Padang Realita Sebuah Kota

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Mencoba berkeliling Kota Padang melihat semua aspek sembari memahami realita  dengan fikiran yang jernih, pandangan dan analisa yang konprehensif, lepaskan sementra kepentingan politik, agaknya banyak pihak akan menarik nafas panjang. Sebab, siapapun walikotanya, yang dihadapi Kota Padang hari ini dan ke depan bukan hanya pasar, apalagi khusus Pasar Raya. Kelihatannya ada sejumlah persoalan yang sedang berebut prioritas.

Padang sebagai ibukota provinsi kini dihuni sekitar 850 ribu jiwa, dengan sekitar 200 unit TK, 400 SD, 75 SLTP, 45 SMU, dan sekitar 40 perguruan tinggi dengan sekitar 86 ribu mahasiswa. Ada sekitar 30 rumah sakit, 19 puskesmas dan 20-an pasar, belasan kantor perbankan, puluhan kantor pemerintahan kota dan provinsi serta instansi lainnya.  Di hamparan kota seluas 694 km persegi ini terdapat 21 sungai dan jalan raya untuk semua kelas dan kondisinya sekitar 924 km.

Di tengah-tengah kondisi itu perkembangan tuntutan kebutuhan ruang sekolah, rumah sakit, pasar, ruas jalan raya, jalan lingkungan dan perkantoran terus beregrak. Khusus perkantoran, terasa semakin mendesak karena setelah gempa 30 September 2009 perkantoran pemerintahan provinsi maupun kota nyaris mengalami kerusakan total. Diantara alunan gerakan perkembangan tuntutan itu  21 sungai yang ada silih berganti melanggankan banjir disamping luapan kendaran di jalan raya yang nyaris tak terbendung.

Pembukaan pemukiman baru dan perpindahan penduduk ke bagian utara kota, seperti wilayah Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan Lubuk Kilangan, juga terus bergerak. Bukan hanya dimotivasi isu tsunami tapi lebih karena perkembangan penduduk dan kebutuhan pemukiman yang kian mendesak. Hebatnya, perkembangan inipun belum mampu diirirngi perkembangan ruas jalan, pasar dan pembenahan lingkungan dan sebagainya.  Akibatnya, persoalan yang terjadi di wilayah lama belum teratasi, muncul lagi berbagai persoalan di pemukiman baru. Paling tidak kini, jalan by pass yang seharusnya sudah dibangun dua jalur masih belum terlaksana sehingga kawasan ini pun jadi sarang kemacetan baru.

Di luar realita itu, sejumlah agenda pembangunan jalan untuk mendukung perkembangan kota masih belum terealisasi. Misalnya, lanjutan Jalan Gajah Mada ke Berok Tunggul Hitam yang berperan menghindari kemacetan di Pasar Siteba. Jalan Kahtib Sulaiman ke Tunggul Hitam terus ke Simpang Tabing Lubuk Minuturun untuk mengurangi kepadatan Jalan Hamka yang menjadi muara tiga jalan (S.Parman, Khatib Sulaiamn dan Joni Anwar) .

Jalan pengembangan kota, yang sekaligus berperan jalur evakuasi, yang sudah disiapkan sejak zaman Walikota Hasan Basri Durin, juga belum disentuh. Antara lain sambungan jalan Joni Anwar (simpang Tugu Tinju) lurus ke by pass. Jalan Gajah Mada (Gunung Pangilun) ke Kampung Kalawi, Jalan Adabiah ke Parak Salai menyebareng banjir kanal ke Polomas terus ke Sarang Gagak/ Lubulintah. Jalan Minahasa, Fakultas Kedokteran ke Andalas dan lain sebagainya. Untuk mengatasi banjir, dalam perencanaan juga sudah ditetapkan perlunya normalisasi batang Kuranji, Batang Air Dingin, sejumlah anak sungai di sekitar Air Pacah, Kuranji,  Belimbing dan sebagainya. Sejumlah drainase di kawasan kota lama bahkan sejak 1994 silam tak pernah lagi dikeruk.

Singkat kata, konsep dan rencana yang sudah ada belum terjangkau persoalan baru, baik akibat gempa bumi maupun akibat perkembangan penduduk dan kebutuhannya, terus bermunculan. Belum lagi tuntutan untuk merespon perkembangan provinsi, nasional maupun internasional. Misalnya angkutan umum dalam kota, antar kota dan antar provinsi yang hingga kini belum ada terminalnya. Padahal masa depan kota Padang bukan ditentukan Pelabuhan Telukbayur melainkan transportasi darat mengingat alur perdagangan kini dikendalikan Selat Melaka dan Lintas Sumatera.

Kondisi Pasar Raya, apalagi pasca gempa 30 September,  terlepas dari persoalan dan polemik yang terjadi, dilihat dari tuntutan kebutuhan masayarakat baik secara pisik maupun psikologis, pada hakikatnya memang menuntut adanya perbaikan dan pembenahan. Bayangkan, sebelum gempa pun, jangankan pendatang dari daerah lain, warga kota sendiri enggan dan tak nyaman memasuki pasar itu. Dalam konidisi seperti itu, tentulah sulit mengharapan Pasar Raya menjadi sentra ekonomi. Jangkan berharap Pasar Raya jadi objek wisata, pedagang  sendiri sulit mengembangkan usahanya. Jadi, jangan heran jika warga kota Padang kini lebih suka rekreasi dan berbelanja Bukittinggi atau ke Pekanbaru. Artinya, jika kondisi seperti dipertahankan, justru akan merugikan pedagang dan warga kota Padang sendiri.

Keadaan ini, kecuali akibat gempa, tak terjadi sendirinya. Rencana perluasan kota, pembangunan terminal, penambahan ruas jalan, normalisasi sungai dan pembangunan drainase, angkutan massal, penambahan ruang sekolah/perguruan tinggi dan rumah sakit sesungguhnya sudah dicanangkan sejak 35 tahun silam zaman Walikota Hasan Basri Durin. Lalu, sebagian direalisasikan Walikota Sjahrul Udjud. Sayang, di tangan Walikota Zuiyen Rais, konsep dan perencanaan yang sudah disiapkan pendahulunya dicoba dibelokkan. Selain membuat kota jadi amburadul, apa yang dimulainya pun terbengkalai. Yang terbengkalai bukan hanya pembangunan pisik, tapi pembangunan SDM pemerintahan.  Maklum, sebagian besar staf potensial telah terdidik dan menguasai persoalan perkotaan dijauhkan dari Balaikota Padang.

Semua persoalan itu kini terakumulasi dan bermuara di tangan Walikota Padang Fauzi Bahar. Staf yang ada, agaknya lupa atau lalai mengingatkan betapa agenda dan konsep pembangunan kota tersebut. Akibatnya, ia hanya berkutat di sekitar Pasar Raya. Padahal jika kota ini akan dikembangkan ke bagian Utara, seharusnya mulai pembangunan  Pasar Raya baru di kawasan Utara itu.

Kini, di tengah-tengah menghadapi daftar panjang tuntutan pembangunan kota,  Padang setelah otonomi daerah harus memikul beban berat membayar gaji 15 ribu PNS. Biayanya setara 80% APBD kota. Hanya 20% APBD untuk belanja publik, pembangunan infrastruktur dan pelayan umum.

Kondisi ini sepatutnya mengusik perhatian semua pihak. Baik jajaran Pemda dan DPRD Padang sendiri, Pemda dan DPRD Provinsi maupun para pengusaha, politisi, pengamat, kalangan akademisi/ perguruan tinggi dan sebagainya. Jangan biarkan benang tersangkut di selubang jarum karena masih banyak sobek yang perlu ditambal. (*)

Refleksi Haluan Rabu 14 September 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: