Beraspirasi Tanpa Demosntrasi

Oleh Fachrul Rasyid HF

Prestasi DPRD Sumatera Barat priode 2009-2014 sebagai lembaga legislatif tampaknya cukup menggembirakan. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari Peraturan daerah (Perda) yang ditelorkan dan kebijakan Gubernur Sumatera Barat yang direkomendasikan.Ada12 dari 16 Perda yang direncanakan bisa dibuat dan disahkan selama tahun 2011 lalu. Tahun ini, malah ditargetkan 22 rencana Perda akan digodok untuk disahkan jadi Perda.

Namun tugas DPRD tak cuma membahas dan mengesahkan Perda. Lebih dari itu DPRD juga bertugas mengawasi pelaksanaan Perda itu sendiri, peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, realisasi APBD, kebijakan pembangunan daerah, dan kerjasama Pemda dengan pihak lain. Kalau ada pula rekapitulasi tugas pengawasan itu, misalnya Perda dan peraturan perundangan-undangan apa yang telah diawasi, tentulah prestasi dewan akan lebih menggembirakan. Sayangnya, kecuali secara kualitatif dalam bentuk retorika, rekapitulasi hasil pengawasan itu belum pernah terdengar selama ini sehingga DPRD terkesan hanya sebagai produsen Perda, termasuk Perda rutin tentang APBD.

Prestasi lain seharusnya juga dilihat dari sejauhmana DPRD telah menjalankan sejumlah kewajibannya sesuai ayat pasal 65 UU No. 22 Tahun 2003. Antara lain, misalnya, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dijemput sendiri oleh anggota dewan ke tengah-tengah masyarakat. Selama ini yang sering terdengar bukan anggota dewan yang datang menyiasati, menemui dan memperhatikan, menyerap menghimpun, menampung dan menindalanjuti aspirasi masayarakat melainkan masyarakatlah yang beraspirasi ke DPRD. Celakanya, kebanyakannya dalam bentuk aksi demosntrasi. Kadang, lantaran tak menemukan atau sulit menemui anggota dewan, aksi itu berubah jadi anarkis.

Hal ini penting disiasati mengingat roh dari perwakilan dan keterwakilan rakyat terletak pada upaya anggota dewan baik secara perorangan, secara kompetensi (komisi) secara kelompok (fraksi) dan secara kelembagaan memperhatikan, menyerap menghimpun, menampung dan menindalanjuti aspirasi masayarakat dari dan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Sehingga rakyat pun tak perlu bersusah payah beraspirasi sampai  berdemonstrasi ke DPRD. Sebaliknya, jika pasal UU itu dijalankan secara aktif, sekecil apapun aspirasi; keluhan, persoalan, harapan dan keinginan masyarakat akan cepat terserap dan bisa ditindaklanjuti  DPRD tanpa menunggu emosi dan rasa frustasi masyarakat menggumpal jadi gelombang demonstrasi.

Bahkan jika pasal UU tersebut dilaksanakan DPRD kabupaten/ kota dan provinsi melalui mekanisme dan wadah yang benar, teragenda dan terevaluasi dengan baik, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah dari tingkat nagari/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi yang menghabiskan biaya milyaran rupiah tak perlu lagi diadakan tiap tahun.

Soalnya, seperti disebutkan di atas, kalau saja anggota DPRD secara perorangan, secara kompetensi (komisi) secara kelompok (fraksi) dan DPRD sebagai lembaga menyerap menghimpun, menampung aspirasi masayarakat dari dan di tengah-tengah masyarakat, semua persoalan, kebutuhan dan keinginan masyarakat bisa ditindalanjuti dalam penyusunan/ perumusan APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Persoalannya, disamping kemauan juga mekanisme penyerapan aspirasi rakyat itu baik secara perorangan, secara fraksi, komisi dan kelembagaan dewan, sampai sekarang tampaknya belum terumuskan sebagai bagian tata tertib DPRD. Masing-masing mmasih berjalan dengan caranya sendiri-sendiri.

Padahal, kalau mau, secara perorangan anggota DPRD bisa memanfaatkan jaringan lobi, simpatisan dan pendukungannya di masyarakat. Ia bisa mendatangi mereka atau mengundangnya ke DPRD berdialog tentang berbagai hal. Melalui kelompok fraksi, selaku wakil partai di DPRD, anggota dewan bisa pula memanfaatkan jaringan partainya mulai dari tingkat nagari, kabupaten/kota sampai ke tingkat provionsi, bahkan ke tingkat pusat, untuk menyerap, menjaring, dan menampung aspirasi masyarakat.

Kemudian melalui komisi yang ada, anggota dewan bisa menjaring mitra sejodoh yaitu bertemu dan berdialog kemudian menyerap dan menampung aspirasi kelompok-kelompok masyarakat yang relevans dengan tugas dan fungsi komisinya. Komisi yang membidangi pendidikan misalnya, berbicara dengan kalangan guru, dosen atau para pakarnya. Komisi yang membidangi ekonomi berbicara dengan kelompok usaha kecil, menengah atau kalangan pengusaha dan sebagainya. Dengan cara ini DPRD dengan mudah dan murah bisa menyerap dan menampung aspirasi semua lapisan dan elemen masyarakat tanpa dirasuki emosi, hujatan dan tindakan anarkisme.

Tampaknya memasuki tahun ketiga ini, atau di pertengahan priode ini, DPRD Sumatera Barat selayaknya mencoba “resep” di atas. Mana tahu dengan cara itu dewan bisa meredakan situasi sosial politik yang kian tak menentu, bentrok harizontal yang sekarang kian meluas dan aksi demonstrasi yang semakin tak terkendali. Lebih dari itu, jika DPRD Sumatera Barat yang pertama memulainya, tentu juga bisa jadi percontohan bagi daerah lain. Dan, itu tentu akan jadi prestasi yang luar biasa yang patut dicontoh DPRD daerah lain. (*)

Majalah DPRD Sumbar 13 Januari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: