Satu Kata Dalam ABS-SBK

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Salah satu dari tujuh gerakan terpadu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemprov Sumatera Barat adalah merealisasikan prinsip-prinsip Adat Basandi  Syara’,  Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan sehari-hari, sebuah keinginan yang sudah lama hendak diwujudkan Pemprov dan masyarakat Sumatera Barat.

Dimulai dengan diskusi perumusan indikator pengamalan ABS-SBK bersama  sejumlah ulama, tokoh adat dan kalangan budayawan 22 September 2011 lampau,  kemudian  Gubernur Irwan Prayitno membuka pembekalan pemahaman dan konsep aktualisasi nilai-nilai ABS-SBK terhadap para ninik mamak, tahap awal 150 orang, di Padang 18-19 Oktober lalu. Saya kebetulan kebagian berbicara tentang Peran Ninik Mamak Dalam Penguatan Nilai-nilai ABS-SBK.

Saya melihat meski tanpa gembak gembor, kegiatan ini cukup menarik dan diikuti secara antusias oleh ninik mamak dan penghulu adat.  Maklum, rumusan pemahaman ABS-SBK cukup sederhana. Ungkapan ABS-SBK, syara’ mangato adat mamakai, menunjukkan bahwa adat Minangkabau itu adalah islami. Konsekwensinya, adat yang tak sejalan dengan prinsip syara’ atau nila-nilai Islam bukanlah adat Minangkabau.

Penegak ABS-SBK

Upaya penegakkan nilai-nilai ABS-SBK jelas tak menambah tugas/peran ninik mamak.  Selain sebagai pemimpin anak kemanakan dalam satu kaum, pemelihara dan pelindung sako dan pusko dalam wilayah/ teritorial kaumnya, tetap jadi penegak dan pelindung adat salingka nagari pusako salingka kaum. Tagak di kampuang (suku) mamaga kampuang tagak di nagari mamaga nagari.

Mengingat bahwa prinsip ABS-SBK sebagai jalinan yang menyatu antara adat dan agama seharusnya ulama, da’i, mubaligh dan para ustaz bersama ninik mamak/ pemuka adat satu kata dalam penanaman dan penegakan adat dan agama dalam masyarakat. Sebab, agama tanpa adat sama dengan kitba-kitab  tanpa umat. Sementara adat tanpa agama (Islam) sama dengan bangunan tanpa pondasi.

Namun persoalannya selama in, masing-masing cenderung membatasi diri. Ulama, da’i, mubaligh dan ustaz berbicara teks-teks agama dan para pemuka adat, termasuk kalangan pengurus LKAAM berbicara teks-teks adat melalui  pepapatah petitih. Keduanya belum berusaha untuk sama-sama mengkaji nilai-nilai yang saling mendukung sebagaimana konsep ABS-SBK. Celakanya, ada diantara ulama yang tak peduli dengan adat dan ada pula diantara ninik mamak yang tak menghiraukan nilai-nilai agama.

Maka, kini sesuai dengan semangat dan prinsip ABS-SBK, seharusnya ulama, da’i dan mubaligh dalam menjalan perannya jangan mengabaikan adat. Sebab, adat adalah perwujudan atau tempat aplikasi nilai-nilai Islam. Sebaliknya, ninik mamak, penghulu dan pemuka adat dalam menjalankan peran dan fungsinya jangan mengabaikan nila-nilai agama atau syara’ karena adat yang tak sesuai dengan ajaran Islam, seperti disebutkan di atas,  bukanlah adat Minangkabau.

Untuk memilah adat yang sejalan dengan prinsip ABS-SBK,  ulama dan ninik mamak  bisa duduk bersama mencermati adat tradisi yang hidup dalam masyarakat nagari masing-masing. Bagaimana adat pinang meminang, adat perkawinan, adat baralek, pakaian marapulai,  adat menjalang bako, adat basandiang, adat bajamba, adat bajago-jago  dan sebagainya. Bagaimana adat penyelenggaraan kematian, turun mandi, sunatan, adat berkorban, adat bernazar, adat mandu’a dan seterusnya. Bagaimana adat pergaulan, babaso basi, jalang manjalang, janji bajanji, naik rumah orang, sapo manyapo dan bagaimana adat berpakaian. Bagaimana adat bergalanggang, berkasenian rabab, barandai, atau berorgen tunggal dan sebagainya. Bagaimana adat berjual bali, adat berkongsi, adat pagang gadai dan seterusnya.

Semua adat tradisi itu dirujukkan pada syariat Islam. Apakah ada diantaranya yang bertentangan dengan aqidah Islam, melanggar syara’/ syariat Islam, mengabaikan sholat, jatuh pada perbuatan syirik atau munafik, perbuatan maksiat, mubazir, mendekati zina, membuka aurat, mengundang kecurigaan (sumbang), dan semua hal yang dilarang dalam Islam. Unsur-unsur yang dinilai bertentangan/ melanggar aqidah dan syariat Islam secara bertahap harus disosialisakan untuk ditinggalkan. Yang sejalan dengan prinsip syariat Islam bisa diteruskan.

Hasil kajian tersebut dapat pula dirumuskan jadi pedoman hidup beragama, beradat di nagari. Melalui Badan Musyawarah Nagari, KAN, Ampek Suku, atau lembaga sejenis lainnya bisa dikukuhkan jadi Peraturan Nagari (Pernag) yang disahkan dan didukung Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian ABS-SBK akan jadi legal dan dapat berkekuatan hukum positif.

Supaya nilai-nilai ABS-SBK berlaku efektif , sebagaimana juga peraturan perundang-undangan di negeri ini, tentu perlu pengawasan. Oleh beberapa nagari hanya mengandalkan peran ninik mamak dan aparat nagari.  Beberapa nagari lain melalui Badan Musyawarah Nagari dibentuk Lembaga  Koordinasi Polisi dan Masyarakat (LKPM). Lembaga ini terdiri dari unsur pemerintahan nagari ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang dan para pemuda. Kapolsek dan Camat sebagai pembina dan pelindung. LKPM yang disahkan berdasarkan Peraturan Nagari dilengkapi dengan aparatur pengawas yang disebut paga nagari semacam hansip tempo hari.  Paganagari inilah kemudian yang menjadi perpanjangan tangan ninik mamak dan alim ulama termasuk wali nagari dalam mengawasi penegakkan Peraturan Nagari.

LKPM diberi kewenangan mengawasi jalannya ABS-SBK, seperti pemberantasan penyakit masyarakat, perbuatan maksiat dan memelihara kamtibmas. LKPM pun bisa efektif membantu tugas-tugas kepolisian menyelesaikan perkara yang terkait masalah adat, hubungan keluarga, batas tanah adat, pagar, tanaman, pengairan sawah, hubungan antar saudara, suami istri atau tindakan yang bukan kriminal murni seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan berat dan atau pencurian. Meski dilaporkan ke polisi, namun kasus-kasus itu akan diserahkan kepada ninik mamak dan penghulu yang bersangkutan untuk diselesaikan. Jika tak mampu diselesaikan ninik mamak baru diteruskan ke polisi.

Dengan cara itu  ninik mamak punya kekuatan dan bisa lebih berwibawa di tengah kaumnya, lebih berperan menegakkan ABS-SBK sekaligus menjaga kamtibmas. Dengan demikian ninik mamak selain diikutsertakan dalam urusan negara dan pemerintahan. Dengan demikian penegakkan nilai-nilai ABS-SBK di Minangkabau tentulah menjadi lebih konkret.(*)

Refleksi Haluan Jumat 20 Oktober 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: