Koordinasi Prawisata Tanpa BKSDA

Komentar Singgalang 6 Oktober 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Rapat Koordinasi (rakor) Gubernur Irwan Prayitno dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat di Padang Kamis 27 September 2012 ternyata beda dengan apa yang diekspose sebelumnya. Rakor yang mengangkat tema pembicaraan Pengembangan Pariwisata dan Revitalisasi Koperasi, bukan membicarakan bagaimana revitalisasi koperasi untuk pengembangan pariwisata atau pengembangan pariwisata dengan  reveitalisasi koperasi.

Para kepala daerah tak menemukan harapan bahwa Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Koperasi Sumatera Barat masing-masing atau secara bersama-sama membawakan  satu kertas kerja sebagai acuan kebijakan pengembangan pariwisata dan koperasi. Padahal dari situ para kepala daerah  bisa memberikan saran dan pendapat sehingga diperoleh kebijakan yang terintegrasi dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan pariwisata dan koperasi itu.

Yang terjadi nyaris hanya sosialisasi tentang kebijakan bidang koperasi dan kebijakan tentang pariwisata yang satu sama lainnya tak saling mendukung untuk tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka, karena merasa hanya jadi pendengar dan bukan peserta/ kontributor aktif dalam pertemuan tersebut, banyak peserta dari kalangan bupati/ wakil bupati, walikota/wakil walikota dan peserta lainnya memilih duduk di luar ruangan ketimbang mengikuti pembicaraan yang berkembang. Bahkan diantaranya meninggalkan acara sebelum waktunya.

Para bupati dan walikota itu memang sangat mengharapkan adanya koordinasi berbagai kebijakan di bidang pariwisata dan koperasi yang selama ini banyak  tumpang tindih. Banyak contoh kasus yang bisa diungkapkan. Antara lain misalnya, soal objek wisata alam seperti Lembah Anai, Lembah Harau, Hutan Cagar Alam Kelok Sembilan, Taman Hutan Raya Bung Hatta, Hutan Lindung Panti dan sebagainya.

Di satu pihak objek wisata itu berada di teritorial kabupaten/ kota. Di pihak lain status kawasan itu adalah hutan lindung dan cagar alam di bawah kewenangan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Kehutanan. Sementara Pemerintah Provinsi selaku penguasa wilayah melalui Dinas Pariwisata terus berinvestasi di situ. Ada yang berbentuk fasilitas pengunjung atau infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan.

Namun karena tak ada kondinasi dan pembagian kewenangan yang tegas, pemeliharaan dan pengawasan objek wisata itu menjadi tidak jelas. Izin pembangunan pondok wisata, kios dan warung di sekitar lokasi diberikan oleh BKSDA. Dan itu tanpa koordinasi dengan Dinas Pariwisata setempat atau provinsi sehingga aspek kepariwsataan seperti keindahan, kebersihan dan keamanan terabaikan. Dinas Pariwisata provinsi yang berinvestasi di lokasi itu juga tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten/kota sehingga pemeliharaan dan pendayagunaan investasi tak  jelas berada di bawah kewengan siapa.

Inilah penyebab banyak investasi Dinas Pariwisata Provinsi di objek wisata tak terpelihara dan tak bermanfaat sebagaimana mestinya. Selain tak terurus, objek wisata alam juga cenderung menjadi tempat liar sehingga mememberi peluang jadi tempat maksiat. Mungkin karena tidak dimaksudkan untuk mengkoordinasikan pengembangan pariwisata dan revitalisasi koperasi, rakor itupun tak melibatkan BKSD sebagai “pemilik” kawasan. Padahal kalau memang punya niat mengembangkan pariwisata dengan revitalisasi koperasi, seharusnya BKSD dilibatkan dalam koordinasi tersebut.

Koordinasi pengembangan dan pembinaan objek wisata pantai, danau dan sungai  di Sumatera Barat juga tak jelas. Di satu pihak pantai, danau dan sungai berada di bawah kewenangan provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA). Di sisi lain masing-masing pemda kabupaten/kota menjadikan kawasan itu sebagai objek wisata. Maka, tumbuhlah berbagai bangunan dan warung wisata di panjang pantai dan bibir danau serta sungai. Hebatnya, ketika muncul kerusakan dan bencana, perbaikan kawasan dituntut kepada Dinas PSDA. Padahal saat dibangun dan dimanfatkan, kawasan itu seolah tak bertuan.

Seharusnya, kalau ada korodinasi antara pemda Kabupaten/kota, Dinas Pariwsiata dan Dinas PSDA tentu bisa diatur mana kawasan yang boleh  dibangun dan mana kawasan yang tak layak jadi objek wsiata. Paling tidak pembangunan pariwisata harus selalu mempertimbangkan aspek keselamatan pantai, danau dan sungai.

Kini coba lihat sepanjang pantai danau Maninjau atau Singkarak. Tak jelas di kawasan mana saja di kedua bibir danau itu yang menjadi objek atau tujuan wisata. Semua seolah jadi objek wisata dan semua juga bukan objek wisata. Pantai danau Singkarajk misalnya, kini nyaris tertutup bangunan penduduk sehingga bibir danau yang indah menjadi tempat pembuangan limbah dan sampah rumah tangga.

Melihat berbagai persoalan tersebut, wajar jika peserta rakor sangat berharap memperoleh gambaran koordinasi kebijakan. Mulai soal  pembagian kewenangan, pembiayaan maupun pengelolaan objek wisata dan pengembangan pariwisata. Tentu, termasuk kebijakan pengelolaan objek wisata di masa yang akan datang yang  ditangani koperasi, semisal koperasi nagari atau koperasi unit desa.

Namun demikian, kendati tak mendapatkan apa yang diharapkan, toh, peserta rakor bersukacita bisa memanfaatkan ruang rakor untuk saling bertemu ramah. Maklum,  mereka juga jarang saling bertandang. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: