Izin Lepas Ayam

Komentar Singgalang Selasa 4 Oktober 2011

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ketika media dan masyarakat dihebohkan berita dua penari telenjang ditangkap Satpol PP di Fellas Café di Jalan Hayam Wuruk Padang Senin malam 26 September 2011, saya tak mau ikut kaget. Saya pikir kasus seperti itu tak ubahnya mendata penderita penyakit kusta. Temuan di lapangan lazimnya jauh lebih besar dari data resmi Dinas Kesehatan.

Maklum, penderita kusta dianggap aib keluarga kampung dan nagari. Karenanya orang cenderung mengasingkannya dan menjauhkannya dari petugas kesehatan. Pengalaman meliput penderita kusta di sebuah nagari di Limapuluh Kota tahun 1995 silam, contohnya. Menurut pejabat Dinas Kesehatan setempat di sana terdapat 30 orang penderita kusta. Setelah dijelajahi rupanya di nagari itu terdapat 60 penderita.

Kasus-kasus tak bermalu juga demikian. Lihat saja, hanya tiga malam setelah dua penari telanjang ditangkap di Padang, Kamis malam 29 September 2011 Satpol PP Kota Solok pun menangkap tujuh janda dan seorang ibu rumah tangga bersama tiga lelaki di kamar Wisma Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok. Meski tak disebut penari telanjang, toh mereka ditanggkap sedang sama-sama telanjang. Sebelumnya, 21 September 2011 seorang siswi SMA Padang dipecat dari sekolahnya karena jadi bintang vedeo porno bersama pacarnya yang juga sama-sama bertelanjang.

Jadi, bak penderita kusta tadi, kalau mau diinventarisasi keluar masuk kota dan kampung mungkin banyak lagi ditemukan kejadian serupa atau sekurangnya setengah serupa. Bukankah halaman surat kabar kita nyaris tak pernah sepi dari berita kasus bapak ruting, mahasiswa digerebek ditempat kos, kasus tangkap basah dan sebagainya? Tapi yang menarik adalah kasus penari telanjang Fellas Café Padang dan ramai-ramai bertelanjang di kamar Wisma Melati, Kota Solok itu. Soalnya, Walikota Padang dan Walikota Solok jelas tak memberi izin praktek seperti itu kepada pemilik café dan wisma tersebut. Izin yang diberikan, pertama, cuma café plus karaoke. Yang kedua, izinnya untuk penginapan.

Lantas kenapa mereka berani membuka/ memberi peluang bagi penari telanjang atau bertelanjangan? Jawabannya sederhana. Siapapun akan berani melangkahi izin yang diberikan karena izin untuk apapun, mulai tempat hiburan, hotel, toko obat, praktek dokter, izin menambang, izin penebangan hutan, pembukaan lahan, izin trayek bus, izin operasional truk, izin pabrik obat, izin penjualan minuman keras, izin usaha air miniral, izin mengemudi sampai izin (SK) jabatan-jabatan di pemerintahan atau di kalangan instansi penegak hukum, amat mudah dilangkahi.

Semuanya mudah dilanggar karena prilaku pemberi izin, kebijakan dan pembuat keputusan tak ubahnya bak orang melepas ayam kampung. Setelah pintu kandang dibuka pagi hari, ayam dibiarkan berkeliaran mencari makan, tak peduli masuk kebun atau masuk rumah orang. Setelah malam kandangnya ditutup lagi.. Pemiliknya cuma tahu menghitung telur atau menghitung ayam kalau hendak dijual. Pemilik akan ribut kalau ayamnya tergilas kendaraan. Ia akan menuntut ganti rugi sesuai nilai ayam dan telur serta anak pinaknya. Begitulah nasib penegakkan hukum di negeri ini.

Bayangkan, sejak 1999 sampai hari ini di Indonesia terdapat 2.482 peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 453 UU, 582 Peraturan Pemerintah, 425 Peraturan Presiden, 916 Keputusan Presiden, 82 Instruksi Presiden, 22 Peraturan Pengganti UU. Diantaranya, 2.432 merupakan produk hukum. Belum terhitung Kepetusan Menteri, Peraturan daerah dan sebagainya. Andaikata semua peraturan perundang-undangan itu berjalan sesuai maksud dan tujuannya dipastikan negara ini sudah lama aman dan makmur. Karena peraturan perundang-undangan itu mengatur semua urusan pemerintahan, semua urusan rakyat dan aparatnya, mengatur bumi langit dan segala isinya.

Namun, seperti melepas ayam tadi, begitu UU diundangkan tak ada lagi pengawasan. Pengawasan dipercayakan sepenuhnya pada kemauan dan prilaku aparat dan pejabat. Akibatnya, meski dalam wilayah Indonesia, tiap daerah dan tiap tempat berbeda perlakuannya sehingga tak jelas lagi beda aturan dan pelanggaran. Pengawasan seolah dipercayakan kepada hasil sidak dan razia-razia. Di luar sidak dan razia semua pelanggaran kembali berjalan apa adanya. Hebatnya, kala kemudian muncul tari telanjang, praktek mesum, ketika hutan telah gundul, lingkungan sudah rusak, air sungai telah tercemar dan korban berjatuhan, ketika jabatan, kekuasan dan kewenangan disalahgunakan, ketika korupsi telah menguras keuangan negara, kala bangunan telah runtuh, ketika bus dan peswat telah jatuh, semuanya menjadi gempar dan kaget.

Seharusnya, setiap izin, keputusan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan begitu diberlakukan diikuti pengawasan secara terus menerus. Jangan lagi mengandalkan sidak dan razia-razia. Selain tak efektif dan tak mendidik sidak dan razia-razia hanya menyuburkan praktek kucing-kucingan. Akibatnya orang tak jera korupsi, tidak jera melanggar lalulintas, tak jera memanipulasi pajak, tak malu bertelanjang dan merasa bersalah melakukan apa saja yang melanggar aturan. Itu sebabnya, kenapa pembentukan dan pemberlakukan izin, peraturan dan perundang-undangan tak mencapai sasaran dan tujuannya : itab dan ikab, mendidik dan menghukum /membuat jera (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: