Padang Realita Sebuah Kota

14 September 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Mencoba berkeliling Kota Padang melihat semua aspek sembari memahami realita  dengan fikiran yang jernih, pandangan dan analisa yang konprehensif, lepaskan sementra kepentingan politik, agaknya banyak pihak akan menarik nafas panjang. Sebab, siapapun walikotanya, yang dihadapi Kota Padang hari ini dan ke depan bukan hanya pasar, apalagi khusus Pasar Raya. Kelihatannya ada sejumlah persoalan yang sedang berebut prioritas.

Padang sebagai ibukota provinsi kini dihuni sekitar 850 ribu jiwa, dengan sekitar 200 unit TK, 400 SD, 75 SLTP, 45 SMU, dan sekitar 40 perguruan tinggi dengan sekitar 86 ribu mahasiswa. Ada sekitar 30 rumah sakit, 19 puskesmas dan 20-an pasar, belasan kantor perbankan, puluhan kantor pemerintahan kota dan provinsi serta instansi lainnya.  Di hamparan kota seluas 694 km persegi ini terdapat 21 sungai dan jalan raya untuk semua kelas dan kondisinya sekitar 924 km.

Di tengah-tengah kondisi itu perkembangan tuntutan kebutuhan ruang sekolah, rumah sakit, pasar, ruas jalan raya, jalan lingkungan dan perkantoran terus beregrak. Khusus perkantoran, terasa semakin mendesak karena setelah gempa 30 September 2009 perkantoran pemerintahan provinsi maupun kota nyaris mengalami kerusakan total. Diantara alunan gerakan perkembangan tuntutan itu  21 sungai yang ada silih berganti melanggankan banjir disamping luapan kendaran di jalan raya yang nyaris tak terbendung.

Pembukaan pemukiman baru dan perpindahan penduduk ke bagian utara kota, seperti wilayah Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan Lubuk Kilangan, juga terus bergerak. Bukan hanya dimotivasi isu tsunami tapi lebih karena perkembangan penduduk dan kebutuhan pemukiman yang kian mendesak. Hebatnya, perkembangan inipun belum mampu diirirngi perkembangan ruas jalan, pasar dan pembenahan lingkungan dan sebagainya.  Akibatnya, persoalan yang terjadi di wilayah lama belum teratasi, muncul lagi berbagai persoalan di pemukiman baru. Paling tidak kini, jalan by pass yang seharusnya sudah dibangun dua jalur masih belum terlaksana sehingga kawasan ini pun jadi sarang kemacetan baru.

Di luar realita itu, sejumlah agenda pembangunan jalan untuk mendukung perkembangan kota masih belum terealisasi. Misalnya, lanjutan Jalan Gajah Mada ke Berok Tunggul Hitam yang berperan menghindari kemacetan di Pasar Siteba. Jalan Kahtib Sulaiman ke Tunggul Hitam terus ke Simpang Tabing Lubuk Minuturun untuk mengurangi kepadatan Jalan Hamka yang menjadi muara tiga jalan (S.Parman, Khatib Sulaiamn dan Joni Anwar) .

Jalan pengembangan kota, yang sekaligus berperan jalur evakuasi, yang sudah disiapkan sejak zaman Walikota Hasan Basri Durin, juga belum disentuh. Antara lain sambungan jalan Joni Anwar (simpang Tugu Tinju) lurus ke by pass. Jalan Gajah Mada (Gunung Pangilun) ke Kampung Kalawi, Jalan Adabiah ke Parak Salai menyebareng banjir kanal ke Polomas terus ke Sarang Gagak/ Lubulintah. Jalan Minahasa, Fakultas Kedokteran ke Andalas dan lain sebagainya. Untuk mengatasi banjir, dalam perencanaan juga sudah ditetapkan perlunya normalisasi batang Kuranji, Batang Air Dingin, sejumlah anak sungai di sekitar Air Pacah, Kuranji,  Belimbing dan sebagainya. Sejumlah drainase di kawasan kota lama bahkan sejak 1994 silam tak pernah lagi dikeruk.

Singkat kata, konsep dan rencana yang sudah ada belum terjangkau persoalan baru, baik akibat gempa bumi maupun akibat perkembangan penduduk dan kebutuhannya, terus bermunculan. Belum lagi tuntutan untuk merespon perkembangan provinsi, nasional maupun internasional. Misalnya angkutan umum dalam kota, antar kota dan antar provinsi yang hingga kini belum ada terminalnya. Padahal masa depan kota Padang bukan ditentukan Pelabuhan Telukbayur melainkan transportasi darat mengingat alur perdagangan kini dikendalikan Selat Melaka dan Lintas Sumatera.

Kondisi Pasar Raya, apalagi pasca gempa 30 September,  terlepas dari persoalan dan polemik yang terjadi, dilihat dari tuntutan kebutuhan masayarakat baik secara pisik maupun psikologis, pada hakikatnya memang menuntut adanya perbaikan dan pembenahan. Bayangkan, sebelum gempa pun, jangankan pendatang dari daerah lain, warga kota sendiri enggan dan tak nyaman memasuki pasar itu. Dalam konidisi seperti itu, tentulah sulit mengharapan Pasar Raya menjadi sentra ekonomi. Jangkan berharap Pasar Raya jadi objek wisata, pedagang  sendiri sulit mengembangkan usahanya. Jadi, jangan heran jika warga kota Padang kini lebih suka rekreasi dan berbelanja Bukittinggi atau ke Pekanbaru. Artinya, jika kondisi seperti dipertahankan, justru akan merugikan pedagang dan warga kota Padang sendiri.

Keadaan ini, kecuali akibat gempa, tak terjadi sendirinya. Rencana perluasan kota, pembangunan terminal, penambahan ruas jalan, normalisasi sungai dan pembangunan drainase, angkutan massal, penambahan ruang sekolah/perguruan tinggi dan rumah sakit sesungguhnya sudah dicanangkan sejak 35 tahun silam zaman Walikota Hasan Basri Durin. Lalu, sebagian direalisasikan Walikota Sjahrul Udjud. Sayang, di tangan Walikota Zuiyen Rais, konsep dan perencanaan yang sudah disiapkan pendahulunya dicoba dibelokkan. Selain membuat kota jadi amburadul, apa yang dimulainya pun terbengkalai. Yang terbengkalai bukan hanya pembangunan pisik, tapi pembangunan SDM pemerintahan.  Maklum, sebagian besar staf potensial telah terdidik dan menguasai persoalan perkotaan dijauhkan dari Balaikota Padang.

Semua persoalan itu kini terakumulasi dan bermuara di tangan Walikota Padang Fauzi Bahar. Staf yang ada, agaknya lupa atau lalai mengingatkan betapa agenda dan konsep pembangunan kota tersebut. Akibatnya, ia hanya berkutat di sekitar Pasar Raya. Padahal jika kota ini akan dikembangkan ke bagian Utara, seharusnya mulai pembangunan  Pasar Raya baru di kawasan Utara itu.

Kini, di tengah-tengah menghadapi daftar panjang tuntutan pembangunan kota,  Padang setelah otonomi daerah harus memikul beban berat membayar gaji 15 ribu PNS. Biayanya setara 80% APBD kota. Hanya 20% APBD untuk belanja publik, pembangunan infrastruktur dan pelayan umum.

Kondisi ini sepatutnya mengusik perhatian semua pihak. Baik jajaran Pemda dan DPRD Padang sendiri, Pemda dan DPRD Provinsi maupun para pengusaha, politisi, pengamat, kalangan akademisi/ perguruan tinggi dan sebagainya. Jangan biarkan benang tersangkut di selubang jarum karena masih banyak sobek yang perlu ditambal. (*)

Refleksi Haluan Rabu 14 September 2011


Memelihara Kamtibmas Tanpa Aksi Massa

14 September 2011

Fachrul Rasyid HF

Aksi massa terhadap Mapolsek Tapan, ibukecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, malam 18 Agustus 2011 lampau sungguh menyedihkan. Bukan hanya karena terjadi sehari setelah HUT Kemerdekaan RI ke 66 tapi karena yang jadi sasaran amuk massa adalah kantor polisi, tempat yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom dan pembina masyarakat.

Penyebabnya, seperti terbaca di sejumlah media cetak dan internet, tampaknya sederhana. Semula polisi merazia dan menangkap beberapa sepeda motor berknalpot bising yang dianggap mengganggu kenyamanan beribadah dalam bulan Ramadhan. Tapi pemiliknya bisa mengambil sepeda motor itu bila mengganti dengan knalpot yang normal. Bagi yang tak punya SIM supaya mengurusi SIM, bagi kendaraan yang mati pajak supaya melunasi pajaknya.

Lalu, dalam waktu hampir bersamaan polisi menggerebek warga yang sedang berjudi. Pelakunya kabur dan sepeda motor yang ditinggalkan diangkat polisi. Dari peristwa itu menyebarlah kabar bahwa polisi juga menangkapi sepeda motor yang sedang diparkir. Dan itu dianggap keterlaluan. Maka dalam beberapa jam kemudian terjadilah insiden itu. Kini lima tersangka ditahan di Polres Painan dan dua polisi yang meninggalkan tugas malam itu juga diperiksa.

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) berbuah aksi massa. Begitu mudahkah masyarakat jadi anarkis? Pertanyaan itu perlu dijawab dengan jernih. Soalnya, lazimnya aksi massa tak meledak mendakak. Seperti halnya galodo, aksi itu mencuat akibat akumulasi berbagai keluhan dan ketidakpuasan yang menumpuk sejak lama. Karena itu, meski lima tersangka dan dua polisi itu nanti divonis hakim, belum tentu masalahnya menjadi selesai. Dan, penyelesaian kasus tanpa menuntaskan masalah tak ubahnya memadamkan api. Meski apinya padam namun puntung tetap berasap. Ketika kemudian ditiup angin, apinya dengan mudah berkobar kembali. Beberapa peristiwa serupa sebelum-sebelumnya yang berujung beberapa kali pergantian Kapolsek secara mendadak di daerah ini dapat dijadikan pelajaran.

Yang jadi masalah, seperti dikekmukan Syafruddin Tasar, tokoh masyarakat Tapan, pada sebuah media harian 19 Agustus lalu, tampaknya arogansi oknum polisi terhadap warga selama ini. Katanya, warga sudah lama mengeluhkan sikap dan prilaku oknum polisi di Polsek Tapan ini. Dalam bertugas, baik penertiban kayu, sepeda motor maupun dalam menindalanjuti pengaduan warga polisi suka diskriminasi. Menurut Syafrudin, insiden di Tapan bukti kegagalan polisi membina, mengayomi dan memberi ketauladanan kepada warga.

Syafruddin mungkin ada benarnya. Maklum, lazimnya di derah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Tapan ( 213 km dari Padang), memang ada kecenderungan polisi mengandalkan kekuasaan/kewenangan seperti memanggil, menahan, menangkap dan menggeladah. Polisi cenderung menjadi pemilik (subjek) kekuasaan hukum dan masyarakat adalah objek kekuasaan itu. Setiap tindakan polisi adalah benar dan harus dibenarkan. Dalam prakteknya, seperti sering dikeluhkan warga respon polisi terhadap pengaduan warga sangat ditentukan siapa yang mengadu, siapa yang dikadukan dan prihal apa yang dikadukan. Begitu juga dalam penertiban kayu dan razia-razia sepeda motor. Prinsip-prinsip pembinaan masyarakat dan pemeliharan kamtibas cenderung diabaikan.

Kondisi itu jelas belum mencerminkan apa yang diinginkan Bab III pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam menjalankan tugasnya polisi dituntut mengamalkan prinsip Tri Brata Polri yaitu penghayatan terhadap ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta keikhlasan.
Pasal UU tersebut memanggambarkan bahwa polisi saja, apalagi di Polsek yang cuma beranggotakan 20 polisi untuk satu kecamatan, belumlah cukup kuat memelihara kamtibmas. Karena itu UU mengamanatkan agar polisi merangkul dukungan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Untuk mendapatkannya diperlukan pedekatan, sosialisasi, pemanfaatan potensi sosial dan memahami kearifan lokal.

Seperti diketahui masyarakat Tapan dan sekitarnya masih cukup menghargai kemimpinan informal seperti ninik mamak pemuka adat dan pemuka agama. Merujuk UU No.2/2002 dan Tr Brata, maka dalam memelihara kamtibas, selayaknya polisi mengajak pemuka adat dan agama menyosilisasikan tentang apa yang disebut tindak pidana, kamtibmas dan penyakit masyarakat, ketentuan berkendaraan dan berlalulintas serta ketentuan perundang-undangan lain di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi, seperti pada bulan puasa lalu, akan efektif sekali bila polisi mau turun ke sekolah- sekolah, berceramah di masjid, mushalla dan surau yang cukup banyak di daerah ini. Jika hal itu dilakukan sejak lama setidaknya takkan ada lagi sepeda motor tanpa pelat nomor yang kini mendominasi daerah Selatan Pesisir Selan itu.

Perkembangan positif upaya melibatkan masyarakat dalam memelihara kamtibmas adalah dengan membentuk Lembaga Koordinasi Polisi dan Masyarakat (LKPM) yang kini sudah banyak dimanfaatkan nagari-nagari di Sumatera Barat. Lembaga dibentuk Bamus, dikukuhkan dengan Peraturan Nagari dan berada di bawah pembinaan camat dan kapolsek. LKPM yang merupakan gabungan ninik mamak, ulama dan pemuda diberi kewenangan membantu tugas-tugas kepolisian menyelesaikan perkara yang terkait masalah adat, hubungan keluarga, batas tanah adat, pagar, tanaman, pengairan sawah, hubungan antar saudara, suami istri atau tindakan yang bukan kriminal murni seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan berat. Meski dilaporkan ke polisi, namun kasus-kasus itu akan diserahkan kepada ninik mamak dan penghulu warga bersangkutan untuk diselesaikan. Jika tak mampu diselesaikan ninik mamak baru diteruskan ke polisi. Dengan cara itu ninik mamak bisa berwibawa di masyarakat dan berperan menjaga kamtibmas.

Kita percaya, jika polisi mengutamakan memelihara kamtibmas, mengayomi dan melindungi masyarakat melalui pendekatan dan penafaatkan potensi dan kearifan lokal, atas prinsip ketaqwaan, kejujuran, kebenaran, keadilan dan keikhlasan sesui Tri Brta Polri, tentulah upaya membangun kambtimas dan penegakkan hukum tak perlu memancing munculnya aksi massa. (*)

Komentar Singgalang Sabtu, 10 September 2011