Regenerasi Korupsi

Refleksi Haluan 21 Desember 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Peringatan Hari Antikorupsi 9 Desember 2010 dan pengumuman hasil tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010 pada 8 Desember 2010 lalu tak ubahnya pengobatan massal penderita penyakit menular. Mungkin karena beda satu hari, meski Kapolda Sumbar berjanji akan mengusutnya, namun pengobatan massal itu tak sentuh menyentuh dengan indikasi praktek korupsi dalam pelaksanaan tes penerimaan CPNS itu.

Padahal indikasi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) cukup kuat. Bukan hanya penyelenggaranya patut diusut, pelaksanaan tes CPNS itu pun pantas diulang. Setidaknya, seperti diberitakan banyak media, ditemukan peserta lulus ganda (di dua daerah), misalnya CPNS dokter yang lulus di Pariaman dan Padang Pariaman. Kemudian di Kabupaten Solok Selatan. Bupati H. Muszni meneken pengumuman hasil tes untuk hari Rabu, nyatanya pejabat BKD setempat mengumumkan hari Kamis. Di balik itu beredar isu, selain isi pengumuman berubah juga ditemukan CPNS lulus ganda untuk Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci.

KKN agaknya memang tak akan pernah bisa diberantas di negeri ini. Soalnya regenerasi prilaku korupsi itu terus berlanjut secara sistimatis dan nyata. Kalau mau merefleksi/ menoleh sejenak ke belakang agaknya semua orang akan sadar karena pernah melihat atau mengalamai bagaimana mata rantai regerasi KKN berlangsung. Korupsi dalam penerimaan CPNS hanyalah salah satu mata rantai itu.

Begitu anak-anak mau masuk SD jurus uang, hubungan perkerabatan dan jabatan sudah harus digunakan untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Begitu juga saat memasuki SMP dan SMA. Jurus KKN semakin penting ketika memasuki perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi khusus instasional. Misalnya, IPDN, Akpol, Akmil, Akbid, Akper dan lain-lain  perguruan tinggi yang menjanjikan pegawai negeri. Jurus KKN terus berlanjut dalam proses kenaikan pangkat dan perolehan jabatan.

Jika KKN sudah dimulai dari bangku sekolah dasar, masuk perguruan tinggi,   penerimaan pegawai negeri dan dalam proses mutasi dan promosi, tentulah menjadi lumrah jika kemudian pejabat dan aparat di semua lini pemerintahan melakukan tindak pidana KKN. Hal itu sejalan dengan prinsip ekonomi matrialis dan sekularis yang semuanya dihitung dan dihargai berdasarkan keuntungan material.

Dari proses regenerasi itu jadi benarlah Sumut diplesetkan jadi semua urusan mesti dengan uang tunai. Karena memang sering terjajdi sebuah perkara bisa dideponir kalau punya uang. Saksi bisa jadi tersangka atau sebaliknya. Yang bersalah bisa dibebaskan dan yang tak bersalah dihukum hakim. Dalam jabatan, yang pintar tersingkir dan yang bodoh malah berjabatan, sarjana berprestasi dikalahkan kolusi sehingga prestasi pendidikan seakan jadi percuma.

Dari proses regenerasi KKN itu tidaklah aneh setiap calon anggota legislatif dan calon kepala daerah menggandalkan jurus uang dalam pemilu dan pilkada kemudian setelah berjabatan berusaha mengembalikan investasi dengan cara yang tak beralih lenggang dari ketiak. Kalau bukan lewat daun meja, daun kwitansi, ya, pungli di jalanan, di jalur pelayaran dan penerbangan.

Dari proses regenerasi itulah kemudian lahirnya “tokoh” paling populer seperti  Gayus Tambunan, terdakwa kasus penggelapan pajak. Politisi yang menerima suap dalam proses pengesahan UU, pemberian rekomendasi atau dalam pemilihan pejabat penting negara. Tak aneh juga kalau 150 lebih bupati/walikota dan 17 dari 33 gubernur diadili karena tersandung korupsi.

Meski yang ketahuan masih tetap diadili, tentu dengan proses peradilan yang ber-KKN pula, namun kemampuan berkorupsi, kolusi dan nepotisme juga sudah dianggap gengsi dan prestrasi. Paling tidak bukan lagi dianggap perbuatan jahat dan memalukan. Tak ada perasaan malu penegak hukum melanggar hukum, pejabat pembina masyarakat membinasakan masyarakat, kepercayaan negara jadi penghianat negara. Orang tak mera malu lagi punya rumah, mobil dan harta benda melebih sepuluh bahkan seratus kali gaji selama jadi PNS. Maklum, prestasi dan status simbol kini diukur dari kemampuan berkorupsi, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Semua kita mungkin sadar bahwa apa yang terjadi hari ini adalah produk pendidikan sekitar 35 tahun silam dan penerimaan CPNS sekitar 25 dan 20 tahun lampau. Karena proses regenerasi KKN itu berlanjut subur, bayangkan, bagaimana makan tangan produk generasi penerimaan murid sekolah, mahasiswa dan PNS sepulh tahun lalu dan hari-hari ini pada 20 tahun ke depan?

Pantas jika kini banyak yang bimbang, masih adakah negara ini 20 tahun lagi? Negara ini tentu akan masih ada, jika hukum dan peraturan masih bisa ditegakkan, jika mata rantai regenerasi KKN itu bisa diputus mulai hari ini. Caranya tentu dimulai dari penerimaan murid sekolah, mahasiswa, dan peneriomaan CPNS itu. Maka, tekad yang dicanangkan oleh pejabat penegak hukum dalam peringatan Hari Antikorupsi yang lalu seharusnya direalisasikan dengan jujur dan benar. Kalau tidak, menjadi benarlah bahwa kita semua sepakat untuk meneruskan kaderisasi korupsi itu.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: