Setahun Pemerintahan Irwan – MK

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pada 15 Agustus 2011 yang lalu tanpa disadari Pemerintahan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Muslim Kasim (Irwan-MK) genap berjalan satu tahun. Berbagai komentar,  pendapat dan kesimpulan sudah mencuat tentang kiprah keduanya. Diantaranya ada yang berkata ” tak ada isu yang dipergunjingkan dan tak ada program yang didengungkan” selama satu tahun tersebut.

Tapi benarkah tak ada yang diperbuat pasangan Gubernur/Wakil Gubernur  Irwan –MK ? Sebagai masyarakat pers yang mengikuti perkembangan informasi saya membantah anggapan itu. Sebab, bukankah banyak yang diperbuat selama setahun pemerintahan keduanya. Pada hari-hari awalnya, misalnya,  kita mendengar adanya program satu sapi satu petani yang kemudian ditindaklanjuti dengan studi banding Gubernur Irwan ke Jepang dan Jerman. Cuma tak terdengar lagi bagaimana kelanjutannya.

Gubernur Irwan juga sering berkunjung ke daerah-daerah. Baik meninjau proyek yang sedang dikerjakan maupun melantik bupati/walikota. Gubernur juga sering berkunjung ke Jakarta dan  sering melakukan pembinaan atau konsolidasi dan rapat-rapat koordinasi dengan pejabat SKPD yang ada. Tentu banyak pemikiran dan gagasan dari kegiatan tersebut.

Untuk memotivasi dan peningkatan kinerja pemerintahan terdepan Gubernur Irwan juga melaksanakan rakor camat, rakor walinagari/lurah kemudian mengadakan penilaian camat teladan, desa/nagari berprestasi dan penilaian kompetensi walinagari/lurah/kepala desa. Wakil Gubernur juga terbilang sering ke daerah, berkunjung dan berdialog dengan masyarakat nelayan, petani dan tentu juga kalangan pendidikan. Disamping itu seluruh SKPD (dinas-dinas teknis) terus bekerja sesuai fungsi dan tupoksinya melaksanakan program yang tertera dalam APBD Sumatera Barat.

Tapi kenapa masyarakat dan pengamat menilai setahun Pemernitahan Irwan-MK masih sepi padahal sebenarnya tak pernah stagnasi? Diantara jawabannya terkait dengan peran humas. Sebagaimana diketahui dalam masyarakat modern, penilaian umumnya terbetuk dari apa yang terpublikasikan di media massa. Masyarakat berpendapat dan beropini sesuai dengan informasi yang berkembang di media.

Apabila dicermati dari sisi  komunikasi massa, teori tentang news maker, teori tentang pembentukan opini maka informasi yang kemudian membangun persepsi dan opini tentang seseorang atau satu lembaga sangat ditentukan oleh peran dan fungsi serta kifrah lembaga hubungan masyarakat (humas). Maklum, humas secara struktural dan fungsional merupakan mulut, telinga dan wajah dari sebuah lembaga dan kepala daerah. Jika humasnya mampu memerankan diri  sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaganya dipastikan opini, persepsi dan perhatian masyarakat terhadap lembaga itu akan berbeda dari apa yang kini berkembang.

Sayangnya, pemahaman tentang humas cenderung sebatas publikasi kegiatan kepala daerah. Padahal kepala daerah dilihat bukan hanya pada pribadi dan jabatan gubernur tapi lebih pada kegiatan SKPD yang dipimpinnya. Namun itu saja belum cukup karena komunikasi antara masyarakat dan pemerintah seperti itu masih satu arah. Dan itu akan berdampak buruk karena masyarakat merasa didikte dan digurui sehingga mengurangi respon dan  partisipasi masyarakat terhadap pemerintah.

Humas yang benar, harus mampu membangun komunikasi dua arah. Selain kegiatan lembaga dan pimpinan lembaganya juga harus mampu menyerap, menampung, menyalurkan dan mempertemukan pemikiran dan gagasan pemuka masyarakat dengan kepala daerahnya. Dengan cara itu akan terjalin kedekatan, saling memahami dari dua arah yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Kita tak tahu kenapa peran itu tak dijalankan humas. Apakah karena kemauan gubernur/wakil gubernur atau pejabat humas tak  mampu dan tak diberi peran. Misalnya, karena peran humas dialihkan kepada orang lain. Jika yang terakhir itu yang terjadi pantas jika komunikasi gubernur/wakil gubernur dan masyarakat akan menghadapi banyak kendala. Maklum, orang lain yang bukan pejabat resmi tentu dianggap tak berkompeten dan tak diterima masyarakat. Dampaknya, humas yang seharusnya menambah kawan dan teman bagi gubernur menjalankan pemerintahan justru akan dijauhi sehingga kehilangan teman dan kawan dalam membangun Sumatera Barat.

Sekedar merefleksi ke belakang, Gubernur terdahulu (Gamawan Fauzi – Marlis Rahman) bersama Muspida dan pejabat SKPD yang ada, nyaris menyediakan waktu setahun awal pemeritahannya untuk bertemu, berdialog dan berdikusi dengan berbagai elemen masyarakat. Diprakarsai oleh pejabat humas bersama Kesbanglinmas dialog terjadi mulai tokoh/ pemuka adat, walinagari, ulama, kalangan perguruan tinggi sampai pada wartawan/budayawan yang kritis sekalipun. Dengan cara itu gubernur membuka diri bahwa jabatannnya untuk semua elemen dan golongan masyarakat.

Dampaknya, selain mendapat banyak teman dan kawan membangun daerah ini gubernur banyak memperoleh masukan. Inilah kemudian yang menginspirasi kebijakan dan  programnya. Sehingga, ketika diaplikasikan mendapat dukungan dan sambutan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan amanat UU Tentang Pemerintahan Daerah bahwa gubernur dan seluruh perangkat pemerintahan daerah, harus terbuka, demokrasi, dan aspiratif. Mereka harus aktif memotivasi agar tumbuh partisipasi dan inisiatif karena pada akhirnya penggerak pembangunan itu adalah masyarakat sendiri.

Jadi, kenapa setahun Pemerintahan Irwan –MK terasa sepi salah satu yang terlihat adalah karena lembaga humas belum berperan sebagaimana mestinya. Dan, ini pantas dijadikan pelajaran berharga. (*)

Komentar Singgalang 16 Agustus 2011

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: