Satu Kata Dalam ABS-SBK

19 Februari 2012

 

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Salah satu dari tujuh gerakan terpadu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemprov Sumatera Barat adalah merealisasikan prinsip-prinsip Adat Basandi  Syara’,  Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan sehari-hari, sebuah keinginan yang sudah lama hendak diwujudkan Pemprov dan masyarakat Sumatera Barat.

Dimulai dengan diskusi perumusan indikator pengamalan ABS-SBK bersama  sejumlah ulama, tokoh adat dan kalangan budayawan 22 September 2011 lampau,  kemudian  Gubernur Irwan Prayitno membuka pembekalan pemahaman dan konsep aktualisasi nilai-nilai ABS-SBK terhadap para ninik mamak, tahap awal 150 orang, di Padang 18-19 Oktober lalu. Saya kebetulan kebagian berbicara tentang Peran Ninik Mamak Dalam Penguatan Nilai-nilai ABS-SBK.

Saya melihat meski tanpa gembak gembor, kegiatan ini cukup menarik dan diikuti secara antusias oleh ninik mamak dan penghulu adat.  Maklum, rumusan pemahaman ABS-SBK cukup sederhana. Ungkapan ABS-SBK, syara’ mangato adat mamakai, menunjukkan bahwa adat Minangkabau itu adalah islami. Konsekwensinya, adat yang tak sejalan dengan prinsip syara’ atau nila-nilai Islam bukanlah adat Minangkabau.

Penegak ABS-SBK

Upaya penegakkan nilai-nilai ABS-SBK jelas tak menambah tugas/peran ninik mamak.  Selain sebagai pemimpin anak kemanakan dalam satu kaum, pemelihara dan pelindung sako dan pusko dalam wilayah/ teritorial kaumnya, tetap jadi penegak dan pelindung adat salingka nagari pusako salingka kaum. Tagak di kampuang (suku) mamaga kampuang tagak di nagari mamaga nagari.

Mengingat bahwa prinsip ABS-SBK sebagai jalinan yang menyatu antara adat dan agama seharusnya ulama, da’i, mubaligh dan para ustaz bersama ninik mamak/ pemuka adat satu kata dalam penanaman dan penegakan adat dan agama dalam masyarakat. Sebab, agama tanpa adat sama dengan kitba-kitab  tanpa umat. Sementara adat tanpa agama (Islam) sama dengan bangunan tanpa pondasi.

Namun persoalannya selama in, masing-masing cenderung membatasi diri. Ulama, da’i, mubaligh dan ustaz berbicara teks-teks agama dan para pemuka adat, termasuk kalangan pengurus LKAAM berbicara teks-teks adat melalui  pepapatah petitih. Keduanya belum berusaha untuk sama-sama mengkaji nilai-nilai yang saling mendukung sebagaimana konsep ABS-SBK. Celakanya, ada diantara ulama yang tak peduli dengan adat dan ada pula diantara ninik mamak yang tak menghiraukan nilai-nilai agama.

Maka, kini sesuai dengan semangat dan prinsip ABS-SBK, seharusnya ulama, da’i dan mubaligh dalam menjalan perannya jangan mengabaikan adat. Sebab, adat adalah perwujudan atau tempat aplikasi nilai-nilai Islam. Sebaliknya, ninik mamak, penghulu dan pemuka adat dalam menjalankan peran dan fungsinya jangan mengabaikan nila-nilai agama atau syara’ karena adat yang tak sesuai dengan ajaran Islam, seperti disebutkan di atas,  bukanlah adat Minangkabau.

Untuk memilah adat yang sejalan dengan prinsip ABS-SBK,  ulama dan ninik mamak  bisa duduk bersama mencermati adat tradisi yang hidup dalam masyarakat nagari masing-masing. Bagaimana adat pinang meminang, adat perkawinan, adat baralek, pakaian marapulai,  adat menjalang bako, adat basandiang, adat bajamba, adat bajago-jago  dan sebagainya. Bagaimana adat penyelenggaraan kematian, turun mandi, sunatan, adat berkorban, adat bernazar, adat mandu’a dan seterusnya. Bagaimana adat pergaulan, babaso basi, jalang manjalang, janji bajanji, naik rumah orang, sapo manyapo dan bagaimana adat berpakaian. Bagaimana adat bergalanggang, berkasenian rabab, barandai, atau berorgen tunggal dan sebagainya. Bagaimana adat berjual bali, adat berkongsi, adat pagang gadai dan seterusnya.

Semua adat tradisi itu dirujukkan pada syariat Islam. Apakah ada diantaranya yang bertentangan dengan aqidah Islam, melanggar syara’/ syariat Islam, mengabaikan sholat, jatuh pada perbuatan syirik atau munafik, perbuatan maksiat, mubazir, mendekati zina, membuka aurat, mengundang kecurigaan (sumbang), dan semua hal yang dilarang dalam Islam. Unsur-unsur yang dinilai bertentangan/ melanggar aqidah dan syariat Islam secara bertahap harus disosialisakan untuk ditinggalkan. Yang sejalan dengan prinsip syariat Islam bisa diteruskan.

Hasil kajian tersebut dapat pula dirumuskan jadi pedoman hidup beragama, beradat di nagari. Melalui Badan Musyawarah Nagari, KAN, Ampek Suku, atau lembaga sejenis lainnya bisa dikukuhkan jadi Peraturan Nagari (Pernag) yang disahkan dan didukung Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian ABS-SBK akan jadi legal dan dapat berkekuatan hukum positif.

Supaya nilai-nilai ABS-SBK berlaku efektif , sebagaimana juga peraturan perundang-undangan di negeri ini, tentu perlu pengawasan. Oleh beberapa nagari hanya mengandalkan peran ninik mamak dan aparat nagari.  Beberapa nagari lain melalui Badan Musyawarah Nagari dibentuk Lembaga  Koordinasi Polisi dan Masyarakat (LKPM). Lembaga ini terdiri dari unsur pemerintahan nagari ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang dan para pemuda. Kapolsek dan Camat sebagai pembina dan pelindung. LKPM yang disahkan berdasarkan Peraturan Nagari dilengkapi dengan aparatur pengawas yang disebut paga nagari semacam hansip tempo hari.  Paganagari inilah kemudian yang menjadi perpanjangan tangan ninik mamak dan alim ulama termasuk wali nagari dalam mengawasi penegakkan Peraturan Nagari.

LKPM diberi kewenangan mengawasi jalannya ABS-SBK, seperti pemberantasan penyakit masyarakat, perbuatan maksiat dan memelihara kamtibmas. LKPM pun bisa efektif membantu tugas-tugas kepolisian menyelesaikan perkara yang terkait masalah adat, hubungan keluarga, batas tanah adat, pagar, tanaman, pengairan sawah, hubungan antar saudara, suami istri atau tindakan yang bukan kriminal murni seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan berat dan atau pencurian. Meski dilaporkan ke polisi, namun kasus-kasus itu akan diserahkan kepada ninik mamak dan penghulu yang bersangkutan untuk diselesaikan. Jika tak mampu diselesaikan ninik mamak baru diteruskan ke polisi.

Dengan cara itu  ninik mamak punya kekuatan dan bisa lebih berwibawa di tengah kaumnya, lebih berperan menegakkan ABS-SBK sekaligus menjaga kamtibmas. Dengan demikian ninik mamak selain diikutsertakan dalam urusan negara dan pemerintahan. Dengan demikian penegakkan nilai-nilai ABS-SBK di Minangkabau tentulah menjadi lebih konkret.(*)

Refleksi Haluan Jumat 20 Oktober 2011

Iklan

Beraspirasi Tanpa Demosntrasi

13 Februari 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Prestasi DPRD Sumatera Barat priode 2009-2014 sebagai lembaga legislatif tampaknya cukup menggembirakan. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari Peraturan daerah (Perda) yang ditelorkan dan kebijakan Gubernur Sumatera Barat yang direkomendasikan.Ada12 dari 16 Perda yang direncanakan bisa dibuat dan disahkan selama tahun 2011 lalu. Tahun ini, malah ditargetkan 22 rencana Perda akan digodok untuk disahkan jadi Perda.

Namun tugas DPRD tak cuma membahas dan mengesahkan Perda. Lebih dari itu DPRD juga bertugas mengawasi pelaksanaan Perda itu sendiri, peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, realisasi APBD, kebijakan pembangunan daerah, dan kerjasama Pemda dengan pihak lain. Kalau ada pula rekapitulasi tugas pengawasan itu, misalnya Perda dan peraturan perundangan-undangan apa yang telah diawasi, tentulah prestasi dewan akan lebih menggembirakan. Sayangnya, kecuali secara kualitatif dalam bentuk retorika, rekapitulasi hasil pengawasan itu belum pernah terdengar selama ini sehingga DPRD terkesan hanya sebagai produsen Perda, termasuk Perda rutin tentang APBD.

Prestasi lain seharusnya juga dilihat dari sejauhmana DPRD telah menjalankan sejumlah kewajibannya sesuai ayat pasal 65 UU No. 22 Tahun 2003. Antara lain, misalnya, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dijemput sendiri oleh anggota dewan ke tengah-tengah masyarakat. Selama ini yang sering terdengar bukan anggota dewan yang datang menyiasati, menemui dan memperhatikan, menyerap menghimpun, menampung dan menindalanjuti aspirasi masayarakat melainkan masyarakatlah yang beraspirasi ke DPRD. Celakanya, kebanyakannya dalam bentuk aksi demosntrasi. Kadang, lantaran tak menemukan atau sulit menemui anggota dewan, aksi itu berubah jadi anarkis.

Hal ini penting disiasati mengingat roh dari perwakilan dan keterwakilan rakyat terletak pada upaya anggota dewan baik secara perorangan, secara kompetensi (komisi) secara kelompok (fraksi) dan secara kelembagaan memperhatikan, menyerap menghimpun, menampung dan menindalanjuti aspirasi masayarakat dari dan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Sehingga rakyat pun tak perlu bersusah payah beraspirasi sampai  berdemonstrasi ke DPRD. Sebaliknya, jika pasal UU itu dijalankan secara aktif, sekecil apapun aspirasi; keluhan, persoalan, harapan dan keinginan masyarakat akan cepat terserap dan bisa ditindaklanjuti  DPRD tanpa menunggu emosi dan rasa frustasi masyarakat menggumpal jadi gelombang demonstrasi.

Bahkan jika pasal UU tersebut dilaksanakan DPRD kabupaten/ kota dan provinsi melalui mekanisme dan wadah yang benar, teragenda dan terevaluasi dengan baik, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah dari tingkat nagari/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi yang menghabiskan biaya milyaran rupiah tak perlu lagi diadakan tiap tahun.

Soalnya, seperti disebutkan di atas, kalau saja anggota DPRD secara perorangan, secara kompetensi (komisi) secara kelompok (fraksi) dan DPRD sebagai lembaga menyerap menghimpun, menampung aspirasi masayarakat dari dan di tengah-tengah masyarakat, semua persoalan, kebutuhan dan keinginan masyarakat bisa ditindalanjuti dalam penyusunan/ perumusan APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Persoalannya, disamping kemauan juga mekanisme penyerapan aspirasi rakyat itu baik secara perorangan, secara fraksi, komisi dan kelembagaan dewan, sampai sekarang tampaknya belum terumuskan sebagai bagian tata tertib DPRD. Masing-masing mmasih berjalan dengan caranya sendiri-sendiri.

Padahal, kalau mau, secara perorangan anggota DPRD bisa memanfaatkan jaringan lobi, simpatisan dan pendukungannya di masyarakat. Ia bisa mendatangi mereka atau mengundangnya ke DPRD berdialog tentang berbagai hal. Melalui kelompok fraksi, selaku wakil partai di DPRD, anggota dewan bisa pula memanfaatkan jaringan partainya mulai dari tingkat nagari, kabupaten/kota sampai ke tingkat provionsi, bahkan ke tingkat pusat, untuk menyerap, menjaring, dan menampung aspirasi masyarakat.

Kemudian melalui komisi yang ada, anggota dewan bisa menjaring mitra sejodoh yaitu bertemu dan berdialog kemudian menyerap dan menampung aspirasi kelompok-kelompok masyarakat yang relevans dengan tugas dan fungsi komisinya. Komisi yang membidangi pendidikan misalnya, berbicara dengan kalangan guru, dosen atau para pakarnya. Komisi yang membidangi ekonomi berbicara dengan kelompok usaha kecil, menengah atau kalangan pengusaha dan sebagainya. Dengan cara ini DPRD dengan mudah dan murah bisa menyerap dan menampung aspirasi semua lapisan dan elemen masyarakat tanpa dirasuki emosi, hujatan dan tindakan anarkisme.

Tampaknya memasuki tahun ketiga ini, atau di pertengahan priode ini, DPRD Sumatera Barat selayaknya mencoba “resep” di atas. Mana tahu dengan cara itu dewan bisa meredakan situasi sosial politik yang kian tak menentu, bentrok harizontal yang sekarang kian meluas dan aksi demonstrasi yang semakin tak terkendali. Lebih dari itu, jika DPRD Sumatera Barat yang pertama memulainya, tentu juga bisa jadi percontohan bagi daerah lain. Dan, itu tentu akan jadi prestasi yang luar biasa yang patut dicontoh DPRD daerah lain. (*)

Majalah DPRD Sumbar 13 Januari 2012


Intonasi Tonase

13 Februari 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Semua orang pasti senang kalau jalan raya pada mulus. Maklum, hanya di jalan mulus  terasa nikmat berkendaraan, waktu tempuh lebih cepat, biaya lebih murah, kehidupan sosial, ekonomi dan politik ikut membaik. Harga diri warga dan kepala daerah pun ikut terangkat. Tapi kalau jalan jelek,  lalulintas tak lancar, tak terasa nikmat berkendaraan, waktu tempuh makin panjang, biaya jadi mahal, rentan kecelakaan dan kesukan kendaraan. Harga barang ikut naik. Sementara warga serta kepala daerah setempat ikut diejek. Artinya, memelihara jalan tentu lebih baik ketimbang merusaknya.

Tapi kenapa intonasi tanggapan terhadap Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno No. 551.23/291/ Perekonomian -2011, Tentang Pengawasan dan Penertiban Muatan (tonase) Kendaraan di Perbatasan Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 April 2011, banyak yang bernada sumbang? Bahkan diantaranya ada yang menyoal berdasarkan teori-teori pengambilan keputusan. Seolah  suratedaran itu, secara teknis, ekonomis, politis maupun pisikologis dicap tak tepat.

Padahal, Surat Edaran Gubernur merupakan salah satu upaya pemeliharaan jalan dan memperpanjang usia kenikmatan berkendaran. Sebab, konstruksi  jalan diIndonesia, sesuai dengan kemampuan keuangan, direncanakan hanya untuk masa pakai sepuluh tahun. Dalam rentang waktulimatahun dilakukan perbaikan pemeliharaan. Jika jalan lebih cepat rusak ketimbang jadwal perbaikan dan rekonstruksi tentulah masyarakat akan lebih lama terjerat jalan rusak ketimbang menikmati jalan mulus.

Sebetulnya, dilihat dari aspek hukum, Surat Edaran Gubernur Irwan Prayino itu bukan hal baru. Sekitar 18 tahun silam sudah ada PP No. 43 Tahun 1993 sebagai tindak lanjut dari UU No.12 Yahun 1992 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pembatasan muatan kendaran angkutan. Teknis pelaksanaannya kemudian diatur Kepmenhub No. 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Belakangan semua ketentuan di atas dikukuhkan menjadi pasal-pasal UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan. 

Pasal 19 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2009 menjelaskan (a). jalan kelas I, jalan arteri dan kolektor dapat dilalui kendaraan bermotor lebar tak lebih 2,5 meter, pajang 18 meter, tinggi 4.2 meter, dan muatan sumbu terberat  (MST) 10 ton; (b) jalan kelas II, jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan dapat dilalui kendaraan bermotor lebar tak lebih 2,5 meter, panjang 12 meter, tinggi 4.2 meter, dan MST 8 ton; (c) jalan kelas III, jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan dapat dilalui kendaraan bermotor lebar 2,1 meter, panjang tak lebih 9 meter, tinggi 3,5 meter, dan MST kurang 8 ton (d) jalan kelas khusus, jalan arteri yang dilalui kendaraan bermotor lebar 2,5 meter, panjang 18 eter, tinggi 4,2 meter, dan MST 10 ton.

Dari uraian di atas Surat Edaran Gubernur pada prinsipnya hanya sebagai tindak lanjut dari PP No.43 Tahun 1993 dan UU No. 20 Tahun 2009. Pembatasan muatan yang diberlakukan pun sejalan dengan UU tersebut. Disebutkan bahwa maksimal muatan dan jumlah berat izin (JBI= berat kendaraan ditambah muatan) untuk truk engkel bermuatan 4,650 ton dengan JBI 8,250 ton, kendaraan engkel muatan 7,150 ton dengan JBI 13.300 ton, kendaraan tronton 12 ton dengan JBI 20.950 ton.  Artinya, maksimal muatan truk hanya sekitar 8 ton. Dan itu setara dengan daya dukung jalan kelas III A yang ada di Sumatera, termasuk Sumatera Barat. Karena itu pada 16 Februari 2011 lampau seluruh Kepala Dinas Perhubungan provinsi se-Sumatera sepakat memberlakukan MST 8 ton.

Untuk diketahui ketentuan MST berlaku di seluruh dunia, sesuai dengan teknologi konstruksi dan kondisi jalan di tiap negara. Negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa yang berteknologi maju justru memperbelakukan MST 13 ton. Jerman malah  memberlakukan MST 11 ton dan Italia 12 ton.Denmarksama denganIndonesia, memberlakukan MST 10 ton. Satu-satunya negara yang muatan angkutannya tanpa batas adalah Emirat Arab.

Namun demikian, pemberlakukan UU No. 20 Tahun 2009 kemudian diikuti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Edaran Gubernur dan sebagainya di tiap daerah, tidak akan efektif mengendalikan muatan kendaraan angkutan selama pengawasan hanya dilakukan di jalan raya. Jika mau lebih efektif seharusnya melibatkan pengusaha angkutan, perusahaan keroseri dan dealer kendaraan angkutan. Sehingga, mereka juga berusaha menyesuaikan diri dengan UU dan ketentuan yang berlaku serta kondisi dan kelas jalan daerah pemasarannya.

Dengan demikian pengusaha angkutan, misalnya dari Pulau Jawa, tak lagi mengoperasikan kendaraan yang melebihi ketentuan di Pulau Sumatera. Pengusaha keroseri jangan lagi mau menambah panjang chasis dan memperpanjang bak truk, kemudian dealer kendaran pun tak lagi menyediakan truk yang tak sejalan dengan  ketentuan yang berlaku dan kelas jalan yang ada.

Selama pengendalian muatan kendaraan angkutan hanya dilakukan di jalan raya, Surat Edaran Gubernur termasuk UU No. 22 Tahun 2009 itu diragukan akan berlaku efektif. Seperti selama ini, praktek kucing-kucingan antara petugas, pengusaha dan pengemudi truk sulit dielakkan. Bahkan, bukan mustahil UU dan Surat Edaran Gubernur dijadikan “senjata” penggertak di lapangan. Akibatnya, masyarakat takkan pernah lama menikmati hasil pembangunan jalan yang berbiaya mahal itu. Selanjutnya, kalau jalan selalu buruk kewibawaan pemerintah di mata rakyat pun tak akan pernah membaik.

Selain itu, pengawasan, pembinaan sikap dan integritas serta insentif petugas yang berada di lapangan juga perlu ditingkatkan. Jika tidak, negeri ini tetap saja seperti kebun tak berpagar dan sapi lepas tak bertali.(*)

Komentar Singgalang Senin 24 Oktober 2011


Mengenang Angku Ed

13 Februari 2012

Fotografer kelas dunia dari Koto Gadang    

Oleh  Fachrul Rasyid HF.

Seorang lagi wartawan senior asal Sumatera Barat berpulang kerahmatullah. Dia adalah Ed Zoelverdi, meninggal di rumahnya Jalan Mirah Delima II No 5, Sumurbatu, Jakarta Pusat sekitar pukul 02.00 dinihari Rabu 4 Januari 2011.  Hampir sebulan sebelumnya ia dirawat di RS Harapan Kita karena menderita radang paru-paru. Almarhum dimakamkan usai shalat zhuhur hari itu juga  di TPU Kemiri, Rawamangun,Jakarta. Sejumlah pemuka masyarakat Minang di Jakarta, kalangan wartawan, dan seniman film mengantar jenazahnya ke peristirahatan terakhir.

Ed Zoelverdi yang akrab disapa Bang Ed, lahir di Kutaraja, kini Banda Aceh, 12 Maret 1943 adalah putera asli Koto Gadang, Kabupaten Agam. Di kalangan sejawatnya ia dikenal dengan panggilan Mat Kodak, nama buku karangannya Mat Kodak, Melihat Untuk Berjuta Mata (1985). Ed Zoelverdi memang fotogarfer handal. Tahun 1984 bersama 40 fotografer dari Eropa, Amerika dan Asia yang disebut Tim Fotografer Dunia, mengerjakan foto untuk buku Salute to Singapure, esei fotografi untuk memperingatai 25 tahun konstitusi negara pulau tersebut.

Ed Zoelverdi yang sepanjang hayatnya selalu mengenakan safari tangan panjang berwarna gelap dengan kantong ballpen khusus di lengan kirinya kemana-kemana selalu menenteng tas berisi kamera, memulai karirnya di dunia jurnalistik selepas bekerja sebagai pegawai sekretariat perusahaan pelayaran Djakarta Lloyd Jakarta (1621963)  kemudian jadi pembantu lepas untuk gambar pena di harian Duta Revolusi dan Mungguan Abad Muslimin Jakarta (1965 -1966). Setahun kemudian jadi karikaturis di Harian KAMI sembari menulis, memotret dan mengasuh kolom khusus “Jangan Dilewatkan” berbarengan mempersipakan Majalah Ekspres (1967 -171).

Nama Ed Zoelverdi kian dikenal kala bergabung dengan majalah Tempo (1971-1994). Di Majalah Tempo, Ed dipercaya sebagai editor foto, di samping menulis untuk rubrik,kota/ daerah, dan Indonesiana; berita unik dan lucu. Setelah Tempo dibredel (14 Juni 1994) Ed, bergabung dengan Majalah Berita Mingguan GATRA untuk posisi sebagai redaktur foto dan menulis beberapa rubrik, termasuk Gatrasiana; berita unik dan lucu versi GATRA. Maklum, Ed yang kelihatan selalu serius dan kalem adalah sosok yang kaya humor dan bicara kocak.

Setelah pensiun di GATRA, kemudian dikontrak lagi, Ed mengajar sebagai dosen luar biasa mata kuliah Dasar-dasar Fotografi, Jurnalisme Foto, dan Menulis Artikel Opini di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasIndonesia.

Meski Ed Zoelverdi lahir dan besar di perantauan dan diakui sebagai guru dan inspirator fotografer, kalau bertemu orang awak selalu berbicara dalam dialek Agam. Menyapa orang awak sebayanya selalu menggunakan kata angku, mantun, ano, layaknya orang Bukittinggi. Sejak 1983 ia sering pulang kePadang mengajari wartawan Sumatera Barat bagaimana memotret yang benar dan bagus.

Salah satu trik memotret yang diajarkan teman akrab almarhum Kamardi Rais Dt. P. Simulie, mantan Ketua PWI Sumatera Barat, ini adalah menggunakan kamera tanpa lampu sehingga mampu merekam suasana objek foto. Sampai 1995 saat kamera digintal mulai mewarnai dunia fotografer Ed masih saja menggunakan kamera manual. Karena itu kepergian Ed membuat wartawan Sumatera Barat kehilangan guru kebanggaannya.

Saya kenal dan akrab dengan Ed Zoelverdi sejak 1983, dua tahun setelah saya bergabung dengan Majalah Tempo sampai kemudian sama-sama pensiun di Majalah GATRA. Setiap pulang kePadangsaya selalu mendampaimngi perjalan Ed misalnya bertemu dengan teman akrabnya Ir. Yanuar Muin, mantan Kepala PLN Pakitring Sumbar-Riau, Walikota Sjahrul Udjud dan Aristo Munandar.

Salah satu yang menjadi catatan saya tentang Bang Ed adalah kecintaannya pada Minangkabau. Instruk Lembaga Pendidikan Jurnalistik Dr. Sutomo ini  misalnya disamping pernah menerbitkan Kamuiah (Kamus Bahasa Minang)  ia juga menerbitkan buku Esei Foto Minangkabau tahun 1991 bersama beberapa teman (termasuk saya). Kedua buku ini diterbitkan Yayasan Gebu Minang. Yang paling mengesankan, baik saat sama-sama di Majalah Tempo maupun kala di Majalah GATRA, adalah perjuangannya mengangkat kata-kata bahasa Minang ke dalam kedua majalah bergengsi itu. Antara lain misalnya, ciloteh, gaek, bersilemak, kerumuak-kerumuak, ranah, dan sebagainya. Baginya, bahasa Minang bisa lebih terangkat kalau para penulis membiasakan penggunaan kata itu sampai akhirnya diterima khalayak.

Kini Bang Ed sudah tiada. Ilmu dan jasanya bagi Minagkabau dan wartawan diIndonesiadan khususnya Sumatera Barat takkan terlupakan. Sejumlah karya foto dan tulisannya serta kekayaannya berupa buku-buku yang dulu memenuhi rumahnya akan dihadiahkan bagi Sumatera Barat. Sebuah perpustakaan bernama Ed Zoleverdi akan didirikan di Padangpanjang. Meski ia berasal dari Koto Gadang Kabupaten Agam, kabarnya Walikota Padangpanjang Dr. Suir Syam sudah menyediakan sebidang tanah untuk perpustakaan itu. Mudah-mudahan generasi muda Minangkabau bisa menimba ilmu dan pengetahuan Ed Zoelverdi lewat perpustakaan itu nanti. (*)

inmemorium Singgalang 4 Januari 2012


Maligi Bukan Pertama Kali

13 Februari 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Adamasalah besar, kasusnya kecil. Sebaliknya ada masalah kecil, tapi kasusnya besar. Yang terakhir itulah tampaknya yang terjadi  di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Pasaman Barat 8 November lalu.

Betapa tidak. Sejumlah ibu-ibu warga Maligi menyerbu perkantoran dan perumahan karyawan PT Permata Hijau Pasaman II (PT PHP II). Selain merusak perumahan mereka menyandra truk pengangkut sawit perusahan itu. Ketika kemudian polisi dikerahkan ke lokasi bentrokan pun tak terhindarkan. Sebagaimana diberitakan banyak media sedikitnya 20 ibu-ibu terluka, patah tulang dan memar. Sebagian mengungsi nagari lain. Polemik pun merebak seputar tindakan kepolisian sehingga Komnas HAM turun tangan. Ini menggambarkan betapa besarnya kasus yang terjadi.

Padahal masalahnya sederhana kalau bukan boleh dibilang kecil.  Yaitu soal perjanjian antara PT PHP II, sebagai investor sekaligus bapak angkat bagi petani plasma/warga setempat pemilik lahan ulayat adat. Sebagaimana dikutip www.serumpunnews.com, Komite Peduli Kampung Maligi (KPKM) mengungkapkan, pada 1991 silam PT PHP II hadir di Maligi dengan perjanjian bahwa investor akan membuka perkebunan sawit pola inti plasma. Kebun inti seluas 1.400 hektare dan kebun plasma seluas 2.118 hektare.

Namun sampai 20 tahun kemudian investor asalMalaysiaitu hanya merealisasikan plasma sekitar 600 hektare. Berkali-kali ditagih namun janji untuk membuka 2.118 hektare kebun palsama tak juga dilaksanakan. Akibatnya ada sekitar 1.050 KK warga yang tergabung dalam koperasi tak kebagian kebun plasma. Padahal warga tahu PT PHP II telah membuka kebun plasma seluas 625 hektare. Anehnya, kebun itu jatuh ke warga lain yang bukan asal Maligi. Inilah sumbu pemicu aksi masyarakat tersebut.

Tapi  ini bukan kasus pertama. Di Pasaman Barat sendiri lebih separuh dari 19 perusahan besar di daerah ini mengalami kasus serupa. Di daerah lain pun terjadi. Diantaranya di Indrapura , Pesisir Selatan, di Sijunjung, Dharmasraya, perkebunan  kaset di Pangkalan Kabupaten Limapuluhkota dan sebagainya. Masalahnya sama. Yaitu, investor ingkar janji. Padahal investasi perkebunan pola inti plasma, sebagian besar modalnya kredit bank yang mengagunkan tanah petani plasma itu. Sebaliknya, warga pun ada yang ingkar janji. Mungkin karena diiming-imingi investor lain, mereka menyerobot kembali lahan yang sudah disepakati.

Perlu dibentuk TP3D

Seharusnya kasus-kasus, apalagi sampai berdarah atau main bakar, itu tak perlu terjadi kalau saja Bupati yang memberi izin investasi memonitor dan mengawasi pelaksanaan butir-butir perjanjian antara investor dan warga tersebut sehingga kedua belah pihak terlindungi dan tak ada yang bertindak sendiri-sendiri.

Kasus Maligi menjadi luar biasa karena sudah selama 20 tahun investor tak merealisasikan janjinya, namun tak pernah diketengahi oleh Pemda setempat. Kini, kala rakyat merasa tak punya langit tempat meratap dan kemudian bertindak sendiri, justru mereka dihadapkan pada aparat keamanan. Akibatnya, kehadiran investor yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berubah jadi peningkatan kesengsaraan rakyat.

Maka, belajar dari kasus Maligi dan kasus serupa lainnya di provinsi ini, tampaknya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno perlu membentuk kembali Tim Pembina dan Pengawas Perkebunan Daerah (TP3D) yang sudah lama tak terbetik sejak pertama kali dibentuk saat PTP VI membuka kebun sawit pertama di Opir Kinali, Pasaman Barat, 1982 silam. Tim itu baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten diketuai Ketua Bappeda dan Sekretaris Kepala Dinas Perkebunan kemudian dilengkapi beberapa unsur : Badan Pertanahan, Dinas Koperasi/ Perdagangan dan perbankan.

Tim ini bertugas mengarahkan bentuk-bentuk perjanjian antara rakyat dan ivestor, hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk hal-hal teknis seperti pola upah, pengadaan bibit, pupuk, dan angkutan. Soal pengangkutan itu misalnya bisa ditangani Koperasi Petani Plasma sehingga menambah pendapatan petani.

Sebagai mediator sekaligus pengawas yang mengikat, TP3D mengawasi butir-butir perjanjian. Jika investor ingkar janji, bisa izinnya dicabut, dikenai sanksi-sanksi tertentu dan bahkan bank bisa menangguhkan pencairan kreditnya. Dengan demikian rakyat terlindungi secara utuh. Jangankan sehektare lahan, setandan sawit saja yang diselewengkan bisa dipersoalkan TP3D. Saya berpengalaman mengikuti cara kerja TP3D, sejak dari awal ketika diketuai Prof. Ir. Thamrin Nurdin Ketua Bappeda dan Sekretaris Drs. Aslinoer, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Barat 1982-1987.

Meski, mungkin, tak ada lagi ketentuan baru dari pemerintah tentang TP3D, namun atas prinsip otonomi daerah, demi kesejahteraan rakyat, dan keamanan investasi di daerah ini, sebaiknya TP3D dibentuk dan difungsikan kembali di tingkat provinsi dan kabupaten. TP3D kabupaten bisa lebih berperan di daerahnya, sementara TP3D provinsi selain bisa menengahi masalah antar kabupaten sekaligus jadi payung bagi rakyat seprovinsi ini sehingga gubernur pilihan rakyat bisa dirasakan kehadirannya oleh rakyat.

Saya kira TP3D atau sejenisnya merupakan solusi yang tepat menghadapi berbagai persoalan investasi. Terutama di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, dan perkebunan. Sehingga tak perlu lagi ada api yang bergejolak dan darah yang tertumpah sia-sia di lahan investasi itu.(*)

Komentar Singgalang Rabu 16 November 2011


KAN Diantara Nagari Pemekaran

13 Februari 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Semangat pemekaran nagari tampaknya masih terus bergelora. Baik karena alasan peningkatan pelayanan pemerintahan dan luas wilayah, jumlah penduduk atau untuk tujuan pemekaran kecamatan dan kabupaten maupun tergoda iming-iming akan adanya bantuan Rp 1 milyar/nagari/desa.

Dulu sebelum diberlakukan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, jumlah nagari di Sumatera Barat hanya 543. Lalu, karena tergoda bantuan pemerintah Rp 100 ribu/ desa/ tahun maka tahun 1980 jorong yang tadinya bagian nagari “diangkat ” jadi desa sehingga Sumatera Barat memiliki 3.593 desa.

Setelah 20 tahun berdesa, meski jumlah bantuan desa terus meningkat,  muncul kesadaran bahwa persoalan yang muncul kemudian tak sebanding dengan nilai materi yang diperoleh. Terutama persoalan yang berhubungan dengan aset/kekayan nagari, kepemimpinan adat dan kultur adat salingka nagari pusako salingka kaum. Keberadaan pemerintahan desa dan pemimpin masyarakat adat malah menimbulkan dualisme kekuasaan/ kewenangan dalam masyarakat.

Upaya mengukuhkan nagari sebagai wilayah hukum adat dan KAN sebagai lembaga pengawas dan pelindung wilayah hukum adat  melalui Perda No.13 Tahun 1983 tak serta merta memuluskan jalan pemerintahan desa.  Maka, setelah reformasi dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan (otonomi) Daerah, kemudian diganti UU No. 32 Tahun 2004,  muncul semangat untuk menggali potensi daerah, termasuk desa.

Pilihan akhirnya kembali ke pemerintahan nagari dan desa kembali ke jorong.  Alasannya, selain desa dianggap tak cukup kuat membiayai dirinya sendiri, potensi sosial ekonomi dan budaya dinilai lebih berkembang di bawah pemerintahan nagari. Tahun 2000 pemerintahan terendah di Sumatera Barat resmi  kembali ke nagari, kecuali Kota Sawahlunto yang tetap dengan pemerintahan desa dan kota-kota dengan kelurahan.

Tahun 2001  jumlah nagari  masih 538.  Kemudian tahun 2010 atas berbagai pertimbangan beberapa nagari dimekarkan hingga mencapai 642 nagari. Kini, dengan adanya iming-iming batuan pemerintah Rp 1 milyar/ desa/ nagari, keinginan untuk memekarkan nagari menggebu lagi.  Kabupaten Pesisir Selatan misalnya. Semula cuma terdiri dari 36 nagari (364 desa). Pada tahun 2010 dimekarkan jadi 76 nagari. Belakangan setelah disahkan Perda No. 9 Tahun 2010 akan ada lagi 95 nagari baru sehingga nanti berjumlah 171 nagari. Diantaranya satu nagari dimekarkan jadi 20 nagari.

Dilema Lama Nagari Baru

Uang memang menentukan jalannya pemerintahan. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Pengalaman di bawah pemerintahan nagari kemudian beralih ke pemerintahan desa, lalu, kembali lagi ke nagari cukup jadi bukti. Maka, kalau kini uang kembali jadi motivasi pemekaran nagari, persoalan yang pernah dihadapi pemerintahan desa otomatis akan terulang kembali di bawah nagari pemekaran.

Persoalan itu antara lain mengenai pewilayahan nagari. Dalam pasal 2 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dengan batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Pasal 3 menyebutkan bahwa wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas tertentu yang berlaku secara turun temurun dan diakui sepanjang adat. Artinya, adat salingka nagari pusako salingka kaum, di urus oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan jajarannya sebagai perwakilan permusyawaratan adat (pasal 28). Sedang urusan pemerintahan sebagai mana dijelaskan pasal 1 ayat (9) dan pasal 4 ayat (1) diurus pemerintah (wali) nagari dan Badan Musyawarah (Bamus) nagari.

Jika nagari sebagai wilayah kesatuan masyarakat dan hukum adat, dan kewenangan itu berada di bawah KAN, seharusnya tiap nagari memiliki satu KAN. Sebaliknya, tidaklah utuh sebuah nagari tanpa adanya satu KAN.  Padahal membentuk KANbaru di sebuah nagari pemekaran/ baru, jelas tak mudah.  Hal ini akan berimplikasi pada penentuan wilayah hukum dan masyarakat adat baru yang bukan mustahil berbenturan dengan prinsip adat salingka nagari.

Misalnya, nanti akan ada tuntutan untuk membentuk suku dengan penghulu baru yang terpisah dari suku dan penghulu di nagari induk. Bahkan, tak mustahil, akan mengundang muncul kasus kawin sesuku karena setelah nagari terbagi akan berlaku pantun bialah kangkuang asal indak kasek, bialah sakampuang (sasuku) asal indak badakek. 

Selain itu pembentukan nagari baru juga akan berimplikasi pada pembagian harta kekayaan dan pendapatan nagari sebagaimana diatur pasal 16 dan 21 Perda No. 2 Tahun 2007 . Yaitu, pasar nagari, tanah lapang atau objek rekreasi, balai, masjid, dan atau surau nagari, tanah, hutan, sungai, kolam, laut yang menjadi ulayat nagari, bangunan milik pemerintahan nagari dan harta kekayaan lainnya. Tanpa kekayaan itu sebuah nagari tentu tak memiliki sumber pendapatan.  Karena itu agaknya Nagari Pangkalan Kotobaru (10  jorong), Kabupaten 50 Kota, berpenduduk 11 ribu jiwa tak berniat memekarkan diri.

Meski nagari terus beranak pinak,  jumlahKANsejak 1970-an silam masih 543. Perda No. 2 Tahun 2007 hanya mengatur soal pemekaran nagari dan tak satu kata pun menyinggung soal pembentukanKANbaru.  Bahkan sejauh ini belum ada solusi atau tawaran pemikiran pemecahan dilemaKANdiantara nagari pemekaran itu baik dari  pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, tak berani menyentuh pembentukanKANbaru. Niat untuk merevisi Perda No. 2 Tahun 2007 juga belum terbetik.  Maklum urusan itu sangat sensitif karena akan berimplikasi pemecahan kekayaan, wilayah dan masyarakat hukum adat.

Dengan demikian bisa dipastikan, keberadaan dan persoalan yang dihadapi pemerintahan nagari (pemekaran) yang tak disertaiKANtersendiri persis sama dengan pemerintahan desa di bawah nagari tempo hari. Artinya, persoalan yang dulu muncul dalam pemerintahan desa akan terulang dalam pemerintahan nagari (pemekaran). Sebuah PR yang perlu segera diatasi sebelum jadi perkara yang membara.(*)

Komentar Singgalang  Jumat 4 November 2011 

 


Anarkhis vs Anarkhis

13 Februari 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Kata anarkhis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata  an (tanpadan archia (pemerintahan) artinya  tanpa pemerintahan. Dalam Bahasa Inggris, anarchy, berarti kekacauan (karena) tidak tegaknya hukum atau tidak efektifnya pemerintahan. Kondisi inilah kini yang merawarnai kehidupan berbangsa dan bernegara lebih sepuluh tahun terakhir.

Maka, tidaklah aneh kalau anarkhis versus anarkhis. Lihat saja persistiwa seperti penyerobotan, penghadangan, pembelokiran, perkelahian antar desa, siwa/ mahasiswa, dan antarmassa, penyerbuan/ pengrusakan, penganiayaan,  hingga pembakaran dan pembunuhan yang menghiasi mediamassasuratkabar, internet dan stasiun televisi kita hari-hari ini.

Di Sumatera Barat, setidaknya empat bulan terakhir, ada tiga peristwa anarkhis versus anarkhis yang cukup menghebohkan. Pertama malam 18 Agustus 2011,massamenyerang Mapolsek Tapan, ibukecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan. Akibatnya, kaca jendela, kursi meja dan sepeda motor di Mapolsek itu berantakan.

Kerusuhan itu bermula dari razia sepeda motor berknalpot bising yang dianggap mengganggu kenyamanan beribadah dalam bulan Ramadhan. Toh, aman karena pemiliknya bisa mengambil kendaraannya bila mengganti dengan knalpot normal. Yang ber-SIM supaya mengurusi SIM, yang mati pajak supaya melunasi pajaknya.  Celakanya, dalam waktu bersamaan ada pula polisi yang menggerebek warga berjudi. Karena pelakunya kabur, sepeda motornya malah diangkat. Dari situ beredarlah kabar, polisi juga menangkapi sepeda motor yang terparkir. Dan, itu dianggap keterlaluan. Malamnya Mapolsek pun diserang.Limatersangka ditahan polisi dan dua polisi yang meninggalkan tugas malam itu juga diperiksa.

Kedua 8 November 2011 di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Pasaman Barat.Massaibu-ibu menyerbu perkantoran dan perumahan karyawan PT Permata Hijau Pasaman II (PT PHP II). Penyebabnya, perusahaan itu tak membuka lahan sawit kebun plasma sekitar 600 hektar untuk 1.050 KK yang dijanjikan sejak 20 tahun lalu. Polisi yang mengamankan perusahaan itu dianggap tak berpihak pada rakyat, benterok dengan warga. Sedikitnya 20 ibu-ibu terluka, patah tulang dan memar. Sebagian mengungsi. Polemik pun merebak seputar tindakan kepolisian itu.

Persitiwa ketiga, Kamis malam, 24 Nobember 2011 lalu Markas Satlantas Polres Sawahlunto diserbumassa. Penyebabnya, mirip kasus Tapan, penangkapan pelajar berbonceng tiga oleh polantas paginya. Karena dianggap melarikan diri dan menyenggol polisi, akhirnya berujung  pemukulan dan penganiayaan siswa tersebut di depan umum. Dianggap keterlaluanmassapun berkumpul. Malamnya terjadilah kerusuhan. Akibatnya, markas Satlantas dan segala isinya, beberapa mobil ludes jadi abu. Kerugian sementara diperkirakan Rp 4 milyar. Pelaku pun dikejar dan polisi pemantik rusuh juga diperiksa.

Kenapa disebut anarkhis versus anarkhis? Masyarakat mungkin belum banyak yang paham kata anarkhi itu. Apalagi UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian RI dan UU No. 22  Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Yang (wajib) tahu tentulah polisi itu.  Yang jadi ukuran bagi masyarakat hanyalah kewajaran, kepatutan dan kepantasan.  Ketika suatu tindakan dianggap tak wajar, apalagi dinilai keterlaluan, masyarakat yang merasa tak punya langit tempat mengadu, segera bersatu membangun kekuatan dan menunjukkan kekuatannya.

Jika dirujuk UU No. 22 Tahun 2009  tindakan anggota polisi di Tapan mau di Sawahlunto itu jelas tak wajar. Sebab, menurut UU tersebut apapun bentuk pelanggaran lalulintas ( kecuali kecelakaan),  baik yang berkaitan dengan kelengkapan kendaran maupun pelanggaran aturan lalulintas, sanksinya hanyalah penilangan yang berujung denda. Polisi tak boleh main cegat, main denda, apatah lagi sampai main pukul di pinggir jalanan.

Ketidakwajaran itu kian kentara bila memrujuk UU No. 2 Tahun 2002 yang menekan bahwa tugas utama kepolisian adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga Tri Brata Polri  yang mengajarkan bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya wajib mengedepankan penghayatan terhadap ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta keikhlasan. Karena itu pantas Kapolda Sumatera Barat menindak anggotanya yang anarkhis dan  masyarakat membalasnya dengan tindakan anarkhis.

Sebetulnya, anarkhisme dekat dengan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan pelanggaran hukum. Dan itu tak hanya terjadi antara masyarakat dan polisi tapi juga antara masyarakat sesamanya, masyarakat dan pejabat pemerintahan atau sebaliknya,  atasan dan bawahan, buruh dan perusahaan bahkan anggota legislatif dan eksekutif dan sebagainya.

Bentuknyapun beragam. Bisa berupa aksi pisik, ucapan lisan/tulisan semisal  pencercaan, penghinaan, pencemaran, pelecehan, penoadaan terhadap perasaan, budaya, kepercayaan dan keyakinan orang lain. Bisa berbetuk kebijakan, keputusan hukum, penyelengaraan pemerintahan, penyelanggaran administrasi / keuangan negara yang melanggar hukum yang secara psikologis, moril dan materil merugikan orang atau kelompok lain.Ketika para korban kehilangan kepercayaan kepada penegak hukum seperti sekarang, mereka bertindak sendiri sehingga anarkhis pun dibalas anarkhis. Inilah sesungguhnya penyebab kenapa kerusuhan dan kericuhan terjadi di mana-mana.

Jalan keluar dari persoalan ini tak terlalu panjang. Yaitu, setiap orang, apapun status dan tugasnya, haruslah taat asas, taat aturan perundang-undangan, prosedur dan tatakrama. Jika tidak, di negeri ini takkan pernah jelas siapa dan bagaimana mengerjakan apa. Dan kerusuhan bukannya akan reda melainkan akan semakin merajalela. (*)

Komentar Singgalang 29 November 2011