Masyarakat Tanpa Suluh Hukum

Komentar Singgalang Padang 17 Juli 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Di mana ada masyarakat di situ ada tindak pelenggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Tapi lucunya, di negeri merdeka dan berdaulat ini,  di mana ada masyarakat di situ tak ada penyuluhan hukum. Inilah salah satu penyebab kenapa negeri ini terasa semakin tak aman lagi dari berbagai kejahatan dan tindakan pelanggaran dan  melawan hukum.

Ironis memang.  Padahal di tengah masyarakat, misalnya Sumatera Barat, ada tiga jenis hukum. Selain hukum positif (ketentuan perundang-undangan yang berlaku) ada hukum agama dan hukum adat. Pendidikan hukum positif secara khusus ditangani Fakultas Hukum yang melahirkan sarjana hukum. Pendidikan hukum agama di ajarkan sejak dari  madrasah dan secara khusus dilanjutkan pada Fakultas Syariah dan melahirkan sarjana hukum Islam. Kemudian hukum adat,  jadi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum atau Syariah. Dan, mungkin karena itu jarang terdengar ada sarjana hukum adat.

Pengawasan dan penegakan hukum positif diemban kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum. Sedangkan pengawasan hukum agama, kecuali soal perkawinan dan pembagian harta warisan (faraid) yang ditangani Pengadilan Agama, diemban ulama dan masyarakat itu sendiri. Pengawasan hukum adat, kecuali diemban penghulu adat dan di beberapa nagari ada pengadilan adat, juga sangat tergantung kesadaran dan kemauan lembaga dan pemimpin adat di tiap nagari.

Tentu saja hasil upaya seperti itu belum memadai. Penyebab utama, untuk penegakkan  ketiga jenis hukum itu adalah sama, yaitu minimnya penyuluhan/pendidikan hukum di tengah masyarakat. Penyuluhan hukum positif misalnya, di tingkat pusat ditangani oleh Badan Penyuluhan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, di provinsi ditangani oleh satu Bagian di Kanwil Hukum dan HAM. Di Kabupaten/Kota tak jelas lagi siapa dan lembaga yang menangani urusan penyuluhan itu karena tak ada lagi Kantor Kementerian Hukum HAM di daerah-daerah.

Penyuluh hukum oleh Bagian Penyuluhan Kanwil Hukum dan HAM pun terbatas  jangkauannya. Diantaranya, hanya berbentuk penyuluhan massal, pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum dan desa sadar hukum yang kini di Sumatera Barat sudah meliputi 15 nagari. Tapi indikator desa sadar hukum itu lebih pada kepentingan pemerintah. Penilaian, diantaranya kesadaran warga membayar PBB dan berkurangnya perkawinan di bawah umur. Kesadaran hukum terhadap hak-hak orang dan kelompok masyarakat serta perbuatan melanggar hukum lainnya belum tersentuh sama sekali.

Dulu kejaksaan pernah giat melakukan pembinaan masyarakat sadar hukum (kadarkum). Tapi kini, meski Kejaksaan masih membawahi bagian kadarkum itu, namun sejak reformasi gaungnya mulai sepi. Penyuluhan hukum melalui kantin/warung keadilan juga terkesan lebih bersifat formalitas pisik ketimbang membangun budaya berkesadaran hukum itu sendiri.

Sementara lembaga Binmas (Pembinaan Masyarakat) di bawah kepolisian, selain jumlah personil dan anggarannya terbatas jangkauannya pun terbatas pada simpul-simpul masyarakat tertentu. Bidang hukum yang ada di jajaran Pemerintah Provinsi atau di Kabupaten/Kota nyaris hanya difungsikan untuk kepentingan Pemda itu sendiri. Misalnya, menyusun Perda, Peraturan/ keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan atau menghadapi perkara yang melibatkan Pemda.

Pendidikan dan penyuluhan hukum agama, meski ada Lembaga Penerangan Agama di bawah Kementerian Agama, tapi urusannya lebih banyak soal MTQ, soal pernikahan, dan cermah-cemah agama secara umum. Kemudian para ulama,  da’i, dan  mubaligh, yang turun ke masjid-masjid pun lebih banyak berbicara soal keimanan, akhlak dan ibadah ketimbang penyuluhan hukum Islam. Singkat kata, nyaris tak ada penyuluh hukum agama yang terorganisasi dan terukur di tengah masyarakat.

Penyuluh hukum adat, apalagi penegakkan pengadilan serta sanksi hukum adat semakin jarang terdengar. Sementara organisasi ke-adat-an yang ada cenderung lebih suka mengurus organisasi dan politik.  Soal  hukum adat itu sendiri, paling cuma di singgung dalam cermah-ceramah adat,  agama atau dalam pendekatan sosial. Yang lebih banyak berkembang justru ritual adat seperti adat pernikahan, adat kematian dan sebagainya.

Padahal berkesadaran  hukum agama dan hukum adat berdampak positif bagi tegaknya hukum positif. Oleh karena itu selayaknya penyuluhan hukum adat, agama dan hukum positif  di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Sumatera Barat, ditangani secara terpadu. Aparat Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan, Perguruan Tinggi, organisasi advokat, pemuka agama, dan pemuka adat, bisa bekerjasama bahu membahu di bawah koordinasi Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota. Bentuk organisasi, pola kerja, materi dan pendekatan penyuluhan bisa disusun dan direncanakan sehingga jangakuan dan efektivitasnya bisa terukur.

Melihat urgnesinya, pembiayaan tim terpadu itu selain bisa memanfaatkan anggaran sektoral masing-masing instansi, DPRD dapat  mengalokasikan anggaran APBD melalui pos Biro atau Bagian Hukum masing-masing Pemda. Dan amatlah terpuji jika DPRD berinisiatif mendesak Pemprov dan Pemda membentuk tim ini mengingat  masyarakat  sudah terlalu lama menjalani kehidupan tanpa suluh hukum.

DPRD punya alasan yang kuat. Selain belum ada program Pemprov dan Pemda untuk penyuluhan hukum, tingkat keresahan masyarakat akibat berbagai kejahatan dan perbuatan pelanggaran hukum sudah sangat mencemaskan. Bahkan Pemprov dan Pemda termasuk DPRD, sering dibuat kewalahan menghadapi perbuatan melawan hukum yang tak jarang mengganggu pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum oleh Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan serta aparat Kementerian Hukum dan HAM selama ini terbukti belum banyak mengurangi angka kejahatan. Maklum, personil penegak hukum yang terbatas kalah cepat dibandingkan pertumbuhan kualitas dan kuantitas  pelanggaran hukum itu sendiri.

Maka, sebelum kesadaran terhadap hukum adat, hukum agama dan hukum positif lenyap dari kehidupan masyarakat dan sebelum kehidupan tanpa hukum  berkembang jadi kultur tentulah lebih baik dimulai dari sekarang.  Bukankah, kita sepakat, bahwa  mencegah lebih baik dari pada mengobati. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: