Kendala Kepala Daerah Putera Daerah

Komentar Singgalang 27 September 2011 

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Ada pernyataan menarik dari Ir. Suprapto, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat. Katanya, seperti diberitakan sebuah media Selasa 20 September 2011 lalu, pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan  anggaran proyek-proyek yang lahannya belum dibebaskan karena akan mempengaruhi target pekerjaan dan realisasi anggaran.

Suprapto kemudian menyebut beberapa proyek yang terkendala karena terbentur lahan yang belum dibebaskan pemda setempat. Misalnya,  pembangunan jalan Sicincin – Malalak. Beberapa ruas jalan ini tak dapat dibangun karena lahannya belum dibebaskan. Jika lahan itu belum bebas sampai Desember 2012 dipastikan anggaran untuk proyek ini tak akan dialokasi lagi.  Itu berati jalan Sicincin – Malalak bisa terbengkalai, bukan?

Suprapto juga mengungkapkan beberapa proyek yang sudah tersedia anggarannya tapi urung dilaksanakan karena terkendala lahan yang diperlukan. Diantaranya proyek pengendalian limbah dan proyek air bersih. Kenyataan itu, kata Suprapto mengurangi kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah ini sehingga diputuskan untuk tidak mengalokasikan anggaran suatu proyek sebelum lahannya tuntas dibebaskan.

Apa yang diungkapkan Ir. Suprapto, secara teknis dan adminitasi keuangan pemerintahan adalah hal biasa. Maklum, selama ini juga banyak proyek batal dilaksanakan akibat gagal membebaskan lahan.  Namun ditinjau dari sisi sosial politik di era otonomi dan reformasi seperti sekarang, apa yang diungkapkan Suprapto amat menarik dicermati. Bukankah kini akibat semangat kedaerahan seluruh kepala daerah di Sumatera Barat (19 daerah) adalah putera daerah setempat. Malah diantaranya penghulu suku dan bergelar datuk.

Dengan demikian semua kepala daerah dipersepsikan sangat dekat dengan rakyat. Karena putera daerah mereka tentu punya kepedulian, pengabdian, dan semangat membangun lebih tinggi ketimbang non putera daerah. Seorang kepala daerah putera akan lebih setia kepada daerahnya dan lebih jujurkepada rakyatnya. Ia takkan mencari keuntungan pribadi,  takkan merugikan daerah dan rakyatnya. Takkan memanipulasi rakyat, takkan korupsi, tidak sombong, dan sebagianya.

Sebagai bupati/walikota  putera daerah mereka akan lebih komunikatif, lebih responsif, lebih aspiratif dan lebih akrab dengan masyarakat. Dengan segala keafdalan itu, maka demi pembangunan kampung halamannya sendiri tentu tiap kebijakan kepala daerah putera daerah lebih dipercaya, didukung dan mendapat partisipasi rakyat.

Singkat kata kabupaten/kota di bawah kepemimpina putera daerah akan lebih baik, maju, bersih, lebih akomodatif dan komunaktif karena ia berada  di tengah-tengah sanak famili, orang kampung dan masyarakat daerah kelahirannya sendiri. Artinya, dilihat dari semangat kedaerah yang bergelora selama ini, kepala daerah yang putera daerah tak selayaknya mengalami hambatan dalam urusan apapun apalagi dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan.

Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa diantara Kepala daerah yang putera daerah itu kini bukannya didukung dan kebijakannya dan mendapat partisipasi rakyat, diantaranya malah digugat, dihujat, dilawan dan  dihadang. Sehingga, tak mudah bagi kepala daerah mendapatkan lahan sekalipun untuk kepentingan pembangunan dan untuk kemjuan rakyatnya sendiri

Kenapa demikian? Apakah kenyataan yang terjadi tak sesuai harapan yang dipertaruhkan pada bupati/walikota putera daerah itu? Apakah rakyat merasa di bawah kepemimpinan puterah daerah keadaan justru lebih parah? Padahal, kegagalan sebuah proyek akan berimplikasi pada upaya percepatan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tertundanya peluang lapangan kerja, gagalnya pencapaian target dan tujuan pembangunan.

Apapun jawabannya kemudian, kenyatan yang terjadit tampak mengisyaratkan  bahwa kepala daerah yang putera daerah bukan jaminan sukses tidaknya pembangunan. Maklum, sukses seorang kepala daerah, termasuk dalam pembebasan lahan poroyek, lebih ditentukan hubungan atau kontak komunikasi yang baik antara kepala daerah dan rakyatnya. Baik di bidang sosial,  pembangunan, maupun politik. Komunikasi yang baik lebih berarti arti dari nilai materi, termasuk dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan itu. Petuah Minang sendiri mengajarkan,” bialah mintak indak ka dapek asal tanyo lai bajawab”.

Sebaliknya, jika komunikasi (tanyo ba jawab) tak berlangsung seimbang antara kepala daerah dan rakyatnya, yang muncul bukan partisipasi melainkan  kecurigaan. Jika kecurigaan sudah mencuat diantara pemimpin dan rakyatnya, maka apapun kebijakan kepala daerah daerah, tak peduli ia putera dearah atau bergelar datuk,  apalagi  berhubungan dengan tanah/lahan yang didapat justru perlawanan.

Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah di tengah perkembangan politik, hukum dan respons masyarakat seperti sekarang pradigma, argumentasi, motivasi dan semangat berkepala daerah putera daerah masih relevan dipertahankan? Agaknya,  pengalaman sepuluh tahun lebih otonomi daerah membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah yang putera daerah mulai meluntur.  Kelihatannya rakyat mulai menuntut pertimbangan yang lebih rasional, misalnya alasan profesionalisme, kompetensionalisme dan situasinalisme dalam memilih kepala daerah. Sebuah gejala yang mengindikasikan bahwa kecerdasan politik rakyat semakin berkembang, bukan?. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: