Beda Semen Padang dan Rumah Makan Padang

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ketika muncul perdebatan soal peluang Pemprov Sumbar dan Pemko Padang mendapatkan saham PT. Semen Padang (PT.SP) melalui pinjam pakai hutan lindung seluas 412 hektar sebagai lahan bahan baku semen, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apa beda Rumah makanPadangdan Semen Padang? Jawaban pun beragam.

Padahal, kalau menggunakan prinsip dalam memahami pribahasa Minang, yaitu mengenal zat dan sifat kata yang diucapkan, jawabannya sederhana. Rumah makanPadangberada di luar Sumbar dan tak ditemukan  diPadang. Yang mencoba menyebut diri Rumah Makan Padang di Padang malah tak laku. Sedangkan PT. SP hanya ada di Kota Padang dan tak ada di luar Sumatera Barat.

Lantas apa hubungannya dengan upaya Pemrpov Sumbar dan PemkoPadangmendapatkan saham di PT. SP melalui lahan 412 hekatare itu? Soal ini tentu tak ada hubungannnya dengan jual beli saham. Tapi lebih pada prinsip yang terkandung dalam pribahasa “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di situ air disauk, di situ ranting dipatah, di situ adapt di pakai”.  Pribahasa adat inilah sesungguhnya yang menginspirasi  undang-undang tentang perimbangan keungan daerah- pusat.

Maka, karena PT. SP berada di Padangmaka pantaslah rasok minyak ka kuali, rasok aie ka pamatang. Tak mungkin minyak meresap ke kuali orang lain atau air meresap ke pematang sawah orang di daerah lain. Di sini bedanya dengan Rumah Makan Padang. Meski bernama Padang, namun karena berada di luar Padang, rasok minyaknya dan rasok aie-nya tentulah di kuali daerah mana minyaknya tertuang dan ke pematang mana sawahnya disenak. Karena itu aneh kalau Pemrpov Sumbar atau Pemko Padang menyoal Rumah Makan Padang berdasarkan prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.

Berdasarkan pemikiran di atas dari awal kita menawarkan kiat bagaimana bisa Pemprov Sumbar dan Pemko Padang mendapatkan saham melalui lahan 412 itu sehingga berpeluang  diakomodasikan semua pihak terkait. Sebagaimana diketahui PT. SP kini berada di bawah naungan Semen Gersik Group (SGG). Sebanyak 99,09 % saham PT. SP dimiliki oleh SGG dan 0,01%  keluarga karyawan PT. SP. Sedang saham SGG dimiliki 51% oleh pemerintah dan sisanya, 24,9%  dimiliki Blue Valley Holding PTe , 3,32% Deutsche Bank AG London dan 20,88% publik.

Saham yang berpeluang didapat Pemrov Sumbar dan PemkoPadangadalah milik pemerintah pada SGG yang otomatis akan berimplikasi pada kepemilikan saham PT. SP. Berdasarkan prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kemudian atas kemauan menciptakan perimbangan keuangan daerah-pusat, diharapkan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan tentu Menko Ekuin atas nama pemerintah pusat memahami kondisi ekonomi Sumbar dan Padang yang miskin sumber daya alam dan sumber keuangan, apalagi kondisi pasca gempa 30 September 2009. Atas pemahaman itu diharapkan pemerintah bermurah hati menghibahkan sebagian sahamnya di SGG  untuk Pemrpov Sumbar dan pemkoPadang, setidaknya sekitar 10%.

Apabila mampu meyakinkan pemerintah pusat, tentu juga Presiden SBY, maka penghibahan saham itu tentulah tak akan mempengaruhi komposisi kepemilihan saham SGG maupun PT Semen Padang. Sebab, saham Pemrov Sumatera Barat dan PemkoPadangberada di bawah kepemilikan pemerintah. Bak dalam adat, sebagai keponakan baru Pemrpov Sumbar dan Pemko Padang hanya “malakok” ke penghulu dan suku induk, yaitu pemerintah. Karena itu proses hibah saham ini tak perlu melalui RUPS. Beda kalau saham itu diperoleh melalui jual beli  atau di luar saham pemerintah.

Tampaknya, sejauh ini semua pihak terkait mampu memahami pemikiran itu. Buktinya, pertemuan antara Gubernur Irwan Prayitno dan Walikota Padang Fauzi Bahar bersama Direksi PT. Semen Padang 12 Januari 2012 lalu, cepat membuah kesepakatan. Kita malah percaya Direksi PT. SP akan berusaha meyakinkan dan mendorong agar solusi terbaik yang ditawarkan tersebut bisa diterima pemerintah. Karena itu kini tinggal kapan dan bagaimana Pemprov Sumbar dan Pemko Padang melakukan lobi dan pendekatan dengan pemerintah pusat.

Saya dari awal memang memilih mendukung pendekatan seperti diatas ketimbang cara-cara lain dengan dalil-dalil yang pernah dilontarkan oleh berbagai pihak baik di lingkungan Pemprov Sumbar maupun oleh beberapa pejabat di lingkungan Pemko Padang. Sebab di luar cara itu cenderung mengundang munculnya argumentasi dan aksi-aksi yang bisa berujung tindakan irrasional yang  dapat merusak hubungan dengan berbagai pihak sehingga niat baik bisa berbuah buruk.

Pengalaman sepuluh tahun silam kala DPRD dan sejumlah tokoh masyarakat Sumbar mengeluarkan Maklumat Pengambilalihan Semen Padang 1 November 2001 bisa jadi pelajaran berharga. Maklumat itu menyatakan bahwa untuk sementara waktu PT SP berada di bawah penguasaan masyarakat Sumbar dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sumbar yang diawasi oleh DPRD Provinsi Sumbar sampai dilaksanakan spin off (pemisahan) PT SP dari PT Semen Gresik dan PT SP dikembalikan sebagai BUMN yang berdiri sendiri oleh pemerintah RI”.

Hasilnya, bukan hanya pengambilalihan itu tak membuat terpisahnya PT. SP sesuai maklumat, tapi juga berbuntut panjang. Peristiwa itu, menurut mantan Kepala BAKIN,  Jenderal (purn) ZA Maulani, menjadi salah satu dari tiga alasan kenapa DPRD Sumbar priode 1999-2004 “dipaksa” dimejahijaukan. Artinya, kita memang selayaknya menangkap hikmah dari kearifan lokal. Diantaranya tentang bagaimana menarik rambut dalam tepung.

Insyaallah, jika tak ada lagi aral melintang, solusi yang ditawarkan itu segera memenuhi harapan. (*)

Komentar Singgalang 19 Januari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: