Menunggu Lembaga Negara Pelindung Rakyat

Fokus Minggu 14 September 2009

Oleh  H. Fachrul Rasyid HF

Sejumlah perkara pidana korupsi atau perkara pidana umum terlah berakhir dengan vonis bebas. Sebut misalnya, kasus PT. AMJ dengan tiga terdakwa SK. Boentoro, Syamsudarman Kepala Dinas Pertanian, dan Syahrial Hakim Kepala Cabang Bank Nagari Painan. Yang tak akan terlupakan adalah vonis bebas buat 43 anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004.

Selanjutnya, vonis bebas untuk Ridwan Sritubui, mantan Sekda Kepulauan Mentawai, Teddy Anthony pengusaha kayu, Alis Marajo mantan Bupati 50 Kota, Zamri dan Mirwan Pulungan, mantan pejabat Pasaman Barat, Drs. Syamsir manejer Pelindo II, Marsiadi Martunus mantan Bupati Tanah Datar, enam pejabat Kota Bukittinggi yang dituduh korupsi pembelian tanah, dan seterusnya sejumlah vonis bebas untuk perkara pidana umum.

Disamping itu banyak pula perkara yang lenyap sebelum sampai ke pengadilan. Ada orang yang diperiksa dan ditahan di kepolisian atau kejaksaan yang berbulan-bulan dipanggil dan diperiksa lalu kemudian dihentikan penyidikannya. Diantaranya menimpa Yumler Lahar mantan Walikota Solok yang dua tahun dipanggil dan diperiksa kemudian dihentikan penyidikannya.

Ada perkara perkelahian sumai istri, pertengkaran orang bertetangga atau bersaudara, soal jual beli, soal ternak, kecelakaan lalu lintas, soal menebang pohon yang dianggap ilegal loging dan sebagainya. Para terlapor dipanggil polisi, diperiksa dan bahkan ditahan. Lalu kemudian karena unsur pidananya tidak duduk para terlapor dikeluarkan dengan berbagai persyaratan, diantaranya disebut uang segel.

Terlepas dari berbagai kecurigaan dalam perkara itu, kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) yang telah berlaku selama 25 tahun belum ditaati secara benar dan sungguh-sungguh. Bahwa setiap dugaan pidana delik aduan atau bukan harus terlebih dahulu diselidiki (penyidikan) untuk mengetahui unsur pidana dan tersangkanya, lalu diikuti tindakan hukum penyidikan, masih sering diabaikan.

Yang sering terjadi adalah, setiap ada pengaduan langsung dilakukan pemanggilan, penangkapan dan sering juga berlanjut dengan penahanan. Polisi dan jaksa memang punya kewenangan untuk memanggil, memeriksa dan menahan orang. Namun kewenangan itu dibatasi oleh kejujuran untuk menyelidiki apakah unsur pidana yang dilaporkan cukup kuat atau tidak sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP tersebut.

Sebab, kalau orang terlanjur dipanggil, diperiksa dan ditahan, apalagi sempat diekspos di media massa, padahal kemudian di pengadilan tuduhannya tidak terbukti benar sehingga terdakwa dibebaskan hakim, maka menurut KUHAP pula tindakan yang dialami seseorang merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat terjadinya perampasan kemerdekaan, pencercaaan dan pencemaran nama.

Menurut pasal 95 dan 96 KUHAP orang yang salah diperiksa, salah ditahan, apalagi salah diadili dan dihukum berhak mendapat ganti rugi. Sayang, meski banyak yang mengalami salah diperiksa, salah ditahan dan salah diadili dan dihukum itu namun tak banyak yang berani menuntut balik aparat penegak hukum. Soalnya, rakyat merasa diri sebagai ketimun dan aparat penegak hukum sebagai durian. Rakyat selalu berada pada posisi serba salah meski belum jelas bersalah. Rakyat menyadari sehebat apapun dia akan tetap ”berkelukuran dan berdarahan” berhadapan dengan durian-durian itu.

Lihat saja, upaya praperadilan yang dilakukan rakyat selama ini nyaris selalu dimenangkan aparat penegak hukum. Selain itu, meski pun rakyat memenangkan gugatannya terhadap aparat penegak hukum, tak jelas lembaga mana di negara ini yang akan membayar kerugiannya dan melaksanakan vonis hakim itu.

Adanya kewenangan memanggil, memeriksa dan menahan orang itu sering disalahgunakan sehingga terjadi trial by force terhadap rakyat. Apalagi standar dan kriteria alasan memanggil, memeriksa dan menahan orang itu tidak jelas amat. Bahkan cenderung sangat subjektif alias tergantung niat dan kemauan oknum yang menangani perkara.

Kondisi ini ditambah tidak adanya kekuatan dan perlindungan hukum bagi rakyat menghadapi kemungkinan tersebut membuka peluang selebar-lebarnya bagi oknum-oknum aparat penegak hukum berbuat trial by force, penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, bisa saja muncul laporan pengaduan atau pemeriksaan dan penahananan seseorang atas pesanan dengan imbalan tertentu. Singkat cerita, bukan tak mungkin ada oknum yang mau diperalat jadi juru tagih utang atau jadi juru gertak orang.

Dalam kondisi seperti itu posisi rakyat sangat lemah. Meski berupaya melawan trial by force itu, namun semakin dilawan ia akan semakin menderita. Sementara lembaga –lembaga seperti LBH, kantor pengacara, dan instutsi  pengawasan internal lembaga penegak hukum itu termasuk DPR/DPRD belum menjamin terbelanya hak-hak rakyat. Apalagi, LBH dan LSM sejenisnya hanya punya kekuatan moral dan tidak kekuatan mencegah trial by force itu.

Dari kenyataan itu tampaknya diperlukan sebuah Lembaga Negara Perlindungan Rakyat yang memiliki kewenangan hukum mencegah dan meluruskan tiap tindakan aparat penegak hukum yang dianggap melanggar hukum. Lembaga ini, mungkin mirip dengan Pengadilan Rendah di beberapa negara, yang menentukan apakah sebuah perbuatan dikatakan salah atau benar. Jika dianggap salah dilanjutkan dengan pemeriksaan atau penahanan dan diteruskan ke Pengadilan Tinggi untuk memutuskan hukum yang layak bagi terdakwa. Jika dinilai tak bersalah, tersangka harus segera dibebaskan. Dengan demikian tidak akan ada orang yang berlarut-larut  dipanggil, diperiksa, ditahan atau diadili dan dihukum.

Pada zaman Orde Baru, sebagian kewenangan itu dilaksanakan Laksus/TNI. Pejabat Laksus bisa memanggil pejabat kepolisian atau kejaksaan yang dilaporkan rakyat melakukan tindakan trial by force. Kita mungkin tak akan menghidupkan kembali Laksus, tapi Lembaga Negara Perlindungan Rakyat itu memang diperlukan. Jika tidak, tindakan anrakis rakyat terhadap aparat penegak hukum sulit dihindarkan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat pun akan meraja lela. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: