Walinagari Jangan Dianggap Enteng

Opini Haluan  Rabu 14 Juli 2012

Oleh Drs. H. Fachrul Rasyid HF

Berita Haluan edisi Jumat dan Senin ( 6 dan 9/7/12) lalu, cukup menarik.  Firdaus dan Syafril, Walinagari Kotobaru dan Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat,  menolak  bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) dari pemerintah. Penolakan itu bukan karena Pasaman Barat yang, menurut data BPS tahun 2008 nomor tiga di Sumatera Barat terbanyak penduduk miskin, kini telah kaya raya.

Kedua Wali menolak karena data keluarga miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tak akurat.  Banyak keluarga  yang layak menerima raskin justru tidak terdaftar. Menurut mereka, jika data BPS diterapkan, seperti lazimnya, Walinagari akan jadi sasaran hujatan warga. Padahal Walijorong atau Walingari tak dilibatkan saat pendataan.

Sebetulnya, kasus seperti itu terjadi hampir di seluruh daerah.  Kebetulan yang berani bersuara dan terungkap  ke media dari Pasaman Barat. Saya sendiri, Rabu 7 Juli 2012 lalu, bertemua seorang Walinagari dari Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, mengaku juga menolak meneken daftar penerima raskin dengan alasan serupa. Dengan alasan yang sama beberapa Ketua RT/RW di Kota Padang juga menolak meneken daftar penerima raskin yang disodorkan mahasiswa yang ditunjuk Bappeda Kota Padang.

Namun menurut petugas tersebut, seperti juga jawaban Aljufri, Kabag Perekonomian Setda Pasaman Barat, data penerima raskin tersebut sudah akurat dan tak mung­kin diperbaiki lagi.  Beda dengan dua walinagari tadi, Ketua  RT/RW mau meneken daftar tersebut dengan catatan jika kemudian muncul gugatan atau tuntutan warga, RT/RW tak bertanggungjawab.

Lemahnya Koordinasi.

Kasus tersebut di atas kelihatannya sepele. Tapi kalau dicermati lebih jauh permasalahannya jelas tidak sederhana. Kasus  dari Pasaman Barat itu memperlihatkan bagaimana tidak adanya koordinasi antara BPS dan Pemda setempat, dalam hal ini mungkin Bappeda, Bagian Perekonomian, dan Walinagari atau Lurah sebagai  penyelenggara pemerintahan terendah.

BPS atau Bappeda setempat kelihatannya melakukan pendataan sendiri tanpa melibatkan Walijorong/Walinagari atau RT/RW di perkotaan yang tahu persis kondisi keseharian warganya. Lalu, setelah data dianggap jadi, aparat pemerintahan terendah itu “dipaksa” mengakui apa adanya.

Padahal petugas  BPS  tak mungkin melakukan up dating data sekali enam bulan, apalagi tiap bulan, sehingga mampu mengenal keseharian warga di satu nagari  sebagaimana Walinagari atau Walijorong dan RT/RW. Petugas BPS paling cuma melakukan pendataan penduduk serta kondisi sosial ekonominya sekali setahun atau sekali lima tahun.  Karena itu tidaklah aneh kalau sampai terjadi warga yang telah pindah atau meninggal masih terdaftar sebagai penerima raskin.

Gambaran buruknya koordinasi juga terjadi dalam penetapan nilai pajak bumi dan bangunan PBB masyarakat. Ada warga yang tak tahu menahu kemudian disodori surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Padahal ukuran tanah dan bangunan serta nilai pajak yang ditetapkan dalam SPPT, seperti  yang terjadi di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Padang tak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Sementara pegawai kelurahan penagih pajak yang diberitahu soal kekeliruan itu malah tak peduli. Ia justru balik memerintahkan warga mengurus/ mengoreksi sendiri SPPT tersebut  ke kantor pajak. Artinya, petugas yang keliru warga malah yang mendapat urusan. Selanjutnya, warga yang menolak akan mendapat tekanan dan kesulitan saat mengurus misalnya, KTP, Kartu Keluarga, surat pindah atau surat menyurat lainnya di kantor Lurah. Itu persis pengalaman warga tersangkut urusan politik di Era Orde Baru, selalu ditempatkan pada posisi yang sangat lemah.

Merusak Citra Pemerintahan

Selain lemahnya koordinasi, apa yang diungkapkan Walinagari dari Pasaman Barat, Kabupaten Agam dan yang dialami warga di Padang itu, jelas bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik yang mengedepankan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, koordinatif, akomodatif,  aspiratif dan partisipatif.

Padahal kecenderungan memaksakan kehendak dan mau benar sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan akan berimplikasi pada berbagai aspek. Antara lain, akan merendahkan martabat aparat seperti Walinagari dan Walijorong, Kepala desa, Lurah dengan RT/RW. Mereka seolah harus menerima apapun yang turun dari atas, kendati beresiko terabaikannya fungsi dan peran serta jatuhnya kewibawaan pemerintahan terendah tersebut.

Wali nagari atau Kepala desa dan Lurah semestinya tidak dianggap enteng.  Mereka perlu terus didorong membangun dan menumbuhkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, meskipun itu hanya untuk penyaluran raskin. Sebab, jika data penerima raskin yang tak akurat tersebut direalisasikan maka Walinagari, Kepala desa, Lurah serta RT/RW akan jadi sasaran umpatan.

Mereka dituduh tak adil, pilih kasih dan bahkan diantaranya ada yang didemo warga. Aksi-aksi seperti itu jelas akan berimplikasi pada pencemaran nama baik Walinagari, Kepala desa, Lurah, RT/RW dan keluarganya. Dan itu, bisa menurunkan kepercayaan warga, menjauhkan partisipasi, perpecahan dalam masyarakat, bahkan bisa mungundang gangguan keamanan di tingkat nagari/kelurahan yang pada akhirnya mengganggu penyelenggaran pemerintahan.

Setiap Walinagari memang harus bersikap tegas terhadap semua bentuk bantuan, kegiatan atau program pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat nagari, desa dan kelurahan. Akuarasi data dan informasi, keterbukaan prosedur dan proses, kejelasan kebijakan, biaya dan anggaran serta teknis pelaksanaan perlu diperhatikan untuk dipertimbangkan.

Sikap itu, selain untuk mendukung penegakkan pemerintahan yang bersih, juga untuk “memaksa” pejabat dan instansi pemerintahan meningkatkan koordinasi, memenuhi prosedur dan administrasi serta tranparan dalam penggunaan anggaran. Aparat pemerintahan nagari, desa dan kelurahan harus waspada terhadap “ lamah nan ka mancucuak, barek nan ka maimpok” mengingat setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan berakibat ganda. Selain akan merusak kepercayaan masyarakat,  apapart pemerintahan juga bisa terjerat hukum. Dan itu akan membuat  Walinagri, Walijorong, Kepala desa dan Lurah, beserta RT/RW dan keluarga yang tinggal di tengah-tengah masyarakat akan kehilangan muka selama-lamanya.

Selain pertimbangan pribadi, Walinagari, Kepala desa dan Lurah juga perlu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat serta jumlah personil aparatur setiap kali menerima kegiatan pemerintahan di pedesaan. Sebab, jika  kegiatan itu tak terlaksana sebagaimana mestinya, lazimnya aparat terendahlah yang paling mudah dipersalahkan. Dan pejabat yang seharusnya bertanggungjawab malah cenderung cuci tangan.

Apa yang terungkap di Pasaman Bart dan daerah lain itu sepantasnya mengusik perhatian Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Walikota untuk menyiasati kembali urusan pemerintahan yang belum dikoordinasikan secara baik, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten kota, terutama yang bermuara di nagari, desa dan kelurahan. Dengan demikian, nagari, desa dan keluarahan yang selalu didengung-dengungkan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, tak lagi menjadi muara segala tudingan kesalahan dan kelemahan. Insya’Allah, jika penyelenggaraanpemerintahan di tingkat nagari sudah baik penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat pun akan lebih baik. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: