Demokrasi Bagalau

Komentar Singgalang 3 Agustus 2012
Oleh Fachrul Rasyid HF

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan,  kepada pers 29 Agustus 2012 lalu memaparkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD selama Oktober 2004 hingga Juli 2012 atau sejak pilkda langsung.

Lebih saparuh kepala daerah terlibat korupsi. Rinciannya, 17 (dari 33) gubernur dan 260 (dari 524) bupati dan walikota terlibat korupsi. Menjelang akhir tahun ini ada sejumlah kepala daerah lagi yang akan menyusul. Sementara anggota DPRD, dari total 2008 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia,  431 orang terlibat korupsi. Dari 16. 267 anggota DPRD kabupaten/kota,  2.553 terlibat kasus korupsi. Angka itupun akan bertambah mengingat sejumlah anggota DPRD kini sedang dalam pemeriksaan penyidik.

Menurut Djohermansyah, tingginya jumlah pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi merupakan salah satu imbas dari politik berbiaya tinggi. Karena sejak berlakuknya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, biaya politik mendadak melonjak tinggi karena rakyat langsung memilih kepala daerah. Berbeda dari sebelumnya ketika kepala daerah dipilih anggota DPRD (sistem perwakilan).

“Karena besarnya kebutuhan dana, calon-calon kepala daerah mencari uang ke mana-mana. Ketika naik jabatan, ia berusaha mengembalikan uang itu. Inilah yang memicu maraknya korupsi di daerah, “katanya.

Dari penjelasan Djohermansyah  itu jelas bahwa faktor pemicu korupsi itu adalah biaya tinggi pemilihan langsung kepala daerah dan anggoata DPRD. Disamping, tentunya, faktor  niat memperkaya diri, mentalitas yang buruk, integritas yang rendah dan kejujuran serta rendahnya keyakinan ber-Tuhan dan tipisnya hubbulwathan.

Kalau dikeruk lebih dalam, penyebab korupsi di kalangan kepala daerah dan anggota DPRD itu adalah demokrasi liberal asal Amerika atau Eropa yang diadopsi Indonesia. Ibarat makanan, resep Amerika dijadikan masakan Padang, Sunda, Jawa, Aceh, Bugis, Papua dan Dayak membuat bangsa ini terkena wabah diare.

Sebetulnya Tuhan sudah mengatur melalui alam tiap benua beda alamnya, beda satwanya, beda warna kulit manusianya, dan beda jenis masakan dan makanananya dan beda kulturnya. Dan itu tak mudah dialih ganti. Di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung. Artinya, demokrasi liberal itu hanya cocok untuk alam negeri asalnya. Ketika kemudian dipelihara di Indonesia yang berbeda alam dan kulturnya, pohon demokrasi impor itu justru berbuah korupsi.

Pertanyaan kenapa pemimpin yang diminta koruptor yang tiba? Karena demokrasi liberal berbasis pada suara terbanyak atau suara orang banyak. Padahal dalam masyarakat  Minangkabau sebagai sub etnis Melayu Indonesia, suara orang banyak itu dinilai sebagai suara bagalau. Hal itu terbaca dalam pribahasa adat “suaro rang banyak suaro bagalau, suara ninik mamak suaro sabananyo”.

Suara bagalau maksudnya adalah suara yang tak terukur : kualitas, akuntabilitas, kapabelitas dan sebagainya. Atau disebut juga suara liar, seperti suara-suara di pasar, di warung atau di gelanggang. Sedang pemahaman suaro ninik mamak suaro sabananyo adalah suara orang yang berkompeten di bidangnya, secara refresentatif mewakili kaum dan sukunya. Jelas latar belakang sosial dan statusnya di masyarakat, jelas integritas dan kualitasnya.

Proses pengambilan keputusannya bukan didasarkan pada pemungutan suara, melainkan bajanjang naik batanggo turun. Dimulai dari kesepakatan kaum, lalu dibawa mamak ke dalam suku, selanjutnya dibicarakan penghulu dalam rapat nagari sampai diperoleh keputusan nagari. Bulek aie dek pambuluah, bulek kato di mufakat.

Pertimbangan keputusan atau pilihanya didasarkan pada apa dan siapa yang paling patut dan pantas. Patut dan pantas karena kepribadiannya, keluarga, kepedulian, kecerdasan, kejujuran dan keberaniannya. Patut dan pantas menurut usia, menurut ketokohan, ketakahan. Patut dan pantas menurut hukum, pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan pandangannya. Patut dan pantas karena tabiat dan  prilaku, cara bicara, cara berfikir,  masa lalu, hari ini dan masa depan. Karena itu hasil keputusan dan pilihannya lamak del awak katuju dek urang.

Sayang, prinsip demokrasi kekayaan alam dan budaya sendiri itu dikecilkan dengan julukan kearifan lokal dan, biar tampak modern, diganti dengan kearifan internasional yang datang dari bumi, dan turun dari langit asing. Akibatnya, terjadilah hujan salju di bumi tropis sehingga bangsa ini terserang flu korupsi. Keputusan dan hasil pilihannya, bukan lamak dek awak katuju dek urang melainkan lamak dek awak menyakitkan dek urang. Karena itu kalau mau selamat kembalilah ke demokrasi yang lahir dari masyarakat dan bumi negeri sendiri.

Jadi, kenapa kepala daerah dan anggota legislatif banyaktercela akibat korupsi? Jawabannya, karena mereka adalah produk suara bagalau. (*).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: