Leguh Legah Wakil Kepala Daerah

Oleh Fachrul Rasyid HF

Leguh legah komentar dan argumentasi kalangan DPRD, dan pengamat tentang hubungan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim  beberapa pekan terakhir cukup mengelitik. Sebab, hubungan kepala dan wakil kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota) bukanlah hal baru. Cerita seperti  itu sudah muncul sejak otonomi dan pilkada langsung  serpuluh tahun terakhir.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 membuktikan cuma 15 persen dari 524 daerah yang kepala/wakil kepala daerahnya menjalankan tugas pemerintahan secara harmonis. Sedangkan 85 persen lagi kemesraan mereka hanya berjalan maksimal satu tahun. Di tahun kedua mereka mulai  pecah kongsi. Dan, dari 224 pilkada sepanjang tahun 2010 hanya  22 pasangan kepala daerah dan wakilnya yang kembali berpasangan untuk pilkada periode berikutnya.

Padahal jika dibaca UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai “kitab suci” pengikat hubungan kepala daerah/wakil kepala daerah, hal memalukan itu tak perlu terjadi. Soalnya UU itu menempatkan kepala/wakil kepala daerah bak matahari dan bulan, bukan dua matahari. Bulan mendapat cahaya dari matahari. Bila malam tiba, bulan menerangi bumi. Namun bulan purnama sekalipun,  cahayanya takkan menggantikan sifat dan fungsi matahari. Cahaya bulan hanya memberi keindahan bukan penerangan. Kalau pun terbit berdempetan, yang terjadi cuma gerhana matahari atau gerhana bulan. Toh, itu hanya sesaat, dan tak membuat bumi gelap gulita.

Pada pasal 24  ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 itu dinyatakan, wakil kepala daerah adalah pembantu kepala daerah. Tugas wakil kepala daerah (pasal 26 ayat 1) membantu kepala daerah : menyelenggarakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, memberdayakan perempuan dan pemuda, serta membantu upaya pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.

Tugas berikutnya membantu kepala daerah mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota (bagi wakil kepala daerah provinsi) mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa (bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota). Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, dan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugasnya wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah (ayat 2). Menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya jika kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tak dapat menjalankan kewajibannya enam bulan berturut-turut dalam masa jabatannya (ayat 3).

Tapi kenapa pasangan kepala daerah begitu rapuh?  Pertama, dari banyak kejadian diduga diantara wakil kepala daerah belum memahami atau tak mau tahu posisi, hak dan kewajibannya sebagaimana diatur UU No. 32 Tahun 2004 itu. Buktinya, ada yang merasa tertipu, menyesal dan bahkan merasa dilecehkan diposisikan sebagai pembantu kepala daerah.

Kedua, diantara wakil kepala daerah ada yang merasa lebih hebat karena pengalaman, senioritas, merasa lebih punya pendukung, lebih banyak berinvesatsi dalam pilkada dan sebagainya. Meski pilkda tak menjanjikan bagi “hasil kewenangan”, namun kaerena merasa serba lebih, ia menuntut persamaan hak, kewajiban, kewenangan dan lebih didengar oleh kepala daerah. Ketika keinginan itu tak tercapai, ia melakukan menuver politik, kekuatan dan pengaruhnya sehingga seolah ada dua matahari di langit daerah.

Ketiga, ada yang mendalilkan agar kepala daerah menerapkan etika pergaulan dalam menjalankan tugasnya bersama wakilnya. Duduk sama rendah tegak sama tinggi.  Padahal dalam manajemen modern berlaku adagium, pergaulan tak boleh merusak birokrasi, birokrasi tak boleh merusak pergaulan. Artinya, ada saatnya berlaku birokrasi dan ada saatnya berlaku etika pergaulan. Lagi pula etika bisa ditegakkan atas prinsip ”anda sopan, kami segan” alias saling menghargai.

Keempat, hubungan kepala/wakil kepala daerah rawan pecah kongsi karena bak pernikahan ”kawin paksa”. Kemesraan mereka hanya sampai di pelaminan. Selanjutnya saling curiga, saling fitnah, ”pisah ranjang” dan tak bertegur sapa sampai akhirnya rumah tangga mereka berantakan. Lalu, berseteru berebut jadi orang nomor satu di medan laga pilkada. Hubungan mereka tak didasarkan kesamaan cita-cita dan kesamaan idiologi/ partai. Hubungannya lebih didasarkan kepentingan politik atau uang. Padahal dalam poltik tak ada persahabatan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Nah, setelah pelantikan ”persahabatan” dikalahkan kepentingan, maka, meski tetap seperahu sampai akhir masa jabatan, mereka tak lagi sedayung.

Kita di Sumatera Barat mestinya belajar dari gubernur/wakil gubernur terhadahulu. Misalnya, pasangan Gubernur/Wakil Gubernur H. Hasan Basri Durin dan H. Sjoerkani (1987-1992) yang sebelumnya sempat bertarung berebut jadi orang nomor satu bisa akur sampai akhir. Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Hasan Basri Durin/Muchlis Ibrahim (1992-1997). Pasangan Gubernur /Wakil Gubernur Zainal Bakar – Fachri Ahmad (2000-2005). Padahl saat itu berlaku UU No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Kala itu Wakil Kepala daerah (gubernur) tak dipilih melainkan diangkat Presiden dan wakil kepala daerrah kabupaten/kota diangkat Mendagri dengan persetujuan DPRD. Namun hak dan kewajiban serta kewenangan wakil gubernur sama dengan yang berlaku sekarang.

Yang unik pasangan Gubernur Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman (2005-2009). Dilihat latar belakangnya pasangan ini merupakan pasangan mahasiswa dan rektor. Maklum, Gamawan adalah mantan mahasiswa dan Marlis mantan Rektor Universitas Andalas. Toh mereka bisa kompak serempak.

Maka, melihat leguh legah yang berkembang, tak ada jalan lain keculai kembali menempatkan diri sesuai aturan yang berlaku. biar tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat yang pernah dilontarkan bersama bisa diwujudkan. Sebaliknya, jika perseteruan pribadi kepala/wakil kepala daerah terus digelorakan, rakayt malah yang dirugikan. Sementara, apapun manuver wakil kepala daerah mustahil menjatuhkan kepala daerah, kecuali karena hal-hal yang sudah diatur UU. (*)

Komentar Singgalang 23 November 2011 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: