Memelihara Kamtibmas Tanpa Aksi Massa

Fachrul Rasyid HF

Aksi massa terhadap Mapolsek Tapan, ibukecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, malam 18 Agustus 2011 lampau sungguh menyedihkan. Bukan hanya karena terjadi sehari setelah HUT Kemerdekaan RI ke 66 tapi karena yang jadi sasaran amuk massa adalah kantor polisi, tempat yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom dan pembina masyarakat.

Penyebabnya, seperti terbaca di sejumlah media cetak dan internet, tampaknya sederhana. Semula polisi merazia dan menangkap beberapa sepeda motor berknalpot bising yang dianggap mengganggu kenyamanan beribadah dalam bulan Ramadhan. Tapi pemiliknya bisa mengambil sepeda motor itu bila mengganti dengan knalpot yang normal. Bagi yang tak punya SIM supaya mengurusi SIM, bagi kendaraan yang mati pajak supaya melunasi pajaknya.

Lalu, dalam waktu hampir bersamaan polisi menggerebek warga yang sedang berjudi. Pelakunya kabur dan sepeda motor yang ditinggalkan diangkat polisi. Dari peristwa itu menyebarlah kabar bahwa polisi juga menangkapi sepeda motor yang sedang diparkir. Dan itu dianggap keterlaluan. Maka dalam beberapa jam kemudian terjadilah insiden itu. Kini lima tersangka ditahan di Polres Painan dan dua polisi yang meninggalkan tugas malam itu juga diperiksa.

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) berbuah aksi massa. Begitu mudahkah masyarakat jadi anarkis? Pertanyaan itu perlu dijawab dengan jernih. Soalnya, lazimnya aksi massa tak meledak mendakak. Seperti halnya galodo, aksi itu mencuat akibat akumulasi berbagai keluhan dan ketidakpuasan yang menumpuk sejak lama. Karena itu, meski lima tersangka dan dua polisi itu nanti divonis hakim, belum tentu masalahnya menjadi selesai. Dan, penyelesaian kasus tanpa menuntaskan masalah tak ubahnya memadamkan api. Meski apinya padam namun puntung tetap berasap. Ketika kemudian ditiup angin, apinya dengan mudah berkobar kembali. Beberapa peristiwa serupa sebelum-sebelumnya yang berujung beberapa kali pergantian Kapolsek secara mendadak di daerah ini dapat dijadikan pelajaran.

Yang jadi masalah, seperti dikekmukan Syafruddin Tasar, tokoh masyarakat Tapan, pada sebuah media harian 19 Agustus lalu, tampaknya arogansi oknum polisi terhadap warga selama ini. Katanya, warga sudah lama mengeluhkan sikap dan prilaku oknum polisi di Polsek Tapan ini. Dalam bertugas, baik penertiban kayu, sepeda motor maupun dalam menindalanjuti pengaduan warga polisi suka diskriminasi. Menurut Syafrudin, insiden di Tapan bukti kegagalan polisi membina, mengayomi dan memberi ketauladanan kepada warga.

Syafruddin mungkin ada benarnya. Maklum, lazimnya di derah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Tapan ( 213 km dari Padang), memang ada kecenderungan polisi mengandalkan kekuasaan/kewenangan seperti memanggil, menahan, menangkap dan menggeladah. Polisi cenderung menjadi pemilik (subjek) kekuasaan hukum dan masyarakat adalah objek kekuasaan itu. Setiap tindakan polisi adalah benar dan harus dibenarkan. Dalam prakteknya, seperti sering dikeluhkan warga respon polisi terhadap pengaduan warga sangat ditentukan siapa yang mengadu, siapa yang dikadukan dan prihal apa yang dikadukan. Begitu juga dalam penertiban kayu dan razia-razia sepeda motor. Prinsip-prinsip pembinaan masyarakat dan pemeliharan kamtibas cenderung diabaikan.

Kondisi itu jelas belum mencerminkan apa yang diinginkan Bab III pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam menjalankan tugasnya polisi dituntut mengamalkan prinsip Tri Brata Polri yaitu penghayatan terhadap ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta keikhlasan.
Pasal UU tersebut memanggambarkan bahwa polisi saja, apalagi di Polsek yang cuma beranggotakan 20 polisi untuk satu kecamatan, belumlah cukup kuat memelihara kamtibmas. Karena itu UU mengamanatkan agar polisi merangkul dukungan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Untuk mendapatkannya diperlukan pedekatan, sosialisasi, pemanfaatan potensi sosial dan memahami kearifan lokal.

Seperti diketahui masyarakat Tapan dan sekitarnya masih cukup menghargai kemimpinan informal seperti ninik mamak pemuka adat dan pemuka agama. Merujuk UU No.2/2002 dan Tr Brata, maka dalam memelihara kamtibas, selayaknya polisi mengajak pemuka adat dan agama menyosilisasikan tentang apa yang disebut tindak pidana, kamtibmas dan penyakit masyarakat, ketentuan berkendaraan dan berlalulintas serta ketentuan perundang-undangan lain di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi, seperti pada bulan puasa lalu, akan efektif sekali bila polisi mau turun ke sekolah- sekolah, berceramah di masjid, mushalla dan surau yang cukup banyak di daerah ini. Jika hal itu dilakukan sejak lama setidaknya takkan ada lagi sepeda motor tanpa pelat nomor yang kini mendominasi daerah Selatan Pesisir Selan itu.

Perkembangan positif upaya melibatkan masyarakat dalam memelihara kamtibmas adalah dengan membentuk Lembaga Koordinasi Polisi dan Masyarakat (LKPM) yang kini sudah banyak dimanfaatkan nagari-nagari di Sumatera Barat. Lembaga dibentuk Bamus, dikukuhkan dengan Peraturan Nagari dan berada di bawah pembinaan camat dan kapolsek. LKPM yang merupakan gabungan ninik mamak, ulama dan pemuda diberi kewenangan membantu tugas-tugas kepolisian menyelesaikan perkara yang terkait masalah adat, hubungan keluarga, batas tanah adat, pagar, tanaman, pengairan sawah, hubungan antar saudara, suami istri atau tindakan yang bukan kriminal murni seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan berat. Meski dilaporkan ke polisi, namun kasus-kasus itu akan diserahkan kepada ninik mamak dan penghulu warga bersangkutan untuk diselesaikan. Jika tak mampu diselesaikan ninik mamak baru diteruskan ke polisi. Dengan cara itu ninik mamak bisa berwibawa di masyarakat dan berperan menjaga kamtibmas.

Kita percaya, jika polisi mengutamakan memelihara kamtibmas, mengayomi dan melindungi masyarakat melalui pendekatan dan penafaatkan potensi dan kearifan lokal, atas prinsip ketaqwaan, kejujuran, kebenaran, keadilan dan keikhlasan sesui Tri Brta Polri, tentulah upaya membangun kambtimas dan penegakkan hukum tak perlu memancing munculnya aksi massa. (*)

Komentar Singgalang Sabtu, 10 September 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: