Mutasi Bukan Harga Mati

Oleh Fachrul Rasyid HF

Setelah mengisi beberapa jabatan yang kosong karena pejabat pensiun, untuk pertama kali sejak menduduki kursi gubernur setahun empat bulan lampau, pada 3 Januari 2012 lalu Gubernur Irwan Prayitno merevisi, memutasi, promosi dan mengukuhkan 22 pejabat esolon dua di lingkungan Pemda Sumbar. Sebagian yang lain dipertahankan pada jabatan semula. Keseluruhannya kini menjadi “kabinet” pertama pasangan gubernur Irwan-Muslim Kasim (MK).

Sebagaimana lazimnya setiap kali terjadi reposisi, mutasi dan promosi ada pejabat yang tersingkir dari jabatan lama dan ada yang naik ke jabatan baru. Biasa pula pelantikan pejabatan tersebut diiringi riuh rendah ciloteh sekitar pejabat yang dilantik atau yang “kehilangan” jabatan. Tapi, seperti biasa, suara-suara itu segera menghilang ditelan kesibukan pekerjaan kecuali kalau memang ada diantara pejabat yang dilantik tak memenuhi kriteria atau persyaratan kepangkatan dan jabatan.

Pergantian pejabat di lingkungan instansi pemerintahan kadang memang terkesan bak galodo, banjir bandang, yang membawa perubahan drastis dan bahkan menimbulkan korban harta benda dan nyawa. Tapi kalau dilihat secara rasional, pada dasarnya galodo itu hanyalah proses reposisi alam untuk menciptakan kesimbangan baru. Ketika kemudian terjadi lagi ketidakseimbangan alam, maka akan muncul galodo berikutnya. PNS atau pejabat amat menyadari pada gilirannya mereka akan mendapat jabatan dan pada giliran yang lain mereka akan kehilangan jabatan. Baik karena kemauan pimpinan maupun karena tuntutan prestasi, dedikasi dan kompetensi peribadi yang bersangkutan.

Karena itu mutasi dan promosi pejabat tak logis kalau dikait-kaitkan dengan politik balas budi atau balas dendam seorang kepala daerah seperti gubernur atau wakil gubernur sebagaimana terjadi dalam penyusunan kabinet oleh presiden. Sebab, sekali alasan balas budi atau balas dendam didalilkan untuk memutasi dan pormosi pejabat, maka jajaran pemerintahan daerah yang nota bene PNS kontan berubah jadi lembaga politik praktis. Kebijakan itu, kalau ada, akan menjebak PNS melanggar ketentuan perundang-undangan tentang netralitas PNS. Kalaupun hal itu dihalalkan maka setiap kali pergantian kepala daerah, pejabat pro atau kontra kepala daerah harus disingkirkan dari jajaran Pemda.

Mutasi dan promosi pejabat termasuk yang dipertahankan pada jabatan yang ada di lingkungan pemerintahan jelas sebuah upaya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Irwan – MK membangun harapan bahwa kinerja pemerintahan provinsi ke depan akan lebih baik.Parapejabat yang dipilih untuk duduk dalam “kabinet” yang baru jelas dipertimbangkan atas asumsi akan memenuhi harapan yang lebih baik.

Namun yang namanya harapan tetap saja membuahkan keberuntungan atau kegagalan.Artinya, jika di awal atau di pertengahan perjalanannya ada diantara pejabat yang menunjukkan tanda-tanda kegagalan tentulah “kabinet” ini akan  direvisi kembali atau direposisi ulang supaya bisa memenuhi harapan. Pemantauan dan evaluasi terhadap “kabinet” itu bukan hanya oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi terbuka bagi masyarakat, pers dan bahkan DPRD sejak pekan pertama setelah pelantikan hingga seratus hari ke depan. Jika sampai seratus hari pertama tak menunjukkan tanda-tanda memenuhi harapan, tentunya harapan masyarakat Sumbar, maka tak ada salahnya diberi sinyal kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Irwan- MK sehingga bisa dikoreksi lebih awal.

Sebagai insan pers yang mengikuti perkembangan kepemerintahan daerah sejak 30 tahun silam saya memilih sikap seperti di atas. Saya tak menyoal siapa yang menduduki jabatan apa melain lebih pada siapa dan bagaimana ia  mengerjakan apa. Sebab, memang, demosi, mutasi dan promosi bukan diberikan karena siapa menduduki jabatan apa melainkan karena siapa dianggap mampu mengerjakan apa.

Karena itu kita percaya mutasi yang baru saja dilakukan di lingkungan Pemprov Sumbar bukanlah harga mati. Apalagi dilihat dari keinginan Gubernur-Wakil Gubernur merealisasikan visi dan misinya yang terbilang cukup berat dan penuh tantangan, “kabinet” ini tampaknya masih dalam tahap ujicoba. Gubernur Irwan akan melihat sejauh mana kepedulian, kecerdas, kejujuran, keberanian dan dedikasi para pejabat yang baru dilantik mampu mendukung pencapaian visi dan misi tersebut.

Namun, melihat gelagatnya tak mustahil dalam waktu tiga empat bulan ke depan akan ada revisi atau mutasi lagi. Pejabat-pejabat yang kini dianggap “mampu” akan dikembalikan pada tempat yang layak. Sebaliknya, pejabat-pejabat yang kini di posisi “cadangan” akan diturunkan ke gelanggang. Karena itu pejabat yang baru dilantik jangan dulu bersukacita dan yang belum berjabatan jangan dulu kecewa. Tunjukkan diri dan jaga stamina. Sebab yang paling menentukan adalah diri sendiri bukan siapa yang ada di belakang atau di samping siapa. (*)

Komentar Singgalang 13 Januari 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: