Deteksi Dini Galodo

Teras Utama Padang Ekspres 13 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Hanya berselang satu setengah bulan banjir dan galodo berulang di sekitar Bukit Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pertama saat magrib Selasa 24 Juli 2012 lalu. Galodo memaksa 3.636 warga mengungsi,  95 bangunan rusak berat, 172 rusak sedang dan 249 rusak ringan. Kerugian ditaksir Rp 15,49 milyar. Kedua, Rabu sore 12 September 2012 lalu. Dua nyawa melayang, lima rumah rubuh tertimbun dan ratusan lainnya terendam.

Tapi bencana seperti itu bukan yang pertama di Sumbar. Di luar galodo kecil dan menengah, sejak 35 tahun silam saya mencatat ada 13 kali galodo besar. Mulai dari galodo di Pasir Laweh, di kaki timur Gunung Merapi, Tanah Datar, 1979 yang menelan 50 korban nyawa sampai  air bah melanda Kasiak Putiah , Kambang dan 7 Kecamatan di Pesisir Selatan yang merenggut enam nyawa merendam 10.219 rumah 52.315 jiwa diungsikan (kerugian sekitar Rp 99,6 milyar) 3 November 2011 lampau.

Setidaknya 503 jiwa melayang, ribuan rumah dan harta benda warga binasa. Belasan irigasi, ratusan meter jalan, jembatan, sejumlah sekolah, rumah ibadah dan ratusan hektar lahan pertanian porakporanda. Kerugian lebih Rp 500 milyar.  Karena itu saya pun lancang mengubah pribahasa sekali air gadang sekali tepian beranjak jadi sekali air gadang sekali desa beranjak.

Menyadari kenyataan tersebut, sekitar lima bulan sebelum galodo pertama Limau Manih, saya memberanikan diri berbicara secara terpisah dengan tiga pejabat Sumatera Barat; Bapedalda, Dinas Kehutanan dan Dinas PSDA. Kami membicarakan perlunya deteksi dini galodo, serta teknik penanggulangan, kemungkinan dampak serta manfaat sosial ekonomi dan lingkungan. Termasuk antisipasi dengan cara membangun embung (kecil, menengah dan besar), revolusi bambu (penghijauan dengan bambu) di lokasi yang rawan galodo.

Kemudian tiga hari setelah galodo Limau Manih, saat berbuka bersama Gubernur Irwan Prayitno dan wartawan/budayawan di Auditorium Gubernuran, secara spontan saya berucap: “Pak Gubernur, saatnya ada koordinasi Bapedalda, Dinas PSDA dan Dinas Kehutanan mengantisipasi kemungkinan galodo berikutnya”. “Ya, itu mesti itu,” kata Gubernur.

Saat dialog tentang mitigasi bencana di rumah kediaman Wakil Gubernur Muslim Kasim, tiga hari sebelum lebaran, persoalan deteksi dini galodo tersebut saya sampaikan kepada Ir. Yazid Fadhli, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Beliaupun mengutip gagasan itu dalam sambutannya. Lalu, saya sendiri saat berkesempatan berbicara merinci maksud dan tujuan deteksi dini galodo tersebut.

Ternyata pemikiran itu sampai kepada Ketua BNPB Syamsul Maarif Yang Dipertuan Rajo Maulana Paga Alam. Saat kunjungan di Painan dan berbicara di depan Bupati Nasrul Abit bersama pemuka masyarakat di sebuah shelter Kamis sore 6 September 2012, Syamsul mengungkapkan pentingnya deteksi dini galodo tersebut.

Setengah menginstruksi, ia merinci bagaimana langkah-langkah deteksi dan antisipasi galodo itu. Ia minta pemuda dan mahasiswa pencinta alam dilibatkan mengecek semua celah bukit yang berpotensi galodo. Lalu, buat rencana tindakan. Kerpada DPRD ia berharap agar dialokasikan anggaran untuk itu dalam masing-masing APBD.“Kami akan bantu semaksimal mungkin. Tapi daerah juga mengalokasikan anggarannya. Jadi shering-lah,” katanya.

Menunggu action.

Terus terang saya bukan ahli lingkungan. Namun pengalaman 30 tahun keluar masuk nagari, mendaki bukit, menelusuri hutan dan sungai –sungai kemudian mendatangi hampir tiap lokasi bencana di daerah ini, mengajarkan bahwa galodo adalah sesuatu yang nyata, terjadi di alam terbuka. Penyebab dan akibatnya bisa dilihat secara kasat mata. Antisipasinya pun bisa dilakukan secara terencana. Dari situlah muncul keberanian mengajak pihak-pihak yang dianggap berkompeten melaklukan deteksi dini galodo tersebut.

Disamping itu ada pedoman bersama, yaitu Perda No.5  Tahun 2011 Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar  2010-2015. Salah satu misi yang diundangkan adalah “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.  Caranya, memprioritaskan pembangunan “Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup”. Menurut Perda tersebut, instansi pelaksana misi ini adalah Bapedalda, Dinas Prasja dan Tarkim, Dinas PSDA dan Dinas Kehutanan.

Sebetulnya, Perda itu telah disosialisasikan kepada seluruh SKPD, Ketua Ketua -Komisi DPRD Provinsi, Kepala Bappeda dan DPKD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, di sebuah hotel berbintang di Padang, 25 Januari 2012 lampau.  Namun sampai kini, saat tahun 2012 mendekati akhir, realisasi RPJMD dalam bentuk langkah nyata gerakan penanggulangan dan antisipasi bencana, khusus galodo, masih mengawang.

Padahal kalau Pemda kabupaten/kota bersama provinsi mengajak berbagai pihak terutama masyarakat tentangga perbukitan mendeteksi  setiap lokasi yang berpotensi galodo, tentu kalau bukan bisa mencegah galodonya, paling tidak bisa memberikan peringatan dini kepada rakyat sehingga korban nyawa dan harta benda bisa terkurangi.

Begitupun kita hanya bisa bertanya. Belum cukupkah pengalaman pahit di Limau Manih itu membuat semua pihak tersentak?  Jangan-jangan bencana ini merupakan peringatan dini kepada kita yang mengingkari janji kepada Ilahi Rabbi dan diri sendiri yang tak juga melaksanakan Perda dan RPJMD sampai kini (*).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: