Maligi Bukan Pertama Kali

Oleh Fachrul Rasyid HF

Adamasalah besar, kasusnya kecil. Sebaliknya ada masalah kecil, tapi kasusnya besar. Yang terakhir itulah tampaknya yang terjadi  di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Pasaman Barat 8 November lalu.

Betapa tidak. Sejumlah ibu-ibu warga Maligi menyerbu perkantoran dan perumahan karyawan PT Permata Hijau Pasaman II (PT PHP II). Selain merusak perumahan mereka menyandra truk pengangkut sawit perusahan itu. Ketika kemudian polisi dikerahkan ke lokasi bentrokan pun tak terhindarkan. Sebagaimana diberitakan banyak media sedikitnya 20 ibu-ibu terluka, patah tulang dan memar. Sebagian mengungsi nagari lain. Polemik pun merebak seputar tindakan kepolisian sehingga Komnas HAM turun tangan. Ini menggambarkan betapa besarnya kasus yang terjadi.

Padahal masalahnya sederhana kalau bukan boleh dibilang kecil.  Yaitu soal perjanjian antara PT PHP II, sebagai investor sekaligus bapak angkat bagi petani plasma/warga setempat pemilik lahan ulayat adat. Sebagaimana dikutip www.serumpunnews.com, Komite Peduli Kampung Maligi (KPKM) mengungkapkan, pada 1991 silam PT PHP II hadir di Maligi dengan perjanjian bahwa investor akan membuka perkebunan sawit pola inti plasma. Kebun inti seluas 1.400 hektare dan kebun plasma seluas 2.118 hektare.

Namun sampai 20 tahun kemudian investor asalMalaysiaitu hanya merealisasikan plasma sekitar 600 hektare. Berkali-kali ditagih namun janji untuk membuka 2.118 hektare kebun palsama tak juga dilaksanakan. Akibatnya ada sekitar 1.050 KK warga yang tergabung dalam koperasi tak kebagian kebun plasma. Padahal warga tahu PT PHP II telah membuka kebun plasma seluas 625 hektare. Anehnya, kebun itu jatuh ke warga lain yang bukan asal Maligi. Inilah sumbu pemicu aksi masyarakat tersebut.

Tapi  ini bukan kasus pertama. Di Pasaman Barat sendiri lebih separuh dari 19 perusahan besar di daerah ini mengalami kasus serupa. Di daerah lain pun terjadi. Diantaranya di Indrapura , Pesisir Selatan, di Sijunjung, Dharmasraya, perkebunan  kaset di Pangkalan Kabupaten Limapuluhkota dan sebagainya. Masalahnya sama. Yaitu, investor ingkar janji. Padahal investasi perkebunan pola inti plasma, sebagian besar modalnya kredit bank yang mengagunkan tanah petani plasma itu. Sebaliknya, warga pun ada yang ingkar janji. Mungkin karena diiming-imingi investor lain, mereka menyerobot kembali lahan yang sudah disepakati.

Perlu dibentuk TP3D

Seharusnya kasus-kasus, apalagi sampai berdarah atau main bakar, itu tak perlu terjadi kalau saja Bupati yang memberi izin investasi memonitor dan mengawasi pelaksanaan butir-butir perjanjian antara investor dan warga tersebut sehingga kedua belah pihak terlindungi dan tak ada yang bertindak sendiri-sendiri.

Kasus Maligi menjadi luar biasa karena sudah selama 20 tahun investor tak merealisasikan janjinya, namun tak pernah diketengahi oleh Pemda setempat. Kini, kala rakyat merasa tak punya langit tempat meratap dan kemudian bertindak sendiri, justru mereka dihadapkan pada aparat keamanan. Akibatnya, kehadiran investor yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berubah jadi peningkatan kesengsaraan rakyat.

Maka, belajar dari kasus Maligi dan kasus serupa lainnya di provinsi ini, tampaknya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno perlu membentuk kembali Tim Pembina dan Pengawas Perkebunan Daerah (TP3D) yang sudah lama tak terbetik sejak pertama kali dibentuk saat PTP VI membuka kebun sawit pertama di Opir Kinali, Pasaman Barat, 1982 silam. Tim itu baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten diketuai Ketua Bappeda dan Sekretaris Kepala Dinas Perkebunan kemudian dilengkapi beberapa unsur : Badan Pertanahan, Dinas Koperasi/ Perdagangan dan perbankan.

Tim ini bertugas mengarahkan bentuk-bentuk perjanjian antara rakyat dan ivestor, hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk hal-hal teknis seperti pola upah, pengadaan bibit, pupuk, dan angkutan. Soal pengangkutan itu misalnya bisa ditangani Koperasi Petani Plasma sehingga menambah pendapatan petani.

Sebagai mediator sekaligus pengawas yang mengikat, TP3D mengawasi butir-butir perjanjian. Jika investor ingkar janji, bisa izinnya dicabut, dikenai sanksi-sanksi tertentu dan bahkan bank bisa menangguhkan pencairan kreditnya. Dengan demikian rakyat terlindungi secara utuh. Jangankan sehektare lahan, setandan sawit saja yang diselewengkan bisa dipersoalkan TP3D. Saya berpengalaman mengikuti cara kerja TP3D, sejak dari awal ketika diketuai Prof. Ir. Thamrin Nurdin Ketua Bappeda dan Sekretaris Drs. Aslinoer, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Barat 1982-1987.

Meski, mungkin, tak ada lagi ketentuan baru dari pemerintah tentang TP3D, namun atas prinsip otonomi daerah, demi kesejahteraan rakyat, dan keamanan investasi di daerah ini, sebaiknya TP3D dibentuk dan difungsikan kembali di tingkat provinsi dan kabupaten. TP3D kabupaten bisa lebih berperan di daerahnya, sementara TP3D provinsi selain bisa menengahi masalah antar kabupaten sekaligus jadi payung bagi rakyat seprovinsi ini sehingga gubernur pilihan rakyat bisa dirasakan kehadirannya oleh rakyat.

Saya kira TP3D atau sejenisnya merupakan solusi yang tepat menghadapi berbagai persoalan investasi. Terutama di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, dan perkebunan. Sehingga tak perlu lagi ada api yang bergejolak dan darah yang tertumpah sia-sia di lahan investasi itu.(*)

Komentar Singgalang Rabu 16 November 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: