Satpol PP Jadi Bintang Ramadhan

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Tiap kali memasuki bulan Ramadhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu tampil jadi bintang yang menghiasi halaman media massa cetak dan elektronik. Soalnya, tiap menjelang dan selama bulan Ramadhan Satpol PP tampil di garis terdepan serangkaian razia penyakit masyarakat (Pekat). Ada razia tempat wisata, tempat hiburan, warung remang-remang dan hotel yang nota bene menjadi tempat prostusi atau perbuatan maksiat. Ada razia obat-obat terlarang, tuak, minuman keras, petasan, dan sebagainya. Tak ketinggalan pula razia makanan kadaluarsa, razia pengemis dan gelandangan.

Hebatnya, semua razia-razia dan penangkapan itu selalu mendalilkan kehormatan, kesucian dan ketenangan beribadah di bulan Ramadhan. Padahal semua tahu tak ada satupun Peraturan Daerah (Perda) apalagi Undang-Undang (UU) Republik Indonesia tentang ketentuan dan larangan selama penyelenggaraan bulan Ramadhan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Ramadhan hanya diatur syari’at Islam melalui Alqur’an dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW yang berlaku bagi umat muslim balig dan berakal.

Kendati demikian sebagian umat muslim, terutama pejabat,  mungkin bangga, puas dan senang dengan razia-razia seperti itu karena secara politis berhasil menunjukkan sikap religius. Namun kalau dicermati dengan akal sehat dan kesadaran hukum yang benar, sesungguhnya kegiatan razia-razia yang mengatasnamakan Ramadhan atau mengambil momentum bulan suci Ramadhan itu adalah sebuah kemunafikan formal yang besar.

Dikatakan sebuah kemunafikan karena sesungguhnya yang dilaksanakan Satpol PP itu adalah Perda Antimaksiat atau Perda Tentang Pekat yang dikeluarkan masing-masing Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota. Kemudian aparat kepolisian menindak pembuat, pengedar dan pengguna obat-obat terlarang, pelaku protitusi, dan sebagainya didasarkan UU yang berlaku. Begitu  juga tindakan yang aparat balai pengawasan obat dan makanan Kementrian Kesehatan dilandasi UU yang berlaku sekitar obat dan makanan berbahaya, termasuk makanan kedaluarsa atau yang menggandung obat dan penyakit berbahaya.

Perda, sesuai prinsip hukum, berlaku di wilayah hukum Perda tersebut dan UU berlaku di seluruh ruang dan waktu di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia tanpa membedakan tempat dan waktu. Kecuali UU tentang penyelenggaran haji yang berlaku bagi jamaah haji di musim haji, tak ada satupun UU yang berlaku pada waktu-waktu khusus, seperti di bulan Ramadhan saja. Karena itu kita mengenal ada aparat penegkkan hukum yang diidentifikasikan dengan bulan, misalnya, polisi khusus Ramadhan.

Sesungguhnya, kalau pemerintah dan aparat mau jujur menegakkan Perda atau UU maka, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, seharusnyalah razia-razia dan pelaksanaan Perda dan UU itu dilakukan sepanjang ruang dan waktu tanpa harus menunggu atau membedakan bulan Ramadhan atau bukan. Bukankah perbuatan maksiat dan pekat serta narkoba dan peredaran obat dan makanan terlarang itu juga tak mengenal perbedan bulan?

Praktek penegakkan Perda dan UU mengatasnakamakan Ramadhan sepatutnya segera ditinggalkan. Sebab, cara-cara seperti selama ini selain berimplikasi  merugikan agama dan umat Islam juga merusak citra dan upaya penegakkan hukum di Indonesia. Sikap penegakkan seperti itu mengesankan kepada masyarakat seolah perbuatan  maksiat, perbuatan pekat hanya dilarang di bulan Ramadhan saja. Seolah hanya di bulan Ramadhan orang dilarang menggunakan narkoba dan memperdagangkan barang-barang kadaluarsa dan sebagainya. Di luar Ramadhan semua yang tadinya dilarang Perda dan UU seolah kembali dibolehkan.

Sekedar contoh dapat lihat misalnya penegakkan peraturan lululintas. Peraturan lalulintas hanya dipatuhi masyarakat dan diawasi aparat di sekitar pusat kota atau di kawasan yang disebut tertib lalulintas. Di luar wilayah itu, seolah boleh saja berkendaraan tanpa helm, tanpa SIM, tanpa plat nomor kendaraan meski berlalu lalang di depan markas kepolisian. Begitu juga dengan Perda tentang pakaian muslim bagi siswa misalnya. Pakaian muslim seolah hanya wajib selama di sekolah. Buktinya, di luar sekolah tak ada lagi pengawasan.

Artinya, jika praktek bulan-bulanan penegakkan hukum ini terus dibiarkan tentulah ketentuan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan dengan maksud membentuk prilaku dan mengatur masyarakat tak akan pernah terwujud. Dan, mungkin karena itu, selama ini upaya peneggakan supremasi hukum di negara hukum ini seperti pengrajin tikar. Setiap jengkal yang rampung terus diduduki atau dikangkangi.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: