Pelajaran Berharga Dari Tapan

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Menyedihkan, sehari setelah HUT Kemendekaan RI ke 66, malam 18 Agustus 2011 lalu, Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Tapan, ibukecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, diserang ratusan warga. Kaca jendela hingga meja dan komputer berantakan. Bahkan sepeda motor hasil tangkapan polisi ikut jadi sasaran. Malam itu juga Mapolsek tersebut bisa diamankan setelah Kapolres Pesisir Selatan AKBP Haryanto S menurunkan sejumlah anggotanya.Limatersangka ditahan dan dua dari empat polisi yang tak bertugas malam itu juga diperiksa karena dianggap melalaikan tugas dan dicurigai tahu akan adanya penyerangan tersebut.

Aksi itu konon dipicu razia dan penangkapan beberapa sepeda motor berknalpot bising karena dianggap mengganggu kenyamanan beribadah dalam bulan Ramadhan. Pemiliknya bisa mengambil sepeda motor itu bila mengganti dengan knalpot yang normal. Bagi yang tak punya SIM diminta mengurusi SIM, bagi kendaraan yang mati pajak supaya melunasi pajaknya. Dalam waktu hampir bersamaan polisi menggerebek warga yang sedang berjudi. Pelakunya kabur dan sepeda motor yang ditinggalkan diangkat polisi. Dari kedua peristwa itu menyebarlah kabar bahwa polisi menangkapi sepeda motor yang sedang diparkir. Dan itu dianggap keterlaluan.

Secara hukum formal kasus itu mungkin bisa cepat diselesaikan. Tapi penyelesaian masalahnya mungkin butuh waktu lebih lama. Dan, menyelesaikan kasus tanpa menyelesaikan masalah sama dengan memadamkan api. Meski apinya sudah padam namun puntung masih berasap. Ketika kemudian ditiup angin, apinya akan menyala kembali. Beberapa peristiwa serupa di daerah ini sebelum-sebelumnya yang berujung terjadinya beberapa kali pergantian Kapolsek secara mendadak bisa jadi bukti.

Maka, untuk melihat dan menyelesaikan masalahnya agaknya patut direfleksi ke belakang ke hari, bulan dan tahun-tahun sebelumnya bagaimana masyarakat melihat dan merasakan tindak tanduk dan sikap anggota polisi selama ini. Sebagaimana lazimnya di derah-daerah  yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Tapan ( 213 km dari Padang), ada kecenderungan anggota polisi menempatkan diri berada pada kutup yang berbeda dari masyarakat dan bersikap sebagai pemegang (subjek) kekuasaan hukum dan masyarakat adalah objek kekuasaan itu. Sikap itu menempatkan polisi dan masyarakat berada pada kutup yang berbeda.

Dalam praktek, misalnya, sering dikeluhkan warga bahwa respon polisi terhadap pengaduan warga sangat ditentukan siapa yang mengadu, siapa yang dikadukan dan prihal apa yang dikadukan. Penangkapan kayu, meski hanya untuk membangun rumah sendiri atau razia-razia sepeda motor dan penyelesaiannya pun bisa diatur. Masyarakat di sekitar Tapan sangat maklum dengan apa yang disebut “uang jemputan”.

Syafruddin Tasar, tokoh masyarakat Tapan seperti dikutip sebuah media harian 19 Agustus lalu mengatakan, “ Warga sudah lama mengeluhkan sikap dan prilaku oknum polisi di Polsek Tapan ini. Sebab, polisis dalam bertugas suka diskiminasi. Warga kadang merasa aneh. Apa yang ditangkap dari warga kadang justru dilakukan polisi sendiri. “Apa yang terjadi di Tapan merupakan pertanda polisi gagal membina, mengayomi dan memberi contoh yang baik kepada warga”, katanya.

Apa yang diungkapkan Syafruddin mungkin ada benarnya. Sebab, menurut Bab III pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, tugas pokok kepolisian itu adalah  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut kepolisian perlu mengamalkan Tri Brata yaitu penghayatan terhadap ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta keikhlasan.

Dari butir-butir tugas pokok kepolisian tersebut jelas terpahami bahwa dalam penegakkan hukum polisi dituntut mengutamakan memeliharaan kamtibmas. Untuk mewujudkan kamtibmas perlu dilakukan pengayoman (pembinaan/pembimbingan) dan pelayanan atas prinsip ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.  Hanya terhadap pelanggar hukum dilakukan tindakan hukum.

Masalah tampaknya di situ. Andaikata ada niat dan kemauan untuk mengamalkan UU No. 2/ 2002 dan Tri Brata tersebut dengan baik, tentulah polisi dan masyarakat bisa akur dan kamtibmas bisa ditegakkan tanpa harus melakukan penangkapan, razia, apalagi sampai berbenturan dengan masyarakat.

Berpegang pada pasal 13 UU No.2/2002 dan Tr Brata itu, jajaran kepolisian di Selatan Pesisr Selatan itu bisa melakukan sosialisasi misalnya tentang UU No.22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bersama ninik mamak dan ulama di setiap suaru, mushalla, masjid dan sekolah-sekolah yang ada. Dengan cara itu masyarakat bisa disadarkan bagaimana pentingnya menaati UU lalulintas, penggunaan SIM, helm, membayar pajak kendaran dan sebagainya. Dengan cara itu tentulah tidak akan ada lagi sepeda motor tanpa pelat nomor yang kini mendominasi daerah Selatan Pesisir Selan itu. Tak ada lagi yang tak berhelem dan lebih dari itu tentu masyaaklat tahu berlalulintas yang benar.

Polisi juga bisa tampil berbicara di depan warga tentang apa yang dsiebut ilegal loging, mana kayu yang diperdagangkan mana yang boleh digunakan sendiri. Apa yang disebut penyakit masyarakat, apa resikonya terhadap kehidupan sosial dan apa resiko hukumnya.

Bahkan, seperti sudah banyak dibentuk di nagari-nagari di Sumatera Barat, polisi di Pesisir Selatan bersama Walinagari, Bamus/KANdan ninik mamak  bisa membentuk dan mengeluarkan Peraturan Nagari Tentang Lembaga Koordinasi Polisi dan Masyarakat (LKPM). Lembagi yang direkomendasikan Camat dan Kapolsek, berperan membantu tugas-tugas kepolisian menyelesaikan perkara yang terkait masalah adat, hubungan keluarga, soal batas tanah adat, soal pagar, soal hubungan antar saudara, suami istri atau tindakan yang bukan kriminal murni seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan berat.

Dengan adanya LKPM, polisi tak perlu ikut menyelsaikan urusan tetek bengek yang menyangkut hubungan anak kemanakan, hubungan antar warga. Setiap ada laporan ke polisi  tentang kasus-kasus dalam masyarakat, polisi bisa memanggil atau menyerahkan  urusan itu kepada ninik mamak dan penghulu yang bersangkutan. Dengan cara itu ninik mamak bisa berwibawa menjaga kamtibmas. Urusan bisa berlanjut ke polisi apabila ninik mamak gagal mencari penyelesaian. Dengan demikian, tak akan ada yang main tahan dan main tangkap.

Seandainya polisi memang menghayati maksud dan tujuan UU No.2/2002 dan Tri Barata tersebut tentulah forsi pembinaan dan pengayoman akan lebih banyak ketimbang penangkapan dan razia-razia itu. Polisi pun bisa sholat berjamaah, berolahraga dan duduk diwarung bersama warga dalam suanana kamtibmas yang kondusitif tanpa harus menunjukkan baju dinas atau menyelipkan pistol di pinggang. Sepanjang UU No.2/2002 dan Tribata itu diabaikan, kita percaya upaya menciptakan kamtibmas dan kerukunan antara polisi dan warga, serta upaya membangun citra posisitif polisi dalam masyarakat semakn jauh panggang dari api. (*)

Komentar Singgalang Kamis 8 September 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: