Pesisir Selatan Tak Putus Dirundung Bencana

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Setiap kali datang banjir, air mata pun mengalir. Ungkapan itu cukup mengambarkan kondisi kebencanaan di seantero Kabupaten Pesisir Selatan. Lihat saja bencana banjir yang terjadi  2 November 2011 lalu. Enam nyawa warga melayang. Sekitar 3 Km jalan raya Lintas Barat Sumatera rubuh ke laut, beberapa irigasi, sekolah, sarana/ prasarana kesehatan, sarana air bersih, rumah masyarakat, rumah ibadah, ternak, dan sawah ladang. Kerugian ditaksir sekitar Rp 99,61 miliar

Menyedihkan memang. Soalnya, bencana itu datang saat upaya Bupati Nasrul Abit mengentaskan 50%  dari 433.181 jiwa miskin mulai menunjukkan hasilnya. Kehidupan rakyat baru menggeliat berkat kebun sawit, jagung dan padi yang kian subur. Kemudian, jalan nasional  sepanjang 234 Km satu-satunya jalan raya yang melintasi kabupaten ini juga baru beransur mulus sejak empat bulan belakangan. Bak orang lumpuh yang baru mulai belajar berdiri Pesisir Selatan terjerembab lagi.

Bantuan yang diturunkan pemerintah dan masyarakat mungkin bisa meringankan beban korban. Tapi itu hanya sesaat. Untuk selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus membangun jalan baru, merehabilitasi irigasi serta sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Rakyat pun harus membangun kembali basis ekonominya. Artinya, kehidupan yang seharusnya sudah bisa ditingkatkan sebagian harus dimulai lagi dari nol.

Pesisir Selatan tampaknya akan terus jatuh bangun akibat bencana alam. Dan seharusnyalah bencana demi bencana memberikan perenungan bagi semua pihak dan semua lapisan mayarakat daerah ini. Jika meyakini ayat-ayat Alqur’an, tentu akan dipercaya bahwa bencana terjadi akibat ulah manusia terhadap alam dan ulah manusia terhadap Tuhan.

Bencana yang menimpa kampung Kasiak Putiah Kenagarian Kambang itu misalnya, amat pantas jadi renungan. Kenapa tiba-tiba tiga sungai, Batang Lenggayang, Batang Ampiang Parak dan Batang Kambang, menyatu dan memilih Kasiak Putiah jadi sasarannya. Kenapa bukan ke tempat yang lebih rendah di sebelah utaranya. Adakah hubungannya dengan objek wisata yang sejak  empat tahun belakangan selalu ramai tiap senja hingga menjelang tengah malam.

 

Renungan juga bisa diarahkan pada analisa ekosistem dan aspek lingkungan. Soalnya, semua pihak tahu bahwa Pesisir Selatan diambil posisi dari Barat ke Timur, sebelah Utara seluruhnya adalah daerah perbukitan dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), hulu dari seluruh sungai di Pesisir Selatan. Sebelah Selatan adalah Laut. Jarak perbukitan dan laut terpanjang hanya 15 kilometer dan terpendek 0,0 kilometer. Tak aneh ada jalan raya berada di bibir pantai. Diantara pantai dan perbukitan itulah nagari dan lahan pertanian.

Bisa dimengerti jika pemerintahan Belanda dulu mematok kawasan TNKS sampai ke permukiman. Lalu dipatok pula hutan penyangga (penopang/ penghambat) banjir diantara pemukiman dan TNKS itu. Tapi atas desakan pemerintah daerah tahun 1991 luas TNKS di Pesisir Selatan direvisi sehingga pemukiman lebih luas. Lalu, sejak 1980 hutan penyangga dan bahkan sebagian TNKS pun dibabat. Baik atas nama HPH, IPK dan sebagainya. Penduduk pun nyaris beralih ke hutan dan meningalkan sawah ladang serta ternak piaraannya.

Sebagaimana pernah saya ungkapkan dalam makalah berjudul ‘Miskin di Lumbung Beras’ saat Musrenbang Kabupaten Pesisir Selatan di Gedung Serbaguna Painan, 31 Maret 2008 lampau, penebangan hutan itu berdampak sangat luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Meski Pesisir Selatan sejak 1980 penghasil kayu nomor satu di Sumatera Barat tapi sejak itu pula daerah ini daerah bencana alam nomor satu di Sumatera Barat. Mulai dari kasus penduduk diterkam harimau sampai sungai yang tersumbat sisa penebangan dan berubah jadi liar. Di musim panas sungai jadi kering dan di musim hujan sungai melimpah dan membawa air bah merendam pemukiman dan lahan pertanian.

Keasikan menebang kayu di hutan juga membuat terhentinya regenerasi pertani hampir dua generasi. Sementara selama musim kayu itu tak ada pula upaya untuk meningkatkan nilai tambah kayu misalnya mengembangkan usaha mebel atau furniture. Hal ini kemudian punya andil besar terhadap terlantarnya lahan pertanian, pengangguran dan kerawanan sosial, yang berujung pada, misalnya, meningkatnya angka perceraian pasangan usia muda dan angka kriminalitas.

Dampak berikutnya terlihat pada kerusakkan tatanan sosial yang ditandai menurunnya kewibawaan ninik mamak terhadap keponakan, ulama terhadap umatnya, pemerintah daerah, termasuk aparat penegak hukum dan aparat keamanan terhadap masyarakat. Kini ada dinatara nagari bahkan seperti  tak punya pemimpin.

Penebangan kayu dihutan telah menumbuhkan kebiasaan bagaimana menghasilkan uang kontan secara cepat. Sikap ini membuat warga malas bertani karena bertani perlu waktu lama untuk menghasilkan  uang. Kebiasaan cepat mendapat uang dari hutan juga telah menumbuhkan prilaku konsumtif. Sehingga, setelah kayu habis, prilaku itu menimbulkan persoalan sosial ekonomi dalam masyarakat yang terlanjur konsumtif.

Tak mudah bagi Pemerintahan Bupati Nasrul Abit untuk membangun Pesisir Selatan. Selain menuntut kesadaran yang mendalam dari staf dan jajaran SKPD-nya tentang tantangan yang dihadapi, ia juga harus membangun kesadaran lingkungan dan kesedaran pada tatanan sosial dalam masyarakat. Berharap pada kesadaran aparat yang ada tampaknya belum memadai. Buktinya, kayu asal Pesisir Selatan masih terus mengalir ke Padang. Penebangan hutan, baik untuk alasan perkebunan karet, sawit dan gambir juga belum bisa dihentikan. Padahal wilayah perbuktian sebelah utara atau sebelah kiri jalan dari Padang sepanjang Pesisir Selatan selayaknya dihutankan kembali dan tidak ditebangi lagi.

Salah satu solusi mengamankan daerah hutan dan perbukitan itu, selain mengefektifkan pelaksanaan UU yang ada, seluruh nagari perlu mengeluarkan peraturan nagari tentang penyelamatan lingkungan. Sehingga, dengan demikian ninik mamak dan para pemuda berperan menjaga hutan dari penebangan oleh siapapun, rakyat sendiri, oknum aparat Pemda atau aparat keamanan.

Kemudian setiap nagari juga perlu membentuk Forum Kemitraan/Koordinasi Polisi dan Masyarakat (FKPM). Melalui lembaga yang dibentuk Bamus dan Walinagari yang direkomendasikan Pemda dan Kepolisian, nagari punya aparat sendiri untuk menjaga kerusakan lingkungan, memelihara Kamtibmas dan menjcgah penyakit masyarakat. Persoalan yang berbau adat dan ulayat diselesaikan melalui ninik mamak, dan yang berbau tindak kriminalitas murni diserhkan ke polisi. Dengan deemikian ninik mamak terangkat kewibawaannya di tengah masyarakat, lingkungan ikut terjaga, penyakit masyarakat bisa dicegak dan kamtibmas bisa diciptkan secara bersama-sama.

Disamping itu, Nasrul bisa mengerahkan seluruh SKPD bidang ekomi dan kesejahtraan rakyat untuk meningkatkan kinerja. Gerakkan seluruh penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan dengan teknologi serta fasilitas pendudukung sehingga semua lahan yang sudah ada bisa efektif, produktif dan bernilai eknomis secara berkelanjutan. Cara ini sekaligus bisa mencegah kebiasaan setiap membuka kebun diikuti dengan pembukaan lahan baru dapat diatasi sehingga kerusakan lingkungan bisa dicegah dan ekonomi rakyat bisa ditingkatkan.

Hanya dengan kerjasama masyarakat, pemuka adat dan aparat keingian Nasrul Abit untuk mengeluarkan Pesisir Selatan dari kemiskinan bisa tercapai. (*}

Opini Haluan Kamis 17 November 2011 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: