Memancang Tekad di Air Pacah

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Tekad Pemko Padang merelokasi pusat pemerintahan darikotalama di Padang Barat ke  kawasan pertumbuhan di bagian utara mulai diwujudkan di Aie Pacah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di depan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Walikota Fauzi Bahar  Jumat, 2 Desember 211 ini akan menanam pancang pertama pondasi bangunan Balaikota Padang pertanda dimulainya pembangunan pusat pemerintahan yang baru di lokasi bekas Terminal Regional Bingkuang (TRB).

Pusat pemerintahan  itu dirancang sedemikian rupa di kawasan berbentuk setengah oval menghadap ke barat, persis di depan jalanPadangby pass. Kawasan itu meliputi 54 hektare diantaranya, 20 hektare untuk perkantoran. Selain Balaikota di situ akan dibangun gedung DPRD, masjid, gedung pertemuan dan bangunan untuk 37 SKPD. Di belakang bangunan Balaikota dan DPRD yang  berpapasan, terdapat dua danau mini yang berhubungan dan ditengah danau terdapat masjid. Di sekitar danau itulah berdiri gedung pertemuan dan perkantoran SKPD.

Dilihat dari perencanaannya pusat pemerintahankotaPadangini, tampaknya bisa menjadi objek wisata dengan penghijauan dan danau serta sungai –sungai yang berfungsi sebagai saluran yang satu sama lainnya dihubungan jembatan.

Bangunan Balaikota berupa gedung berlantai dua berbiaya sekitar Rp 106 milyar diharapkan akan rampung dalam waktu tiga tahun. Tahun depan akan dimulai pembangunan gedung DPRD berbiaya sekitar Rp 90 milyar dan masjid dengan biaya sekitar Rp 50 milyar. Lalu, secara bertahap akan dibangun perkantoran SKPD.

Banyak hal yang bisa ditangkap dari tekad relokasi pusat pemerintahankotaPadangini. Pertama, dengan dibangunnya pusat pemerintahan di lokasi TRB tersebut otomatis terminal yang dibangun Walikota Zuiyen Rais  tahun 2000 lalu  akan hapus dari aset Pemko Padang dan akan lenyap dari muka bumi. Dengan demikian, Pemko Padang tentu akan kembali ke rencana sebelumnya, yaitu membangun dua terminal di sekitar Lubuk Buaya untuk kendaraan dari utara dan di sekitar Lubukbegalung untuk kendaraan dari arah timur dan selatan.

Kedua, relokasi pusat pemerintahan tersebut jelas sebuah kebutuhan mengingat pusat pemerintahan lama dibangun Belanda sejak 1930-an dengan kondisi dan kebutuhan 20 tahun kemudian. Artinya, terlepas dari akibat musibah gempa, pembangunan pusat pemerintahan yang baru memang sudah seharusnya dibangun sejalan dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan ruang. Bahkan mestinya dipindahkan sejak sepuluh tahun lalu.

Ketiga,relokasi pusat pemerintahan tersebut mau tak mau akan diikuti perpindahan penduduk dari pusatkotalama ke kawasan ini. Perpindahan itu jelas akan berimplikasi pada kebutuhan jalan raya dan angkutan umum. Artinya, selain memikirkan biaya pembangunan pusat pemerintahan, Pemko Padang juga harus merencanakan pembukan dan pelebaran jalan raya dan menyediakan angkutan umum massal dari dan ke pusat pemerintahan itu sehingga relokasi tersebut tak membuat berpindahnya kemacetan dari pusatkota lama ke kawasan baru.

Keempat, relokasi pusat pemerintahan itu juga akan berimplikasi pada kebutuhan pasar, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Soalnya, Pasar Raya sebagai pasar induk kota Padang dibangun sejak 1970-an oleh Walikota Hasan Basri Durin dan dilanjutkan Walikota Sjajhrul Ujud 1980-an, sekali lagi terlepas dari akibat musibah gempa, juga sudah semestinya dimekarkan atau dikembangkan pada lokasi baru mengingat bangunan lama yang sudah tua, sempit dan tak relevan lagi dengan perkembangan penduduik dan tuntutan zaman. Hal ini tentu juga menuntut persiapan lahan dan lokasi yang terencana dan tepat sehingga kawasankotayang baru akan lebih nyaman, indah dan terarah.

Persoalannya sekarang dan kedepan adalah, pertama bagaimana Pemko Padang menata ruang sekitar Air Pacah dari sekarang sehingga kawasan yang semula merupakan kawasan pertanian dan daerah resapan air hujan tak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan di kemudian hari. Hal itu selayaknya dimulai dengan perencanaan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penduduk setempat bisa mempersiapkan diri menghadapi perkembangan.

Sebagaimana diketahui pengadaan lahan dan penataan ruang dikotaPadangbukanlah sesuatu yang mudah. Sebab di sini, berbeda dengankotalain, seperti di Pekanbaru, atau di kota-kota di Kalimantan yang sebagian besar kawasan milik negara atau perorangan. Sedangkan disini berlaku petuah “rencana di awak (pemerintah) tanah di urang”. Nah, bagaimana merealisasikan rencana di atas tanah orang, tentu diperlukan pendekatan dan pemahaman yang baik kepada masyarakat.

Selain itu Pemko Padang, termasuk DPRD, selayaknya merenakan sumber pendanaan sehingga biaya pembangunan pusat pemerintahan tak berebutan dengan anggaran perjalanan dan fasilitas DPRD misalnya. Artinya, semua pihak di Pemko Padang mestilah mengencangkan ikat pinggang dan bertekad “tak kayu jenjang dikeping”.

Jika tidak demikian, pembangunan pusat pemerintahan itu hanya akan jadi mimpi dan pancang pondasi bangunan Balaikota yang ditancapkan Mendagri Gamawan Fauzi itu menjadi kenangan abadi. PadahalkotaPadangkini tak boleh lagi bermimpi. Supaya tak bermimpi lagi jangan pernah tidur, teruslah bangkit dan bangun. (*)

Refleksi Haluan Kamis 1 Desember 2011 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: