Jalan Rakyat dan Perjalanan Wakil Rakyat

Opini Haluan 3 September 2012
Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Jalan rakyat dan pejalanan DPR/DPRD, adalah sebuah angle yang menarik yang luput dari perhatian media massa. Sebab, antara jalan rakyat urat nadi kehidupan ekonomi rakyat dan perjalanan DPR/DPRD itu yang seharusnya saling mendukung pada kenyatannya justru bertolak belakang.

Mari kita lihat kondisi 18.332,19 km panjang jalan di Sumatera Barat per-2011. Jalan nasional sepanjang 1.238,41 km sekitar 10 hingga 12% dalam keadaan rusak. Jalan provinsi 1.153,83 km sekitar 16 hingga 20% dalam keadaan rusak. Jalan kabupaten sepanjang 13.963,94 km dan jalan kota sepanjang 1.976,01 km, lebih parah lagi. Selain banyak mengalami kerusakan sebagian nagari masih  jalan krikil dan bahkan tanah liat hingga belum disentuh roda kendaraan.

Kenapa hal itu terjadi, karena terbatasnya anggaran pembangunan dan perawatan jalan tersebut. Sebaliknya anggaran perjalanan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota nyaris tak mengenal kata terbatas.

Lihat misalnya, 13 anggota Pansus UU Desa DPR RI. Pada 26 Agustus 2012 lalu, terbang ke Brazil. Katanya, studi banding tentang pengelolaan desa. Mereka  menghabiskan anggaran Rp 1,6 milyar disamping  uang saku US$ 436 dan US$ 241 untuk masing-masing staf.  Padahal ada rombongan yang ke China, Venezuela, Jerman, dan Jepang. Total biaya sekitar Rp 2,1 milyar.

DPRD Provinsi Sumatera Barat juga tak mau kalah. Sembilan wakil rakyat daerah yang miskin sumber daya alam dan kaya bencana alam ini,  25 Oktober 2010 lampau berkunjung ke Roma, Italia. Seperti dikutip KOMPAS.com, masing-masing menghabiskan Rp 58 juta atau total Rp 522 juta, hanya mendampingi Dinas Perdagangan/ Pertanian menghadiri pemeran kopi internasional. Sepulang dari Eropa, 48 anggota dewan berkunjung lagi ke luar daerah.
Bukan perjalanan wakil rakyat

Jalan rakyat tampaknya memang bukan perjalanan wakil rakyat, khususnya di daerah. Hal itu, meski belum mendapat perhatian pers, bisa dilihat dari agenda kunjungan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ternyata jumlah kunjung ke luar dan dalam daerah berbanding 1: 3,  jauh lebih banyak dari kunjungan ke dalam daerah di mana rakyat memilih dan diwakilinya. Karenanya tak salah kalau aspirasi dan persoalan rakyat di daerahnya jarang termonitor. Tak salah pula kalau DPRD dianggap solah lebih mewakili rakyat daerah lain itu.  Sehingga, jika rakyat daerah sendiri yang ingin beraspirasi harus dengan cara berdemonstrasi.

Mengingat begitu banyak kunjungan ke luar daerah, apakah itu untuk reses, studi (tak) sebanding, dan sebagainya, tidaklah mengherankan jika kemudian alokasi anggaran perjalan DPRD rata-rata lebih separuh (50%) dari anggaran sekretariat DPRD: administrasi, kantor, biaya rapat, gaji pegawai dan sebagainya.

Lihat misalnya, anggaran perjalan DPRD Padang tahun 20012. Jumlah yang dipatok dalam APBD mencapai Rp 14,7 milyar atau 57,54 % dari  total belanja langsung Sekretariat DPRD. Belum termasuk biaya perjalan dalam daerah. Karena itu Gubernur Irwan Prayitno mengoreksi hingga di bawah 50% sesuai Permendagri No 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012. Sementara untuk bidang ke-PU-an, urusan jalan rakyat, APBD kotaPadang tahun ini hanya mengalokasi anggaran Rp 20 milyar.

Biaya perjalanan dinas DPRD Kota Solok untuk tahun 2012 juga disorot warga. Maklum, di saat APBD kota ini mengalami devisit Rp 53 milyar, biaya perjalanan dinas, kunjungan kerja, peningkatan SDM, dan bimbingan teknis anggota dewan  mencapai Rp7,5 milyar dari Rp 13 milyar anggaran DPRD.

Terlalu banyak untuk disebutkan biaya perjalanan tiap DPRD kabupaten/kota itu. Apalagi, meski tiap kabupaten/kota dan DPRD  sudah membeli teknologi, dan membiayai opersional website, namun belum dapat dirujuk sebagai sumber informasi upto date tentang APBD dan data base daerahnya.

Jadi Sumber Korupsi.

Besarnya anggaran perjalan dan bebasnya anggota DPRD menyusun agenda perjalanan ternyata tak hanya menyedot APBD melainkan juga memberi peluang untuk memanipulasi biaya dan perjalanan itu.

Lihat misalnya, di Kabupaten Pesisir Selatan. Di saat Bupati Nasrul Abit memikirkan bagaimana mendapatkan dana pembangunan jalan jalur evakuasi mengantisipasi kemungkinan ancaman tsunami, DPRD setempat dua priode ( 2004 /2009 dan 2009/2014) kini berurusan dengan kejaksaan dan kepolisian sehubungan anggaran perjalanan itu.

Kejaksaan Negeri Painan, memeriksa sekretaris dan bendahara serta 26 anggota DPRD Pesisir Selatan priode 2004-2009. Belum jelas berapa kerugian negara. Namun Oktober yang akan datang mereka akan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Hariyanto secara bertahap memeriksa 40 anggota DPRD Pesisir Selatan priode 2009-2014.  Diantaranya, tentu ada mantan anggota DPRD priode sebelumnya, sehingga mereka harus menghadapi dua pemeriksa sekaligus dengan dugaan yang sama: penyalahgunaan anggaran perjalanan alias perjalanan fiktif

Bagaimana modusnya dan berapa kerugian negara belum jelas. Mereka diduga tersangkut temuan BPK tentang perjalanan dinas fiktif yang menghabiskan dana sebesar Rp1,4 milyar. Diantaranya, Rp 800 juta sudah dikembalikan. Begitupun, sekrertaris dan bendahara dewan priode terakhir sudah jadi tersangka.

Kasus itu tentu saja menambah panjang daftar anggota DPRD terlibat/ diduga terlibat korupsi dana perjalan dinas selama ini. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, sampai April 20012 lalu, sudah  2.976 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dikeluarkan izin pemeriksannya sepanjang tahun 2004-2012. Sebanyak 2.545 izin untuk anggota DPRD kabupaten/kota, 431 anggota DPRD provinsi, baik sebagai terdakwa, tersangka, maupun saksi.

Di luar yang ditangani KPK, dari seluruh izin yang dikeluarkan 710 izin  untuk mereka yang terlibat kasus korupsi. Mereka  349 anggota DPRD kabupaten/kota dan 361 anggota DPRD provinsi. Angka yang cukup besar mengingat jumlah anggota DPRD Provinsi 1.770 orang dan anggota DPRD 410 Kabupaten Kota  13.525 orang.

Anggota DPRD kabupaten/kota yang lain terkait  penganiayaan 105 kasus, penipuan 119 kasus, pemalsuan dokumen 116 kasus, perzinahan/pencabulan 22 kasus, perjudian 13 kasus, dan pembunuhan 6 kasus. Anggota DPRD provinsi, di luar kasus korupsi, tersangkut pembunuhan 22 kasus, pemalsuan dokumen dan penggelapan barang masing-masing 9 kasus, perzinahan 1 kasus. Khusus perzinahan/pencabulan total  melibatkan  23 orang anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Oleh karena itu tidaklah aneh di saat anggota DPRD bisa melenggang ke berbagai daerah, juga luar negeri, rakyat di dalam daerahnya justru terseok-seok melewati jalan yang berlobang-lobang dan berlumpur di kampung halamannya sendiri. Banyak yang mengalami kecelakaan dan bahkan kehilangan nyawa. Pemdangan itu bisa ditemukan mulai dari kotaPadang, Kabupaten Agam, Solok Selatan dan daerah lainnya.

Kita hanya bisa berandai-andai. Kalau saaja anggota DPRD provinsi atau kabupaten itu, dari partai manapun dia, terusik  hatinya. Lalu, mengurangi agenda perjalanan keluar daerah, tentulah porsi anggaran pembangunan dan perawatan jalan rakyat di APBD bisa ditingkatkan. Sayang, kadang sulit memisahkan antara kepentingan kredibiltas dan jaminan kredit sehingga terasa penting berkunjung dan membelanjakan uang ke daerah lain. Inilah pribahasa anak di pangkuan diabaikan, baruak di rimbo disusukan. (*)   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: