Kapur IX Mengusik Nyali Kepemerintahan

24 Agustus 2011

Haluan 24 Agustus 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Berkunjung ke Nagari Sialang dan Gelugur Kecamatan Kapur IX sungguh menggugah  perasaan kemanusian dan nyali kepemerintahan. Inilah yang dirasakan saat menyertai rombongan safari Ramadhan Bupati Lima Puluh Kota Dr. Alis Marajo bersama sejumlah pejabat kepala satuan kerja pemerintah daerah setempat ke perbatasan Sumatera Barat dan provinsi Riau itu Sabtu 20 Aguastus 2011 lalu.

Berkendaraan dari Pangkalan Kotobaru ke Muara Paiti ibukecamatan Kabupur IX  (34 km) terus ke Kotobangun dan Durian Tinggi (9 km) terbilang nyaman. Maklum, meski agak sempit jalan provinsi ini masih mulus. Namun dari Durian Tinggi ke Sialang (3 km) kondisinya mulai parah. Di sepanjang jalan roda kendaraan hanya menginjak sisa aspal dan genangan air di lobang yang mirip danau-danau kecil. Tapi tak lama lagi ruas ini segera berubah karena kini sedang dilakukan perbaikan saluran dan bahu jalan oleh Dinas Prasarana Jalan Tataruang dan Pemukiman (Prasja Tarkim) Sumatera Barat.

Namun perjalanan berikutnya dari Sialang ke Gelugur melintasi daerah berbukit-bukit sejauh 24 km perlu ekstra hati-hati. Bukan hanya tanjakan dan turunannya tajam yang membuat gamang tapi kondisi jalannya pun amat parah. Di beberapa tempat jalan terbelah-belah saluran air hujan karena salurannya sendiri sudah lama buta. Meski hampir semua jembatan sudah terbuat dari rangka baja namun di beberapa titik cuma menyisakan bekas pengerasan dan coran beton awal pertama jalan ini dibuka sekitar tahun 1998 silam.

Begitupun sudah ada harapan perbaikan. Rencananya Dinas Prasja dan Tarkim Sumatera Barat tahun depan akan merekonstruksi dan melakukan pengerasan jalan dengan biaya sekitar Rp 17 milyar. Kepastian itu disampaikan pejabat 50 Kota saat berdialog dengan warga di Masjid Jorong Mongan Gelugur dan warga di Masjid Sialang. Katanya, perbaikan jalan ini mendapat prioritas karena mendukung rencana penempatan sekitar 100 kk warga transmigrasi korban gempa 30 September 2009 di Nagari Gelugur.

Mengusik Keprihatinan

Jalan raya memang merupakan urat nadi ekonomi. Toh, kalaupun Dinas Prasja dan Tarkim Sumatera Barat memuluskan jalan raya sepanjang Kapur IX, agaknya tak otomatis membuat perekonomian dan kesejahteraan sekitar 27 ribu rakyat kecamatan ini bisa ditingkatkan. Sebab, yang diperlukan Kapur IX tak sebatas jalan. Masih banyak sektor kehidupan rakyat yang perlu mendapat perbaikan dan pembinaan jajaran Pemda Kabupaten maupun Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Lihat saja rumput dan semak sepanjang pinggiran jalan yang menutupi saluran di kiri kanan jalan dan bahkan melebar sampai ke badan jalan. Lihat pula pekarangan rumah penduduk yang tak berpagar dan tanaman pisang, pinang, coklat dan pohon sawit yang tak terawat serta ternak yang berkeliaran semaunya. Nyaris tak ada sebuah pekarangan yang berpagar rapi dengan tanaman yang terpelihara secara teratur dipenuhi tanaman ramuan masakan atau sayur-sayuran sebagai sumber gizi nabati. Sepohon singkong pun sulit ditemukan. Tak aneh jika warga di sini jarang makan sayur dan buah-buahan karena sayur dan buah-buahan didatangkan dari Bukittinggi atau Payakumbuh.Ini cukup jadi bukti bagaimana kondisi kehidupan masyarakat monokultur (mengandalkan ekonomi pada satu jenis tanaman).

Sumber protein hewani, seperti ikan juga termasuk barang mahal di sini. Kecuali beberapa nagari yang memelihara ikan kolam, kebanyak penduduk mengandalkan ikan sungai. Celakanya, ikan sungai ditangkap menggunakan racun serangga sehingga ikan pada punah. Kalau saja petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau provinsi mau mengecek kondisi kesehatan warga, terutama anak-anak, di sini agaknya akan banyak ditemukan anak-anak bergizi buruk.

Padahal warga Kapur IX, apalagi di sekitar Sialang dan Gelugur, bukan pemalas. Mereka malah pekerja keras. Bayangkan betapa mereka menghabiskan waktu dan menguras tenaga merambah hutan membuka ladang gambir, kebun karet, kakao dan sawit. Hanya saja hasilnya amat tak sebanding dengan tenaga, waktu dan  kerusakan hutan yang terjadi. Maklum, selain pengelolaannya yang sangat tradisonal, gambir adalah komoditi yang tak diawasi dan tak memiliki standar kualitas sehingga harganya pun sangat ditentukan negara pembeli, yaitu India, Pakistan dan Banglades. Ketika produksi melimpah harga pun jatuh. Kini harga gambir di sana sekitar Rp 12 ribu/kg dari sewajarnya sekitar Rp 20 ribu.

Tanaman karet yang menjadi andalan kedua setelah gambir juga belum tersentuh ilmu dan teknik perkebunan. Selain bibitnya yang tak standar pemeliharannya pun seadanya sehingga sulit membedakan antara kebun karet dan hutan belukar di sekitarnya. Bisa dimengerti jika produksi dan kualitasnya rendah. Kini harga karet di Kapur IX cuma sekitar Rp 19 ribu dari normal Rp 22 ribu.

Masyarakat Kapur IX, apalagi di sekitar Gelugur juga bertanam pohon sawit dan kakao. Namun mereka tampaknya belum paham bahwa sawit dan kakao adalah tanaman industri yang memerlukan perawatan dan pemupukan secara teratur dan terukur. Buktinya, warga memperlakukan sawit dan kakao layaknya tanaman tua, dibiarkan tumbuh apa adanya tanpa disiangi dan tanpa dipupuk selayaknya.  Pelepah sawit tak dipangkas dan buahnya tak didodos. Tak aneh kalau pohon sawit yang sudah setinggi dua meter tak berbuah. Keadaanya  mirip pohon enau yang tumbuh liar di hutan.

Nasib tanaman kakao serupa. Pohon kakao yang seharusnya dipangkas dipupuk dan disiangi dibiarkan tumbuh menghadang keadaan. Kalau pun berbuah, buahnya jarang dan kecil. Tak berlebihan kalau usaha rakyat bertanam sawit dan kako terbilang sia-sia. Dan ini cukup jadi bukti bahwa petani di sini belum terjamah penyuluhan dan pembinaan dari petugas Dinas Perkebunan. Akhirnya, yang terjadi bukan peningkatan kesejahteraan melainkan peningkatan kesengsaraan. Buktinya, bila harga gambir dan karet jatuh ekonomi jadi lumpuh, dan di musim hujan beberapa nagari direndam banjir dan irigasi yang ada, seperti di Durian Tiggi dan Sialang, ikut binasa dihantam banjir dan longsoran dari perbukitan yang digunduli untuk kebun gambir, karet dan kakao.

Kini perekonomian di Kapur IX terbilang sedang buruk. Hanya Nagari Muara Paiti, Koto Bangun, Durian Tinggi dan Sialang yang punya sedikit areal sawah sehinggga ketahanan pangan mereka agak tersanggah. Sementara Nagari Gelugur, berpenduduk 2.200 jiwa dan belum tersentuh listrik, sumber nafkah penduduk tergantung pada gambir dan karet. Saat kini harga karet dan gambir jatuh, warga Gelugur pun terancam krisis pangan. Soalnya, mereka tak punya setumpak sawah. Sumber berasnya selama ini hanya dari padi ladang. Ladang padi itupun gagal akibat musim kemarau panjang. Padahal, kecuali kayu api, semua kebutuhan hidup tergantung pasokan beras dari Payakumbuh lewat jalan darat via Sialang atau lewat jalur sungai dari Subaling Kabupaten Kampar, Riau.

Kini harga beras di Sialang rata-rata Rp 9.500/kg dan minyak tanah Rp 6 ribu/liter. Karena kendaraan dari Sialang ke Gelugur ( sekitar 24 km) mesti menggunakan mobil dobel gardan ongkospun mahal. Ongkos penumpang Rp 30 ribu/ orang dan barang rata-rata Rp 600/kg. Bahkan upah angkut kelapa saja Rp 600/ butir.

Kerpihatinan Kepemerintahan.

Secara keseluruhan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kapur IX  masih memprihatinkan, terutama bila dikaitkan dengan misi pemerintahan yang menjadi tugas pokok dinas instansi yang ada. Kalau saja setiap dinas instansi yang ada, baik di provinsi maupun di kabupaten melaksanakan tugasnya secara benar dan sungguh-sungguh, tentulah seluruh sektor kehidupan rakyat akan dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Sayang, jangankan  memenuhi tugas dan tanggungjawabnya, berkunjung ke Kapur IX saja, apalagi sampai ke Nagari Gelugur, masih ada pejabat yang belum pernah mencoba.

Maka, tidaklah aneh jika banyak warga yang belum tahu membuat kalkulasi usaha, belum menghayati pentingnya memelihara lingkungan yang sehat, berpekerangan yang sehat dan bersih, menanam dan memakan tanaman sayur-sayuran, bertani dan berkebun yang benar. Tak aneh juga jika rakyat belum menghayati bagaimana memelihara kesehatan yang benar.

Meski nagari-nagari sudah berwalinagari dan perangkat pemerintahan yang defenitif, tapi belum satupun nagari yang mampu membuat tata ruang sehinga nyaris tak satupun nagari yang memiliki jalan poros desa. Akibatnya,  tak jelas mana yang muka (land mark) dan belakang sebuah nagari. Kalau bukan dibedakan bangunan dan pasar, nyaris tak ada bedanya antara kebun dan pemukiman tak jelas mana yang koto dan mana yang kampung.

Dapat dipastikan, kalau saja pejabat Dinas Kesehatan bersama gerakan PKK rajin turun ke Kapur IX, tentulah warga tahu memelihara dan memilih makanan yang sehat dan bergizi. Warga akan tahu membenahi pekarangan yang sehat dan menyehatkan. Kalau saja Dinas Peternakan rajin mendatangi peternak  disini tentulah Kapur IX bisa jadi penghasil ternak yang sehat dan melimpah.

Kalau saja Dinas Perikanan mau meninggalkan mejanya sejenak, tentulah Kapur IX tak harus menunggu ikan kering dari Padang karena sumber air cukup melimpah dan Kapur IX bisa menjadi penghasil ikan air tawar yang andal. Seandainya pejabat dan penyuluh pertanian/perkebunan mau berkubang ke sana tentulah kakao, sawit dan karet yang ditanam rakyat bisa memberikan nafkah yang memadai. Singkat kata kalau saja semua dinas instansi mau mencari pahala, tentulah mereka akan sangat berpahala bila menolong membangun kesadaran dan kehidupan rakyat Kapur IX.

Sayang kepedulian itu belum tumbuh merata. Bahkan lima anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota asal Kapur IX belum dirasakan warga keberadaannya di pemerintahan daerah Kabupaten Limapuluh Kota. Mereka belum tergugah untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan kepentingan Kapur IX dalam kebijakan pembangunan daerah ini. Meski demikian, Bupati Alis Marajo tak pernah merasa lelah.  Pada priode pertama ( 2001-2006) setidaknya Alis sudah tujuh kali berkunjung ke Gelugur. Tiga bulan pertama priode kedua jabatannya ia sudah sampai lagi di Gelugur.

Alis tak sekedar melenggang. Ia terus berusaha agar jalan raya ke Kapur IX hingga ke gelugur terus dapat ditingkatkan. Disamping berharap bisa membuka isolasi dan menyejahterakan rakyat, Alis menaruh harapan Kapus IX bakal punya masa depan yang lebih baik bila jalan raya bisa mempertautkan Kapur IX dengan Kabupaten Kampar, Riau dan Kabupaten Pasaman. Jika jalan itu terwujud dari Kapur IX dengan mudah bisa dijangkau Kota Pasir Pangiraian, terus ke Medan atau Pekanbaru.

Disamping itu Alis juga terus membagi anggaran pembangunan Kabupaten 50 yang masih terbatas untuk sektor kesehatan, pendidikan dan pertanian. Langkah itu mulai nyata. Sebuah Puskesmas dengan ruangan rawat inap sudah berdiri di Sialang. Kalau saja fasilitas rawat inap itu sudah lengkap hari-hari ini pasien sekitar Sialang Durian Tinggi dan Gelugur sudah bisa dirawat inap di Puskemas yang megah itu.

Keinginan Alis secara bertahap terus disahuti Kepala Dinas Prasja dan Tarkim Sumatera Barat. Jalan raya yang dirintis Bupati Limapuluh Kota, Jufri, 24 tahun silam dan dibuka oleh pejabat  Kepala Dinas Prasja dan Tarkim Sumatera Barat. Mulai dari Sabri Zakaria, lalu, diteruskan Ir. Hedyanto, kemudian secara bertahap ditingkatkan Dodi Ruswandi. Hanya saja selama pemerintahan Bupati Amri Darwis, jalan ke Gelugur nyaris tak mendapat perhatian sehingga kembali hancur. Karena itu ketika kembali ke kursi Bupati Limapuluh Kota Alis pun berjuang membangun kembali jalan itu. Harapan Alis disahuti Ir. Suprato Kepala Dinas Prasja Tarkim, pengganti Ir. Dody Rusmandi. Suprapto akan membangun kembali jalan Sialang – Gelugur yang sudah rusak parah itu.

Harapan kita tentu dengan adanya pandangan yang kritis terhadap kondisi yang memprihatinkan ini mampu menggugah perhatian para pejabat pemerintahan yang lain di provinsi ini. Dengan demikian, Kapur IX terutama Gelugur yang selama ini merasa bagian dari Riau kembali merasa bagian dari provinsi ini. (*)

Jembatan baja di Jorong Mongan Kenagarian Gelugur dibangun 1998 di masa Bupati Aziz Haili. (foto FR)

Jembatan Sungai Dingu Nagari Gelugur dibangun tahun 2007 kini sedang dalam perbaikan karena pangkal jembatan tergerus dan runtuh. (foto FR)

Jalan dari Sialang terus ke Tanjung Jajaran dibangun tahun 2000 di awal masa jabatan priode pertama Bupati Alis Marajo, kini kondisi jalan ini sangat parah. Saluran air beralih ke tengah jalan. (Foto FR)

Iklan

Tak Sebatas Angkutan Lebaran

15 Agustus 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Seperti lazimnya tiap menjelang hari raya Idul Fitri, Rabu kemarin Pemda Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi tentang angkutan lebaran. Sebagaimana  diberitakan Haluan Kamis (12/8) lalu rapat itu membahas perkiraan arus penumpang, jumlah kendaraan umum yang dibutuhkan, tarif sewa yang diberlakukan sampai ke soal kelancaran dan antisipasi titik kemacetan lalulintas di sekitar hari raya.

Soal  jumlah kendaraan umum misalnya diungkapkan bahwa angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang tersedia mencapai 1.897 unit dengan kapasitas 1.927.352 penumpang. Kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP) berjumlah 632 unit dengan kapasitas 170.640 penumpang. Artinya, ada penumpang 2.098 juta orang di musim lebaran kali ini dengan angkutan umum sebanyak 2.529 unit atau sekitar 60% dari kebutuhan penumpang. Toh, dipridiksi kendaraan yang 60% itupun hanya 55% yang akan digunakan penumpang.

Prediksi itu menyisakan pertaanyaan. Berkendaraan apa sekitar 45 persen calon penumpang lainnya? Menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan tak resmi?. Tak ada penjelasan. Tapi bisa ditebak, 45 % penumpang itu akan  persoalan karena menumpuk di sepanjang kota. Mereka kemudian “dipaksa”berdesak-desakan naik travel liar atau bus umum dengan tarif sewa sesukanya.

Kemungkinan itu bukan isapan jempol. Selain pengalaman dari lebaran ke lebaran, kenyataan di musim liburan sekolah saja rakyat sudah kesulitan mendapatkan angkutan umum yang nyaman, aman, selamat dan sewa yang terjangkau. Hal itu terjadi setelah sejumlah bus angkutan  umum yang selama ini menjalani trayek antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi hilang dari jalan raya

Sebut misalnya, bus umum Padang Bukittinggi Payakumbuh. Trayek ini biasanya dilayani PO. Bintang Kejora, PO. Sago Sejati, PO. Harau, PO. NPM, PO. Transpot, PO. ANS, PO Tri Arga yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, kini sudah tak tampak lagi di jalur ini. Yang masih kelihatan misalnya PO. ANS, PO. Ayah, PO. Sinamar. itupun ukuran minibus.

Bus angkutan umum Padang-Padangpanjang-Batusangkar, biasanya dilayani PO. APB, PO. APD, PO. Yanti dan PO. ANS. Tapi kini semua bus itu sudah hilang dari jalanan dan sebagian juga menggantinya dengan minibus. Bus angkutan umum Padang Solok- Sijunjung – Darmasraya,  Padang- Lubuk Sikaping, Padang – Pariaman Lubuk Basung atau Padang -Simpang Empat, juga sudah lama tak kelihatan. Bus angkutan umum Padang Painan- Air Haji- juga sudah sepi. Bahkan angkutan umum Padang-Tapan-Silaut sudah lama raib di jalan raya.

Kemana hilangnya bus angkutan umum itu tak pernah dibahas oleh Pemda maupun DPRD Sumatera Barat. Padahal penyebabnya cukup jelas. Lenyapnya sejumlah besar bus angkutan umum itu adalah buntut krisis ekonomi dan eforia reformasi yang membuat angkutan travel resmi atau tak resmi menjadi marak. Akhirnya, selain rakyat kehilangan angkutan umum yang terjangkau, jalan raya pun kian dipadati angkutan mini yang mahal. Dampaknya, kemacetan lalulintas dan kekurangan bahan bakar kian sulit diatasi, harga barang kebutuhan pun kian tak terkendali.

Padahal UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tegas menyatakan bahwa penyediaan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah(pasal 138). Pada pasal 139 ditegaskan kembali bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara (ayat 1). Pemda provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi (ayat 2).  Pemda kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota( ayat 3)

Penyediaan jasa angkutan umum itu dapat dilaksanakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 139 ayat 4). Pelayanan angkutan umum yang dimaksud memiliki kriteria: punya rute tetap dan teratur; terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara;  menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan. (Pasal 143). Artinya, Pemda tak perlu membuka usaha angkutan sendiri tapi cukup mengatur dan melindungi perusahaan angkutan umum yang pernah dan yang akan ada.

Sayang, meski setiap tahun mengadakan rapat koordinasi mengatasi angktan umum dan terus menerus menyuarakan pentingnya pariwisata namun Pemda nyaris tak punya ikhtiar membangun angkutan sendiri. Bahkan perusahaan angkutan umum yang ada pun tak terlindungi. Karena itu, bukan mustahil pada saatnya rakyat dan pengusaha angkutan umum mendalilkan pasal UU No. 22 Tahun 2009 menggugat kelalain Pemda secara class action di pengadilan. (*)

13 Agustus 2011


Suara Mikropon Menunggu Suara Ulama

15 Agustus 2011

Fachrul Rasyid HF

DUA peristiwa yang terjadi di Padang dalam pekan pertama Ramadhan 1432 H ini tampaknya patut direspon para ulama dan MUI Sumatra Barat. Pertama, seseorang telah mencencang kabel-kabel mikropon (pelantang suara atau mik) di sebuah masjid di kawasan Padang Timur, masjid itu kini sepi dari suara azan, kaset bacaan Alquran yang biasanya diperdengarkan dengan keras sebelum berbuka, setelah Shalat Tarwih dan sebelum Subuh.
Kabarnya warga di sekitar masjid sudah beberapa kali mengingatkan agar pengurus dan garin mengurangi suara mikropon di masjid itu. Namun karena tak gubris seseorang akhirnya merusak kabel-kabel mikropon tersebut. Warga jadi marah bukan lantaran bacaan Alqurannya melainkan karena merasa terganggu suara orang mengaji, kadang nyanyian qasidah, atau kaset ceramah agama yang diperdengarkan secara lantang. Begitu kerasnya membuat banyak warga sulit berbicara secara wajar di dalam rumahnya sendiri. Bahkan tak bisa tidur atau beristirahat dengan nyaman. Padahal di siang hari mereka harus bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup sembari terus berpuasa.

Peristiwa kedua terjadi menjelang Magrib Senin lalu. Seorang warga di Kawasan Kecamatan Koto Tangah mendatangi sebuah mushalla yang selalu mengumandangkan kaset pengajian K.H. Zainuddin MZ menggunakan mikroponnya keras setiap habis shalat lima waktu. Selain kaset pengajian kadang diputar lagu Roma Irama atau kaset orang mengaji. Untunglah tak terjadi keributan karena setelah dua kali diingatkan warga, garin mushalla segera memperlunak suara mikropon.
Boleh jadi peristiwa serupa terjadi di banyak tempat mengingat kebiasaan berceramah, tadaraus atau memutar kaset pengajian, membaca Alquran atau memutar lagu-lagu qasidah menggunakan pelantang suara secara keras di bulan Ramadhan nyaris tak terkendali dan tak mempertimbangkan waktu yang tepat.
Masyarakat di sekitar masjid/mushalla selama ini berada pada posisi dilematis. Di satu pihak yang dibaca atau diperdengarkan adalah bacaan ayat Alquran. Jika dilarang, warga takut dianggap tak menyukai Alquran. Tak dicegah, suara mik menimbulkan kebisingan, mengganggu ketenganan dan kenyamanan.
Maka, melihat kenyataan tersebut dan sebelum muncul tindakan yang lebih parah di masyarakat tentu sangat tepat kalau MUI memberikan solusi bagaimana sebaiknya menggunakan mikropon di masjid-masjid mengingat mikropon sendiri belum ada di zaman Rasulullah.
Ulama mesti memberikan petunjuk yang tepat bagaimana sebaiknya membaca Alquran atau memberikan ceramah, memutar kaset pengajian, membaca doa sesuai shalat. Apakah memang mesti menggunakan mikropon secara keras atau cukup didengar oleh jamaah di dalam masjid/mushalla saja.
MUI Sumatra Barat agaknya bisa belajar dari Pemerintah Arab Saudi. Sebab, sejak April 2009 lalu Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Urusan Keislaman, Syaikh Shalih Ahlu Syaikh, telah mengeluarkan larangan masjid-masjid menggunakan mikropon secara keras saat mengumandangkan suara azan. Alasannya, sebagaimana diberitakan http://www.eramuslim.com 26 April 2009 lampau, saat tiap masjid mengumandangkan azan dengan suara mikropon yang keras, suara azan dari tiap masjid akan saling bersahut-sahutan. Dan itu akan membuat jamaah bingung menjawab azan tersebut. Lagi pula menggangu kosentrasi jamaah shalat atau khatib yang sedang berkhutbah di masjid lain.

Syaikh Shalih Ahlu Syaikh kemudian menurunkan tim inspeksi ke masjid-masjid di kota suci Makkah, Riyadh dan tempat-tempat lain untuk melihat penggunaan mikropon yang terlalu keras suaranya. Di kota Madinah, para imam diingatkan agar hanya menggunakan yang suaranya terdengar keluar pada waktu azan. Sedangkan untuk kegiatan shalat cukup menggunakan mikropon yang terdengar di dalam masjid.

Di kota Bahah sebelah barat Arab Saudi, kementrian pengawasan telah menyingkirkan 100 speaker dari 45 masjid yang digunakan terlalu keras sehingga mengganggu kegiatan ibadah di masjid lain.
Kini kita menunggu bagaimana dan apa sikap MUI Sumatra Barat. Apakah akan membiarkan masyarakat bertindak sendiri atau segera memberikan solusi yang tepat, sehingga tak perlu terjadi keributan di tengah-tengah ummat.
(*)

Komentar Singgalang Sabtu 13 Agustus 2011


Satpol PP Jadi Bintang Ramadhan

15 Agustus 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Tiap kali memasuki bulan Ramadhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu tampil jadi bintang yang menghiasi halaman media massa cetak dan elektronik. Soalnya, tiap menjelang dan selama bulan Ramadhan Satpol PP tampil di garis terdepan serangkaian razia penyakit masyarakat (Pekat). Ada razia tempat wisata, tempat hiburan, warung remang-remang dan hotel yang nota bene menjadi tempat prostusi atau perbuatan maksiat. Ada razia obat-obat terlarang, tuak, minuman keras, petasan, dan sebagainya. Tak ketinggalan pula razia makanan kadaluarsa, razia pengemis dan gelandangan.

Hebatnya, semua razia-razia dan penangkapan itu selalu mendalilkan kehormatan, kesucian dan ketenangan beribadah di bulan Ramadhan. Padahal semua tahu tak ada satupun Peraturan Daerah (Perda) apalagi Undang-Undang (UU) Republik Indonesia tentang ketentuan dan larangan selama penyelenggaraan bulan Ramadhan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Ramadhan hanya diatur syari’at Islam melalui Alqur’an dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW yang berlaku bagi umat muslim balig dan berakal.

Kendati demikian sebagian umat muslim, terutama pejabat,  mungkin bangga, puas dan senang dengan razia-razia seperti itu karena secara politis berhasil menunjukkan sikap religius. Namun kalau dicermati dengan akal sehat dan kesadaran hukum yang benar, sesungguhnya kegiatan razia-razia yang mengatasnamakan Ramadhan atau mengambil momentum bulan suci Ramadhan itu adalah sebuah kemunafikan formal yang besar.

Dikatakan sebuah kemunafikan karena sesungguhnya yang dilaksanakan Satpol PP itu adalah Perda Antimaksiat atau Perda Tentang Pekat yang dikeluarkan masing-masing Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota. Kemudian aparat kepolisian menindak pembuat, pengedar dan pengguna obat-obat terlarang, pelaku protitusi, dan sebagainya didasarkan UU yang berlaku. Begitu  juga tindakan yang aparat balai pengawasan obat dan makanan Kementrian Kesehatan dilandasi UU yang berlaku sekitar obat dan makanan berbahaya, termasuk makanan kedaluarsa atau yang menggandung obat dan penyakit berbahaya.

Perda, sesuai prinsip hukum, berlaku di wilayah hukum Perda tersebut dan UU berlaku di seluruh ruang dan waktu di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia tanpa membedakan tempat dan waktu. Kecuali UU tentang penyelenggaran haji yang berlaku bagi jamaah haji di musim haji, tak ada satupun UU yang berlaku pada waktu-waktu khusus, seperti di bulan Ramadhan saja. Karena itu kita mengenal ada aparat penegkkan hukum yang diidentifikasikan dengan bulan, misalnya, polisi khusus Ramadhan.

Sesungguhnya, kalau pemerintah dan aparat mau jujur menegakkan Perda atau UU maka, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, seharusnyalah razia-razia dan pelaksanaan Perda dan UU itu dilakukan sepanjang ruang dan waktu tanpa harus menunggu atau membedakan bulan Ramadhan atau bukan. Bukankah perbuatan maksiat dan pekat serta narkoba dan peredaran obat dan makanan terlarang itu juga tak mengenal perbedan bulan?

Praktek penegakkan Perda dan UU mengatasnakamakan Ramadhan sepatutnya segera ditinggalkan. Sebab, cara-cara seperti selama ini selain berimplikasi  merugikan agama dan umat Islam juga merusak citra dan upaya penegakkan hukum di Indonesia. Sikap penegakkan seperti itu mengesankan kepada masyarakat seolah perbuatan  maksiat, perbuatan pekat hanya dilarang di bulan Ramadhan saja. Seolah hanya di bulan Ramadhan orang dilarang menggunakan narkoba dan memperdagangkan barang-barang kadaluarsa dan sebagainya. Di luar Ramadhan semua yang tadinya dilarang Perda dan UU seolah kembali dibolehkan.

Sekedar contoh dapat lihat misalnya penegakkan peraturan lululintas. Peraturan lalulintas hanya dipatuhi masyarakat dan diawasi aparat di sekitar pusat kota atau di kawasan yang disebut tertib lalulintas. Di luar wilayah itu, seolah boleh saja berkendaraan tanpa helm, tanpa SIM, tanpa plat nomor kendaraan meski berlalu lalang di depan markas kepolisian. Begitu juga dengan Perda tentang pakaian muslim bagi siswa misalnya. Pakaian muslim seolah hanya wajib selama di sekolah. Buktinya, di luar sekolah tak ada lagi pengawasan.

Artinya, jika praktek bulan-bulanan penegakkan hukum ini terus dibiarkan tentulah ketentuan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan dengan maksud membentuk prilaku dan mengatur masyarakat tak akan pernah terwujud. Dan, mungkin karena itu, selama ini upaya peneggakan supremasi hukum di negara hukum ini seperti pengrajin tikar. Setiap jengkal yang rampung terus diduduki atau dikangkangi.(*)

 


Setahun Pemerintahan Irwan – MK

15 Agustus 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pada 15 Agustus 2011 yang lalu tanpa disadari Pemerintahan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Muslim Kasim (Irwan-MK) genap berjalan satu tahun. Berbagai komentar,  pendapat dan kesimpulan sudah mencuat tentang kiprah keduanya. Diantaranya ada yang berkata ” tak ada isu yang dipergunjingkan dan tak ada program yang didengungkan” selama satu tahun tersebut.

Tapi benarkah tak ada yang diperbuat pasangan Gubernur/Wakil Gubernur  Irwan –MK ? Sebagai masyarakat pers yang mengikuti perkembangan informasi saya membantah anggapan itu. Sebab, bukankah banyak yang diperbuat selama setahun pemerintahan keduanya. Pada hari-hari awalnya, misalnya,  kita mendengar adanya program satu sapi satu petani yang kemudian ditindaklanjuti dengan studi banding Gubernur Irwan ke Jepang dan Jerman. Cuma tak terdengar lagi bagaimana kelanjutannya.

Gubernur Irwan juga sering berkunjung ke daerah-daerah. Baik meninjau proyek yang sedang dikerjakan maupun melantik bupati/walikota. Gubernur juga sering berkunjung ke Jakarta dan  sering melakukan pembinaan atau konsolidasi dan rapat-rapat koordinasi dengan pejabat SKPD yang ada. Tentu banyak pemikiran dan gagasan dari kegiatan tersebut.

Untuk memotivasi dan peningkatan kinerja pemerintahan terdepan Gubernur Irwan juga melaksanakan rakor camat, rakor walinagari/lurah kemudian mengadakan penilaian camat teladan, desa/nagari berprestasi dan penilaian kompetensi walinagari/lurah/kepala desa. Wakil Gubernur juga terbilang sering ke daerah, berkunjung dan berdialog dengan masyarakat nelayan, petani dan tentu juga kalangan pendidikan. Disamping itu seluruh SKPD (dinas-dinas teknis) terus bekerja sesuai fungsi dan tupoksinya melaksanakan program yang tertera dalam APBD Sumatera Barat.

Tapi kenapa masyarakat dan pengamat menilai setahun Pemernitahan Irwan-MK masih sepi padahal sebenarnya tak pernah stagnasi? Diantara jawabannya terkait dengan peran humas. Sebagaimana diketahui dalam masyarakat modern, penilaian umumnya terbetuk dari apa yang terpublikasikan di media massa. Masyarakat berpendapat dan beropini sesuai dengan informasi yang berkembang di media.

Apabila dicermati dari sisi  komunikasi massa, teori tentang news maker, teori tentang pembentukan opini maka informasi yang kemudian membangun persepsi dan opini tentang seseorang atau satu lembaga sangat ditentukan oleh peran dan fungsi serta kifrah lembaga hubungan masyarakat (humas). Maklum, humas secara struktural dan fungsional merupakan mulut, telinga dan wajah dari sebuah lembaga dan kepala daerah. Jika humasnya mampu memerankan diri  sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaganya dipastikan opini, persepsi dan perhatian masyarakat terhadap lembaga itu akan berbeda dari apa yang kini berkembang.

Sayangnya, pemahaman tentang humas cenderung sebatas publikasi kegiatan kepala daerah. Padahal kepala daerah dilihat bukan hanya pada pribadi dan jabatan gubernur tapi lebih pada kegiatan SKPD yang dipimpinnya. Namun itu saja belum cukup karena komunikasi antara masyarakat dan pemerintah seperti itu masih satu arah. Dan itu akan berdampak buruk karena masyarakat merasa didikte dan digurui sehingga mengurangi respon dan  partisipasi masyarakat terhadap pemerintah.

Humas yang benar, harus mampu membangun komunikasi dua arah. Selain kegiatan lembaga dan pimpinan lembaganya juga harus mampu menyerap, menampung, menyalurkan dan mempertemukan pemikiran dan gagasan pemuka masyarakat dengan kepala daerahnya. Dengan cara itu akan terjalin kedekatan, saling memahami dari dua arah yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Kita tak tahu kenapa peran itu tak dijalankan humas. Apakah karena kemauan gubernur/wakil gubernur atau pejabat humas tak  mampu dan tak diberi peran. Misalnya, karena peran humas dialihkan kepada orang lain. Jika yang terakhir itu yang terjadi pantas jika komunikasi gubernur/wakil gubernur dan masyarakat akan menghadapi banyak kendala. Maklum, orang lain yang bukan pejabat resmi tentu dianggap tak berkompeten dan tak diterima masyarakat. Dampaknya, humas yang seharusnya menambah kawan dan teman bagi gubernur menjalankan pemerintahan justru akan dijauhi sehingga kehilangan teman dan kawan dalam membangun Sumatera Barat.

Sekedar merefleksi ke belakang, Gubernur terdahulu (Gamawan Fauzi – Marlis Rahman) bersama Muspida dan pejabat SKPD yang ada, nyaris menyediakan waktu setahun awal pemeritahannya untuk bertemu, berdialog dan berdikusi dengan berbagai elemen masyarakat. Diprakarsai oleh pejabat humas bersama Kesbanglinmas dialog terjadi mulai tokoh/ pemuka adat, walinagari, ulama, kalangan perguruan tinggi sampai pada wartawan/budayawan yang kritis sekalipun. Dengan cara itu gubernur membuka diri bahwa jabatannnya untuk semua elemen dan golongan masyarakat.

Dampaknya, selain mendapat banyak teman dan kawan membangun daerah ini gubernur banyak memperoleh masukan. Inilah kemudian yang menginspirasi kebijakan dan  programnya. Sehingga, ketika diaplikasikan mendapat dukungan dan sambutan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan amanat UU Tentang Pemerintahan Daerah bahwa gubernur dan seluruh perangkat pemerintahan daerah, harus terbuka, demokrasi, dan aspiratif. Mereka harus aktif memotivasi agar tumbuh partisipasi dan inisiatif karena pada akhirnya penggerak pembangunan itu adalah masyarakat sendiri.

Jadi, kenapa setahun Pemerintahan Irwan –MK terasa sepi salah satu yang terlihat adalah karena lembaga humas belum berperan sebagaimana mestinya. Dan, ini pantas dijadikan pelajaran berharga. (*)

Komentar Singgalang 16 Agustus 2011


Air Tiris Bukan Air Bah

12 Agustus 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Refleksi Haluan Riau 7 Maret 2011

Utang dibayar dosa disembah. Pribahasa itulah tampaknya yang dipilih pemuka masyarakat Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan Kapolres Kampar AKBP MZ Muttaqien menyelesaikan kerusuhan antara warga dan Polisi Sektor Air Tiris. Buktinya, Ahad 27 Februari 2011 lampau, kedua pihak berdamai dengan kesepakatan : warga yang ditahan dibebaskan, markas polisi yang rusak diperbaiki warga. Artinya, utang dibayar dan yang bersalah minta maaf atas kesalahannya.

Solusi  berinspirasi kearifan lokal itu agaknya patut dicontoh aparat penegak hukum lain. Karena sudah begitu  banyak kasus tindak pidana selama ini, terutama yang dilatarbelakangi arogansi, salah paham dan miskomunikasi,  tak sepenuhnya bisa dituntaskan proses hukum pidana yang nota bene berkiblat ke barat

Sebab, hukum pidana (di luar kriminal murni seperti pencurian atau perampokan) hanya menghasilkan kata putus alias keputusan dan bukan menyelesaikan masalah. Yang salah dipenjara dan yang tak salah dibebaskan. Akibatnya, antara pelaku dan korban, yang bersaudara kandung sekalipun, bisa patah arang alias bakarek rotan. Kalah jadi abu menang jadi arang.  Bak memadamkan api, api bisa padam tapi puntung tetap berasap.

Kebijakan penyelesaian kasus Air Tiris yang merujuk  nilai-nilai sosial budaya, adat dan agama, justru membuahkan  kata selesai/ penyelesaian. Utang dibayar dosa disembah. Bak menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus tepung tak berantakan sehingga biduk lalu kiambang bertaut. Tak ada yang jadi abu dan tak ada yang jadi arang.

Semua pihak, terutama aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan, patut mendapat pelajaran berharga dari kasus ini. Paling tidak tentang krakter masyarakat Air Tiris khususnya dan Kampar umumnya. Sebagai masyarakat petani dan pedagang, mereka lazimnya lebih sabar, suka mengalah dan tak mau membuang waktu untuk urusan yang tak berfaedah. Bisa dimengerti berbagai perlakuan buruk, misalnya dipungli di sepanjang jalan atau distop tanpa alasan atau dimintai uang saat berurusan di kantor pemerintahan, dicurangi dalam penerimaan CPNS,  dan sebagainya, mereka memilih diam. Sejauh dianggap belum menginjak harkat dan martabatnya, mereka takkan beraksi apalagi melawan. Karena itu agaknya  K a m p a r  dipelesetkan kalau tak aman pasti akan ribut.

Sikap masyarakat Kampar, bak air tiris mentes perlahan. Meski kala bersenda gurau diantaranya suka bersuara keras namun bawaannya tidaklah keras. Senda gurau, ciloteh dan galetek keras merupakan bagian dari keramahan mereka. Tak aneh, meski diejek dengan sebutan ocu deyen, urang ulak dan sebagainya, mereka tak segera marah apalagi menatang berkelahi. Karena berkelahi bagi mereka dianggap aib dan tercela. Yang suka berkelahi menggunakan senjata tajam malah dijauhi /dikucilkan. Itu sebabnya, masyarakat Kampar, kecuali diprovokasi,  jarang berkelahi antar kampung. Berkelahi sekampung atau antar pribadi pun jarang terjadi .

Bukan berarti diantara warga tak terjadi perselisihan. Namun setiap perselisiahn cepat diketengahi ninik mamak sebagai pusat jala kumpulan benang sehingga perselisihan bisa berubah jadi kusuik-kusuik bulu ayam, yang cukup diselesaikan dengan paruh (musyawarah).

Air Tiris memang bukan air bah. Namun bak air menetes di atas batu lama kelamaan tetesannya bisa menembus cadas. Begitu juga Batang Kampar, meski tampak tenang namun pada gilirannya ia bisa membawa banjir dahsyat. Ingat misalnya kasus kerusahan berbau sara di Ujung Batu sekitar tahun 1996 silam. Begitu juga reaksi masyarakat terhadap Bupati Kampar (2004) Jefri Nur. Meski Jefri dinilai sering bicara dan bertindak arogan warga Kampar diam saja. Tapi begitu ia mengusir seorang guru saat dialog 16 Februari 2004, ribuan guru dan masyarakat tumpah ruah ke jalanan Bangkinang. Jefri pun dinonaktifkan Mendagri. Dan, kita juga diingatkan tahun 2007, seorang pemalak yang dibeking oknum aparat dihabisi warga sebuah desa di XIII Koto Kampar.

Kasus penyerbuan Mapolsek Kampar, Kamis 24 Februari lalu, adalah bukti yang lain. Aksi itu, seperti diberitakan banyak media,  dipicu tiga polisi yang tangkap dan main hakim sendiri terhadap  Zulkifli, 45 tahun, warga Desa Bukit Ranah. Hanya karena memegang kertas yang diduga buku rekap togel,  Zul ditangkap dan dipukuli hingga berdarahan dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Padahal Zul bukan pejudi. Ia seorang pedagang dan muazin pula. Aksi warga kelihatannmya spontan tapi jika dirunut ke belakang spontanitas itu boleh jadi akumulasi dari sederatan perlakuan buruk aparat selama ini.

Maka tak aneh,  dalam waktu dua jam setelah Zul dianiaya warga berbondong-bondong menyerang Mapolsek Kampar itu. Meski pasukan dalmas dan TNI dikerahkan dan empat warga ditahan massa tak surut. Hebatnya, begitu ninik mamak pemuka adat dan agama turun berunding dengan polisi warga pun menahan diri. Tiga hari kemudian diperoleh kesepakatan perdamaian seperti disebutkan di atas. Toh, Kapolda Riau segera memutasikan tiga polisi yang menjadi biang rusuh. Mereka malah pantas dihukum karena tak mengamalkan prosedur penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP, “kitab suci” polisi.

Kini kita memetik hikmah. Bahwa penegakkan hukum di negeri ini tak cukup hanya dengan kekuatan dan kekuasaan tapi perlu disertai keteladanan dan pendekatan sosiol budaya. Mengabaikan pendekatan kemasyarakatan itu, seperti banyak terjadi selama ini, bisa memicu air menetes jadi air bah.(*)


Gubernur Datuk

12 Agustus 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Opini Padang Ekspres Senin 31 Mei 2010*)

Melihat kecenderungan banyaknya calon bupati/walikota dan calon gubernur bergelar datuk, baik atas kehendak sendiri atau amanah kaum, mengundang pertanyaan sejauh mana relevansi gelar pemangku adat itu dengan jabatan kepala daerah.  Penelitian soal ini mungkin dilakukan namun secara struktural tentu tak ada relevansinya. Sebab datuk adalah gelar suku dan berwenang di dalam sukunya sendiri sebagaimana diatur petuah adat, pusako salingka kau adat salingka nagari.

Namun saecara kultural kepala daerah yang bergelar datuk tentu diharapkan lebih paham jo nan ampek.  Lebih mengerti seluk beluk adat istiadat sehingga memudahkannya bekomunikasi dengan bahasa dan etika adat masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Setidaknya, pemimpin yang memahami adat apalagi bergelar datuk mampu memanfaatkan kearifan lokal sebagai potensi pembangun masyarakat Minangkabau, bukan masyarakat partai atau golongannya. Artinya, mengandalkan gelar datuk tanpa pemahaman yang mendalam tentang adat itu sendiri tentulah akan beda jauh hasilnya.

Sumatera Barat sejak berdiri sendiri dari provinsi Sumatera Tengah tahun 1958 sudah dipimpin sebelas gubernur/pejabat gubernur. Yaitu Gubernur Kaharuddin Dt. Rangkyo Basa (1958-1965), Saputro Brotodirejo (pejabat Gubernur 1965-1967) Harun Zain Dt. Sinaro (1967-1977), Azwar Anas Dt. Rajo Suleman (1977-1987), Hasan Basri Durin Datuk Rakayo Mulie Nan Kuniang (1987-1997). Muchlis Ibrahim (29 November 1997 -27 Maret 1999), Dunija (pejabat gubernur 27 Maret 1997 – 24 Februari 2000).  Zainal Bakar (2000–  2005) Thamrin ( pejabat Gubernur 14 Maret /15 Agustus 2005) Gamawan Fauzi ( 15 Agustus  2005- 22 Agustus 2009) dan Marlis Rahman 7 Desember 2009 hingga sekarang.

Lima dari sebelas gubernur dan pejabat gubernur itu bergelar datuk. Mereka, Kaharuddin Dt. Rangkyo Basa, Harun Zain Dt. Sinaro, Azwar Anas Dt. Rajo Suleman, Hasan Basri Durin Dt. Rakayo Mulie Nan Kuniang, Gamawan Fauzi Dt. Rajo Nan Sati. Empat dari lima gubernur datuk itu terbilang sukses. Selain sukses membangun Sumatera Barat, mereka sukses melangkah ke kursi kabinet. Harun Zain diangkat jadi Menteri Transmigrasi, Azwar Anas diangkat jadi Menteri Perhubungan dan Menko Kesra, Hasan Basri Durin diangkat jadi Menteri Agraria dan Gamawan Fauzi, kini, jadi Menteri Dalam Negeri.

Jika ditelusuri lebih jauh sukses keempatnya tampaknya bukan karena bergelar datuk. Soalnya mereka bukan menjadi datuk sebelum mejabat kepala daerah, melainkan jadi datuk setelah sukses jadi kepala daerah. Hal itu sejalan dengan petuah adat ketek banamo gadang bagala. Artinya setelah gadang (sukses jadi kepala daerah) baru merekadiangkat jadi datuk. Bukan gelar dulu gadang kemudian. Harun Zain dan Azwar Anas bergelar datuk setelah kepemimpinanya diakui sukses saat menjabat gubernur. Hasan Basri Durin diangkat jadi datuk setelah sukses membangun Kota Padang dan diangkat jadi Pembantu Gubernur. Gamawan Fauzi diangkat jadi datuk setelah dianggap sukses menjabat Bupati Solok. Dan, prestasi yang mereka raih kemudian membuktikan makin mempebesar ke-gadang-an mereka.

Kenyataan ini dapat jadi bukti bahwa seorang pemimpin yang bergelar datuk tidak lebih  sukses ketimbang yang tak bergelar atau yang mendapat gelar datuk kemudian. Artinya, melihat pemimpin masa depan Sumatera Barat bukan pada sisi ke-datuk-annya, apalagi kalau besar dan tinggal di rantau, melainkan dilihat dari kemampuan, kecakapan dan pada kepeduliannya terhadap ABS-SBK dan Minangkabau selama ini.  (*)

*) Tulisan ini diterbitkan kembali mengingait banyak teman-teman yang menyoal karena sebelumnya tak termuat utuh.  Mohon maaf dan terimakasih.