Tak Sebatas Angkutan Lebaran

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Seperti lazimnya tiap menjelang hari raya Idul Fitri, Rabu kemarin Pemda Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi tentang angkutan lebaran. Sebagaimana  diberitakan Haluan Kamis (12/8) lalu rapat itu membahas perkiraan arus penumpang, jumlah kendaraan umum yang dibutuhkan, tarif sewa yang diberlakukan sampai ke soal kelancaran dan antisipasi titik kemacetan lalulintas di sekitar hari raya.

Soal  jumlah kendaraan umum misalnya diungkapkan bahwa angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang tersedia mencapai 1.897 unit dengan kapasitas 1.927.352 penumpang. Kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP) berjumlah 632 unit dengan kapasitas 170.640 penumpang. Artinya, ada penumpang 2.098 juta orang di musim lebaran kali ini dengan angkutan umum sebanyak 2.529 unit atau sekitar 60% dari kebutuhan penumpang. Toh, dipridiksi kendaraan yang 60% itupun hanya 55% yang akan digunakan penumpang.

Prediksi itu menyisakan pertaanyaan. Berkendaraan apa sekitar 45 persen calon penumpang lainnya? Menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan tak resmi?. Tak ada penjelasan. Tapi bisa ditebak, 45 % penumpang itu akan  persoalan karena menumpuk di sepanjang kota. Mereka kemudian “dipaksa”berdesak-desakan naik travel liar atau bus umum dengan tarif sewa sesukanya.

Kemungkinan itu bukan isapan jempol. Selain pengalaman dari lebaran ke lebaran, kenyataan di musim liburan sekolah saja rakyat sudah kesulitan mendapatkan angkutan umum yang nyaman, aman, selamat dan sewa yang terjangkau. Hal itu terjadi setelah sejumlah bus angkutan  umum yang selama ini menjalani trayek antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi hilang dari jalan raya

Sebut misalnya, bus umum Padang Bukittinggi Payakumbuh. Trayek ini biasanya dilayani PO. Bintang Kejora, PO. Sago Sejati, PO. Harau, PO. NPM, PO. Transpot, PO. ANS, PO Tri Arga yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, kini sudah tak tampak lagi di jalur ini. Yang masih kelihatan misalnya PO. ANS, PO. Ayah, PO. Sinamar. itupun ukuran minibus.

Bus angkutan umum Padang-Padangpanjang-Batusangkar, biasanya dilayani PO. APB, PO. APD, PO. Yanti dan PO. ANS. Tapi kini semua bus itu sudah hilang dari jalanan dan sebagian juga menggantinya dengan minibus. Bus angkutan umum Padang Solok- Sijunjung – Darmasraya,  Padang- Lubuk Sikaping, Padang – Pariaman Lubuk Basung atau Padang -Simpang Empat, juga sudah lama tak kelihatan. Bus angkutan umum Padang Painan- Air Haji- juga sudah sepi. Bahkan angkutan umum Padang-Tapan-Silaut sudah lama raib di jalan raya.

Kemana hilangnya bus angkutan umum itu tak pernah dibahas oleh Pemda maupun DPRD Sumatera Barat. Padahal penyebabnya cukup jelas. Lenyapnya sejumlah besar bus angkutan umum itu adalah buntut krisis ekonomi dan eforia reformasi yang membuat angkutan travel resmi atau tak resmi menjadi marak. Akhirnya, selain rakyat kehilangan angkutan umum yang terjangkau, jalan raya pun kian dipadati angkutan mini yang mahal. Dampaknya, kemacetan lalulintas dan kekurangan bahan bakar kian sulit diatasi, harga barang kebutuhan pun kian tak terkendali.

Padahal UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tegas menyatakan bahwa penyediaan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah(pasal 138). Pada pasal 139 ditegaskan kembali bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara (ayat 1). Pemda provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi (ayat 2).  Pemda kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota( ayat 3)

Penyediaan jasa angkutan umum itu dapat dilaksanakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 139 ayat 4). Pelayanan angkutan umum yang dimaksud memiliki kriteria: punya rute tetap dan teratur; terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara;  menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan. (Pasal 143). Artinya, Pemda tak perlu membuka usaha angkutan sendiri tapi cukup mengatur dan melindungi perusahaan angkutan umum yang pernah dan yang akan ada.

Sayang, meski setiap tahun mengadakan rapat koordinasi mengatasi angktan umum dan terus menerus menyuarakan pentingnya pariwisata namun Pemda nyaris tak punya ikhtiar membangun angkutan sendiri. Bahkan perusahaan angkutan umum yang ada pun tak terlindungi. Karena itu, bukan mustahil pada saatnya rakyat dan pengusaha angkutan umum mendalilkan pasal UU No. 22 Tahun 2009 menggugat kelalain Pemda secara class action di pengadilan. (*)

13 Agustus 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: