Sekali Lagi Mata Hati dan Mata Anggaran

Komentar Singgalang 21 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ada perdebatan sengit dalam beberapa kali rapat antara pejabat Pemrpov dan DPRD Sumbar  sepekan terakhir. Yang diperdebatkan sebagaimana diberitakan  Singgalang dua hari berturut-turut (19 dan 20/09/2012), soal anggaran Rp 227 milyar dalam APBD 2012 yang ditemukan BPK ditaruh salah “kamar”.

Anggaran itu “seso” dicairkan karena dincatumkan pada kelompok belanja modal. Artinya, jika dibelanjakan akan menambah aset Pemprov Sumbar. Tapi dilihat dari rincian kegiatannya dana itu diperuntukan bagi pembangunan jalan lingkungan, perbaikan dan pembangun irigasi, drainase dan sebagainya yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota.

Kalaupun provinsi dibolehkan menangani langsung kegiatan tersebut, maka  anggarannya masuk kelompok mata anggaran belanja barang dan jasa yang akan habis terpakai. Anggaran belanja modal bisa digunakan, meski di bawah kabupaten/kota, namun kemudian haruslah dihibahkan kepada kabupaten/kota. Sedangkan belanja barang dan jasa tak boleh dihibahkan. Selain melanggar aturan juga beresiko hukum.

Masalahnya menjadi rumit karena sebagian kegiatan sudah dilaksanakan dan sebagian masih dalam proses tender. Sementara tahun 2012 sudah mendekati akhir. Bila tak segera dicairkan akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran. Artinya, anggaran sebesar itu menjadi buah simalakama.

Untunglah Kemendagri memberi “maaf” untuk yang terlanjur. Terhadap sisanya, diperintahkan supaya direlokasi atau reposisi dulu ke mata anggaran yang sesuai peruntukkan dan kewenangan provinsi. Inilah yang membuat rapat antara pejabat Pemrpov Sumbar dan DPRD dilaksanakanberkali-kali.

Di satu pihak Pemrpov menolak mencairkan anggaran tersebut karena membayangkan resiko hukum yang akan menjelma. Di pihak lain anggota DPRD tetap ngotot menggunakan anggaran tersebut karena hal itu merupakan hasil  jaringan aspirasi yang mereka lakukan di nagari-nagari.

Akhirnya, seperti diberitakan, disepakati sebagian besar anggaran tersebut tetap dicairkan sesuai peruntukan semula. Sisanya sekitar Rp 48 milyar dipasrahkan masuk sisa lebih penggunaan anggaran yang akan diluncurkan ke dalam APBD 2013 mendatang.

Kenapa bisa terjadi kegiatan belanja barang dan jasa di bawah Kabupaten/Kota masuk ke dalam APBD Provinsi Sumbar, tidak ada penjelasan. Bahwa Kabupaten/ kota kekurangan dana, lalu ditangani provinsi, tentulah bukan jawaban yang benar. Sebab, kalau demikian kejadiannya, pemprov melalui APBD  mengalokasikan dana hibah atau anggaran perbantuan. Alasan perbantuan pun harus kuat. Antara lain harus ada shering pembiayaan dengan Kabupaten/kota.

Namun bila ditilik ke masa  DPRD priode 1999-2004 dan 2004-2009 lampau, besar kemungkinan hal itu terjadi lantaran adanya pergulatan antara mata hati dan mata anggaran. Di satu pihak anggota DPRD provinsi ingin menyalurkan ”aspirasi” masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Misalnya, permintaan pembangunan irigasi, perbaikan jalan, drainase dan sebagainya.

Kalangan anggota DPRD yang mengusulkan kegiatan itu tentulah memahami beda klasifikasi kegiatan dan prosedur pembiayaan oleh provinsi terhadap kabupaten/kota. Namun karena menurutkan mata hati bagaimana permintaan masyarakat di daerah pemilihannya dipenuhi melalui APBD yang mereka kelola, klasifikasi dan predur itupun terbaikan dan usulan pun diteruskan ke SKPD terkait.

Sebaliknya, pejabat SKPD, meski tahu dan sadar bahwa kegiatan yang diusulkan tak relevan dengan mata anggaran dan kewenangan kabupaten/kota bukan kewenangan provinsi, sulit  menolak permintaan tersebut. Mereka “terpaksa” meneruskan usulan itu ke APBD. Jika tidak, usulan meereka sendiri taruhannya.

Lazimnya, begitu kegiatan masuk APBD, masyarakat di wilayah pemilihan langsung diberitahu. Bahkan kadang siapa pengusaha pelaksana kegiatan kelak juga sudah dipersiapkan. Tapi hendak di kata dapek nan di hati tapi indak dapek bak kato hati, BPK menemukan keganjilan itu sehingga terbuka kepada publik. Dan kegiatan pun harus dihentikan.

Urusan anggaran itupun jadi buah simalakama. Tak dicarikan, bagaimana menutup malu ke masyarakat di wilayah pemilihan yang telanjur diberi harapan pasti. Mau dicairkan terganjal Pemrpov dan tentu juga dibayangi ancaman hukum.  Bagi SKPD yang bersangkutan, temuan  BPK itu adalah sebuah “barkah”.  Sesuatu yang tadinya tak bisa dibantah kini terbantah sendiri oleh keadaan. Diharapkan, tentunya, anggaran yang terlanjur dicairkan kelak tak  jadi  perhatian penyidik.

Seharusnya ini menjadi pelajaran berharga. Bahwa mata hati mestilah relevan dengan mata anggaran. Aspirasi mesti juga singkron dengan aturan administrasi dan birokrasi. Jika menurutkan mata hati saja, akan terjebak tindak pidana korupsi. Ini penyebab kenapa 431 dari 2.008 anggota DPRD provinsi di Indonesia, sejak 2004 hingga Juli 2012,  terjerat hukum. Dek hati (bisa) mati dek mati (bisa)  buto. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: