Biar Kambang Berkembang

26 Juli 2012

Komentar Singgalang 26 Januari 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ternyata pembangunan kembali jalan nasional yang ambruk sepanjang 350 meter di kawasan Kampung Kasiek Putiah, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan akibat diterjang banjir 2 November 2011 lalu tak menunggu lama. Mualai awal tahun ini jalan itu dialihkan dan diganti dengan cara meningkatkan kualitas dan status jalan kabupaten jadi jalan nasional sepanjang 3 km yang sebelumnya jadi jalan alternatif.  Tiga jembatan kecil yang ada juga diganti. Biayanya, sekitar Rp 87 milyar, diantaranya Rp 3 milyar dialokasikan APBD Sumbar 2012.

Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit tentu  mendukung relokasi jalan nasional. Sebab, tak mudah bagi Pesisir Selatan mendapat dana sebanyak itu. Lagi pula kemacetan angkutan barang dan orang dari Padang- Bengkulu segera normal sehingga kehidupan rakyat kembali pulih. Sebuah pabrik sawit yang ditutup akibat kesulitan pasokan bahan bakar bisa beroperasi dan menampung  lagi panen sawit rakyat.

Hebatnya, upaya membangun jalan yang aman dari banjir dan abrasi pantai itu justru dipersoalkan anggota DPRD Sumbar. Ketua Komisi III DPRD Sumbar  H. Nurnas, seperti diberitakan Singgalang 16 Januari 2012 lalu,  mempertanyakan, kok, biaya pembangunan jalan ini sebesar itu. Katanya, kenapa ada rencana pembangunan tiga ruas jembatan padahal tak ada sungai di sana.

Anggota Komisi III, Saidal Masfiyudin dan Israr Jalinus, mengaku baru mengunjungi kawasan itu malah merasa terkejut dan menganggap biaya dan rencana pembangunan jalan dan jembatan tersebut tak masuk akal. Syafril Ilyas, anggota DPRD asal Pesisir Selatan senada. Syafril menilai tak perlu membangun jalan baru karena jalan lama yang perlu perbaikan hanya 350 meter. Tak perlu  jembatan karena tak ada sungai di sana. Lagi pula masyarakat tak mau dipindahkan dari bibir pantai. Karenanya, mereka akan mengundang dengar pendapat pejabat Dinas Prasana Jalan Tataruang dan Pemukiman.

Tentu saja pernyatan anggota DPRD itu cukup menggelitik. Sebab, kalau dianalisa secara objektif dan konprehensif pernyataan itu atau keraguan seperti itu tak perlu terjadi. Kebetulan, saya ikut bersama rombongan Wakil Gubernur Muslim Kasim, juga Bupati Nasrul Abit, ke lokasi bencana itu sehari setelah kejadian. Saat itu sisa air bah masih mengalir dan penduduk masih mencari korban. Artinya, kunjungan ke lokasi itu bukan di musim kemarau dua bulan kemudian.

Mencermati asal muasal air bah dan arus air,  lalu memperhatikan jalan ambruk, pemukiman yang rubuh serta pantai yang terban saat itu jelas tak mungkin dibangun kembali jalan di atas alur jalan lama. Alasannya, pertama, tanah jalan itu merupakan endapan pasir yang rapuh dan rawan abrasi karena dekat pantai. Penduduk yang terkena musibah juga tak mungkin memanfaatkan lahannya karena sudah porakporanda.

Kedua, ada tiga alur sungai dan muara sungai baru yang terbentuk akibat banjir. Alur sungai itu akan berair di musim hujan dan kering di musim kemarau sampai bisa dilintasi kendaraan minibus.  Tapi sungai baru itu berpotensi banjir di musim hujan mengingat tiga sungai, Batang Lenggayang, Batang Ampiang Parak dan Batang Kambang yang berhulu di perbukitan  di utara Kambang sering liar. Maklum, hutan di hulu sungai telah digunduli untuk lahan gambir, karet dan sawit.

Jika jalan dibangun kembali di situ otomatis diperlukan tiga jembatan. Kemudian alur sungai, badan jalan dan pantai di tiga muara sungai baru harus didam dan dibeton. Jika tidak, badan sungai, pangkal jembatan dan bibir pantai di sekitar muara akan terus tergerus. Selain biayanya lebih besar pekerjaannya lebih lama, rawan ambruk pula.

Pilihan terbaik memang meningkatkan jalan kabupaten jadi jalan nasional  seperti yang sudah dimulai. Dan, itu jelas akan berdampak positif bagi   pemukiman penduduk yang selama ini berada di bagian pedalaman Kambang. Selain aman dari amukan ombak dan banjir, jalan ini juga akan berfungsi jalur evakuasi dari pantai  ke perbukitan jika tsunami mengancam. Artinya, jalan baru itu akan lebih murah dan lebih besar dampaknya bagi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Penduduk memang tak perlu direlokasi. Bagi yang punyalahan bisa pindah ke kawasan jalan yang baru atau bertahan di pinggir pantai seperti semula, sebagai nelayan atau memanfaatkan objek wisata pantai.

Jika anggota DPRD tersebut memang menghayati kondisi dan prilaku alam serta kehidupan masyarakat di sepanjang Pesisir Selatan, seharusnya seluruh jalan nasional di Pesisir Selatan, 341 km, secara bertahap diusulkan untuk direlokasi arah perbukitan sebelah kiri jalan Padang – Bengkulu. Setidaknya, dari Pasar Baru hingga ke Air Haji.  Soalnya jalan ini rata-rata dekat pantai, muara sungai yang rawan  bencana.

Jika jalan itu direlokasi, maka selain terjauh dari ancaman laut dan banjir , dengan sendirinya nagari di sepanjang daerah ini  bisa dikembangkan ke arah perbukitan. Lebih dari itu, pengawasan penebangan liar di kawasan TNKS  bisa efektif dan jalur evakuasi yang mimpikan Bupati Nasrul Abit untuk 70% kabupaten ini akan tertolong. (*)


Investigasi Wartawan dan Polisi

25 Juli 2012

Kenang-kenangan: Peserta Pelatihan Jurnalistik HMG foto bersama dengan bg Fachrul Rasyid Hf — bersama Andre Vetronius, Bayu Agustari Adha, Esha Tegar Putra, Novita Sri Dewi, DP Dinata, Sonya Winanda Sikumbang, Adil Wandi, Hendriko Firman Koto, Novita Yulia Sukiman, Fachrul Rasyid Hf, Vino Haluan, Andri El Faruqi, Rara Handayani, Delvi Yandra, Gadis Kampung, Della Syahni, Benny Sumarna, Asri Apriliani, Ade Faulina, Yurnaldi Paduka Raja dan Pajok Zondra Volta di Harian Haluan.

Oleh : Fachrul Rasyid HF

Berkunjung ke beberapa daerah tiga bulan terakhir saya sering bertemu  wartawan muda. Diantara mereka pernah mengikuti pelatihan wartawan yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau  Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). Mereka selalu menanyakan prihal investigasi wartawan atau polisi, materi yang saya berikan dalam pelatihan tersebut. Karena itu, saya merasa perlu menuliskan kembali.

Pada prinsipnya investigasi alias penyelidikan oleh wartawan dan polisi, sama. Rumusan yang digunakan juga sama, yaitu pasal 1 ayat 1 – 5  Bab I KUHAP. Investigasi atau investigative reporting adalah serangkaian penyelidikan yang dilakukan wartawan dalam upaya menemukan kebenaran fakta dan informasi yang setelah dikonfirmasi kepada sumber-sumber berkompeten ditulis sesuai unsur dan prinsip  berita atau laporan wartawan.

Sedangkan penyelidikan oleh aparat penegak hukum (polisi/ jaksa) adalah serangkaian upaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan itu sendiri adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Belajar dari pengalaman menginvestigasi berbagai peristiwa kiminal (pidana) maupun perdata selama 25 tahun lebih, saya menggunakan rumusan atau kata lain tentang penyelidikan dan penyidikan oleh wartawan maupun oleh polisi itu. Yaitu, tahu dulu baru bertanya dan mengerti dulu baru menulis.

Untuk mengetahui sesuatu wartawan melakukan investigasi/penyelidikan. Setelah tahu duduk persoalan dan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung  dalam satu perkara wartawan harus melanjutkannya pada penyidikan. Penyidikan oleh wartawan berbetuk konfirmasi kepada sumber-sumber terkait /berkompeten yang nama dan keterangannya bisa dikutip untuk ditulis atau dijadikan sumber tanpa menyebut nama (on backround).

Beda dengan penyelidikan, konfirmasi harus dilakukan terbuka dan terus terang. Ungkapkan semua masalah yang akan ditulis supaya sumber konfirmasi bisa memenuhi  hak-haknya, seperti hak jawab, sehingga berita yang ditulis memenuhi aspek perimbangan. Semua informasi hasil penyelidikan yang  dikonfirmasi itu kemudian diseleksi untuk ditulis jadi berita/laporan.

Sementara polisi, setelah mengetahui duduk perkara, biasanya dilakukan oleh bagian intelijen, baru kemudian dilakukan penyidikan, biasanya oleh bagian reserse. Untuk kasus-kasus tertentu, penyelidikan dan penyidikan bisa dilakukan langsung oleh reserse. Bentuknya, berupa pemeriksaan saksi atau tersangka, kadang diikuti penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, seterusnya dilakukan pemberkasan perkara sehingga memenuhi syarat untuk dilimpahkan kepada kejaksaan.

Dalam penyelidikan di lapangan, wartawan atau polisi harus mampu membaca aspek psikolgis masyarakat agar komunikasi dengan sumber-sumber yang diperlukan tak tertutup dan penyelidikan jadi mudah, lancar dan aman. Ada kalanya diperlukan pendekatan formal dan terbuka. Sebaliknya ada kalanya menggunakan pendekatan pribadi, informal dan tertutup alias penyamaran.

Sesuai etika profesi, dalam berinvestigas/menyelidik harus bersikap objektif. Hindari pembenturan informasi dari satu pihak ke pihak lain, apalagi sampai menyebut nama sumber informasinya. Jika sempat teradudomba, diantara sumber bisa saling menyalahkan yang akan memperkeruh suasana sebelum penyelidikan rampung.

Selain itu, pembenturan informasi diantara sumber juga akan membuat jarak antara investigator/penyelidik dengan sumber-sumber informasi yang lain. Lagi pula cara itu akan mengesankan keberpihakan. Padahal sekali sumber informasi  mencium gelagat keberpihakan, penyelidik wartawan/polisi akan dituduh macam-macam. Misalnya dituduh jadi perpanjangan tangan lawan, menerima suap atau sogok dan sebagainya.

Sikap yang baik adalah menerima informasi dari semua pihak secara netral. Biarkan sumber membuka informasi seluas-luasnya.  Informasi dari satu pihak hanya bisa dijadikan bahan pendalaman pertanyaan kepada pihak lain. Lalu kemudian,  semua informasi diolah/dicerna sendiri oleh wartawan atau polsi, mana yang lebih mendekati kebenaran, mana yang punya bukti dan alasan hukum.

Sayangnya dalam banyak praktek di lapangan wartawan/ polisi, entah karena larut, terlibat atau melibatkan diri dalam perkara yang sedang diivestigasi, menjadi subjektif dan langsung main tuduh atau main klaim seolah satu pihak lebih benar dari pihak lain. Bahkan kadang, belum tahu duduk persoalan langsung menyalahkan pelapor atau pihak yang dilaporkan. Saya sendiri sering mendengar wartawan/ polisi berucap, sianu itu jahat, sianu itu tidak benar, sianu itu nanti saya tangkap dan sebagainya.

Arogansi seperti itu sangat merugikan investigator. Sumber–sumber yang tadinya  diharapkan mendukung investigasi malah jadi tertutup dan menutup diri. Yang merasa dibela berkoar-koar, sementara yang merasa dirugikan balik jadi musuh. Akibatnya pengungkapan kasus mengalami kesulitan.

Lebih parah lagi, wartawan/ polisi, meski belum tentu benar, dipergunjingkan masyarakat dengan berbagai tuduhan miring. Bahkan banyak yang dilaporkan kepada atasannya atau dibeberkan ke media sehingga dikenai mutasi atau dijatuhi sanksi.  Hal itu selain merusak karir, profesi dan institusi tentu juga akan membuat jauhnya masyarakat dari wartawan/polisi.(*)

Padang 20 Juli 2012


Pesisir Selatan, Pemekaran atau Penyegaran

25 Juli 2012

Oleh  Fachrul Rasyid HF

Pembentukan Kabupaten Ranah Indojati, pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tampaknya semakin dekat. Sekitar tiga pekan lalu beberapa pemuka masyarakat mendatangi Sekda Kabupaten Pesisir Selatan Ir. Erizon mencari tahu kelanjutan rencana  pemekaran tersebut. Sebelumnya Pemda Pessel sudah memekarkan  76 menjadi 182 nagari.

Dua pekan lalu, gilira Erman Bachtiar, Wakil Ketua DPRD Pessel, dan beberapa anggota dewan mengantarkan berkas usulan pemekaran tiga kecamatan baru ke Gubernur Sumatera Barat di Padang.  Tiga kecamatan yang dimekarkan itu adalah  Pancung Soal (37,002 jiwa) , Basa IV Balai Tapan (25,742 jiwa) dan Lunang Silaut (30,450 jiwa), untuk dijadikan enam kecamatan.

Tiga kecamatan pemekaran adalah  Air Pura dari Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dari Basa Ampek Balai Tapan, dan Kecamatan Silaut dari Lunang Silaut. Wilayah enam kecamatan itulah  yang akan jadi kabupaten baru dengan nama Ranah Indojati. Kabupaten Pesisir Selatan sendiri tersisa sembilan kecamatan, penduduk 350 ribu jiwa, luas wilayah 3.400 kilometer persegi. Terbentang lurus dari Air Haji ke Siguntur di batas Kota Padang. Karena itu, pekan ini Bupati Nasrul Abit menghadap Mendagri menyampaikan usulan pemekaran tersebut.

Cukup syarat

Dilihat dari luas wilayah, sekitar 2.347 kilometer persegi, dilintasi jalan nasional sepanjang 75 km, Kabupaten Ranah Indojati tampaknya cukup memadai. Potensi ekonominya pun mendukung. Di daerah ini terdapat sekitar 12.425 hektare sawah dengan produksi hampir 59 ribu ton/tahun. Ada kebun sawit rakyat sekitar 14.700 hektare, sawit swasta 13 ribu hektare, kebun kakao 323 hektare, kebun karet rakyat 3.200 hektare, lahan jagung 3.250 hektare, sapi potong sekitar 77 ribu ekor lebih serta ternak kambing, kerbau dan ayam potong.

Karena lahannya luas,  pengadaan lokasi kantor Bupati dan SKPD yang diperlukan, termasuk untuk DPRD dan perkantoran anggota Muspida, tentu bukan hal sulit. Yang akan jadi persoalan, seperti lazimnya, mungkin pembebasan lahan. Maklum, urusan ganti rugi biasanya cukup ruwet dan melibatkan banyak tangan dan kendala. Dan, itu tentu jadi batu ujian apakah pembentukan kabupaten baru ini memang murni kehendak masyarakat atau hanya kemauan segelintir elit politik lokal.

Dilihat dari ketentuan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, secara administratif, teknis dan fisik kewilayahan tampaknya  pemekaran kabupaten ini boleh dibilang memenuhi syarat.

Sebanyak 11 faktor dan 35 indikator yang ditentukan PP itu, sebagian besar mungkin terpenuhi. Antara lain, faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang mungkin akan menjadi masalah, misalnya, indikator ketersediaan sumber daya manusia dan jumlah PNS yang berkompetensi.

Pemekaran atau Penyegaran

Pertanyaannya kemudian adalah, jika calon kabupaten baru itu dianggap cukup makmur, benarkah yang diperlukan daerah itu pemekaran atau hanya penyegaran? Pertanyaan itu perlu dijawab dengan kajian dan pertimbangan yang matang mengingat keluhan utama selama ini adalah jauhnya rentang kendali penyelenggaran pemerintahan, terpaut 100 hingga 175 kilomter, dari ibukabupaten di Painan.

Padahal jarak itu, apalagi dengan kondisi jalan raya yang semakin lebar dan mulus bukan persoalan. Yang menjadi keluhan sebenarnya, meski terasa tapi tak terkatakan, adalah sikap penyelenggara pemerintahan yang memperlakukan daerah ini sebagai daerah “ujung”, daerah i’kab atau “buangan”. Pejabat, pegawai, petugas atau aparat yang ditempatkan ke daerah ini nyaris selalu yang dianggap bermasalah.

Tak aneh jika pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintahan, seperti pernah saya alami, bak sebatang tebu. Hanya pangkalnya yang manis. Makin ke ujung makin hambar dan bermiang pula. Kondisi itu diperburuk minimnya  kontrol dan pengawasan dari atasan masing-masing instansi. Sehingga, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan penegakkan hukum, serta fasilitas yang tersedia, beda jauh dari daerah sekitar ibu kabupaten.

Kalau itu persoalannya,  tentu bukan pemekaran jawabannya. Solusinya justru  pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan, fasilitas, dan  perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan itu bisa diatasi dengan peningkatan SDM pejabat dan aparat, meningkatan serapan aspirasi rakyat, meningkatkan pengawasan, perbanyak sosialisasi dan komunikasi antara pejabat/aparat dan rakyat.

Pilihan itu perlu direnungkan lagi supaya apa yang dikeluhankan masyarakat selama ini mendapatkan solusi yang tepat. Jangan sampai akibat kelalaian pejabat kabupaten selama ini harus dibayar mahal dengan pemekaran. Kalaupun dimekarkan, namun jika sikap dan prilaku pejabat dan aparat penyelenggara pemerintah tak berubah, tentu tak beralih lenggang dari ketiak.

SDM dan Pembangunan Kultur

Andaikata pemekaranlah pilihan, maka mulai sekarang sudah dilakukan sosialisasi dan pembangunan tatanan sosial, dan tata pemerintahan yang baik dan benar. Pembentukan tata ruang yang tepat, membangun kesadaran hukum, kesadaran tentang K3, seperti penertiban ternak, lalulintas dan administrasi kendaraan, pembenahan rumah sakit, pasar, pertanian/perkebunan dan sebagainya.

Artinya, jika memang Kabupaten Ranah Indojati akan dibentuk, kapanpun lahirnya, sesuai kewajiban pemerintah daerah induk, mulai sekarang lakukan pembinaan sehingga ketika pemerintahan baru terbentuk masyarakat serta pejabat dan aparat secara psikolgis sudah siap. Kalau tidak, sebaik apapun fasilitas dan prilaku penyelenggara pemerintahan, tetap dianggap tak memuaskan. Ketidakpuasan masyarakat,  apalagi tanpa parameter, seperti banyak dialami daerah pemekaran, rentan gejolak dan kerusuhan.  (*)

Padang23 Juli 2012


Munafik Beresiko Hukuman Pidana

25 Juli 2012

Komentar Singgalang Sabtu 16 Juni 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Seperti diketahui kata munafik (munafiq) adalah salah satu istilah dalam Islam untuk menyebut prilaku buruk/ negatif  orang-orang yang suka berbohong, terutama dalam hal keimanan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Mereka, dengan ucapan, sumpah dan janjinya seolah-oleh meyakini kebenaran Allah dan Rasul, namun dalam prakteknya mereka justru membantahnya.

Tapi sikap atau prilaku  munafik tak cuma menyangkut aqidah dan keimanan atau hal-hal yang berhubungan dengan Allah melainkan juga dalam hubungan manusia sesamanya. Inilah yang kita kenal dengan ungkapan orang yang bermuka dua. Telunjuk lurus kelingking berkait. Lain di mulut lain di hati. Musuh dalam selimut. Menggunting dalam lipatan. Menohok kawan seiring dan sebagainya.

Karena itu Islam melalui Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus dan serius agar umat berhati-hati dan selalu mewaspadai orang-orang munafik itu. Baik dalam kontek aqidah maupun dalam kontek muamalah/pergaulan hidup di masyarakat. Nabi mengingatkan indikator orang munafik yang bisa dibaca melalui hadits shahih riwayat Abu Hurairah RA. Kata beliau: “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yaitu, orang yang apabila berbicara, ia dusta/ bohong. Apabila berjanji ia mungkir. Apabila diberi kepercayaan (amanah), ia berkhianat.”

Sejumlah hadist maupun Allah SWT melalui beberapa ayat Alqur’an mengingatkan bahaya orang munafik itu dan sanksi bagai mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Dan itu sudah sering disampaikan para ulama dan da’i di mimbar-mimbar tabligh.  Sebuah contoh. Kala Nabi Muhammad hendak menyalatkan tokoh munafik Abdullah bin Ubai, Umar bin Khattab memegang tangan Nabi Muhammad Saw dan berkata, “bukankah Allah telah melarang Rasulullah menyalatkan orang-orang munafik?”

Nabi bersabda, “aku telah diberikan pilihan karena Allah berfirman: Apakah kau memohon ampun bagi mereka atau tidak, dan sekalipun kau memohon tujuh puluh kali untuk ampunan mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. (QS. At-Taubah [9]: 80)”. Begitu Nabi  mau mengerjakan salat jenazah turunlah wahyu Allah : “Dan janganlah kau sekali-kali menyalatkan seorang pun di antara mereka (orang-orang munafik) yang mati (QS. At-Taubah [9]: 84).

Kini kendati kata munafik adalah semakin jarang diucapkan tapi prakteknya kian lumrah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengancamkan berbagai hukuman bagi pelaku kejahatan yang bersumber dari prilaku munafik itu. Setidaknya bagi kebohongan, ingkar janji dan pengkhianatan yang berimplikasi menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Ada sekitar 10 bab dari 22 bab KUHP yang mengatur sanksi hukuman pidana bagi pelaku kejahatan munafik. Yaitu bab sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, pemalsuan meterai dan merek, pemalsuan surat, kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan,  membuka rahasia, penggelapan, penipuan, merugikan orang yang berpiutang atau yang berhak, dan bab kejahatan jabatan. Pasal UU dalam bab-bab KUHP tersebut mengancamkan hukuman penjara mulai  empat bulan sampai 15 tahun.

Sebut saja bab 25 tentang penipuan (17 pasal dari 378 s/d 395 ) mengatur sanksi hukuman bagi  pelaku kejahatannya yang diawali kebohongan seperti tipu muslihat, tindakan kepalsuan, ingkar janji dan pengkhianatan. Pasal 378 mengatur sanksi bagi   siapa saja dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau peri keadaan palsu,  baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberi barang atau upaya membuat utang, atau menghapus piutang, dipidana selamanya empat tahun penjara.

Pasal 383 mengancamkan pidana setahun empat bulan penjual yang menipu pembeli dengan menyerahkan barang beda (tak sesuai keadaan, sifat, jumlah dan ukuran) dengan barang yang ditunjukkan. Pasal 385 menyatakan, dipenjara empat tahun orang yang menjual atau menukar atau mengagunkan hak milik orang lain secara melawan hukum.

Kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang berimplikasi pada kerugian negara dan masyarakat, yang diatur khusus UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas bersumber dari kemunafikan. Begitu juga dengan penyalahgunaan kekuasaan pelanggaran sumpah jabatan dan pelanggaran UU netralitas PNS.

Maka, membaca rumusan ajaran Islam melalui hadits dan Alqur’an mengenai prilaku munafik, lalu, membaca pasal KUHP, UU Antikorupsi, sumpah jabatan dan sebagainya itu, tampaknya masalah prilaku munafik bukanlah urusan yang sederhana. Apalagi, kemunafikan telah berimplikasi luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Karena itu, selayaknyalah upaya penyadaran masyarakat bangsa tentang bahaya munafik dan sanksi-sanksi hukumnya di dunia maupun di akhirat kelak mendapat prioritas semua pihak. Para ulama, da’i serta penegak hukum seperti polisi dan jaksa termasuk para akademisi perlu satu kata dalam membangun karakter dan integritas moral antikemunafikan itu. Hanya dengan menjauhkan sikap munafik itu kejahatan penipuan sampai pengkhianatan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bisa diatasi di negeri ini. (*)


Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Keterampilan

25 Juli 2012

Opini Haluan 19 Juli 2012

Oleh Drs. H. Fachrul Rasyid HF

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno 16 dan 17 Juli 2012 ini menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Bupati dan Walikota di Bukittinggi. Persoalan yang ingin dirakorkan, seperti diberitkan Haluan edisi Sabtu 14 Juli 2012 adalah Ketahanan Pangan Melalui Diversifikasi Makanan. Bisa diduga, pembicaraan sekitar bagaimana rakyat yang selama ini menggunakan beras/nasi sebagai makanan pokok beralih ke jenis makan/menu lain.

Menurut Kepala Ketahanan Pangan Sumbar, Efendi,  makan selain beras itu antara lain, ubi kayu, ubi jalar, labu, sukun dan kentang yang kini terabaikan. Padahal jika  diolah dan dikreasikan bisa menjadi berbagai jenis sajian yang fungsinya sama dengan beras.

Alasan diversifikasi yang didalilkan adalah pengurangan kosumsi beras yang kini terus meningkat dari tahun ke tahun. Efendi menilai penyaluran raskin kontradisi dengan upaya diversifikasi tersebut karena warga yang tadinya tak mengosumsi beras beralih jadi beras. Mungkin diantara yang dimaksud Efendi penduduk Kepulauan Mentawai yang makan sagu, lalu, setelah kebagian raskin beralih ke beras.

Lelucon Ketahanan Pangan

Dilihat dari angka produksi dan kosumsi beras Sumbar, tema rakor itu terasa menggelikan. Sebab tahun 2011, produksi beras Sumbar mencapai 2.295.000 ton.   Naik  5,01 % dari  produksi tahun 2010. Sedangkan kebutuhan masyarakat Sumbar hanya sekitar 600 ribu ton/tahun dengan tingkat kosumsi 130 kg /tahun/jiwa. Artinya, terjadi surplus beras sekitar 1.695.000 ton.

Jika angka-angka itu realistis, alias bukan ubinan, maka kalaupun produksi beras terhenti total selama dua tahun berturut-turut, rakyat Sumbar belum akan mengalami paceklik, alias makan nasi tiwul, atau jagung tumbuk. Bahkan Sumbar tak perlu mendapatkan jatah raskin yang pada tahun 2011 mencapai 46.338 ton atau hanya sekitar 8% dari kebutuhan beras setahun.

Pertanyaannya kemudian kenapa di provinsi yang surplus beras tiga kali kebutuhannya masih perlu raskin sebanyak itu? Jawaban yang paling sederhana, tentu karena tak seluruh warga berpenghasilan beras. Kalau pun punya sawah tapi hasilnya tak memenuhi kebutuhan keluarga. Singkat kata, sebagian besar warga masih fakir sawah dan beras.

Lantas kenapa warga miskin itu masih dibantu makanan beras, kenapa tak diganti dengan yang lain? Dapatkah Bulog penyalur raskin atau Gubernur dan Bupati/Walikota yang meminta jatah raskin dianggap melawan program diversifikasi yang kini dirakorkan?.  Jika jalan fikiran Efendi diluruskan maka seharusnya rakor tersebut melahirkan keputusan menghentikan/ mengganti beras raskin. Dinas Pertanian Tanaman Pangan tentu juga dituntut untuk menggalakkan tanaman pangan non beras. Kalau peserta rakor memang  konsisten dengan tema yang dibicarakan apakah tidak sebaiknya suguhan makanan selama rakor diganti dengan makanan non beras?

Bagaimana Memulai

Menganti makanan memang tak semudah mengganti tema rakor tersebut. Banyak faktor yang perlu dikaji. Selain faktor sosial budaya, juga faktor pembudayaan, dan hal teknis yang perlu dipertimbangkan. Sebab, sebagaimana kita ketahui,  dalam masyarakat, khususnya Minang/Melayu, mengosumsi makanan (pokok) selain beras dianggap sangat miskin. Karena itu mengganti raskin, misalnya, dengan singkin (singkong miskin) bisa dianggap memiskinkan orang miskin atau dianggap tak manusiawi dan bahkan primitif.

Namun bila dilakukan proses pembudayaan secara tepat, bukan tak mungkin orang yang makan beras dianggap miskin. Sebaliknya yang makan nasi ubi atau lainnya, dianggap makmur. Pembalikan itu, sesuai dengan kultur feodalisme dalam masyarakat, bisa terjadi apabila para pemimpin seperti Gubernur, Bupati/Walikota dan para stafnya memang mengosumsi maknan non beras secara terbuka.

Kita bisa belajar dari kain batik. Dulu lelaki berbaju batik di Minang dianggap kewanita-wanitaan. Tapi setelah Presiden Soeharto memakainya, baju batik pun menjadi status simbol. Contoh yang teranyar adalah batu cincin lumut Sungai Dareh. Setelah dipakai Presiden SBY, lumut Sungai Dareh naik daun dan harganya melambung. Bahkan Lumut Sungai Geringging pun, karena mirip warnanya, bisa dihargai Sungai Dareh.

Selain itu, jenis masakan dan bentuk hidangan non beras sebelum disajikan tentu  harus dikaji oleh instansi terkait, seperti  Bagian Gizi dan Tata Boga pada Dinas Kesehatan.  Sebab dalam kultur masyarakat Minang ada pribahasa yang patut jadi rujukan. Yaitu, condong salero ka nan lamak, condong mato ka nan rancak.

Kemudian perlu pula diikuti kajian kandungan gizi dan efek sampingan bagi konsumen. Jika dinas terkait benar-benar punya ikhtiar untuk diversifikasi makanan pokok tersebut, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan ketersediaannya, dipastikan banyak warga yang akan meninggalkan beras. Buktinya, kini berbagai obat herbal yang tak jelas dosis dan kebenaran khasiatnya diburu warga hanya karena kemasan dan gencarnya promosi.

Kita melihat urusan ketahanan pangan, apalagi diversifikasi jenis makanan pokok, tentu tak semudah mengangkat tema ke depan forum rakor. Apalagi selama ini belum banyak terdengar, kecuali sekedar untuk pameran-pameran, dinas instansi yang memiliki kompetensi dan tupoksi yang menunjukkan jenis makanan non beras itu.

Rangkiang dan Ketahanan Pangan

Sebenarnya masyarakat Minang/Melayu punya pola baku tentang ketahanan pangan. Cara yang dilakukan bukanlah dengan diversifikasi makanan, melainkan diversifikasi usaha. Penelitian yang pernah saya lakukan membuktikan, masyarakat petani padi ladang berpindah-pindah, yang cuma bertanam padi sekali setahun, seperti juga nenek moyang kita yang sekali setahun turun ke sawah,  jarang sekali mengalami paceklik kecuali akibat musibah kemarau atau banjir.

Meski padi yang dihasilkan, jika dikalkulasi dengan kosumsi keluarga, tidak memadai, namun mereka jarang sekali kekurangan beras. Bahkan setiap tamu yang datang selalu disuguhi makanan nasi. Hal itu bisa terjadi karena warga tak menjadikan padi sebagai sumber uang. Setiap kali panen, padi disimpan di rangkiang, kapuok, atau karung dan ditaruh di atas loteng supaya tetap kering.

Kemudian, kaum pria dan wanita atau suami istri mencari aktivitas lain untuk mendapatkan uang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai beli beras, biaya anak sekolah sampai membangun rumah. Di Kabupaten 50 Kota misalnya, para suami pergi merantau dekat, bertukang atau menjahit pakaian. Di Kabupaten Padang Pariaman, para suami merantau ke berbagai kota menjahit, berjualan dan sebagainya sampai musim kesawah berikutnya. Sebagian besar orang awak yang merantau ke Malaysia menganut pola itu.

Dengan cara itu selain  jumlah anak-anaknya tak banyak, pengalaman dan pengetahuan mereka di rantau ikut menyumbangkan kemajuan bagi kampung halaman. Maka, sepanjang masih bisa mencari uang, padi di rangkiang, bahkan sampai tahun-tahun berikutnya tak disentuh. Saat tak ada lagi pilihan, baru pintu rangkiang dibuka.  Inilah yang diungkapkan pribahasa, “ katiko ado indak dimakan, katiko indak ado baru dimakan”.  

Sebenarnya persoalan yang dihadapi Sumbar saat ini justru diversifikasi usaha itu. Generasi muda dipacu dan berebut masuk perguruan tinggi. Mereka dimanjakan dengan berbagai fasilitas konsumtif. Tapi setamat kuliah, mereka tak memiliki keterampilan yang bisa diandalkan memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya beban orang tua semakin berat. Akhirnya, padi yang menjadi  basis ketahanan pangan dijual layaknya produksi industri. Tentu saja jadwal produksi padi tak mampu mengimbangi kebutuhan sepanjang hari. Dari situlah kemudian mengapa sampai terjadi produksi beras melimpah sementara raskin terus meningkat.

Tampaknya peserta rakor kali ini  perlu melakukan pendekatan dan tindaklanjut yang lebih konkret supaya setelah rakor yang tersisa bukan cuma koor. (*)

 


Walinagari Jangan Dianggap Enteng

25 Juli 2012

Opini Haluan  Rabu 14 Juli 2012

Oleh Drs. H. Fachrul Rasyid HF

Berita Haluan edisi Jumat dan Senin ( 6 dan 9/7/12) lalu, cukup menarik.  Firdaus dan Syafril, Walinagari Kotobaru dan Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat,  menolak  bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) dari pemerintah. Penolakan itu bukan karena Pasaman Barat yang, menurut data BPS tahun 2008 nomor tiga di Sumatera Barat terbanyak penduduk miskin, kini telah kaya raya.

Kedua Wali menolak karena data keluarga miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tak akurat.  Banyak keluarga  yang layak menerima raskin justru tidak terdaftar. Menurut mereka, jika data BPS diterapkan, seperti lazimnya, Walinagari akan jadi sasaran hujatan warga. Padahal Walijorong atau Walingari tak dilibatkan saat pendataan.

Sebetulnya, kasus seperti itu terjadi hampir di seluruh daerah.  Kebetulan yang berani bersuara dan terungkap  ke media dari Pasaman Barat. Saya sendiri, Rabu 7 Juli 2012 lalu, bertemua seorang Walinagari dari Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, mengaku juga menolak meneken daftar penerima raskin dengan alasan serupa. Dengan alasan yang sama beberapa Ketua RT/RW di Kota Padang juga menolak meneken daftar penerima raskin yang disodorkan mahasiswa yang ditunjuk Bappeda Kota Padang.

Namun menurut petugas tersebut, seperti juga jawaban Aljufri, Kabag Perekonomian Setda Pasaman Barat, data penerima raskin tersebut sudah akurat dan tak mung­kin diperbaiki lagi.  Beda dengan dua walinagari tadi, Ketua  RT/RW mau meneken daftar tersebut dengan catatan jika kemudian muncul gugatan atau tuntutan warga, RT/RW tak bertanggungjawab.

Lemahnya Koordinasi.

Kasus tersebut di atas kelihatannya sepele. Tapi kalau dicermati lebih jauh permasalahannya jelas tidak sederhana. Kasus  dari Pasaman Barat itu memperlihatkan bagaimana tidak adanya koordinasi antara BPS dan Pemda setempat, dalam hal ini mungkin Bappeda, Bagian Perekonomian, dan Walinagari atau Lurah sebagai  penyelenggara pemerintahan terendah.

BPS atau Bappeda setempat kelihatannya melakukan pendataan sendiri tanpa melibatkan Walijorong/Walinagari atau RT/RW di perkotaan yang tahu persis kondisi keseharian warganya. Lalu, setelah data dianggap jadi, aparat pemerintahan terendah itu “dipaksa” mengakui apa adanya.

Padahal petugas  BPS  tak mungkin melakukan up dating data sekali enam bulan, apalagi tiap bulan, sehingga mampu mengenal keseharian warga di satu nagari  sebagaimana Walinagari atau Walijorong dan RT/RW. Petugas BPS paling cuma melakukan pendataan penduduk serta kondisi sosial ekonominya sekali setahun atau sekali lima tahun.  Karena itu tidaklah aneh kalau sampai terjadi warga yang telah pindah atau meninggal masih terdaftar sebagai penerima raskin.

Gambaran buruknya koordinasi juga terjadi dalam penetapan nilai pajak bumi dan bangunan PBB masyarakat. Ada warga yang tak tahu menahu kemudian disodori surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Padahal ukuran tanah dan bangunan serta nilai pajak yang ditetapkan dalam SPPT, seperti  yang terjadi di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Padang tak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Sementara pegawai kelurahan penagih pajak yang diberitahu soal kekeliruan itu malah tak peduli. Ia justru balik memerintahkan warga mengurus/ mengoreksi sendiri SPPT tersebut  ke kantor pajak. Artinya, petugas yang keliru warga malah yang mendapat urusan. Selanjutnya, warga yang menolak akan mendapat tekanan dan kesulitan saat mengurus misalnya, KTP, Kartu Keluarga, surat pindah atau surat menyurat lainnya di kantor Lurah. Itu persis pengalaman warga tersangkut urusan politik di Era Orde Baru, selalu ditempatkan pada posisi yang sangat lemah.

Merusak Citra Pemerintahan

Selain lemahnya koordinasi, apa yang diungkapkan Walinagari dari Pasaman Barat, Kabupaten Agam dan yang dialami warga di Padang itu, jelas bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik yang mengedepankan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, koordinatif, akomodatif,  aspiratif dan partisipatif.

Padahal kecenderungan memaksakan kehendak dan mau benar sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan akan berimplikasi pada berbagai aspek. Antara lain, akan merendahkan martabat aparat seperti Walinagari dan Walijorong, Kepala desa, Lurah dengan RT/RW. Mereka seolah harus menerima apapun yang turun dari atas, kendati beresiko terabaikannya fungsi dan peran serta jatuhnya kewibawaan pemerintahan terendah tersebut.

Wali nagari atau Kepala desa dan Lurah semestinya tidak dianggap enteng.  Mereka perlu terus didorong membangun dan menumbuhkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, meskipun itu hanya untuk penyaluran raskin. Sebab, jika data penerima raskin yang tak akurat tersebut direalisasikan maka Walinagari, Kepala desa, Lurah serta RT/RW akan jadi sasaran umpatan.

Mereka dituduh tak adil, pilih kasih dan bahkan diantaranya ada yang didemo warga. Aksi-aksi seperti itu jelas akan berimplikasi pada pencemaran nama baik Walinagari, Kepala desa, Lurah, RT/RW dan keluarganya. Dan itu, bisa menurunkan kepercayaan warga, menjauhkan partisipasi, perpecahan dalam masyarakat, bahkan bisa mungundang gangguan keamanan di tingkat nagari/kelurahan yang pada akhirnya mengganggu penyelenggaran pemerintahan.

Setiap Walinagari memang harus bersikap tegas terhadap semua bentuk bantuan, kegiatan atau program pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat nagari, desa dan kelurahan. Akuarasi data dan informasi, keterbukaan prosedur dan proses, kejelasan kebijakan, biaya dan anggaran serta teknis pelaksanaan perlu diperhatikan untuk dipertimbangkan.

Sikap itu, selain untuk mendukung penegakkan pemerintahan yang bersih, juga untuk “memaksa” pejabat dan instansi pemerintahan meningkatkan koordinasi, memenuhi prosedur dan administrasi serta tranparan dalam penggunaan anggaran. Aparat pemerintahan nagari, desa dan kelurahan harus waspada terhadap “ lamah nan ka mancucuak, barek nan ka maimpok” mengingat setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan berakibat ganda. Selain akan merusak kepercayaan masyarakat,  apapart pemerintahan juga bisa terjerat hukum. Dan itu akan membuat  Walinagri, Walijorong, Kepala desa dan Lurah, beserta RT/RW dan keluarga yang tinggal di tengah-tengah masyarakat akan kehilangan muka selama-lamanya.

Selain pertimbangan pribadi, Walinagari, Kepala desa dan Lurah juga perlu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat serta jumlah personil aparatur setiap kali menerima kegiatan pemerintahan di pedesaan. Sebab, jika  kegiatan itu tak terlaksana sebagaimana mestinya, lazimnya aparat terendahlah yang paling mudah dipersalahkan. Dan pejabat yang seharusnya bertanggungjawab malah cenderung cuci tangan.

Apa yang terungkap di Pasaman Bart dan daerah lain itu sepantasnya mengusik perhatian Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Walikota untuk menyiasati kembali urusan pemerintahan yang belum dikoordinasikan secara baik, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten kota, terutama yang bermuara di nagari, desa dan kelurahan. Dengan demikian, nagari, desa dan keluarahan yang selalu didengung-dengungkan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, tak lagi menjadi muara segala tudingan kesalahan dan kelemahan. Insya’Allah, jika penyelenggaraanpemerintahan di tingkat nagari sudah baik penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat pun akan lebih baik. (*)

 


Nagari Hulu dan Muara Pembangunan Negeri

25 Juli 2012

Opini Haluan Senin 9 Juli 2012

Aspirasi Bagi Pemda Sumatera Barat

Oleh Drs. H. Fachrul Rasyid HF

Nagari adalah hulu dan muara pembangunan negeri. Ungkapan itu adalah  realita yang tak perlu diperdebatkan. Lihat fakta distribusi penduduk Sumatera Barat. Hasil sensus 2010 menunjukkan dari 4.846. 909 jiwa penduduk provinsi ini, 2.969 087 jiwa (61,26 %) tinggal di nagari atau perdesaan, sebanyak 1 877 822 jiwa (38,74 %) tinggal di perkotaan.

Secara nasional, dari 235 juta jiwa penduduk Indonesia, 57 % atau sebanyak 135 juta jiwa tinggal dan hidup di pedesaan.  Diantaranya, 12,36 % adalah warga miskin. Sedangkan 120 juta jiwa atau sekitar 43 % tinggal di perkotaan, baik secara permanen maupun temporer. Dan, diantaranya  9,09% adalah warga miskin. Menurut PKBI, meski  jumlah penduduk tinggal di perkotaan meningkat namun wilayah pedesaan masih lebih besar, sekitar 80 persen dari total wilayah Indonesia. Sementara jumlah penduduk miskin/ Maret 2012 mencapai 11,96 %.

Berdasarkan fakta tersebut amat beralasan jika orientasi penyusunan perencanaan dan kebijakan serta program dan sasaran pembangunan, yang nota bene dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seharusnyalah forsinya lebih besar ditujukan ke nagari atau pedesaan.

Proses formal perencanaan pembangunan memang sudah dimulai dari nagari/ pedesaan. Misalnya melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Musrenbang bahkan dimulai dari RT/RW/kampung terus ke nagari/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten/kota dan provinsi. Tapi kalau dilihat dari proses seleksi usulan rencana pembangunan itu, misalnya ketika hasil musrenbang memasuki ruang sidang DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan pusat pertimbangan politik ternyata lebih dominan ketimbang pertimbangan kebutuhan riil.

Akibatnya, banyak kebijakan dan program pemerintah daerah atau pusat yang kemudian direalisasikan ke nagari/ pedesaan tidak menjawab aspirasi masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, misalnya program petanian, peternakan, perkebunan, perindustrian dan perdagangan yang diluncurkan ke nagari/ pedesaan tak relevan dengan luas dan kondisi lahan, kesiapan dan tingkat pengetahuan masyarakat dan sebagainya. Akhirnya, program tersebut hanya sukses dalam realisasi anggaran tapi tidak dalam realita kehidupan.

Disamping itu, nagari/pedesaan sebagai muara dari setiap kebijakan dan program pemerintah, jelas jadi tempat tumpukan beban kerja. Coba saja misalnya, dalam satu tahun anggaran di sebuah nagari ada kegiatan program Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kependudukan, Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan dan sebagainya. Lantas bagaimana aparatur nagari bisa menangani semua itu, jika seperti selama ini pejabat dan petugas teknis masing-masing dinas cenderung mengandalkan  tenaga dan personil yang ada di pemerintahan nagari?

Tak ayal, realisasi kegiatan program yang menumpuk itu pelaksanaannya menjadi amburadul.  Selain karena kekurangan personil dan tenaga berkompeten, rata-rata nagari belum memiliki data baku tentang, misalnya, luas lahan dan jenis komiditi, tenaga permanen untuk setiap bidang kegiatan. Tak aneh jika realisasi efektif dari tiap kegiatan program pemerintahan masih jauh panggang dari api. Tak aneh pula kalau misalnya, ditemukan bibit tanaman dibiarkan mati terikat karena data lahan dan jumlah petani penggarap yang jadi rujukan masing-masing dinas tidak akurat. Dan ini jadi peluang bagi aparat penyidik menuduhkan proyek atau program fiktif yang dapat menyeret pimpro, kepala dinas atau aparat nagari.

Menyadari bahwa nagari sebagai hulu dan muara pembangunan, selayaknya segera diintensifkan penguatan aparatur pemerintahan nagari dan masyarakat pedesaan. Penguatan yang dimaksud adalah kelembagaan (unit kerja), jumlah dan kemampuan personil aparatur nagari. Penguatan aparatur pemerintahan nagari juga bisa dilakukan dengan mengintensifkan pendidikan dan pelatihan bidang teknis program pembangunan. Selain itu,dapat pula dilakukan penambahan personil, misalnya menempatkan (sementara) di pedesaan PNS  yang dianggap “nganggur”di kantor jajaran pemkab dan pemkot atau provinsi. Mereka, selain jadi pembimbing, dapat diberi tugas-tugas tertentu, tentu dengan imbalan insentif dan reward kenaikan pangkat.

Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari yang diselenggaran Badan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Agam, 12 hingga 26 Juni 2012 lalu di sebuah hotel di Embun Pagi, Matur, tampaknya bisa jadi contoh bagi kabupaten dan kota lain. Pelatihan itu secara bergiliran diikuti Walinagari,  Sekretaris, Bendaharawan dan Ketua-ketua Badan Musyawarah 82 nagari se Kabupaten Aagam.

Materi yang disajikan tampaknya relevans dengan apa yang sedang dibutuhkan pemerintahan nagari. Mulai soal administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, administrasi keuangan, perencanaan pembangunan, penyusunan peraturan nagari, penyusunan dan analisa laporan keterangan pertangujawaban walinagari sampai kiat memimpin nagari.

Para pelatih terdiri dari pamong senior, antara lain Drs. H. Rusdi Lubis, mantan Sekda Sumatera Barat. Kemudian pejabat dinas dan kepala bagian terkait, termasuk pejabat dari Kejaksaan Negeri Lubuk Basung yang berbicara sisi hukum administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Saya sendiri berbicara tentang Penghayatan Terhadap Otonomi Daerah dan Pemerintahan Nagari, khusus untuk walinagari, sekretaris dan ketua-ketua Bamus.

Meski diikuti aparatur dari nagari se Kabupaten Agam, namun berbagai persoalan yang mengemuka dalam forum pelatihan cukup menggambarkan kondisi pemerintahan nagari di Sumatera Barat saat ini. Antara lain betapa belum seluruh apaparatur nagari menghayati administrasi dan kepemerintahan nagari. Sementara beban kerja mereka cukup tinggi. Selain urusan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat dan program pemerintah daerah di nagari, walinagari juga harus berupaya mengentaskan kemiskinan. Di balik itu walinagari juga harus menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum dan ketertiban masyarakat. Padahal aparatur nagari belum cukup personil dan keterampilan mengatasi hal yang terakhir itu. Dan, saleri yang mereka terima pun minim sekali.

Pengalaman selama tiga tahun mengunjungi sejumlah nagari dalam rangka penilaian kompetensi walinagari di Sumatera Barat, saya melihat bahwa nagari sangat membutuhkan penguatan-penguatan. Misalnya, tiap dinas teknis yang aplikasi kegiatannya ada di nagari perlu memiliki, minimal seorang kader sebagai jaringan di tiap nagari untuk kelnacaran administasri, komunikasi dan transformasi keterampilan dan pengetahuan. Sehingga, tak seperti selama ini, masing-masing dinas teknis hanya main surat dan perintah ke nagari-nagari.

Melihat kenyataan tersebut selayaknya Pememrintahan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui badan dan dinas teknis terakait mengintensifkan pelatihan/ pembekalan/pembinaan aparatur nagari. Hanya dengan cara itu, pemerintahan nagari akan dapat diperkuat kemampuan dan keahliannya. Kemudian tentu hanya pada pemerintahan nagari yang kuat  penyelenggaran pemerintahan akan berjalan dengan baik, dan tujuan pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat akan memenuhi harapan.

Jika kualitas dan kemampuan pemerintahan nagari sudah membaik ibarat sungai tentu daerah hulu sungai sudah bisa dijernihkan. Bila di hulu sudah jernih tentunya sungai akan jernih sampai ke muara. Kalau bukan demikian, seperti yang terjadi sekarang, meski air sungai terus mengalir tapi selain airnya sering keruh, “banjir” sering menyeret aparatur dan anak nagari. (*)