Masyarakat Tanpa Suluh Hukum

4 November 2012

Komentar Singgalang Padang 17 Juli 2012
Oleh Fachrul Rasyid HF

Di mana ada masyarakat di situ ada tindak pelenggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Tapi lucunya, di negeri merdeka dan berdaulat ini,  di mana ada masyarakat di situ tak ada penyuluhan hukum. Inilah salah satu penyebab kenapa negeri ini terasa semakin tak aman lagi dari berbagai kejahatan dan tindakan pelanggaran dan  melawan hukum.

Ironis memang.  Padahal di tengah masyarakat, misalnya Sumatera Barat, ada tiga jenis hukum. Selain hukum positif (ketentuan perundang-undangan yang berlaku) ada hukum agama dan hukum adat. Pendidikan hukum positif secara khusus ditangani Fakultas Hukum yang melahirkan sarjana hukum. Pendidikan hukum agama di ajarkan sejak dari  madrasah dan secara khusus dilanjutkan pada Fakultas Syariah dan melahirkan sarjana hukum Islam. Kemudian hukum adat,  jadi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum atau Syariah. Dan, mungkin karena itu jarang terdengar ada sarjana hukum adat.

Pengawasan dan penegakan hukum positif diemban kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum. Sedangkan pengawasan hukum agama, kecuali soal perkawinan dan pembagian harta warisan (faraid) yang ditangani Pengadilan Agama, diemban ulama dan masyarakat itu sendiri. Pengawasan hukum adat, kecuali diemban penghulu adat dan di beberapa nagari ada pengadilan adat, juga sangat tergantung kesadaran dan kemauan lembaga dan pemimpin adat di tiap nagari.

Tentu saja hasil upaya seperti itu belum memadai. Penyebab utama, untuk penegakkan  ketiga jenis hukum itu adalah sama, yaitu minimnya penyuluhan/pendidikan hukum di tengah masyarakat. Penyuluhan hukum positif misalnya, di tingkat pusat ditangani oleh Badan Penyuluhan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, di provinsi ditangani oleh satu Bagian di Kanwil Hukum dan HAM. Di Kabupaten/Kota tak jelas lagi siapa dan lembaga yang menangani urusan penyuluhan itu karena tak ada lagi Kantor Kementerian Hukum HAM di daerah-daerah.

Penyuluh hukum oleh Bagian Penyuluhan Kanwil Hukum dan HAM pun terbatas  jangkauannya. Diantaranya, hanya berbentuk penyuluhan massal, pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum dan desa sadar hukum yang kini di Sumatera Barat sudah meliputi 15 nagari. Tapi indikator desa sadar hukum itu lebih pada kepentingan pemerintah. Penilaian, diantaranya kesadaran warga membayar PBB dan berkurangnya perkawinan di bawah umur. Kesadaran hukum terhadap hak-hak orang dan kelompok masyarakat serta perbuatan melanggar hukum lainnya belum tersentuh sama sekali.

Dulu kejaksaan pernah giat melakukan pembinaan masyarakat sadar hukum (kadarkum). Tapi kini, meski Kejaksaan masih membawahi bagian kadarkum itu, namun sejak reformasi gaungnya mulai sepi. Penyuluhan hukum melalui kantin/warung keadilan juga terkesan lebih bersifat formalitas pisik ketimbang membangun budaya berkesadaran hukum itu sendiri.

Sementara lembaga Binmas (Pembinaan Masyarakat) di bawah kepolisian, selain jumlah personil dan anggarannya terbatas jangkauannya pun terbatas pada simpul-simpul masyarakat tertentu. Bidang hukum yang ada di jajaran Pemerintah Provinsi atau di Kabupaten/Kota nyaris hanya difungsikan untuk kepentingan Pemda itu sendiri. Misalnya, menyusun Perda, Peraturan/ keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan atau menghadapi perkara yang melibatkan Pemda.

Pendidikan dan penyuluhan hukum agama, meski ada Lembaga Penerangan Agama di bawah Kementerian Agama, tapi urusannya lebih banyak soal MTQ, soal pernikahan, dan cermah-cemah agama secara umum. Kemudian para ulama,  da’i, dan  mubaligh, yang turun ke masjid-masjid pun lebih banyak berbicara soal keimanan, akhlak dan ibadah ketimbang penyuluhan hukum Islam. Singkat kata, nyaris tak ada penyuluh hukum agama yang terorganisasi dan terukur di tengah masyarakat.

Penyuluh hukum adat, apalagi penegakkan pengadilan serta sanksi hukum adat semakin jarang terdengar. Sementara organisasi ke-adat-an yang ada cenderung lebih suka mengurus organisasi dan politik.  Soal  hukum adat itu sendiri, paling cuma di singgung dalam cermah-ceramah adat,  agama atau dalam pendekatan sosial. Yang lebih banyak berkembang justru ritual adat seperti adat pernikahan, adat kematian dan sebagainya.

Padahal berkesadaran  hukum agama dan hukum adat berdampak positif bagi tegaknya hukum positif. Oleh karena itu selayaknya penyuluhan hukum adat, agama dan hukum positif  di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Sumatera Barat, ditangani secara terpadu. Aparat Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan, Perguruan Tinggi, organisasi advokat, pemuka agama, dan pemuka adat, bisa bekerjasama bahu membahu di bawah koordinasi Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota. Bentuk organisasi, pola kerja, materi dan pendekatan penyuluhan bisa disusun dan direncanakan sehingga jangakuan dan efektivitasnya bisa terukur.

Melihat urgnesinya, pembiayaan tim terpadu itu selain bisa memanfaatkan anggaran sektoral masing-masing instansi, DPRD dapat  mengalokasikan anggaran APBD melalui pos Biro atau Bagian Hukum masing-masing Pemda. Dan amatlah terpuji jika DPRD berinisiatif mendesak Pemprov dan Pemda membentuk tim ini mengingat  masyarakat  sudah terlalu lama menjalani kehidupan tanpa suluh hukum.

DPRD punya alasan yang kuat. Selain belum ada program Pemprov dan Pemda untuk penyuluhan hukum, tingkat keresahan masyarakat akibat berbagai kejahatan dan perbuatan pelanggaran hukum sudah sangat mencemaskan. Bahkan Pemprov dan Pemda termasuk DPRD, sering dibuat kewalahan menghadapi perbuatan melawan hukum yang tak jarang mengganggu pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum oleh Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan serta aparat Kementerian Hukum dan HAM selama ini terbukti belum banyak mengurangi angka kejahatan. Maklum, personil penegak hukum yang terbatas kalah cepat dibandingkan pertumbuhan kualitas dan kuantitas  pelanggaran hukum itu sendiri.

Maka, sebelum kesadaran terhadap hukum adat, hukum agama dan hukum positif lenyap dari kehidupan masyarakat dan sebelum kehidupan tanpa hukum  berkembang jadi kultur tentulah lebih baik dimulai dari sekarang.  Bukankah, kita sepakat, bahwa  mencegah lebih baik dari pada mengobati. (*)


S-U-M-B-A-R

4 November 2012

Opini Singgalang Sabtu 25 Agustus 2012
Oleh Fachrul Rasyid HF

Pelesatan Sumbar, Semula Urusan Mulus Berakhir Ricuh, bukan hanya muncul dari beberapa pengusaha yang berpengalaman buruk berinvestasi di daerah ini, tapi juga dari mereka yang bukan pengusaha.  Sebut saja Ahmad, 55 tahun. Pengalamannya membuka kebun sawit 10 hektar di sebuah nagari di Pesisir Selatan cukup dramatis. Bayangkan, tiga tahun ia bertarung melawan kongkalingkong seorang ketua kelompok tani.
.
Alkisah, Juni 2009 ketua Kelompok Tani itu, sebut saja Mardin, 45 tahun, mendatangi Ahmad. Ia  mengaku mendapat kuasa dari KAN setempat  mengelola hutan ulayat sekitar 1.500 hektar. Mendalilkan ikatan keluarga, kebetulan Ahmad suami dari eteknya sendiri, Mardin membujuk dengan berbagai jaminan kemudahan agar Ahmad bergabung dalam kelompoknya.

Caranya, untuk  anak nagari dijatah 2,25 hektar /keluarga. Untuk anggota asal nagari lain berlaku aturan berbagi dua hasil pembukan lahan. Dibuka 6 hektar, separuhnya untuk kelompok, separuh untuk sipembuka lahan. Untuk Ahmad yang sumando, berlaku ketentuan bagi tiga.

Ahmad yang mau berkebun 10 hektare untuk atas nama istri dan empat anaknya diwajibkan membuka lahan 15 hektar, 5 hektar untuk kelompok. Biaya pembukan lahan 15 hektar itu dipatok Mardin Rp 28 juta.  Ahmad pun menyerahkan uangnya, sejak  Juli s/d September 2009  sebanyak Rp 21 juta. Janjinya, dalam dua bulan lahan 10 hektare itu siap ditanami, dan Ahmad akan melunasi biaya pembukaan lahan itu.

Ternyata sudah enam bulan belalu belum sejengkal pun lahan yang disiapkan. Ketika didesak, Mardin menyerahkan lahan miliknya 2 hektar. Kemudian ia menunjukkan semak belukar. Ahamad pun menanam 200 dari 600 batang bibit sawit yang disiapkannya. Sisanya ditanam di semak belukar yang kemudian dikerjakannya sendiri dengan biaya Rp 3 juta/hektar.

Setelah diukur, rupanya lahan itu hanya 6,5 hektar. Mardin berkilah. Katanya, lahan itu belum cukup 10 hektar karena Ahmad belum membayar uang imas timbang, bahasa lain dari biaya tebas tebang. Ia menunjuk perjanjian bertulis tangan yang dibuatnya sendiri di buku hariannya.  Padahal sejak awal Mardin menolak dibuat perjanjian tertulis dengan alasan hubungan keluarga.

Merasa dikibuli, 1 Mei 2011, Ahmad melapor ke SekretarisKAN. Berdasarkan bukti yang ada, SekretarisKAN menegaskan bahwa uang imas timbang sudah dibayar Ahmad sesuai kwitansi yang diteken Mardin. Mardin pun diperintahkan menyediakan lahan 10 hektar untuk Ahmad tanpa harus melunasi sisa pembayarannya. Karena kenyatannya lahan itu   dikerjakan sendiri oleh Ahmad.

Menjawab perintah itu, 2o Juli 2011, Mardin dan beberapa pengurus kelompok turun ke lokasi. Kepada Ahmad kemudian diserahkan lahan Ibrahim dan diganti dengan lahan di tempat lain. Ahmad pun membuka lahan tersebut.  Tapi ketika diukur, total luas lahan Ahmad masih 9,5 hektar atau kurang 0,5 hektar.  Padahal dari 9,5 hektar itu 7,5 hektar dibuka sendiri Ahmad sehingga menghabiskan Rp 25 juta. Mardin sendiri yang telah menerima uang Rp 21 juta hanya membuka lahn 2 hektar. Artinya, untuk 9,5 hektar itu Ahmad menghabiskan Rp 46 juta dari Rp 28 juta/10 hektar yang disepakti.

Toh Ahmad menerima kenyataan pahit itu. Pada 19 Mei 2012 ia memagar lahannya dengan kawat berduri. Pada 2 Juni 2012, sesuai permintaan Mardin, Ahmad mendatanginya di rumah Walinagari, untuk meneken surat penyerahan lahan tersebut. Walinagari ikut meneken sebagai saksi.

Sudah aman? Ternyata esoknya Ahmad mendapati pagarnya dibuang dan di sela-sela  pohon sawitnya ditanami bibit sawit dan jagung oleh sepadannya. Mereka mengaku menyerobot lahan Ahmad atas petunjuk Mardin.  Tapi Mardin yang dilapori hanya berjanji segera menyelesaikannya. Tapi beberapa hari kemudian ia mengirim pesan SMS. Katanya, ia masih mencari para penyerobot. Padahal yang dicari sehari-hari ada di lahan itu.

Merasa dipermainkan, 10 Juni 2012 Ahmad melaporkan kasus itu ke Polsek setempat. Mardin jadi salah seorang  saksi. Tapi, entah dapat dekingan dari mana, di depan polisi Mardin berbohong. Ia menggiring Ahmad jadi tersangka. Katanya, surat penyerahan lahan yang ditekennya dibuat dalam keadaan terpaksa. Ukuran dan batas-batas lahan Ahmad bukan seperti dalam surat itu.

Padahal kepada polisi Ahmad telah menyerahkan sejumlah barang bukti, kwitansi, foto-foto pengurus bersama Mardin sedang memasang patok batas, beberapa surat, termasuk tiga saksi yang menguatkan kepemilikan lahannya.  Karenanya,  Walinagari tadi pun akan melaporkan Mardin ke polisi karena merasa dicemarkan nama baiknya.

Menurut tetua nagari, persoalan itu sebetulnya gampang diselsaikan. Mardin tinggal mengukur lahan para sepadan, yang  menurut anggota pengurus sudah pas di batas lahan Ahmad. Lalu, mengakui surat dan patok batas lahan Ahmad. Tapi Mardin punya skenario lain. Ia sengaja memancing terjadinya penyerobotan untuk meneror Ahmad. Bila Ahmad meninggalkan lahannya, seperti dilakukannya kepada sejumlah warga, Mardin menjualnya  ke orang lain.

Ahmad tak surut. Ia kini siap melaporkan Mardin ke polisi dengan tuduhan penipuan sesuai  pasal 383 KUHP:  menyerahkan barang (lahan) yang beda luas, bentuk dan sifatnya dari yang dijanjikan. Atau pasal 385 tentang tindak pidana menjual atau menukar milik orang lain secara melawan hukum. Ancaman hukumannya empat tahun penjara. Dan itu pasti ramai karena belasan korban yang sama kini bersiap melaporkan Mardin ke polisi dengan tuduhan serupa.

Namun bila polisi setempat berpendapat lain, seperti banyak terjadi selama ini, tak mustahil para korban akan bertindak dengan caranya sendiri-sendiri. Jika itu terjadi,  benarlah semula urusan mulus berakhir ricuh.(*)


Mencari Batasan Maaf Lahir dan Bathin

4 November 2012

Teras Utama Padang Ekspres Sabtu 25Agustuis 2012
Oleh Fachrul Rasyid HF

Tiap datang Idulfitri diantara kita banyak menerima ucapan “Selamat Idulfitri, minal ‘aidin wal faizin, mohon maaaf lahir dan bathin” via pesan singkat SMS. Banyak diantaranya yang disertai kalimat hikmah dan bahkan pantun-pantun.

Seperti tahun sebelumnya, Idulfitri 1433 H ini saya juga banyak menerima ucapan serupa. Sekitar 200-an. Ada yang dari pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, pengusaha, guru sekolah, guru mengaji, ulama, ustaz, da’i, mahasiswa/i, seniman dan budayawan serta teman-teman seprofesi. Sebagian besar saya balas.

Sekilas tak ada yang aneh dari ucapan selamat Idulfitri itu. Apalagi kalimat minal  ‘aidin wal faizin sudah diketahui maknanya :semoga kita termasuk (orang-orang)  yang kembali (kepada fitrah) dan mendapat kemenangan (Ramadhan).
 
Tapi, makna kalimat mohon maaf lahir dan bathin karena tak ada hubungannya dengan ucapan minal ‘aidin wal faizin, tentu cukup menggelitik.  Saya coba mencari jawabannya selama dua kali Ramadhan. Entah dianggap hal biasa, tak seorang pun penulis di surat kabar kita dan para ustaz yang membahas hal itu dalam ceramah-cermah Ramadhan.

Padahal ucapan mohon maaf lahir dan bathin, bukan hal sepele. Sebagaimana diketahui kata maaf (Bahasa Arab) berarti rela dan ikhlas melepaskan/ menghabiskan segala sesuatu : kesalahan, kekeliruan (sengaja atau tak sengaja)  kewajiban atau utang seseorang kepada orang lain. Kata lahir atau zhahir (Bahasa Arab) berati nyata, kasat mata atau tampak dilihat mata dan terasa disentuh anggota tubuh. Batin atau bathin (Bahasa Arab), adalah sesuatu yang bukan kasat mata tapi kasat rasa: perasaan, jiwa dan hati (aspek psikologis)

Lantas pertanyaannya, apakah dengan memberi atau menerima ucapan mohon maaf lahir dan bathin itu secara ikhlas otomatis akan menghapus semua bentuk dosa/kesalahan yang bersifat perasaan? Kalau kedua belah pihak memang berniat saling memaafkan, boleh jadi dosa dan kesalahan itu sudah hapus.

Tapi bagaimana dengan dosa/kesalahan yang bersifat lahiriyah/zhahir? Misalnya, tindak pidana kriminal terhadap seseorang, terhadap orang banyak dan terhadap negara seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, pembohongan, manipulasi dan korupsi. Atau yang bersifat keperdataan, seperti utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Apakah dosa/kesalahan tersebut akan hapus juga?

Pertanyaan yang kelihatan serhana ini persoalannya tidaklah sederhana. Sebab, bukan tak mungkin satu hari kelak seorang pelaku kejahatan, pencuri atau korupsi, mengirim ucapan selamat dan mohon maaf lahir bathin secara tertulis kepada korban atau kepada jaksa atau hakim dan dijawab dengan ucapan senada. Ucapan itu kemudian didalilkan terdakwa menggugurkan kejahatannya. Atau tergugat dalam perkara perdata, mendalilkan ucapan seperti itu untuk menolak gugatan, misalnya utang piutang. Bukankah diantara pelaku dan korban, termasuk jaksa yang mendakwa atau hakim yang mengadili perkara sudah saling memaafkan?

Kalau makna ucapan mohon maaf lahir dan bathin itu tidak sampai sejauh itu, lantas apa makna sesungguhnya. Apakah itu hanya dipergunakan sekedar pemanis dan pelengkap pergaulan. Lalu buat apa memohon dan memberi maaf kalau tak dimaksudkan menghapus dosa/kesalahan?.

Serangkaian pertanyaan tersebut di atas ada baiknya dibahawas oleh para ahlinya, dalam hal ini pakar hukum dan ulama sehingga umat mendapat batasan yang jelas dan tegas tentang hal itu. Jika tidak, ucapan-ucapan berbau agama, apalagi yang mendalilkan Alqur’an dan Hadits,  seperti kini banyak muncul di tengah-tengah masyarakat,  hanya akan menjadi kata-kata pemanis mulut atau penghias spanduk-spanduk. Padahal agama dan beragama bukan hanya sebatas ucapan dan spanduk-spanduk itu. (*)

 

 


Memahami Inti Nagari

4 November 2012

Komentar Singgalang Jumat 6 Juli 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dua pekan lalu saya berkesempatan berbicara tentang Penghayatan Terhadap Otonomi Daerah dan Pemerintahan Nagari, dalam Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari di Embunpagi, Matur, 12 hingga 26 Juni 2012. Pelatihan  oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Agam itu diikuti 82 Walinagari, Sekretaris Nagari, Bendaharawan dan Ketua-ketua Badan Musyawarah Nagari.

Ada sebuah pertanyaan menarik dalam diskusi yang berkembang. Yaitu, apa sesungguhnya yang menjadi inti dan jiwa kehidupan bernagari dan berpemerintahan nagari itu? Pembahasan atas pertanyaan tersebut dicoba dijawab melalui pendekatan yuridis dan sosiologis.

Menurut Perda No 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan (Bamus) yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi  Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah(ABS-SBK) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dari Perda tersebut terbaca dua hal. Pertama, nagari berbasis pada kesatuan masyarakat hukum adat. Kedua, pemerintahan nagari dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan kepemerintahan berdasarkan filosofi ABS-SBK.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nagari pada dasarnya merupakan masyarakat dengan tatanan adat di bawah pemerintahan yang berlandaskan adat, yaitu adat bersandi syara’.

Kemudian secara geneologis(garis keturunan), penduduk nagari terdiri dari kaum –kaum seketurunan yang disebut saparuik atau satu nenek. Tiap kaum dipimpin seorang mamak (jabatan sako). Kaum, dalam perkembangannya, menjadi mekar sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kaum, terhimpun di bawah satu suku, dipimpin seorang penghulu yang juga jabatan sako.

Sedangkan nagari merupakan kumpulan masyarakat beberapa suku. Ada yang empat suku, enam suku, delapan dan bahkan ada yang 12 suku. Penghulu-penghulu yang ada di satu nagari ada yang dipimpin tuo adat ada yang dipimpin datuak pucuak. Lembaga permusyawaratan penghulu nagari disebut Kerapatan Nagari atau Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Setiap kaum memiliki teritorial/ wilayah tersendiri yang disebut pusako. Jabatan dan kewenangan seorang mamak melekat pada wilayah pusako-nya. Antara lain ada yang berbentuktanah pemukiman, lahan pertanian, rumah gadang (istano mamak dan penghulu), surau, dan ada tanah ulayat kaum sebagai lahan cadangan untuk menampung perkebangan kaum. Inilah kemudian yang diungkapan melalui pepatah pusako selingka kaum. Jabatan penghulu juga melekat pada teritorial suku. Suku pun punya ulayat atau lahan cadangan disebut ulayat suku.

Di luar teritorial  kaum dan suku,  ada diantara nagari yang memiliki lahan cadangan yang  disebut ulayat nagari, kawasan yang telah dirintis dan diberi tanda-tanda alam oleh nenek moyang nagari itu. Soal pusako, ulayat dan ikatan geneologis  itu bisa menjadi masalah ketika kemudian terjadi pemekaran nagari atau saat jorong berubah jadi desa.

Faktor geneologis dan teritorial (sako dan pusako) itu berimplikasi pada hubungan sosial dan solidaritas sosial diantara anak nagari yang selama ini diatur hukum adat, “adat salingka nagari pusako salingka kaum”.  Dan itu jadi  pengikat, pemersatu dan pemelihara kebersamaan dalam nagari. Adat itu sendiri,  berlandaskan kepada syara’ yaitu syariat Islam.

Dilihat dari pendekatan geneologis dan teritorial kemudian dilihat dari tatanan masyarakat dan nilai-nail budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat dan berpemerintahan maka, yang menjadi inti dan jiwa hidup bernagari dan berpemerintahan nagari adalah kesatuan dalam kesamaan. Dengan kata lain, nagari merupakan kesamaan geneologis (keturunan) kesamaan teritorial dan kepemimpinan. Kesamaan tersebut dalam hidup bermasyarakat dan berpemerintahan, nagari diikat oleh satu adat dan satu agama dan satu sistem pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Maka, di nagari yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahannya berlandaskan ABS-SBK, seharusnya tak mudah muncul gangguan kamtibmas, perselisihan, persengketaan serta perbuatan maksiat/asusila seperti pertunjukan orgen tunggal atau prilaku yang bertentangan dengan nilai-nailai syariat Islam. Secara ekonomi, di nagari tentu tak akan ada keluarga miskin, dan anak-anak putus sekolah dan sebagainya, mengingat semua anggota masyarakat berada dalam ikatan keluarga, wilayah dan kepemimpinan yang  jelas sebagaimana diungkapkan pribahasa”ayam berinduk, serai berumpun”.

Secara politis, dengan beberapa indikator di atas, nagari dapat dikatakan sebagai sebuah wilayah khusus. Dan, provinsi Sumatera Barat dengan kabupaten/kota yang menghimpun nagari- nagari, secara tak langsung dapat dikatakan sebagai provinsi khusus. Artinya, tanpa menuntut pengakuan daerah khusus, Sumatera Barat sebetulnya sudah menjadi daerah khusus.

Karena itu, menghadapi Rancangan UU Tentang Desa yang baru, Sumatera Barat sebetulnya tak perlu ngotot buru-buru mengubah jorong menjadi desa. Yang perlu  dipertimbangkan pemerintah adalah nagari harus diakui sebagai sebuah pemerintahan yang memiliki kekhususan yang berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan dan perlakuan yang berbeda dengan pemerintahan desa.(*)


Jalan Rakyat dan Perjalanan Wakil Rakyat

4 November 2012

Opini Haluan 3 September 2012
Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Jalan rakyat dan pejalanan DPR/DPRD, adalah sebuah angle yang menarik yang luput dari perhatian media massa. Sebab, antara jalan rakyat urat nadi kehidupan ekonomi rakyat dan perjalanan DPR/DPRD itu yang seharusnya saling mendukung pada kenyatannya justru bertolak belakang.

Mari kita lihat kondisi 18.332,19 km panjang jalan di Sumatera Barat per-2011. Jalan nasional sepanjang 1.238,41 km sekitar 10 hingga 12% dalam keadaan rusak. Jalan provinsi 1.153,83 km sekitar 16 hingga 20% dalam keadaan rusak. Jalan kabupaten sepanjang 13.963,94 km dan jalan kota sepanjang 1.976,01 km, lebih parah lagi. Selain banyak mengalami kerusakan sebagian nagari masih  jalan krikil dan bahkan tanah liat hingga belum disentuh roda kendaraan.

Kenapa hal itu terjadi, karena terbatasnya anggaran pembangunan dan perawatan jalan tersebut. Sebaliknya anggaran perjalanan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota nyaris tak mengenal kata terbatas.

Lihat misalnya, 13 anggota Pansus UU Desa DPR RI. Pada 26 Agustus 2012 lalu, terbang ke Brazil. Katanya, studi banding tentang pengelolaan desa. Mereka  menghabiskan anggaran Rp 1,6 milyar disamping  uang saku US$ 436 dan US$ 241 untuk masing-masing staf.  Padahal ada rombongan yang ke China, Venezuela, Jerman, dan Jepang. Total biaya sekitar Rp 2,1 milyar.

DPRD Provinsi Sumatera Barat juga tak mau kalah. Sembilan wakil rakyat daerah yang miskin sumber daya alam dan kaya bencana alam ini,  25 Oktober 2010 lampau berkunjung ke Roma, Italia. Seperti dikutip KOMPAS.com, masing-masing menghabiskan Rp 58 juta atau total Rp 522 juta, hanya mendampingi Dinas Perdagangan/ Pertanian menghadiri pemeran kopi internasional. Sepulang dari Eropa, 48 anggota dewan berkunjung lagi ke luar daerah.
Bukan perjalanan wakil rakyat

Jalan rakyat tampaknya memang bukan perjalanan wakil rakyat, khususnya di daerah. Hal itu, meski belum mendapat perhatian pers, bisa dilihat dari agenda kunjungan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ternyata jumlah kunjung ke luar dan dalam daerah berbanding 1: 3,  jauh lebih banyak dari kunjungan ke dalam daerah di mana rakyat memilih dan diwakilinya. Karenanya tak salah kalau aspirasi dan persoalan rakyat di daerahnya jarang termonitor. Tak salah pula kalau DPRD dianggap solah lebih mewakili rakyat daerah lain itu.  Sehingga, jika rakyat daerah sendiri yang ingin beraspirasi harus dengan cara berdemonstrasi.

Mengingat begitu banyak kunjungan ke luar daerah, apakah itu untuk reses, studi (tak) sebanding, dan sebagainya, tidaklah mengherankan jika kemudian alokasi anggaran perjalan DPRD rata-rata lebih separuh (50%) dari anggaran sekretariat DPRD: administrasi, kantor, biaya rapat, gaji pegawai dan sebagainya.

Lihat misalnya, anggaran perjalan DPRD Padang tahun 20012. Jumlah yang dipatok dalam APBD mencapai Rp 14,7 milyar atau 57,54 % dari  total belanja langsung Sekretariat DPRD. Belum termasuk biaya perjalan dalam daerah. Karena itu Gubernur Irwan Prayitno mengoreksi hingga di bawah 50% sesuai Permendagri No 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012. Sementara untuk bidang ke-PU-an, urusan jalan rakyat, APBD kotaPadang tahun ini hanya mengalokasi anggaran Rp 20 milyar.

Biaya perjalanan dinas DPRD Kota Solok untuk tahun 2012 juga disorot warga. Maklum, di saat APBD kota ini mengalami devisit Rp 53 milyar, biaya perjalanan dinas, kunjungan kerja, peningkatan SDM, dan bimbingan teknis anggota dewan  mencapai Rp7,5 milyar dari Rp 13 milyar anggaran DPRD.

Terlalu banyak untuk disebutkan biaya perjalanan tiap DPRD kabupaten/kota itu. Apalagi, meski tiap kabupaten/kota dan DPRD  sudah membeli teknologi, dan membiayai opersional website, namun belum dapat dirujuk sebagai sumber informasi upto date tentang APBD dan data base daerahnya.

Jadi Sumber Korupsi.

Besarnya anggaran perjalan dan bebasnya anggota DPRD menyusun agenda perjalanan ternyata tak hanya menyedot APBD melainkan juga memberi peluang untuk memanipulasi biaya dan perjalanan itu.

Lihat misalnya, di Kabupaten Pesisir Selatan. Di saat Bupati Nasrul Abit memikirkan bagaimana mendapatkan dana pembangunan jalan jalur evakuasi mengantisipasi kemungkinan ancaman tsunami, DPRD setempat dua priode ( 2004 /2009 dan 2009/2014) kini berurusan dengan kejaksaan dan kepolisian sehubungan anggaran perjalanan itu.

Kejaksaan Negeri Painan, memeriksa sekretaris dan bendahara serta 26 anggota DPRD Pesisir Selatan priode 2004-2009. Belum jelas berapa kerugian negara. Namun Oktober yang akan datang mereka akan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Hariyanto secara bertahap memeriksa 40 anggota DPRD Pesisir Selatan priode 2009-2014.  Diantaranya, tentu ada mantan anggota DPRD priode sebelumnya, sehingga mereka harus menghadapi dua pemeriksa sekaligus dengan dugaan yang sama: penyalahgunaan anggaran perjalanan alias perjalanan fiktif

Bagaimana modusnya dan berapa kerugian negara belum jelas. Mereka diduga tersangkut temuan BPK tentang perjalanan dinas fiktif yang menghabiskan dana sebesar Rp1,4 milyar. Diantaranya, Rp 800 juta sudah dikembalikan. Begitupun, sekrertaris dan bendahara dewan priode terakhir sudah jadi tersangka.

Kasus itu tentu saja menambah panjang daftar anggota DPRD terlibat/ diduga terlibat korupsi dana perjalan dinas selama ini. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, sampai April 20012 lalu, sudah  2.976 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dikeluarkan izin pemeriksannya sepanjang tahun 2004-2012. Sebanyak 2.545 izin untuk anggota DPRD kabupaten/kota, 431 anggota DPRD provinsi, baik sebagai terdakwa, tersangka, maupun saksi.

Di luar yang ditangani KPK, dari seluruh izin yang dikeluarkan 710 izin  untuk mereka yang terlibat kasus korupsi. Mereka  349 anggota DPRD kabupaten/kota dan 361 anggota DPRD provinsi. Angka yang cukup besar mengingat jumlah anggota DPRD Provinsi 1.770 orang dan anggota DPRD 410 Kabupaten Kota  13.525 orang.

Anggota DPRD kabupaten/kota yang lain terkait  penganiayaan 105 kasus, penipuan 119 kasus, pemalsuan dokumen 116 kasus, perzinahan/pencabulan 22 kasus, perjudian 13 kasus, dan pembunuhan 6 kasus. Anggota DPRD provinsi, di luar kasus korupsi, tersangkut pembunuhan 22 kasus, pemalsuan dokumen dan penggelapan barang masing-masing 9 kasus, perzinahan 1 kasus. Khusus perzinahan/pencabulan total  melibatkan  23 orang anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Oleh karena itu tidaklah aneh di saat anggota DPRD bisa melenggang ke berbagai daerah, juga luar negeri, rakyat di dalam daerahnya justru terseok-seok melewati jalan yang berlobang-lobang dan berlumpur di kampung halamannya sendiri. Banyak yang mengalami kecelakaan dan bahkan kehilangan nyawa. Pemdangan itu bisa ditemukan mulai dari kotaPadang, Kabupaten Agam, Solok Selatan dan daerah lainnya.

Kita hanya bisa berandai-andai. Kalau saaja anggota DPRD provinsi atau kabupaten itu, dari partai manapun dia, terusik  hatinya. Lalu, mengurangi agenda perjalanan keluar daerah, tentulah porsi anggaran pembangunan dan perawatan jalan rakyat di APBD bisa ditingkatkan. Sayang, kadang sulit memisahkan antara kepentingan kredibiltas dan jaminan kredit sehingga terasa penting berkunjung dan membelanjakan uang ke daerah lain. Inilah pribahasa anak di pangkuan diabaikan, baruak di rimbo disusukan. (*)   


Kemacetan di Jalur Pemerintah

4 November 2012

Teras Utama Padang Ekspres 26 Agustus 2012

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kemacetan lalulintas kendaraan di jalan raya, di perkotaan atau di pedesaan, sejak 10 tahun terakhir seolah dianggap prilaku alam. Layaknya hujan dan panas, bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja. Dan, selalu diangkat ke forum diskusi  tapi tak pernah bisa diatasi.

Biang perkara cukup kasat mata: tak sebandingnya peningkatan populasi kendaraan dan penambahan panjang jalan raya. Duniaindustri edisi Desember 2011, mengungkapkan tahun 2000 jumlah kendaraan masih 18, 975 juta (termasuk sepeda motor 5, 554 juta unit). Pada tahun 2010 sudah jadi 76, 907 juta  (sepeda motor 61, 078 juta unit ). Dengan prediksi peningkatan 15% setahun, tahun 2011 populasi kendaraan di Indonesia mencapai 107.226 juta unit. Itu merupakan populasi kendaran terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat (246,56 juta unit) dan China (154,65 juta unit).

Polulasi kendaaran tersebut  jelas tak sebanding dengan pertumbuhan jalan raya. Panjang jalan di Indonesia hingga tahun lalu hanya 368.360 kilometer. Dengan begitu, rasio kendaraan bermotor terhadap panjang jalan di Indonesia mencapai 138 unit/kilometer. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 74 unit/kilometer, dan Filipina 11 unit/kilometer.
Menurut pengamat otomotif, Soehari Sargo, seperti dikutip Kapanlagi.com-2011,  dibandingkan negara ASEAN Indonesia memang ketinggalan dalam pengadaan jalan. Di Indonesia, panjang jalan hanya 160 km/1 juta penduduk. Di Thailand atau Korea mencapai 800 km/1 juta penduduk. Bahkan Jepang 6.000 km/1 juta penduduk.
Maka, untuk mengatasi kemacetan angkutan lalulintas di jalan raya pemerintah seharusnya menentukan pilihan prioritas. Apakah mendahulukan pembangunan jalan raya atau menekan populasi kendaraan, misalnya, dengan mengurangi penjualan dan jenis kendaraan dalam negeri kemudian meningkatkan jumlah angkutan umum.

Sayangnya, solusi yang diharapkan justru macet di ruang seminar dan diskusi. Maklum, membangun jalan baru dan pembebasan lahan diperlukan dana besar yang usulannya sering macet di ruang sidang DPR/DPRD. Niat, kalau ada, untuk mengurangi penjualan kendaraan juga mengalami kemacetan akibat berbagai pertimbangan dan kepentingan politik dan bisnis  di sekitar industri kendaraan itu.

Yang tidak macet tampaknya hanyalah kosumsi BBM yang harganya tergantung pada pasar dunia. Tapi, ketika  kemudian pemerintah berniat mengurangi subsidi dan menaikkan harga eceran BBM, kebijakan itupun macet di jalur politik.

Di tengah kemacetan lalulintas dan urusan BBM itu, pemerintah/pemerintah daerah lupa sehingga penyediaan angkutan umum pun jadi macet. Akibatanya masyarakat berlomba-lomba membeli kendaraan pribadi (mobil/sepeda motor). Meski jumlahnya mencapai 88% dari populasi kendaraan, tapi cuma mengangkut 44% pengguna jalan. Sementara angkutan umum yang populasinya hanya 4,5 % mengakut 53 persen pengguna jalan (Kompas-Sri Hartati Samhadi 2008).

Padahal penyediaan angkutan umum penumpang dan barang itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 138, pasal 139 dan pasal 143 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.  Pemerintah pusat wajib menjamin serta bertanggungjawab menyediakan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara.

Sementara Pemprov wajib menjamin tersedianya angkutan umum antar kota dalam provinsi. Pemda kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum dalam wilayah kabupaten/kota. Jika pemerintah/pemerintah daerah tak punya badan usaha sendiri bisa menunjuk badan hukum lain sesuai ketentuan.

Maka, melihat fakta di atas wajar kalau disimpulkan bahwa kemacetan lalulintas di jalan raya itu adalah gambaran kemacetan pemerintah menentukan sikap dan kebijakan antara pembangunan jalan raya, membatasi jumlah kendaraan dan menyediakan sendiri atau melindungi usaha angkutan umum oleh swasta. Sebetulnya DPR/DPRD, juga pengacara dan LSM bisa menggungat kelalain pemerintah/pemerintah daerah memenuhi tuntutan UU tersebut.

Tapi, meski sudah teramat nyaring keluh kesah rakyat mengenai kemacetan lalulintas namun tak terdengar kritik atau sikap politik kalangan DPR maupun DPRD. Jangan-jangan aspirasi rakyat juga mengalami kemacetan memasuki ruang-ruang wakil rakyat itu. Atau DPR/DPRD sendiri memeng lebih suka kemacetan di jalan raya tersebut. Bukankah dengan begitu kunjungan kerja dan masa reses bisa lebih lama dan uang perjalanan dinas pun bisa lebih besar? (**)


Demokrasi Bagalau

4 November 2012

Komentar Singgalang 3 Agustus 2012
Oleh Fachrul Rasyid HF

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan,  kepada pers 29 Agustus 2012 lalu memaparkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD selama Oktober 2004 hingga Juli 2012 atau sejak pilkda langsung.

Lebih saparuh kepala daerah terlibat korupsi. Rinciannya, 17 (dari 33) gubernur dan 260 (dari 524) bupati dan walikota terlibat korupsi. Menjelang akhir tahun ini ada sejumlah kepala daerah lagi yang akan menyusul. Sementara anggota DPRD, dari total 2008 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia,  431 orang terlibat korupsi. Dari 16. 267 anggota DPRD kabupaten/kota,  2.553 terlibat kasus korupsi. Angka itupun akan bertambah mengingat sejumlah anggota DPRD kini sedang dalam pemeriksaan penyidik.

Menurut Djohermansyah, tingginya jumlah pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi merupakan salah satu imbas dari politik berbiaya tinggi. Karena sejak berlakuknya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, biaya politik mendadak melonjak tinggi karena rakyat langsung memilih kepala daerah. Berbeda dari sebelumnya ketika kepala daerah dipilih anggota DPRD (sistem perwakilan).

“Karena besarnya kebutuhan dana, calon-calon kepala daerah mencari uang ke mana-mana. Ketika naik jabatan, ia berusaha mengembalikan uang itu. Inilah yang memicu maraknya korupsi di daerah, “katanya.

Dari penjelasan Djohermansyah  itu jelas bahwa faktor pemicu korupsi itu adalah biaya tinggi pemilihan langsung kepala daerah dan anggoata DPRD. Disamping, tentunya, faktor  niat memperkaya diri, mentalitas yang buruk, integritas yang rendah dan kejujuran serta rendahnya keyakinan ber-Tuhan dan tipisnya hubbulwathan.

Kalau dikeruk lebih dalam, penyebab korupsi di kalangan kepala daerah dan anggota DPRD itu adalah demokrasi liberal asal Amerika atau Eropa yang diadopsi Indonesia. Ibarat makanan, resep Amerika dijadikan masakan Padang, Sunda, Jawa, Aceh, Bugis, Papua dan Dayak membuat bangsa ini terkena wabah diare.

Sebetulnya Tuhan sudah mengatur melalui alam tiap benua beda alamnya, beda satwanya, beda warna kulit manusianya, dan beda jenis masakan dan makanananya dan beda kulturnya. Dan itu tak mudah dialih ganti. Di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung. Artinya, demokrasi liberal itu hanya cocok untuk alam negeri asalnya. Ketika kemudian dipelihara di Indonesia yang berbeda alam dan kulturnya, pohon demokrasi impor itu justru berbuah korupsi.

Pertanyaan kenapa pemimpin yang diminta koruptor yang tiba? Karena demokrasi liberal berbasis pada suara terbanyak atau suara orang banyak. Padahal dalam masyarakat  Minangkabau sebagai sub etnis Melayu Indonesia, suara orang banyak itu dinilai sebagai suara bagalau. Hal itu terbaca dalam pribahasa adat “suaro rang banyak suaro bagalau, suara ninik mamak suaro sabananyo”.

Suara bagalau maksudnya adalah suara yang tak terukur : kualitas, akuntabilitas, kapabelitas dan sebagainya. Atau disebut juga suara liar, seperti suara-suara di pasar, di warung atau di gelanggang. Sedang pemahaman suaro ninik mamak suaro sabananyo adalah suara orang yang berkompeten di bidangnya, secara refresentatif mewakili kaum dan sukunya. Jelas latar belakang sosial dan statusnya di masyarakat, jelas integritas dan kualitasnya.

Proses pengambilan keputusannya bukan didasarkan pada pemungutan suara, melainkan bajanjang naik batanggo turun. Dimulai dari kesepakatan kaum, lalu dibawa mamak ke dalam suku, selanjutnya dibicarakan penghulu dalam rapat nagari sampai diperoleh keputusan nagari. Bulek aie dek pambuluah, bulek kato di mufakat.

Pertimbangan keputusan atau pilihanya didasarkan pada apa dan siapa yang paling patut dan pantas. Patut dan pantas karena kepribadiannya, keluarga, kepedulian, kecerdasan, kejujuran dan keberaniannya. Patut dan pantas menurut usia, menurut ketokohan, ketakahan. Patut dan pantas menurut hukum, pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan pandangannya. Patut dan pantas karena tabiat dan  prilaku, cara bicara, cara berfikir,  masa lalu, hari ini dan masa depan. Karena itu hasil keputusan dan pilihannya lamak del awak katuju dek urang.

Sayang, prinsip demokrasi kekayaan alam dan budaya sendiri itu dikecilkan dengan julukan kearifan lokal dan, biar tampak modern, diganti dengan kearifan internasional yang datang dari bumi, dan turun dari langit asing. Akibatnya, terjadilah hujan salju di bumi tropis sehingga bangsa ini terserang flu korupsi. Keputusan dan hasil pilihannya, bukan lamak dek awak katuju dek urang melainkan lamak dek awak menyakitkan dek urang. Karena itu kalau mau selamat kembalilah ke demokrasi yang lahir dari masyarakat dan bumi negeri sendiri.

Jadi, kenapa kepala daerah dan anggota legislatif banyaktercela akibat korupsi? Jawabannya, karena mereka adalah produk suara bagalau. (*).