Izin Lepas Ayam

3 Oktober 2011

Komentar Singgalang Selasa 4 Oktober 2011

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ketika media dan masyarakat dihebohkan berita dua penari telenjang ditangkap Satpol PP di Fellas Café di Jalan Hayam Wuruk Padang Senin malam 26 September 2011, saya tak mau ikut kaget. Saya pikir kasus seperti itu tak ubahnya mendata penderita penyakit kusta. Temuan di lapangan lazimnya jauh lebih besar dari data resmi Dinas Kesehatan.

Maklum, penderita kusta dianggap aib keluarga kampung dan nagari. Karenanya orang cenderung mengasingkannya dan menjauhkannya dari petugas kesehatan. Pengalaman meliput penderita kusta di sebuah nagari di Limapuluh Kota tahun 1995 silam, contohnya. Menurut pejabat Dinas Kesehatan setempat di sana terdapat 30 orang penderita kusta. Setelah dijelajahi rupanya di nagari itu terdapat 60 penderita.

Kasus-kasus tak bermalu juga demikian. Lihat saja, hanya tiga malam setelah dua penari telanjang ditangkap di Padang, Kamis malam 29 September 2011 Satpol PP Kota Solok pun menangkap tujuh janda dan seorang ibu rumah tangga bersama tiga lelaki di kamar Wisma Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok. Meski tak disebut penari telanjang, toh mereka ditanggkap sedang sama-sama telanjang. Sebelumnya, 21 September 2011 seorang siswi SMA Padang dipecat dari sekolahnya karena jadi bintang vedeo porno bersama pacarnya yang juga sama-sama bertelanjang.

Jadi, bak penderita kusta tadi, kalau mau diinventarisasi keluar masuk kota dan kampung mungkin banyak lagi ditemukan kejadian serupa atau sekurangnya setengah serupa. Bukankah halaman surat kabar kita nyaris tak pernah sepi dari berita kasus bapak ruting, mahasiswa digerebek ditempat kos, kasus tangkap basah dan sebagainya? Tapi yang menarik adalah kasus penari telanjang Fellas Café Padang dan ramai-ramai bertelanjang di kamar Wisma Melati, Kota Solok itu. Soalnya, Walikota Padang dan Walikota Solok jelas tak memberi izin praktek seperti itu kepada pemilik café dan wisma tersebut. Izin yang diberikan, pertama, cuma café plus karaoke. Yang kedua, izinnya untuk penginapan.

Lantas kenapa mereka berani membuka/ memberi peluang bagi penari telanjang atau bertelanjangan? Jawabannya sederhana. Siapapun akan berani melangkahi izin yang diberikan karena izin untuk apapun, mulai tempat hiburan, hotel, toko obat, praktek dokter, izin menambang, izin penebangan hutan, pembukaan lahan, izin trayek bus, izin operasional truk, izin pabrik obat, izin penjualan minuman keras, izin usaha air miniral, izin mengemudi sampai izin (SK) jabatan-jabatan di pemerintahan atau di kalangan instansi penegak hukum, amat mudah dilangkahi.

Semuanya mudah dilanggar karena prilaku pemberi izin, kebijakan dan pembuat keputusan tak ubahnya bak orang melepas ayam kampung. Setelah pintu kandang dibuka pagi hari, ayam dibiarkan berkeliaran mencari makan, tak peduli masuk kebun atau masuk rumah orang. Setelah malam kandangnya ditutup lagi.. Pemiliknya cuma tahu menghitung telur atau menghitung ayam kalau hendak dijual. Pemilik akan ribut kalau ayamnya tergilas kendaraan. Ia akan menuntut ganti rugi sesuai nilai ayam dan telur serta anak pinaknya. Begitulah nasib penegakkan hukum di negeri ini.

Bayangkan, sejak 1999 sampai hari ini di Indonesia terdapat 2.482 peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 453 UU, 582 Peraturan Pemerintah, 425 Peraturan Presiden, 916 Keputusan Presiden, 82 Instruksi Presiden, 22 Peraturan Pengganti UU. Diantaranya, 2.432 merupakan produk hukum. Belum terhitung Kepetusan Menteri, Peraturan daerah dan sebagainya. Andaikata semua peraturan perundang-undangan itu berjalan sesuai maksud dan tujuannya dipastikan negara ini sudah lama aman dan makmur. Karena peraturan perundang-undangan itu mengatur semua urusan pemerintahan, semua urusan rakyat dan aparatnya, mengatur bumi langit dan segala isinya.

Namun, seperti melepas ayam tadi, begitu UU diundangkan tak ada lagi pengawasan. Pengawasan dipercayakan sepenuhnya pada kemauan dan prilaku aparat dan pejabat. Akibatnya, meski dalam wilayah Indonesia, tiap daerah dan tiap tempat berbeda perlakuannya sehingga tak jelas lagi beda aturan dan pelanggaran. Pengawasan seolah dipercayakan kepada hasil sidak dan razia-razia. Di luar sidak dan razia semua pelanggaran kembali berjalan apa adanya. Hebatnya, kala kemudian muncul tari telanjang, praktek mesum, ketika hutan telah gundul, lingkungan sudah rusak, air sungai telah tercemar dan korban berjatuhan, ketika jabatan, kekuasan dan kewenangan disalahgunakan, ketika korupsi telah menguras keuangan negara, kala bangunan telah runtuh, ketika bus dan peswat telah jatuh, semuanya menjadi gempar dan kaget.

Seharusnya, setiap izin, keputusan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan begitu diberlakukan diikuti pengawasan secara terus menerus. Jangan lagi mengandalkan sidak dan razia-razia. Selain tak efektif dan tak mendidik sidak dan razia-razia hanya menyuburkan praktek kucing-kucingan. Akibatnya orang tak jera korupsi, tidak jera melanggar lalulintas, tak jera memanipulasi pajak, tak malu bertelanjang dan merasa bersalah melakukan apa saja yang melanggar aturan. Itu sebabnya, kenapa pembentukan dan pemberlakukan izin, peraturan dan perundang-undangan tak mencapai sasaran dan tujuannya : itab dan ikab, mendidik dan menghukum /membuat jera (*)

Iklan

Telanjang Diantara Dua Nilai

3 Oktober 2011

Refleksi Haluan Senin 3 Oktober 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Tiba-tiba saja Sumatera Barat digemparkan berita penari telenjang setelah petugas Satpol PP Kota Padang menangkap dua wanita pribumi lokal tak beraurat menari-nari di depan lelaki pencandu sahwat di Fellas cafe di jalan Jalan Hayam Wuruk Padang Senin 26 September 2011 malam. Orang awak pun merasa ditelanjangi.

Maka, tumpahlah segala sumpah serapah dan kutuk mengutuk, anjur menganjur razia dari berbagai instansi termasuk DPRD dan elemen masyarakat hingga tawaran hadiah dari Walikota Padang bagi yang menemukan praktek-praktek bugilria itu. Perempuan betelanjang itu sungguh membuat hiruk pikuk.

Padahal tiga malam kemudian, Kamis tengah malam 29 September 2011 Satpol PP Kota Solok bersama POM TNI dan Provost Polresta Solok juga menangkap delapan janda dan ibu rumah tangga sama-sama bertelanjang dengan tiga lelaki pekerja tambang dari Dharmasraya di Wisma Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok. Kecuali seorang dari Lampung, tujuh wanita itu juga pribumi Sumatera Barat.

Masih September 2011, Sumatera Barat dihebohkan pula beredarnya vedeo mesum siswa SMA 8 Padang dan seorang siswa SMK. Siswi berusia 18 tahun itu Rabu 21 September lalu dikeluarkan dari sekolahnya dan siswa SMK diproses secara hukum oleh kepolisian.

Jika pada September 1965 Indonesia digemparkan peristiwa Gerakan 30 Sepember (G 30 S) PKI yang menelanjangi para jendral, lalu, menyiksanya hingga tewas dan karena itu kita memperingati Hari Kesaktian Panca Sila tiap 1 Oktober, maka September tahun ini Sumatera Barat pun memperingati dua tahun peristiwa gempa dahsyat 30 September 2009. Hebatnya, menjelang peringatan kedua hari bersejarah itu, di saat kita mengibarkan bendera setengah tiang, justru muncul kejadian-kejadian yang lazim dipraktekkan makhluk  pembelakang langit.

Saya dan banyak orang jadi cemas kalau  gempa dahsyat seperti 30 September 2009 berulang tahun pula. Sebab, malam sebelum gempa di Aceh 24 Desember 2004 konon ditandai adanya pertunjukkan tari bugil di Pantai Loksmawe.  Na’uzullah minzalik.  Yang menjadi pertanyaan pantaskah kita heboh dan gempar karena adanya tarian telanjang, pesta seks dan vedeo mesum siswa SMA itu? Jawabannya bisa ya, atau tidak.

Kita pantas digemparkan peristiwa itu karena bertentangan dengan  nilai-nilai kemanusian manusia, nilai moral, nilai adat dan agama yang kita anut sebagai bagian dari hak-hak komunal yang berharga dan mendapat tempat dalam masyarakat kita. Keyakinan kita mengatakan bahwa hanya dengan nilai-nilai adat dan agama itulah semua bentuk kejahatan dan perbuatan maksiat bisa diatasi. Dan kita  menjadi gerah karena peristiwa itu dianggap merusak nama baik etnis, daerah, kampung dan nagari penganut nilai-nilai adat dan agama tersebut.

Kita pantas merasa disakiti karena kita merasa lembaga informal dan formal yang berperan melakukan pengawasan, termasuk lembaga pendidikan, materi dan metohada pendidikan serta upaya-upaya ekstra yang dilakukan selama ini dianggap sudah dilaksanakan dengan benar dan mampu membentuk prilaku sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama itu.

Kita juga merasa aturan formal dan informal yang ada selama ini sudah cukup kuat dan ketat membendung segala bentuk kejahatan, perbuatan maksiat dan pembinaan prilaku masyarakat. Maka, kala muncul peristiwa-peristiwa seperti di atas kita mengarahkan ketelunjuk kepada pimpinan lembaga informal dan formal itu. Kita menyalahkan ninik mamak, ulama, guru, orang dan seterusnya. Kita pun menyalahkan aparat keamanan, pejabat pemerintahan dan seterusnya karena kita juga memberlakukan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Perda Antimaksiat, Perda tentang baca tulis Alqur’an dan berpakaian muslim dan sebagainya.

Sebaliknya, kita juga tak pantas merasa dipermalukan. Soalnya, kita juga pendukung dan bahkan memberlakukan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang  Hak Asasi Manusia di mana setiap orang berhak mengekspresikan dirinya. Dan, urusan hubungan seks kemudian menjadi sangat pribadi, asal suka sama suka, buatlah sekehendaknya. Maka kita pun membenarkan pekerja seks komersial, lokaliasi prostitusi, memberi izin tempat-tempat hiburan dan mendukung budaya malam minggu untuk semua umur dan lapisan.

Akibatnya, siapapun, termasuk orang tua dan apalagi ninik mamak dan ulama, yang mencoba menerapkan nilai-nilai dan hak-hak komunalnya yang boleh jadi menghalangi  prilaku yang ditolerir undang-undang tersebut akan dipersalahkan melanggar ketentuan tentang hak asasi, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, persamaan gender dan sebagainya.

Sejauh ini belum ada yang bisa membangun kesimbangan: menegakkan hukum positif sembari menegakkan nilai-nilai adat dan agama itu karena memang ada diantara nilai-nilai yang dianut dan hukum positif yang diberlakukan bertentangan satu sama lainnya. Ketika dicoba dirumuskan lewat Perda, maka muncul reaksi keras dari kalangan sekuler pendukung hak asasi manusia. Diantaranya menyebut diri Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Bahkan diantara Perda itu kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UU yang ada.

Maka, di tengah pergulatan dua nilai itulah kemudian muncul aksi-kasi massa di tengah masyarakat. Ada penggerebekan pasangan mesum, penggerebekan tempat judi dan tempat hiburan maksiat, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Meski pera pelaku dinilai anarkis dan dihadapkan ke pengadilan, tampaknya aksi masyarakat tak bisa dibendung. Di satu pihak masyarakat akan selalu berusaha memelihara eksistensi nilai-nilai moral dan nilai sosial sebagi hak-hak komunalnya di pihak lain aparat penegak hukum akan terus berusaha menegakkan hukum yang ada.  Dan, para pelaku seperti penari telanjang, pesta seks, vedeo porno dan segala bentuk penyakit masyarakat akan terus bermain diantara pergulatan dua nilai tersebut.

Jadi, selama belum ada singkroniasi antara nilai-nilai adat dan agama yang hidup dalam masyarakat dan UU yang berbau sekuler dan liberal dari luar bumi Indonesia ini, bangsa ini akan terus berada dalam kecamuk berkepanjangan. Dan, kita tak pernah berhenti dibikin gempar. (*)


Misteri Pembangunan Jalan

3 Oktober 2011

Refleksi Haluan Senin 5 September 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Hampir setiap kali ada pembukaan jalan baru, jalan raya di perkotaan atau di pedesaan selalu menghadapi berbagai kendala bahkan protes dan penghadangan. Diantara kendala itu misalnya, ada warga yang menolak membebaskan tanah, rumah atau tanamannya, kalaupun mau masih berdebat soal nilai ganti rugi. Ada yang mau menerima ganti rugi tapi mengajukan berbagai persyaratan.

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan kampung atau pemukiman juga tak kalah seru. Meski jalan itu membentang di depan rumahnya, tempat keluarga dan sana familinya berlalu lalang, tempat kendaraannya akan lewat, kampungnya akan menjadi bersih dan indah, ada saja yang tak mau tahu. Berbagai alasan dan urusan dihadapkan untuk membebaskan tanah meski kadang kurang satu merter.

Padahal, ketika jalan di kampungnya masih sempit, berkerikil dan berlobang-lobang berbagai keluhan, bahkan kadang sumpah serapah ditumpahkan. Begitu juga ketika jalan raya sempit, rusak dan jelek ada warga yang kadang sampai berdemonstrasi menuntut jalan diperbaiki dan ditingkatkan. Nah ketika peningkatan, pelebaran dan perbaikan dilakukan muncullah persoalan pembebasan lahan, dan sebagainya sepeperti diutarakan di atas.

Namun begitu pembangunan, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan selasai dikerjakan, begitu jalan-jalan pada mulus dan bersih, harga tanah, sewa toko dan sewa rumah meningkat drastis semuanya lupa dengan berbagai aksi dan tindaknnya saat jalan dibangun. Bahkan diantaranya orang berduit, berpangkat dan berjabatan yang tadinya cenderung menghalangi, menolak ganti rugi dan sebagainya malah lebih duluan membangun kedai atau pertokon di pinggir jalan yang baru dan sebagainya. Singkat kata, merekalah yang lebih awal dan lebih banyak memetik manfaat dari jalan itu.

Sebetulnya, tak hanya pada pembangunan jalan raya. Saat membangun gedung sekolah, irigasi, drainase, embung dan pasar-pasar juga terjadi hal serupa. Tetapi ketika  gedung sekolah, irigasi, drainase, embung dan pasar-pasar sudah rampung dibangun dan suasana sudah berubah semuanya seperti menerima tanpa reserve.

Kenapa sesuatu yang semula ditolak, diprotes atau bahkan dilawan kemudian diterima dan malah menjadi kebanggaan. Ini mengesankan ada sesuatu misteri di balik itu. Dalam teori perubahan sosial memang ada sedikit jawaban tentang misteri itu. Yakni, hal-hal baru yang dianggap sebagai kelanjutan dari apa yang sudah ada atau jawaban dari tuntutan satu kelompok masyarakat maka hal yang baru itu akan cepat diterima. Sebaliknya, apabila sesuatu yang baru itu dianggap akan merusak, mengalahkan atau bertentangan dengan apa yang sudah ada maka ia akan ditolak bahkan dilawan.

Dalam kontek pembangunan jalan raya, gedung sekolah, irigasi, drainase, embung,  pasar dan fasilitas publik lainnya, jelas dilakukan sebagai upaya mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah baik, peningkatan atau perbaikan dari apa yang pernah ada. Atau memenuhi tuntutan kebutuhan akibat peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan hidup dan atau menghapi perkembang (prosfek) di masa yang akan datang.

Kalau teori itu benar,  kenapa setiap pembangunan jalan dan sebagainya harus menghadapi penolakan, protes dan perlawanan? Jawabannya jelas bukan hanya karena persoalan harga dan nilai ganti rugi. Sebab, prosfek pembangunan jalan dan sebagainya jauh lebih berharga ketimbang nilai ganti rugi itu sendiri. Lantas apa?

Kalau dilihat dari sisi ilmu komunikasi, tampaknya penolakan, protes dan perlawanan  warga terhadap pembangunan jalan dan fasilitas publik itu adalah akibat minim atau kurangnya komunikasi antara penggagas dan warga. Yaitu komunikasi tentang manfaat, dampak positif, prosfek dan marwah dari apa yang dibangun. Padahal semua pihak menyadari, jangankan rakyat biasa, yang berpendidikan, pangkat dan jabatan tinggi pun kadang tak mampu menganalisa manfaat sesuatu yang dibangun. Yang ada dalam pikirannya cuma satu: kerugian akibat pembangunan tersebut.

Komunikasi, apalagi dalam kultur masyarakat Minang, merupakan hal yang prinsip. Simak pribahasa adat yang mengatakan,” biarlah permintaan indak ka dapek, asal tanyo lai bajawab”. Tanya jawab itu adalah komunikasi, dialog dan musyawarah. Dan, itu di atas segala-galanya, termasuk di atas nilai ganti rugi.

Sebetulnya kita bisa belajar dari tukang jahit. Bayangkan ketika membeli dasar pakaian, seempunya tak mau kurang sesenti pun bahkan sehelai benang saja ia tak mau yang rusak. Di tangan tukang jahit malah dgunting-gunting., siempunya oke saja. Soalnya, si penjahit mampu meyakinkan bagaimana hasil akhir bentuk pakaiannya. Kecuali jahitannya amburadul, biasanya pakaian yang pas di badan jadi kebanggaan, “dipalagaan” saat kenduri dan lebaran. Artinya, kalau komunikasinya lancar dan efektif tentul;ah tak akan ada hal-hal yang meisteri.

Meski demikian, dengan komunikasi dan pendekatan sebaik apapun kadang masih saja belum dipahami dan diterima warga. Baik karena ketidakmampuannya  mapun karena kebangkangannya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, sebagaimana di Era Orde Baru,  kadang diperlukan sedikit pemaksaan, seperti halnya memaksa pasien makan obat. Kalau bukan demikian, fasilitas umum yang ada sekarang mungkin tak akan pernah ada.

Persoalannya di Era Reformasi ini, suara presiden sama dengan suara pemulung. Meski itu hanya untuk urusan politik (pemilu), nyatanya berlaku pula dalam pelaksanaan pembangunan. Celakanya, akibat intervensi negara-negara sekuler, kita bisa dibenturkan pada rumus-rumus HAM. Akibatnya berbuat baik untuk kebaikan masyarakat pun bisa berhadapan dengan hukum. Padahal kondisi sosial, pendidikan, ekonomi dan  politik bangsa ini belum setara negara maju dan sekuler itu. Potensi pembangunan kita masih mengandalkan partisipasi sosial bukan kekuatan ekonomi pemerintah seperti halnya di Amerika itu.

Oleh karena itu setiap gejala dan gejolak yang terjadi patut dicermati secara komfrehensif dan kearifan-kearifan sehingga misteri yang muncul selama ini bisa cepat terungkap sehingga pembangunan yang dimaksudkan untuk rakyat tak terhalang oleh sikap rakyat itu sendiri.(*)


Kendala Kepala Daerah Putera Daerah

3 Oktober 2011

Komentar Singgalang 27 September 2011 

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Ada pernyataan menarik dari Ir. Suprapto, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat. Katanya, seperti diberitakan sebuah media Selasa 20 September 2011 lalu, pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan  anggaran proyek-proyek yang lahannya belum dibebaskan karena akan mempengaruhi target pekerjaan dan realisasi anggaran.

Suprapto kemudian menyebut beberapa proyek yang terkendala karena terbentur lahan yang belum dibebaskan pemda setempat. Misalnya,  pembangunan jalan Sicincin – Malalak. Beberapa ruas jalan ini tak dapat dibangun karena lahannya belum dibebaskan. Jika lahan itu belum bebas sampai Desember 2012 dipastikan anggaran untuk proyek ini tak akan dialokasi lagi.  Itu berati jalan Sicincin – Malalak bisa terbengkalai, bukan?

Suprapto juga mengungkapkan beberapa proyek yang sudah tersedia anggarannya tapi urung dilaksanakan karena terkendala lahan yang diperlukan. Diantaranya proyek pengendalian limbah dan proyek air bersih. Kenyataan itu, kata Suprapto mengurangi kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah ini sehingga diputuskan untuk tidak mengalokasikan anggaran suatu proyek sebelum lahannya tuntas dibebaskan.

Apa yang diungkapkan Ir. Suprapto, secara teknis dan adminitasi keuangan pemerintahan adalah hal biasa. Maklum, selama ini juga banyak proyek batal dilaksanakan akibat gagal membebaskan lahan.  Namun ditinjau dari sisi sosial politik di era otonomi dan reformasi seperti sekarang, apa yang diungkapkan Suprapto amat menarik dicermati. Bukankah kini akibat semangat kedaerahan seluruh kepala daerah di Sumatera Barat (19 daerah) adalah putera daerah setempat. Malah diantaranya penghulu suku dan bergelar datuk.

Dengan demikian semua kepala daerah dipersepsikan sangat dekat dengan rakyat. Karena putera daerah mereka tentu punya kepedulian, pengabdian, dan semangat membangun lebih tinggi ketimbang non putera daerah. Seorang kepala daerah putera akan lebih setia kepada daerahnya dan lebih jujurkepada rakyatnya. Ia takkan mencari keuntungan pribadi,  takkan merugikan daerah dan rakyatnya. Takkan memanipulasi rakyat, takkan korupsi, tidak sombong, dan sebagianya.

Sebagai bupati/walikota  putera daerah mereka akan lebih komunikatif, lebih responsif, lebih aspiratif dan lebih akrab dengan masyarakat. Dengan segala keafdalan itu, maka demi pembangunan kampung halamannya sendiri tentu tiap kebijakan kepala daerah putera daerah lebih dipercaya, didukung dan mendapat partisipasi rakyat.

Singkat kata kabupaten/kota di bawah kepemimpina putera daerah akan lebih baik, maju, bersih, lebih akomodatif dan komunaktif karena ia berada  di tengah-tengah sanak famili, orang kampung dan masyarakat daerah kelahirannya sendiri. Artinya, dilihat dari semangat kedaerah yang bergelora selama ini, kepala daerah yang putera daerah tak selayaknya mengalami hambatan dalam urusan apapun apalagi dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan.

Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa diantara Kepala daerah yang putera daerah itu kini bukannya didukung dan kebijakannya dan mendapat partisipasi rakyat, diantaranya malah digugat, dihujat, dilawan dan  dihadang. Sehingga, tak mudah bagi kepala daerah mendapatkan lahan sekalipun untuk kepentingan pembangunan dan untuk kemjuan rakyatnya sendiri

Kenapa demikian? Apakah kenyataan yang terjadi tak sesuai harapan yang dipertaruhkan pada bupati/walikota putera daerah itu? Apakah rakyat merasa di bawah kepemimpinan puterah daerah keadaan justru lebih parah? Padahal, kegagalan sebuah proyek akan berimplikasi pada upaya percepatan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tertundanya peluang lapangan kerja, gagalnya pencapaian target dan tujuan pembangunan.

Apapun jawabannya kemudian, kenyatan yang terjadit tampak mengisyaratkan  bahwa kepala daerah yang putera daerah bukan jaminan sukses tidaknya pembangunan. Maklum, sukses seorang kepala daerah, termasuk dalam pembebasan lahan poroyek, lebih ditentukan hubungan atau kontak komunikasi yang baik antara kepala daerah dan rakyatnya. Baik di bidang sosial,  pembangunan, maupun politik. Komunikasi yang baik lebih berarti arti dari nilai materi, termasuk dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan itu. Petuah Minang sendiri mengajarkan,” bialah mintak indak ka dapek asal tanyo lai bajawab”.

Sebaliknya, jika komunikasi (tanyo ba jawab) tak berlangsung seimbang antara kepala daerah dan rakyatnya, yang muncul bukan partisipasi melainkan  kecurigaan. Jika kecurigaan sudah mencuat diantara pemimpin dan rakyatnya, maka apapun kebijakan kepala daerah daerah, tak peduli ia putera dearah atau bergelar datuk,  apalagi  berhubungan dengan tanah/lahan yang didapat justru perlawanan.

Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah di tengah perkembangan politik, hukum dan respons masyarakat seperti sekarang pradigma, argumentasi, motivasi dan semangat berkepala daerah putera daerah masih relevan dipertahankan? Agaknya,  pengalaman sepuluh tahun lebih otonomi daerah membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah yang putera daerah mulai meluntur.  Kelihatannya rakyat mulai menuntut pertimbangan yang lebih rasional, misalnya alasan profesionalisme, kompetensionalisme dan situasinalisme dalam memilih kepala daerah. Sebuah gejala yang mengindikasikan bahwa kecerdasan politik rakyat semakin berkembang, bukan?. (*)


Realita Padang Semakin Terang

3 Oktober 2011

Menanggapi kembali Tulisan  Zuiyen Rais

Opini Haluan Senin 26 September 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Membaca tulisan  Zuiyen Rais, mantan Walikota Padang,  berjudul Melihat Padang dengan Pikiran Jernih (Opini Haluan 19 September 20011) menanggapi tulisan saya berjudul Padang Realita Sebuah Kota ( Refleksi Haluan 14 September 2011) mengingatkan saya pada ungkapan di kalangan penulis sejarah. Katanya, menulis sejarah di depan pelaku sejarah kadang menjadi sebuah kendala. Maklum, ketika tulisan itu berbau kritikan, pelaku sejarah cenderung subyektif dan lupa fakta yang terbaca.

Adapun bagian dari tulisan saya yang dipersoalkan Zuiyen adalah  bagian ini “… rencana perluasan kota, pembangunan terminal, penambahan ruas jalan, normalisasi sungai dan pembangunan drainase, angkutan massal, penambahan ruang sekolah/perguruan tinggi dan rumah sakit sesungguhnya sudah dicanangkan sejak 35 tahun silam zaman Walikota Hasan Basri Durin. Lalu, sebagian direalisasikan Walikota Sjahrul Udjud. “

“Sayang, di tangan Walikota Zuiyen Rais, konsep dan perencanaan yang sudah disiapkan pendahulunya dicoba dibelokkan. Selain membuat kota jadi amburadul, apa yang dimulainya pun terbengkalai. Yang terbengkalai bukan hanya pembangunan pisik, tapi pembangunan SDM pemerintahan.  Maklum, sebagian besar staf potensial telah terdidik dan menguasai persoalan perkotaan dijauhkan dari Balaikota Padang”.

Kemudian Zuiyen menulis,” sebagai kesimpulan dari tulisannya Fachrul mengemukakan bahwa akibat pembelokkan yang dilakukan Zuiyen, kota jadi   amburadul dan semua persoalan menumpuk di tangan Walikota Fauzi Bahar”.

Menurut Zuiyen tulisan itu banyak tidak ada benarnya. Sebagai bukti ia kemudian menyebut sejumlah sukses pembangun pisik dan non pisik selama menjabat Walikota Padang ( 1993-2003). Antara lain pembangun tribune bagonjong di lapangan Imam Bonjol, pembangun Terminal Regional Bingkuang, pembangunan jalan Simpang Aru – Indarung dan sejumlah sekolah. Kemudian ada prestasi pembangun non pisik seperti Padang juara umum Porda, juara umum MTQ Sumatera Barat hingga sejumlahn penghargaan Wahana Tata Nugraha kencana,  Adipura dan sebagainya.

Sebenarnya saya agak berat hati menanggapai kembali tanggapan Zuiyen itu. Soalnya,  Zuiyen, seperti diungkapkannnya sendiri dalam tulisannya, adalah seorang wartawan yang memulai karirnya di Harian Aman Makmur 48 tahun silam hingga kemudian terpilih jadi Ketua PWI Sumatera Barat (1968-1970).  Ia juga pernah mengikuti pendidikan kewartawanan di Amsterdam (Belanda) selama enam bulan dan pernah diundang untuk perjalanan jurnalistik ke Amerika Serikat selama 16 hari.

Ini memberi isyarat kepada saya bahwa beliau jauh lebih senior, bahkan boleh disebut ultra senior. Bayangkan, kala saya masih di kelas dua Sekolah Rakyat beliau sudah jadi wartawan. Apalagi beliau pernah mengikuti pendidikan jurnalistik di Amsterdam, pengalaman yang jarang diperoleh wartawan Indonesia dan pasti tak ada duanya di Sumatera Barat hingga sekarang. Ia juga mantan Ketua PWI Sumatera Barat, jabatan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai “penghulu” atau “inyiak”  wartawan. Karena itu sangat pantas jika PWI memberi penghargaan pena emas, dan sering mengundangnya  berbicara dalam pendidikan kewartawanan.

Selain wartawan Zuiyen juga seorang akademisi/ dosen IKIP Padang dan  menyelesaikan pendidikan S2 di IPB Bogor. Pernah pula menghadiri seminar di Kuala Lumpur hingga sempat beraudiensi dengan Rektor Universitas Asia di Nagasaki. Tujuh tahun di IKIP beliau bergabung di Pemko Padang dan menduduki berbagai jabatan strategis seperti  asisten, ketua BAPPEDA, sekretaris daerah sampai akhirnya dilantik jadi Walikota Padang 1993.  Tapi mungkin karena kesibukan dosen, pejabat birokrat dan walikota itu kalangan wartawan termasuk  seangkatan saya tak sempat menemukan karya jurnalistik  Zuiyen.

Meski semua itu diungkapkan dalam tanggapannya, namun saya tak akan membicarakan Zuiyen sebagai wartawan ultra senior, sebagai akademisi  atau  brikorat. Sesuai topik tulisan saya sebelumnya, saya hanya akan menanggapi sebagian persoalan Padang di bawah Zuiyen. Dan, itu  bukan karya kademis atau karya seorang jurnalis. Tapi karya seorang walikota, pejabat politik dan pejabat publik.

Saya kira Zuiyen tak utuh membaca tulisan saya. Sebab, dalam tulisan Padang Realita Sebuah Kota itu saya mengungkapkan berbagai faktor penyebab kesembrawutan kota ini. Antara lain pertambahan penduduk yang berimplikasi pada tuntutan peningkatan dan kebutuhan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan pelayanan publik. Misalnya, kebutuhan angkutan umum/ massal, jalan raya, terminal, pasar yang refresentatif dan rekreatif, gedung sekolah dan sebagainya  yang belum mampu dipenuhi pemerintah kota. Sarana prasarana dan fasilitas yang ada, selain jumlahnya terbatas kondisinyapun kebanyakannya sudah pada tua. Keadaan itu kemudian diperburuk akibat gempa 30 September 2009.

Kebijakan Zuiyen dan implikasinya hanyalah salah satu dari rangkaian penyebab kondisi Padang hari ini. Semua itulah yang saya maksud kemudian terakumulasi  dan bermuara di tangan Walikota Padang Fauzi Bahar. Jadi, seperti yang saya singgung diatas, terlalu subjektif dan sensitif  jika Zuiyen menyimpulkan bahwa saya menganggap semua kesembrautan itu bersumber dari kebijakannnya.

Namun harus diakui bahwa salah satu penyebab utama kesembrautan kota Padang adalah penutupan Terminal Lintas Andalas (TLA) oleh Walikota Zuiyen Rais. Lalu, menggantinya dengan Terminal Regional Bengkuang (TRB) di  Aie Pacah. Penutupan TLA memang sudah menjadi keputusan kota karena kondisinya yang sempit dan padat.  Artinya, pemindahan TLA boleh dibilang “wajib” hukumnya. Namun alternatifnya bukan Terminal Regonal Bengkuang (TRB) di Aie Pacah. Sebab, perencanaan kota sebelumnya, sejalan dengan konsep pembangunan jalan by pass sebagai pendukung pengembangan pusat pertumbuhan bagian utara kota, terminal bus direncanakan di dua tempat: di sekitar Lubuk Buaya untuk bus dari utara dan di sekitar Lubuk Begalung atau Pegambiran untuk bus dari arah timur dan selatan. Dengan demikian kawasan pertumbuhan yang terletak diantara dua terminal yang dihubungkan jalan by pass itu diharapkan akan lebih cepat berkembang. Disamping itu Padang akan menjadi salah satu dari sedikit kota di dunia yang memiliki tiga moda : udara (BIM)  darat (terminal bus) dan laut (Pelabuhan Telukbayur) yang bisa dijangkau dalam satu rentang jalan.

Berdasarkan konsep dan rencana itulah pihak Dinas dan Kanwil Perhubungan kala itu menolak terminal  di Aie Pacah itu. Toh rencana itu jalan terus. Akibatnya, bangunan berbiaya sekitar Rp 11 milyar itu jadi percuma. Zuiyen sendiri dalam tulisannya mengakui. Katanya, “setelah dicoba beberapa kali mengoperasikannya tidak juga berhasil sehingga saya berkesimpulan biarlah walikota baru yang melanjutkannya”.  Artinya, seperti yang saya tulis, persoalan akhirnya memang bermuara pada walikota yang baru, Fauzi Bahar, bukan? Dengan demikian realita kota Padang menjadi semakin terang.

Sebetulnya, semua pihak mengakui dan merasakan bahwa penutupan TLA dan pemindahan terminal ke TRB selain menyimpang dari perencanaan juga terbengkalai. Antara lain karena belum adanya upaya (mestinya didahulukan) membangun sarana dan prasarana penunjang. Antara lain tak ada jalur jalan utama dari dan ke TRB -pusat kota. Ketika mengandalkan jalan Pasar Siteba, kawasan inipun menjadi sarang kemacetan hingga sekarang.

Jalur kedua TRB- pusat kota adalah jalan Alai- Ampang – by pass namun terkendala pembebasan lahan.  Kakanwil PU Sumatera Barat Sabri Zakaria pernah mengatakan sampai akhir tahun 1996 sudah empat kali (empat tahun) dana pusat untuk jalan ini dialihkan ke proyek lain lantaran pembebasan lahan tak kunjung rampung. Bahkan sampai sampai 10 tahun Zuiyen di kursi Walikota Padang lahan untuk jalur jalan ini tak juga terbebaskan. Jalan Alai- by pass baru bisa dibangun 2011, delapan tahun setelah Zuiyen.

Tentang kondisi tanah dan kontruksi bangunan TRB sendiri, menurut Sabri kurang benar. Ia mempridiksi, paling lama enam bulan dioperasikan bangunannya akan  retak-retak dan balok-baloknya bisa patah. Ternyata ramalan itu benar. Balok kolom gedung utama TRB kemudian memang patah dan retak-retak sampai akhirnya runtuh diterjang gempa 30 September 2009.

Ketidaktepatan pembangunan TRB juga bisa dilihat dari respon bus angkutan umum. Bus dari Pesisir Selatan atau dari Solok enggan ke TRB, karena selain tak ada penumpang yang turun naik di situ, juga tak efektif. Penumpang sudah turun di Simpang Lubuk Begalung atau di Bukit Putus, lalu melenggang kosong ke TRB sejauh 10 hingga 14 km. Penumpang pun enggan ke TRB karena tak ada angkutan umum dari pusat kota ke sana. Akhirnya, bus dari arah Bukittinggi memilih berterminal di Simpang Kelumpang, belakangan di depan Kampus UNP sehingga kawasan ini jadi sarang kemacetan. Bus dari Selatan dan Timur berterminal di Simpang Lubuk Begalung dan Gaung Telukbayur. Tak aneh jika berbagai upaya memungsikan TRB dan menghapus terminal bayangan itu menjadi sia-sia.

Penutupan TLA dan pemindahan terminal bus ke Aie Pacah juga berimplikasi pada kondisi dan fungsi Pasar Raya sebagai pusat kegiatan perekonomian Sumatera Barat. Menurut Dirut BPD kala itu Nazwar Nazir, sekitar Rp 1,4 trilyun investasi pedagang di sekitar Pasar Raya terancam ambruk. Karena pedagang luar kota yang menghidupi Pasar Raya beralih ke Bukittinggi. Bahkan pedagang Pasar Raya sendiri ada yang mengalihkan investasinya ke kota lain termasuk Bukittinggi. Gubernur Gamawan sendiri tahun 2006 ketika mendatangi pertokoan di belakang TLA menemukan fakta. Sewa toko yang sebelumnya Rp 15 juta /petak anjlok jadi Rp 5 juta. Itupun tak ada penyewa.

Dampak lain adalah kesembrawutan lalulintas di seputar Pasar Raya. Sebab, pedagang kaki lima yang tadinya memanfaatkan ruang TLA beralih ke jalan-jalan di sekitar Pasar Raya. Akibatnya, Pasar Raya tak nyaman dikunjungi warga.  Warga memilih berbelanja di pasar-pasar kaget yang bermunculan hampir di tiap simpang jalan. Tak berlebihan kalau ada yang berucap “ bulek aie dek pambuluah, pacah aie dek terminal”.

Membaca kenyataan itu mengingatkan kita pada pendapat pakar perencana tata ruang kota Prof. Ir. Eko Budihardjo MSc dalam bukunya Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota (ANDI, Yogyakarta, 1999). Katanya, kesembrautan sebuah kota terjadi akibat para perencana kota yang seharusnya mengakomodasi kepentingan rakyat malah lebih melayani kepentingan penanam modal. Penentu kebijakan dan pengelola pembangunan yang mestinya bertindak sebagai wasit yang jujur dan adil ikut jadi pemain. Ini yang menyebabkan rencana kota yang sudah disusun susah payah menjadi jungkir balik tak keruan.

Sukses pembangunan lain yang disebutkan Zuiyen adalah Jalan Simpang Aru atau Lubuk Begalung – Indarung.  Untuk diketahui ruas jalan ini adalah jalan negara. Anggarannya dari pusat dan pembangunan pisiknya ditangani Kanwil PU Sumatera Barat. Pemko Padang cuma membebaskan lahan. Justru pembebasan lahan itu sampai sekarang tak kunjung tuntas sehingga badan jalan jadi kembang kempis.

Proyek monumental yang dibangun Zuiyen adalah gedung tribune bagonjong di Imam Bonjol. Proyek strategis dan politis ini sempat tertunda-tunda beberapa tahun  karena terkendala pertokoan di sekeliling lapangan Imam Bonjol itu. Imam Bonjol baru bisa dijadikan lapangan terbuka hijau, ini mungkin tak banyak yang tahu, berkat pembicaraan Karni Ilyas, kala itu Pemimpin Redaksi Majalah Forum Keadilan dengan Kasad saat itu Jendral TNI Hartono.

Jadi, banyak hal bisa diungkapkan. Dan, tiap kali mengungkapkan fakta dan realita sebuah kota di manapun tempatnya, mustahil mengabaikan membaca kebijakan para walikota dan implikasinya. Terlepas sang pelaku sejarah setuju atau tidak setuju, sejarah akan terus berbicara apa adanya karena di samping pelaku ada sejumlah saksi sejarah.(*)


Melihat Padang dengan Pikiran Jernih

3 Oktober 2011

RESPONS TERHADAP TULISAN FACHRUL RASYID HF

Oleh ZUIYEN RAIS

Opini Haluan Senin, 19 September 2011 02:10

Terkesima juga saya membaca tulisan wartawan senior H Fachrul Rasyid HF Haluan, 14 September 2011, dalam kolom Refleksi yang berjudul “Padang Realitas Sebuah Kota”. Tulisan tersebut diawali dengan pengantar bahwa penulis akan melahirkan pikiran yang jernih, pandangan dan analisis yang konprehensip, lepaskan sementara kepentingan politik.

Sungguh menyegarkan saya sewaktu membaca pengantar tulisan tersebut. Tetapi pada bagian akhir tulisannya, Fachrul menumpukkan permasalahan Kota Padang yang “amburadul” sekarang kepada saya sewaktu menjabat Walikota Padang selama 10 tahun, yaitu tahun 1993 sampai dengan 2003.

Mengutip tulisan Fachrul, “…rencana pembangunan kota yang sudah dicanangkan sejak 35 tahun silam zaman Wa­likota Hasan Basri Durin, sebagian direalisasikan Walikota Syahrul Udjud. Sayang di tangan Walikota Zuiyen Rais, konsep yang sudah disiapkan pendahulunya dicoba di­be­lok­kan. Tulisan lanjutnya, “…yang terbengkalai, bukan hanya pembangunan fisik, tapi pem­bangunan SDM pemerintahan. Maklum sebagian besar staf potensial, telah terdidik dan menguasai persoalan per­kotaan, dijauhkan dari Ba­laikota Padang”.

Sebagai kesimpulan dari tulisannya, Fachrul me­nge­mukakan bahwa akibat dari pembelokkan yang dilakukan oleh Walikota Zuiyen Rais, menjadikan  Kota Padang amburadul dan semua per­soalan menumpuk di tangan Walikota Fauzi Bahar…”

Saya tahu Fachrul seorang wartawan yang cukup produktif. Dia tidak saja melakukan tugas-tugas jurnalistik, tetapi juga menulis berbagai permasalahan  masyarakat dan ke­peme­rin­tahan. Sebagai penulis tentu dia seorang yang banyak mem­baca, baik berupa lapaporan maupun analisis dan buku-buku untuk menambah ilmu pe­nge­tahuan sosial ke­masya­rakatan. Kalau dalam tulisannya di Harian Haluan 14 Sep­tember 2011 di atas, Fach­rul memposisikan saya sebagai sumber keamburadulan Kota Padang sekarang ini, banyak tidak ada benarnya.

Sebagai wartawan yang suka menulis, Fachrul tahu bahwa saya telah memulai karir sebagai wartawan sejak 48 tahun yang lalu di Harian Aman Makmur. Dalam ke­dudukan sebagai wartawan tersebut, saya terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Pa­dang yang meliputi Sumatera Barat (1968-1970). Sewaktu menjabat Ketua PWI tersebut saya dikirim oleh Pengurus PWI Pusat untuk mengikuti pendidikan Kewartawanan di Amsterdam, Negeri Belanda selama enam bulan. Setelah kursus berakhir, saya diundang ke Amerika Serikat selama 16 hari untuk melakukan per­jalanan jurnalistik bersama seorang wartawan lainnya dari Bandung, yaitu Dr. Naswil Idris.

Fachrul tentu juga tahu bahwa saya di samping bekerja sebagai wartawan adalah seo­rang dosen di IKIP Padang (sekarang UNP) dari tahun 1963-1970. Pada bulan De­sember tahun 1970 saya masuk di jajaran Pemerintah Kota sebagai Anggota Badan Peme­rintah Harian (BPH), semacam Wakil Walikota sekarang. Sampai saya dilantik jadi Walikota Padang tanggal 17 April 1993, saya telah men­jalani masa pemerintahan tiga walikota, yaitu Walikota Ak­hirul Jahya, (1967–1972), Walikota Hasan Basri Durin (1972–1983), dan Walikota Syahrul Udjud (1983–1993). Semasa walikota  alm Achirul Jahya, titik berat tugas saya adalah bidang pemerintahan, tetapi semasa walikota Hasan Basri Durin dan Syahrul Udjud, titik berat tugas adalah pada bidang perencanaan pem­bangunan yaitu sebagai Ketua Badan Perencanaan Pem­bangunan Daerah (BAP­PEDA) Kota Padang. Sewaktu dipin­dah ke Provinsi Sumatera Barat, saya bertugas sebagai Kepala Bidang Sosial pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat. Artinya semua itu bahwa selama 20 tahun menjelang diangkat sebagai walikota Padang titik berat tugas saya adalah pada bidang perencanaan dan pembangunan.

Setelah bekerja 14 tahun di Pemerintah Kota, saya mohon pada Pak Walikota Syahrul Udjud agar diizinkan studi ke Intitut Pertanian Bogor (IPB) Program S2. Dalam waktu relatif singkat beliau mengizinkan, sehingga Juli 1984 saya sudah di  Bogor dan selesai Desember 1986 dengan Indeks Prestasi 3,5. Waktu itu masih jarang orang mau se­kolah ke S2, apalagi akan meninggalkan jabatan yang sudah mapan. Sesudah alm Muchtar Isa, jadilah saya orang Pemda kedua yang mengambil S2 di Bogor.

Sekembalinya dari S2 di IPB, oleh Pak Walikota saya diberi jabatan Asisten II Bidang Pembangunan dan dijabat selama 3 tahun. Seterusnya saya pindah ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama 2 tahun, yaitu tahun 1990 dan 1991. Pada akhir tahun 1991 saya berkesempatan menghadiri undangan seminar di Kuala Lumpur dan terus ke Jepang mengunjungi Tokyo dan Naga­saki. Di Tokio saya diberi kesempatan beraudiensi dengan Rektor Universitas Asia dan di Nagasaki selain ingin me­nyaksikan kota yang dijatuhi bom atom oleh Amerika saat Perang Dunia II. Saya juga menjadi tamu Dekan Fakultas Perikanan, Universitas Naga­saki selama dua hari. Di sinilah saya menyaksikan penggunaan teknologi tinggi dalam usaha perikanan.

Sehabis di Jepang, saya melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Bagi saya adalah perjalanan kedua ke Amerika Serikat, tapi bagi istri yang ikut bersama saya, per­jalanan ini adalah yang pertama kali. Semua perjalanan tersebut adalah memperluas wawasan dan menambah pemahaman tentang perlunya ilmu penge­tahuan dan teknologi di zaman modern sekarang ini.

Beberapa bulan sepulang dari perjalanan ke Amerika saya diminta oleh Pak Syahrul untuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang. Dalam pembicaraan ke dua sebulan kemudian, tawaran beliau tersebut saya terima dan rupanya itulah jenjang saya untuk menjadi Walikota Pa­dang, setelah habis jabatan beliau  pada awal April 1993.

Apa langkah saya sebagai Walikota Padang, tentu mudah ditebak. Meneruskan ke­bijak­sanaan yang baik dari walikota-walikota pendahulu saya dan menyusun konsep sendiri, apa-apa yang saya anggap sangat dominan bagi masyarakat Padang Kota Tercinta.

Konsep utama adalah menata pusat kota sebagai kota objek wisata dan membangun pusat per­tumbuhan baru di kawasan By Pass. Dalam konsep ini pro­yeknya adalah Tribune Bagon­jong di Lapangan Imam Bonjol dan pembenahan lapangan Imam Bonjol sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kalau orang datang ke Padang, dia harus melihat lapangan Imam Bonjol dengan bangunan be­rukir khas Minang dan lapa­ngannya yang indah. Dengan terlaksananya konsep ini, hati saya jadi tenteram, karena selama ini  ada saja orang-orang besar datang, hendak mem­bangun ruko atau bangunan lainnya di tanah halaman depan lapangan bersejarah tersebut.

Membangun di By Pass, antara lain proyeknya adalah Terminal Regional Bingkuang (TRB) dengan masa pem­bebasan tanah dan pem­ba­ngunan selama 4 tahun, se­hing­ga siap tahun 1998. Pening­katan aktivitas ekonomi  di By Pass akan mengurangi tekanan di pusat kota, sehingga Padang akan betul-betul nyaman. Tetapi dalam pengoperasiannya, mas­ya­rakat belum sepenuhnya dapat memahami. Ditambah lagi suasana politik yang baru berubah, karena masuknya negara kita ke zaman Re­formasi. Setelah dicoba bebera­pa kali mengo­perasikannya, tidak juga berhasil sehingga saya simpulkan biarlah walikota baru yang melanjutkannya. Apalagi prinsip pembangunan daerah di negara kita, bukanlah sepotong-sepotong tetapi pem­bangunan berkelanjutan. Tidak ada pembangunan yang harus selesai dalam masa jabatan seorang walikota, namun perlu kesinambungan dengan pejabat berikutnya.

Pembangunan Pasar Mo­dern

Dalam kerangka meng­hidupkan pusat-pusat per­tumbuhan baru dan untuk mengurangi tekanan di pusat kota, maka saya menolak semua permohonan izin untuk mendirikan mall, atau pasar modern di pusat kota. Se­kurangnya ada lima lokasi yang ditolak, walaupun yang ber­sangkutan datang dengan segala cara. Sebelumnya juga saya telah belajar ke Jakarta, Semarang dan ke Kementerian Per­dagangan. Intinya kalau pasar modern dibangun di samping pasar tradisional,  maka pasar-pasar masarakat akan mundur, bahkan tutup.

Generasi muda kita akan menjadi karyawan di pasar modern, dan tidak ada lagi Mak Sutan Bagindo yang punya toko, atau Uncu yang punya toko sepatu. Hilanglah tempat “se­kolah besar” bagi anak-anak ki­ta sebelum pergi merantau ke Jawa. Itulah bayangan saya, sehingga di pusat kota hanya ada izin untuk satu pasar mo­dern, yaitu Matahari. Tetapi kalau enam kilo dari pusat kota atau di By Pass, segera dapat keluar izinnya. Jadilah mall yang dibangun Basrizal Koto, bahkan saya selaku Walikota Padang mau berdiri di lokasi saat pemancangan pertama kali, karena khawatir akan ada orang yang menghalangi.

Sebagai alumni lembaga pendidikan guru, saya mema­hami betul betapa perubahan akan terjadi, kalau orangnya berpendidikan. Kalau ada utusan masyarakat datang mau mendirikan sekolah dan perlu uang untuk beli tanah, saya akan segera bantu dan dalam kasus ini berdirilah beberapa SMA negeri baru di Padang, seperti di Tanjuang Aur Koto Tangah, di Indarung, MAN di Jalan Tabiang-By Pass dan berapa sekolah lainnya.

Pendidikan adalah fokus pemerintahan di zaman saya, dan termasuk pendidikan wajib belajar baca Alquran bagi murid SD kelas IV dan V SD. Pada tahun anggaran 2003, Pemerintah Kota Padang me­nye­diakan dana tiga setengah miliar untuk proyek baca Alquran di SD.

Dalam kaitan pem­ba­ngu­nan adat, budaya dan aga­ma, maka Pemerintah Kota Padang menyediakan bantuan ken­daraan operasional bagi Ketua LKAAM dan Ketua MUI Kota Padang, di samping bantuan biaya operasional. Proyek-proyek pembangunan pisik yang menonjol antara lain, pelebaran jalan raya Padang- Indarung, melanjutkan pele­baran jalan dari pusat kota ke kampus Unand, pembayaran ganti rugi tanah bagi pelebaran jalan Tabing ke utara sampai batas kota, pemasangan lampu jalan di beberapa ruas jalan utama kota seperti jalan dari Indarung sampai Simpang Haru, dari Kampus Unand sampai Anduring dan di sepan­jang jalan inspeksi Banjir Kanal.

Program K.3, tertib lalu lintas, Porda, MTQ seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Tiap tahun meraih piala Adi­pura Kencana dan piala Waha­na Tata Nugraha Kencana. Tim Kota Padang, tiap tahun keluar sebagai Juara Umum PORDA Sumatera Barat, Juara Umum MTQ Sumatera Barat dan banyak lagi penghargaan yang diraih kota Padang.

Kalau dikatakan bahwa sebagian besar staf yang baik dipinggirkan, mana itu yang sebagian besar itu? Banyak staf yang membantu Pemerintah Kota Padang selama priode l993-2003 adalah tenaga-tenaga yang sukses dalam karirnya sampai sekarang. Di antara mereka ada yang jadi bupati, beberapa orang jadi Sekda di kota dan kabupaten, ada yang jadi kepala dinas di provinsi bahkan ada yang dipromosikan menjadi Sekda Provinsi Su­matera Barat.

Tiga Sekda Kota Padang setelah masa jabatan saya adalah tenaga-tenaga potensial dalam masa kepemimpinan saya. Saya kira Fachrul tahu semuanya itu, bahkan sampai hari ini setelah berjalan 8 tahun staf-staf senior tersebut, masih ingin dalam satu wadah ke­keluargaan bersama saya. Hal itu secara spontan muncul dalam pertemuan silaturrahim yang diadakan di rumah saya hari Sabtu, 10 September yang lalu.

Demikianlah ulasan saya atas tulisan Fachrul yang terbit pada Harian Haluan 14 Se­ptember yang lalu. Adalah tidak mungkin bagi saya me­rang­kum rangkaian pe­kerjaan selama 10 tahun di pucuk pimpinan pemerintahan Kota Padang dalam waktu yang relatif singkat.  Sebagai orang beri­man, saya yakin menduduki jabatan tersebut adalah atas izin Allah, dan kalau ada kekhilafan dan kesalahan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tidak ada niat melakukan kesalahan dengan merusak kota yang kita cintai ini. Tetapi kalau ada orang yang dengan sengaja merusak saya dengan tujuan agar kota ini ikut rusak, semuanya saya serahkan pada Allah. Allahuakbar.