Nagari Hulu dan Muara Pembangunan Negeri

Opini Haluan Senin 9 Juli 2012

Aspirasi Bagi Pemda Sumatera Barat

Oleh Drs. H. Fachrul Rasyid HF

Nagari adalah hulu dan muara pembangunan negeri. Ungkapan itu adalah  realita yang tak perlu diperdebatkan. Lihat fakta distribusi penduduk Sumatera Barat. Hasil sensus 2010 menunjukkan dari 4.846. 909 jiwa penduduk provinsi ini, 2.969 087 jiwa (61,26 %) tinggal di nagari atau perdesaan, sebanyak 1 877 822 jiwa (38,74 %) tinggal di perkotaan.

Secara nasional, dari 235 juta jiwa penduduk Indonesia, 57 % atau sebanyak 135 juta jiwa tinggal dan hidup di pedesaan.  Diantaranya, 12,36 % adalah warga miskin. Sedangkan 120 juta jiwa atau sekitar 43 % tinggal di perkotaan, baik secara permanen maupun temporer. Dan, diantaranya  9,09% adalah warga miskin. Menurut PKBI, meski  jumlah penduduk tinggal di perkotaan meningkat namun wilayah pedesaan masih lebih besar, sekitar 80 persen dari total wilayah Indonesia. Sementara jumlah penduduk miskin/ Maret 2012 mencapai 11,96 %.

Berdasarkan fakta tersebut amat beralasan jika orientasi penyusunan perencanaan dan kebijakan serta program dan sasaran pembangunan, yang nota bene dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seharusnyalah forsinya lebih besar ditujukan ke nagari atau pedesaan.

Proses formal perencanaan pembangunan memang sudah dimulai dari nagari/ pedesaan. Misalnya melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Musrenbang bahkan dimulai dari RT/RW/kampung terus ke nagari/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten/kota dan provinsi. Tapi kalau dilihat dari proses seleksi usulan rencana pembangunan itu, misalnya ketika hasil musrenbang memasuki ruang sidang DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan pusat pertimbangan politik ternyata lebih dominan ketimbang pertimbangan kebutuhan riil.

Akibatnya, banyak kebijakan dan program pemerintah daerah atau pusat yang kemudian direalisasikan ke nagari/ pedesaan tidak menjawab aspirasi masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, misalnya program petanian, peternakan, perkebunan, perindustrian dan perdagangan yang diluncurkan ke nagari/ pedesaan tak relevan dengan luas dan kondisi lahan, kesiapan dan tingkat pengetahuan masyarakat dan sebagainya. Akhirnya, program tersebut hanya sukses dalam realisasi anggaran tapi tidak dalam realita kehidupan.

Disamping itu, nagari/pedesaan sebagai muara dari setiap kebijakan dan program pemerintah, jelas jadi tempat tumpukan beban kerja. Coba saja misalnya, dalam satu tahun anggaran di sebuah nagari ada kegiatan program Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kependudukan, Dinas Koperasi, Dinas Kehutanan dan sebagainya. Lantas bagaimana aparatur nagari bisa menangani semua itu, jika seperti selama ini pejabat dan petugas teknis masing-masing dinas cenderung mengandalkan  tenaga dan personil yang ada di pemerintahan nagari?

Tak ayal, realisasi kegiatan program yang menumpuk itu pelaksanaannya menjadi amburadul.  Selain karena kekurangan personil dan tenaga berkompeten, rata-rata nagari belum memiliki data baku tentang, misalnya, luas lahan dan jenis komiditi, tenaga permanen untuk setiap bidang kegiatan. Tak aneh jika realisasi efektif dari tiap kegiatan program pemerintahan masih jauh panggang dari api. Tak aneh pula kalau misalnya, ditemukan bibit tanaman dibiarkan mati terikat karena data lahan dan jumlah petani penggarap yang jadi rujukan masing-masing dinas tidak akurat. Dan ini jadi peluang bagi aparat penyidik menuduhkan proyek atau program fiktif yang dapat menyeret pimpro, kepala dinas atau aparat nagari.

Menyadari bahwa nagari sebagai hulu dan muara pembangunan, selayaknya segera diintensifkan penguatan aparatur pemerintahan nagari dan masyarakat pedesaan. Penguatan yang dimaksud adalah kelembagaan (unit kerja), jumlah dan kemampuan personil aparatur nagari. Penguatan aparatur pemerintahan nagari juga bisa dilakukan dengan mengintensifkan pendidikan dan pelatihan bidang teknis program pembangunan. Selain itu,dapat pula dilakukan penambahan personil, misalnya menempatkan (sementara) di pedesaan PNS  yang dianggap “nganggur”di kantor jajaran pemkab dan pemkot atau provinsi. Mereka, selain jadi pembimbing, dapat diberi tugas-tugas tertentu, tentu dengan imbalan insentif dan reward kenaikan pangkat.

Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari yang diselenggaran Badan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Agam, 12 hingga 26 Juni 2012 lalu di sebuah hotel di Embun Pagi, Matur, tampaknya bisa jadi contoh bagi kabupaten dan kota lain. Pelatihan itu secara bergiliran diikuti Walinagari,  Sekretaris, Bendaharawan dan Ketua-ketua Badan Musyawarah 82 nagari se Kabupaten Aagam.

Materi yang disajikan tampaknya relevans dengan apa yang sedang dibutuhkan pemerintahan nagari. Mulai soal administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, administrasi keuangan, perencanaan pembangunan, penyusunan peraturan nagari, penyusunan dan analisa laporan keterangan pertangujawaban walinagari sampai kiat memimpin nagari.

Para pelatih terdiri dari pamong senior, antara lain Drs. H. Rusdi Lubis, mantan Sekda Sumatera Barat. Kemudian pejabat dinas dan kepala bagian terkait, termasuk pejabat dari Kejaksaan Negeri Lubuk Basung yang berbicara sisi hukum administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Saya sendiri berbicara tentang Penghayatan Terhadap Otonomi Daerah dan Pemerintahan Nagari, khusus untuk walinagari, sekretaris dan ketua-ketua Bamus.

Meski diikuti aparatur dari nagari se Kabupaten Agam, namun berbagai persoalan yang mengemuka dalam forum pelatihan cukup menggambarkan kondisi pemerintahan nagari di Sumatera Barat saat ini. Antara lain betapa belum seluruh apaparatur nagari menghayati administrasi dan kepemerintahan nagari. Sementara beban kerja mereka cukup tinggi. Selain urusan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat dan program pemerintah daerah di nagari, walinagari juga harus berupaya mengentaskan kemiskinan. Di balik itu walinagari juga harus menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum dan ketertiban masyarakat. Padahal aparatur nagari belum cukup personil dan keterampilan mengatasi hal yang terakhir itu. Dan, saleri yang mereka terima pun minim sekali.

Pengalaman selama tiga tahun mengunjungi sejumlah nagari dalam rangka penilaian kompetensi walinagari di Sumatera Barat, saya melihat bahwa nagari sangat membutuhkan penguatan-penguatan. Misalnya, tiap dinas teknis yang aplikasi kegiatannya ada di nagari perlu memiliki, minimal seorang kader sebagai jaringan di tiap nagari untuk kelnacaran administasri, komunikasi dan transformasi keterampilan dan pengetahuan. Sehingga, tak seperti selama ini, masing-masing dinas teknis hanya main surat dan perintah ke nagari-nagari.

Melihat kenyataan tersebut selayaknya Pememrintahan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui badan dan dinas teknis terakait mengintensifkan pelatihan/ pembekalan/pembinaan aparatur nagari. Hanya dengan cara itu, pemerintahan nagari akan dapat diperkuat kemampuan dan keahliannya. Kemudian tentu hanya pada pemerintahan nagari yang kuat  penyelenggaran pemerintahan akan berjalan dengan baik, dan tujuan pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat akan memenuhi harapan.

Jika kualitas dan kemampuan pemerintahan nagari sudah membaik ibarat sungai tentu daerah hulu sungai sudah bisa dijernihkan. Bila di hulu sudah jernih tentunya sungai akan jernih sampai ke muara. Kalau bukan demikian, seperti yang terjadi sekarang, meski air sungai terus mengalir tapi selain airnya sering keruh, “banjir” sering menyeret aparatur dan anak nagari. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: