Tamparan Terhadap Gubernur

Oleh Fachrul Rasyid HF

Pelantikan pejabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat, Ismail Usman, oleh Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta Senin 24 Oktober lalu sebagaimana diberitakan Harian Singgalang dan Padang Ekspres Rabu 26 Oktober 2001 lalu, tidak dikoordinasikan, tak diketahui Gubernur Irwan Prayitno.

Kejadian itu merupakan tamparan terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Maklum, secara adat pelantikan pejabat tersebut termasuk melanggar adat, bak rang sumando naik ke rumah gadang dan menghuni tanah pusako tanpa setahu, tanpa seizin dan restu ninik mamak/ penghulu tungganai rumah gadang. Padahal semua tindakan sumando di tanah pusaka itu mesti setahu dan seizin ninik mamak.

Secara hukum, pengangkatan dan pelantikan Kakanwil Kemenag yang tak dikoordinasikan dengan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah, jelas hukum. Yaitu melanggar PP No. 19 Tahun 2010 Tentang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PP No. 19 Tahun 2010 tegas dinyatakan bahwa Gubernur selaku Wakil Pemerintah berwenang melaksanakan “koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayahnya”.

Kemudian pasal 4 huruf (h) menegaskan implementasi kewenangan tersebut. Isinya, ” Gubernur memiliki wewenang melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan. Tapi,  entah kenapa, Menteri Agama tampaknya mengabaikan PP 19 Tahun 2010 sehingga semua Kakanwil Kemenag yang baru dilantik sendiri di Jakarta.

Ternyata, persoalannya bukan cuma pelantikan. Seperti diberitakan, Ismail Usman  diketahui adalah Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Prof. Dr. Duski Samad, dosen IAIN Imam Bonjol dan Drs. H. Salman Memet, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumatera Barat. Dua nama terakhir menjabat Ketua dan Wakil ketua Majelis Pakar Wilayah PPP. Hal itu jelas terbaca pada lampiran Surat Keputusan (SK) DPP-PPP No. 265/SK/DPP/W-III/20011 yang diteken Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, tanggal 10 Maret 2011.

Hal ini tentu akan menjadi perkara hukum karena Ismail, Duski dan Salman Memet adalah pegawai negeri sipil (PNS) aktif. PNS dilarang terlibat jadi anggota dan atau pengurus partai politik. Maka, ketiganya dianggap melanggar pasal 3 ayat (3) UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan  pasal 2 ayat (1) PP 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS jadi anggota/pengurus partai politik. Perbuatan itu juga melanggar PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. Gubernur, sesuai pasal 15 ayat (1) huruf (a) PP No. 19/2004 berwenang melakukan pengusutan untuk kemudian kemudian mengusulkan pemecatan melalui Menteri Dalam Negeri.

Bantahan Pejabat Sekretaris DPW-PPP Sumatera Barat, Zamhar Baheran, sebagaimana dikutip Singgalang dan Padang Ekspres,  terkesan kurang logis. Katanya, nama Ismail Usman hanya dimasuk-masukkan saja. Bantahan Ismail Usman sendiri juga kurang logis. Ia mengaku tak tahu menahu namanya dicantumkan di jajajaran pengurus PPP itu. Padaghal sebuah SK, apalagi diterbitkan DPP sebuah partai, pasti berimplikasi hukum, politik dan kredibilitas.

Jika benarlah jawaban Zahmar, bahwa nama seseorang dimasuk-masukkan saja dalam dalam SK pengukuhan pengurus partai, tentulah SK itu divbuat begitu enteng dan terkesan mainan. Jika Ismail benar tak tahu namanya dicantumkan dalam SK tersebut, logikanya ia mestinya dari semula ia menuntut DPP-PPP atas tuduhan pencemar nama.  Sebab, sebagai pejabat yang hampir pensiuan mustahil ia tak menyadari bahwa kehadiran namanya dalam daftar pengurus partai bisa beresiko pemecatan secara tak terhormat dari PNS. Artinya, penyelesain persoalan tentu tak cukup hanya dengan pembatalan SK.

Gubernur Irwan Prayitno tentu tak perlu menyoal sah tidaknya SK tersebut. Sepanjang memenuhi syarat formal, secara hukum SK tersebut pastilah benar. Yang ditunggu masyarakat kini adalah tindakan apa yang akan diambil Gubernur Irwan Prayitno.

Kabarnya Gubernur Irwan cukup geram. Kecuali membaca koran, secara resmi ia mengaku belum pernah diberitahu pelantikan Ismail Usman. Menyadari kejadian itu sebuah pelanggaran, Gubernur Irwan bersama lima gubernur di Indonesia yang kebagian Kakanwil Kemenag baru, kabarnya bersepakat mengajukan surat penolakan (menerima pejabat Kanwil Kemenag)  kepada Menteri Agama melalui Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan PP No. 19 Tahun 2010.Suratpenolakan juga dikirimkan ke Mensekneg, Menpan, Kepala BAKN.

Tindakan tegas Gubernur tentu saja dinatikan masyarakat. Soalnya, ini bukan kejadian pertama. Sekitar Mei tahun 2000, Gubernur Sumatera Barat, kala itu,  Zainal Bakar, juga menunda pelantikan Dalimi Abdullah, saat itu, sebagai Kakanwil Depag hingga tiga  bulan lebih karena pengangkatan Dalimi tak dikoordinasikan dengan gubernur.

Seharusnya kasus serupa tak terulang. Meski urusan agama (kementerian Agama) satu dari enam urusan yang belum diserahkan pemerintah kepada pemerintah (otonomi) daerah, namun dalam kontek pemerintahan, apalagi adanya PP No. 19 Tahun 2010, Kanwil Kemenag tak bisa berjalan sendiri. Semua kegiatan dan program Kemenag di daerah, membangun madrasah misalnya, mustahil terlaksana tanpa koordinasi dengan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi mengurus haji. Meski urusan ini sepenuhnya kewenangan Kemenag namun pembangun embarkasi haji, asrama haji dan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk air leding, tetap jadi urusan Pemprov.

Karena itu, sebagai kementerian yang mengurusi agama, selaknya para pejabatnya lebih taat peraturan dan undang-undang berlaku dan lebih mengedepankan moral dan etika dalam berpemerintahan. (*)

Komentar Singgalang Jumat 28 Oktober 2011

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: