Negeri Tanpa Pemimpin

Refleksi Haluan 29 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kegelisahan, kebingungan dan kekalutan rakyat mengadapi isu ancaman gempa dahsyat yang akan disertai tsunami tampaknya sudah sampai pada puncaknya.

Meski  isu lewat SMS/ selebaran itu tak benar, namun pendapat para pakar tetap mengusik. Sebab, menurut mereka ancaman itu jelas ada meski kapan waktu dan seberapa berbahaya tak dapat dipastikan.

Akibatnya rakyat terjerembab dalam kebingungan yang ditindih perasaan cemas, takut dan bahkan putusasa. Tinggal di rumah atau meninggalkan rumah, ke pasar, ke sekolah atau ke tempat kerja selalu dalam perasaan was-was.  Siang pulang ke rumah malam menginap di di rumah famili, kenalanan atau di atas kendaraan di sepanjang jalan di daerah-daerah yang dianggap aman. Ada yang mau meninggalkan kota/ kampung dan pindah ke tempat lain tapi dihantui  pekerjaan, penghasilan dan biaya hidup.  Dan itu berdampak luas pada pisik dan psikolgis, moril dan materil, bahkan pada aktivitas sosial ekonomi dan pemerintahan

Situasi itu, setidaknya, melanda warga di sepanjang pantai barat Sumatera Barat,  (Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Pariaman). Menurut data BPS 2007 penduduk di tujuh daerah ini berjumlah  2.552.535 jiwa. Kalau dilihat secara demografi, setidaknya sekitar dua juta jiwa atau hampir separuh penduduk Sumatera Barat (4.697.764 jiwa)  berada di wilayah ancaman.

Rakyat kian risau karena tak menemukan jawaban atas kebingungannya dan tak melihat celah dalam kebingungannya. Rakyat seakan dibiarkan larut dalam kekalutan. Daerah ini ini seakan tak berpemimpin yang memberi titik terang sebagai celah harapan selamat dari ancaman bencana itu. Padahal pemimpin daerah hari ini secara realita hukum dan politik adalah para bupati, walikota dan gubernur serta para DPRD-nya .

Kenyataannya sampai hari ini para bupati/walikota dan DPRD setempat belum terdengar mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing bagaimana langkah menyelematkan rakyat. Bahkan DPRD, kabuapten/kota juga provinsi terkesan belum terusik kegelisahan rakyat itu.

Padahal dilihat dari kenyataannya, gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan pembina pemerintahan daerah sudah sepatutnya mengumpulkan tujuh kepala daerah terkait untuk membicarakan langkah nyata menghadapi kemungkinan terburuk ancaman bencana tersebut. Melihat besarnya jumlah penduduk yang berada di wilayah ancaman sudah seharusnya pula gubernur mengambil keputusan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk membangun sebanyak mungkin jalan evakuasi dari arah pantai ke daerah perbukitan yang aman dan menangguhkan sementara pembangunan yang lain.

Gubernur sebagai pemimpin wilayah provinsi tentu mengetahui bahwa seluruh sungai di tujuh daerah itu mengalir dari timur ke barat dan jalan raya merentang dari utara ke selatan. Contoh, 21 sungai di Kota Padang hampir seluruhnya diseberangi jembatan. Bahkan beberapa diantaranya, seperti Batang Arau dan Banjir Kanal yang melingkari kecamatan Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan, dilintasi sepuluh jembatan. Kalau terjadi gempa dahsyat dan sepuluh jembatan itu rubuh kemana rakyat menyelematkan diri.

Padahal pemerintahan Belanda sudah merancang sejumlah jalan evakuasi sekaligus berfungsi sebagai pengembangan wilayah sejak 1930 silam. Jalan itu pula kemudian yang dilanjutkan pemerintahan Walikota Hasan Basri Durin dan Sjahrul Udjud. Setidaknya ada delapan jalan evakuasi yang terbengkalai karena tak diteruskan Walikota Padang Zuiyen Rais dan Fauzi Bahar.

Kalaulah jalan evakuasi di tujuh daerah itu direncanakan dari sekarang, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tentu berhak menghadap presiden meminta anggaran untuk itu. Bukankah presiden sendiri sudah menyatakan komitmennya untuk menyediakan anggaran membangun sarana dan prasarana antisipasi bencana itu.

Jika memang keselamatan dua juta jiwa penduduk itu dipertimbangkan, bukan hanya jalan evakuasi yang segera direncanakan tapi juga selter berbentuk tower raksasa dari baja setinggi 6 hingga 12 meter bisa dibangun di atas beberapa ruas jalan raya di daerah ini. Selain bisa difungsikan sebagai restoran dan tiang baliho, tower itu menjadi tempat penyelamatan terdekat dan tercepat bagi rakyat.

Seandainya upaya tersebut segera direalisasikan agaknya kekalutan rakyat akan terobati. Setidaknya rakyat bisa merasakan masih ada pemimpin di daerah ini yang berfikir tentang kesalamatan rakyatnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: