2007 penduduk di tujuh daerah ini berjumlah  2.552.535 jiwa. Kalau dilihat secara demografi, setidaknya sekitar dua juta jiwa atau hampir separuh penduduk Sumatera Barat (4.697.764 jiwa) berada di wilayah ancaman.

Anehnya, meski demikian besar jiwa penduduk yang terancam namun sampai hari ini belum terdengar bupati/walikota dan DPRD di tujuh daerah itu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masing-masing membicarakan tindakan penyelematan rakyat. Bahkan DPRD, kabuapten/kota dan provinsi terkesan belum terusik ancaman itu. Mereka tetap meneruskan agenda studi banding, reses dan kunjungan kerja ke daerah lain.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah juga belum berkoordinasi dengan para bupati/walikota untuk mengambil suatu kebijakan. Misalnya, untuk tujuh daerah itu, diputuskan menangguhkan sementara segala bentuk pembangunan kemudian mengerahkan segala kemampuan membangun secara darurat sebanyak mungkin jalan evakuasi dari arah pantai ke perbukitan yang aman. Bukankah soal biaya, Presiden SBY sudah menyatakan persetujuannya demi  menyelamatkan rakyat dari bencana?

Jalan evakuasi menjadi sangat penting mengingat seluruh sungai di tujuh daerah itu mengalir dari timur ke barat. Sementara jalan raya merentang dari utara ke selatan. Akibatanya, seperti di kota Padang 21 sungai yang ada dilintasi lebih satu jembatan. Beberapa diantaranya, seperti Batang Arau dan Banjir Kanal yang melingkari kecamatan Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan, dilintasi sepuluh jembatan. Kalau terjadi gempa dahsyat dan jembatan itu rubuh rakyat tentu tak punya pilihan untuk menyelamatkan diri.

Sebetulnya, jalur jalan evakuasi di kota Padang, sekaligus untuk pengembangan wilayah, sudah disiapkan Belanda sejak 1930 silam. Setidaknya ada delapan jalan evakuasi yang pembangunannya dilanjutkan Walikota Padang Hasan Basri Durin dan Sjahrul Udjud namun terhenti sejak Walikota Zuiyen Rais dan Fauzi Bahar. Artinya, gubernur tinggal meneruskan jalan evakuasi yang terbengkalai itu. Atas koordinasi gubernur ditiap daerah bisa dibangun selter berbentuk tower raksasa dari baja setinggi 6 hingga 12 meter di atas beberapa ruas jalan raya. Selain jadi tempat menyelamatkan diri terdekat kala bencana, tower itupun bisa difungsikan restoran dan papan reklame.

Jadi, kenapa isu berpengaruh lebih jitu karena respon dan sikap para pemimpin tak lebih meyakinkan dari pada penyebar isu. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: