Angkutan Massal Perintah UU

Oleh Fachrul Rasyid HF

Wacana tentang angkutan umum atau bus massal di KotaPadangdengan sederatan argumentasi sudah berkali-kali dilontarkan dalam beberapa tahun terakhir. Baik oleh pengamat, pejabat Dinas Perhubungan, kalangan anggota DPRD maupun oleh Walikota Padang, Fauzi Bahar. Yang teranyar disampikan Walikota saat melantik Pengurus Organda Kota Padang, 16 November lalu.

Namun sejauh ini belum terlihat langkah nyata untuk mewujudkan keinginan tersebut. Padahal keluh kesah rakyat terhadap kondisi, pelayanan, keamanan dan kenyamatan serta prilaku sopir angkutankotayang tersedia sudah demikian nyaring. Disamping itu kemacetan lalu lintas  kian parah dari tahun ke tahun karena memang ruas dan lebar jalan nyaris tak bertambah sementara jumlah penduduk dan jumlah kendaran terus meningkat.

Menurut website resmi Pemko Padang yang mengutip data Dinas Pengelola Keuangan Daerah, pada tahun 2008  jumlah kendaran di Kota Padang mencapai 359.457 unit, diantaranya sepeda motor sebanyak 285.450. Jika data ini benar berarti tiap dua penduduk terdapat satu kendaraan. Bayangkan dua tiga tahun kedepan dengan peningkatan jumlah kendaraan 20% pertahun.  Sementara data versi BPS Sumatera Barat jumlah kendaran diPadangberdasarkan PKB  pada tahun yang sama hanya 14.837.

Entah data mana yang benar. Yang pasti pasal 138 ayat ( 1 dan 2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sejak diundangkan 22 Juni 2009 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah perovinsi dan kabupaten/kota bertanggungjawab menyediakan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan selamat. Yaitu angkutan yang punya rute tetap dan teratur, terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkotadan lintas batas negara;  menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 139 UU tersebut lebih tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara (ayat 1). Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi (ayat 2). Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota (ayat 3).

Penyediaan jasa angkutan umum (dapat) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4). Artinya, jika Pemda tak sanggup membuka usaha angkutan sendiri maka Pemda  cukup mengatur dan melindungi perusahaan angkutan umum yang telah berbadan hukum.

Persoalannya sekarang menjadi jelas. Yang diperlukan bukan lagi wacana melainkan bagaimana melaksanakan UU tersebut. Jika  pasal UU itu belum juga dilaksanakan buikan mustahil rakyat akan menuntut tanggungjawab Pemko Padang melaksanakan kewajibannya secara class action di pengadilan

Pemerintah provinsi pun bisa menghadapi hal yang sama. Sebab, pelayanan angkutan umum antarkotadalam provinsi (AKDP) juga memprihatinkan. Data BPS  tahun 2008 menunjukkan di Sumatera Barat terdapat 131 peruahaan angkutan bus umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan 2.468 kendaraan. Namun yang beroperasi hanya 1992 unit.

Kenyataan di lapangan angka itu bisa lebih kecil lagi. Buktinya, dalam hitungan tim terpadu penanggulangan angkutan lebaran Idul Fitri 1432 H, Agustus 2011 lalu hanya ada 1.897 unit AKDP).  Angka itu pun boleh diragukan mengingat sejumlah bus AKDP sudah lama raib dari jalan raya. Misalnya, bus umum Padang Bukittinggi Payakumbuh. Trayek ini biasanya dilayaniPO. Bintang Kejora,PO. Sago Sejati,PO. Harau,PO. NPM,PO. Transpot,PO. ANS, PO Tri Arga yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, kini sudah tak tampak lagi di jalur ini. Yang masih kelihatan misalnyaPO. ANS,PO. Ayah,PO. Sinamar. itupun ukuran minibus.

Bus angkutan umum Padang-Padangpanjang-Batusangkar, biasanya dilayaniPO. APB,PO. APD,PO. Yanti danPO. ANS. Tapi kini semua bus itu sudah hilang dari jalanan dan sebagian juga menggantinya dengan minibus. Bus angkutan umum Padang Solok- Sijunjung – Darmasraya,  Padang- Lubuk Sikaping,Padang– Pariaman Lubuk Basung atauPadang-Simpang Empat, juga sudah lama tak kelihatan. Bus angkutan umum Padang Painan- Air Haji- juga sudah sepi. Bahkan angkutan umum Padang-Tapan-Silaut sudah lama raib di jalan raya.

Anehnya,  Pemprov dan DPRD Sumatera Barat tak tertarik mencari solusi akibat hilangnya bus angkutan umum itu. Aparat Pemda lebih suka menyoal angkutan travel resmi atau tak resmi ketimbang menyediakan angkutan umum yang memadai sesuai perintah UU tersebut. Akibatnya, selain rakyat kehilangan angkutan umum yang terjangkau, jalan raya pun kian dipadati angkutan mini yang mahal. Dampaknya, kemacetan lalulintas dan kekurangan bahan bakar kian sulit diatasi, harga barang kebutuhan pun kian tak terkendali.

Kini, semua perdebatan tentang angkutan penumpang umum/ massal itu sebaiknya ditangguhkan. Demi kepentingan rakyat banyak Pemprov dan Pemko Padang sebaiknya mulai realisasikan perintah UU tersebut apapun resikonya. Jika tidak, persoalan kepadatan angkutan dan kemacetan di jalan raya tak pernah bisa dikurangi. Dan pelayanan pemerintah di jalan raya juga tak akan dirasakan rakyat. (*)

 Komentar Singgalang Senin 21 November 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: