Sumbar Untuk 29 Daerah

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Komentar Singgalang 10 Agustus 2011

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, sebagaimana nasib provinsi di sepanjang bibir Samudera Indonesia dan dibandingkan provinsi sepanjang Selat Melaka, sulit berkembang. Kota Padang ibukota provinsi yang mengandalkan Telukbayur sebagai pelabuhan penggerak ekonomi Sumatera Barat keberadaaannya semakin memprihatinkan terutama sejak transportasi orang dan barang beralih ke Jalan Lintas Sumatera.

Begitupun ada potensi yang dapat diandalkan Sumatera Barat yang belum tertandingi daerah sekitarnya. Yaitu, tiga:  pendidikan karena disini banyak terdapat sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, pelayanan kesehatan karena banyak dokter dan rumah sakit dan potensi wisata karena keindahaan alam, kekayaan budaya dan pasar-pasar hasil pertanian/ peternakan yang dimilikinya.

Hasil observasi yang pernah saya lakukan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dan mahasiswa di sekolah dan perguruan tinggi Sumatera Barat berasal dari daerah tetangga. Begitu juga pasien pengunjung rumah sakit, terutama di Padang dan Bukittinggi, berasal dari daerah tetangga. Kunjungan wisatawan dan pengunjung pasar di beberapa kota di Sumatera Barat juga didominasi oleh warga daerah tetangga.

Lantas bagaimana mengelola dan mengembangkan potensi tersebut sehingga mampu menjadi sumber peningkatan kesejahteraan rakyat Sumatera Barat? Dalam berbagai diskusi bersama pejabat Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman sejak 1990-an lalu saya mememberi solusi: siapkan Sumatera Barat untuk 29 daerah. Jika kini Sumatera Barat terdiri dari 19 daerah kabupaten/kota, maka persiapkan provinsi ini minimal untuk 29 daerah.

Maksudnya, bukanlah menambah/ memekarkan kabupaten/kota yang ada. Daerah baru tak perlu ditambah.Yang ada saja sudah lebih dari cukup. Yang perlu dilakukan adalah merangkul dan memperlancarkan transportasi untuk memperdekat jarak tempuh Sumatera Barat dari daerah-daerah sekitarnya. Sebelah timur mulai dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indaragiri Hulu, Kabupaten Palalawan (Provinsi Riau)  sampai ke Kabupaten Bungo Tebo ( Provinsi Jambi). Ke selatan dengan Kabupaten Kerinci (Jambi) dan Kabupaten Muko-Muko/ Bengkulu Utara ( Provinsi Bengkulu). Ke utara dengan Kabupaten Mandahiling Natal (Madina) dan Tapanuli Selatan (Sumatera Utara).

Kesepuluh daerah tersebut tak perlu menjadi bagian provinsi Sumatera Barat. Daerah dan rakyatnya biarlah diurus oleh provinsi tetangga. Tapi kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebutuhan pasar dan wisatanya dipenuhi oleh Sumatera Barat. Singkat kata, mereka membelanjakan uangnya di Sumatera Barat. Dalam konsep itu pula kenapa kemudian jamaah haji asal Provinsi Bengkulu diajak menggunakan embarkasi haji Bandara Minangkabau. Hanya Kabupaten Kampar, Indragiri dan Rokan Hulu tampaknya belum berhasil diajak untuk hal yang sama. Akhirnya dari pemikiran ini Sumatera Barat bisa memerankan diri seperti halnya Singapura. Negara pulau itu tak menambah luas wilayahanya namun pemerintahnya menyiapkan negeri itu sebagai tempat berbelanja bagi warga negara tetangga.

Maka, dengan demikian cukup beralasan jika kemudian Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat terus berusaha membuka jalan baru atau meningkatkan kualitas jalan yang ada ke daerah-daerah tetatngga tersebut. Tujuannya jelas. Jika kelancaran dan kenyamanan berkendaraan lebih baik ke Sumatera Barat, tentulah  warga daerah tetangga tetap memilih pendidikan, pelayanan rumah sakit, pasar dan berwisata ke Sumatera Barat.

Tapi jalan raya saja tentu belum cukup. Setiap kabupaten/ kota, perguruan tinggi, rumah sakit dan pasar di Sumatera Barat juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan dan keamanan. Selain melengkapi sarana dan prasarana, juga perlu memperbaiki sikap dan prilaku yang selama ini menjadi kendala utama dalam peningkatan jasa pelayanan di Sumatera Barat.

Tampaknya belum semua pihak melihat poetnsi tersebut. Karena itu tak mengherankan jika persoalan ini belum menjadi topik penting setiap rakor kepala daerah yang diselenggarakan Gubernur Sumatera Barat. Padahal tanpa perhatian dan koordinasi yang terpadu seluruh daerah tentulah potensi tersebut tak akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat Sumatera Barat.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: