Sinerji Pariwisata dan Koperasi

Opini Haluan 25 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno 26 dan 27 September ini akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Bupati/Walikota di Padang untuk Pengembangan Pariwisata dan Revitalisasi Koperasi. Pembicara utama dalam rakor tersebut adalah Sapta Nirwandar Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rakor itu pantas disambut gembira. Sebab, pertama, setelah rakor ini diharapkan pengelolaan pariwisata terutama objek wisata alam di Sumbar yang selama ini diagung-agungkan menjadi jelas dan koperasi bisa berperan di situ. Kedua, dengan kombinansi pembinaan/pengelolaan pariwisata dan koperasi, diharapkan ke depan Sumbar mampu mewujudkan misi RPJMD peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pariwisata dan koperasi itu.
 
Sebagaimana diketahui potensi pariwisata Sumbar memang cukup besar. Namun sejauh ini belum mampu menciptkan multi efek, terutama bagi peningkatan ekonomi rakyat. Hal itu, antara lain karena objek wisata belum dikelola secara profesional. Sebut misalnya objek wisata alam, sebagian besar dibiarkan apa adanya. Begitu juga objek wisata pasar atau pekan yang merupakan potensi wisata setelah objek wisata alam hanya dikelola Dinas Pasar. Dan, itu nyaris belum tersentuh roh kepariwisataan.

Padahal ivestasi Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota untuk objek wisata alam dan pasar sudah cukup besar. Hampir tiap tahun dialokasikan anggaran APBD  untuk pembangunan/perbaikan jalan, jembatan, pembangunan fasilitas umum di objek wisata ini. Bahkan ruas jalan raya ke beberapa daerah ditingkatkan dengan dalil kepentingan pariwisata. Namun pengelolalaan objek wisata dan kegiatan pendukungnya tetap saja tak jelas sehingga semua investasi tersebut tak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Melihat perkembangan pembangun infrastruktur ke lokasi objek dan daerah tujuan wisata, sudah saatnya tiap objek wisata dikelola secara profesional.  Objek wisata tertentu semisal Lembah Harau, Panorama Baru, Ngarai Sianok, Rimbo Panti, Air Terjun Bayang dan sebagainya, dikelola oleh sebuah perusahaan..

Atau objek wisata semisal Danau Singkarak atau Danau Maninjau bisa dibagi jadi beberapa kapeling dan setiap kapeling dikeloal sebuah peruhaan atau badan hukum.  Perusahaan itu bisa bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota atau pemerintah nagari, atau ninik mamak, tergantung kepemilikan lahan. Badan usaha itu bisa berinvestasi, lalu, menerapkan prinsip menejerial dan prinsip bisnis secara profesional

Pemda tinggal membina dan mengeluarkan aturan bagi hasil dan ketentuan pengelolaan, termasuk penataan tempat, pengaturan keamanan, perparkiran,  restoran dan penjual makan serta cidera mata. Bahkan pemda bisa mengeluarkan aturan tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang di objek wisata sehinga objek wisata tidak lagi menjadi objek maksiat, seperti sekarang.

Selain itu berkunjung ke objek wisata, selain tidak bersih juga tidak nyaman. Hampir semua objek wsiata yang “dijual” tidak terpelihara keindahannya, kenyamanan, kebersihan, dan keamanannya. Yang memalukan misalnya, Lembah Anai. Di pinggir sungai di lembah terkenal itu dibikin pondok-pondok dari plastik dan kolam renang sekenanya. Selain tidak indah dan tidak bersih, juga kelihatan jorok.

Objek wisata pasar, seharusnya pula dilakukan koordinasi pengelolaannya antara Dinas Pasar dan Dinas Pariwisata. Dengan cara itu pasar di Sumbar, yang di  banyak negara dan daerah menjadi tujuan utama wisatawan bisa jadi kunjungan yang menarik sehingga rakyat juga bisa memperoleh manfaat ekonomi dari pasar tersebut.

Seandainya, objek wisata alam dan pasar –pasar di Sumatera Barat memang dikelola secara profesional, tentulah akan berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja. Katakanlah, misalnya, ada 100 objek wisata alam, dan masing-masing menyerap 30 pekerja, tentu sekitar 3000 tenga kerja bisa ditampung. Begitu juga dengan pasar. Bila ada 20 pasar tradisional yang dikelola secara profesional, dan tiap pasar memerlukan 100 pekerja, tentu sekitar 2000 tenaga kerja bisa diserap di sektor ini.

Peran Koperasi

Pengelolaan objek wisata, termasuk pasar, selain bisa dilakukan oleh perusahaan/badan usaha swasta sangat mungkin dikelola oleh badan usaha milik koperasi.  Selain akan lebih terbuka dan menguntungkan banyak masyarakat yang menjadi anggota koperasi, investasinya juga bisa memanfaatkan fasilitas koperasi.

Disamping itu, objek wisata dan pasar-pasar bisa menjadi pasar empuk bagi produk industri kerajinan yang kini banyak dikelola koperasi. Persoalannya kini tinggal bagaimana menyinkronkan produksi koperasi dengan kebutuhan dan permintaan pasar pariwisata.

Saya kira kalau memang pembinaan koperasi dan pariwisata dikoordinasikan dengan baik dan didukung oleh niat dan program yang baik tentulah citra pariwisata di masa yang akan berubah. Sumbar bukan lagi sekedar tempat berjalan-jalan tapi juga tempat  memperoleh hasil kerajinan dan menikmati kuliner di tengah suanasa alam yang tenang, nyaman dan aman.

Kemudian Pemda melalui Dinas Pariwisata bisa melaksanakan tugas pokoknya sebagai  fasilitator, pembina dan pendukung promosi objek wisata saja.  Dengan demikian objek wisata bisa menjadi mata air bagi kehidupan ekonomi masyarakat daerah ini. Jika dimulai dari sekarang tentu Sumbar yang telah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia segera bisa memetik “buahnya”. Dan, Sumbar yang miskin sumber daya alam tentu bisa memperkaya diri dengan keindahan alamnya. (*)

ont-u8: ��d8�cnt-family:Arial;color:#323233′> Dengan demikian TNI bisa turun tangan, setidaknya, menengahi atau mencegah komplik sosial yang kini merebak di berbagai daerah.

Namun, seperti sudah diduga, UU itu ditolak beberapa kelompok tertutama kalangan yang selama ini getol mengusung isu liberalisme, hak-hak rakyat atas tanah, demokrasi dan HAM. Mereka menilai keikutsertaan TNI menanggulangi komplik sosial akan rawan pelanggaran hukum. LSM  Kontras, seperti dikutip TRIBUNNEWS.COM, malah mengajak elemen masyarakat sipil berkonsolidasi melakukan uji materil UU tersebut.

Berasal dari Rakyat

Di balik penolakan itu, harus diakui  sesungguhnya lebih banyak rakyat yang sejak lama berharap keikutsertaan TNI membangun rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Maklum, TNI berasal dan dibesarkan rakyat.  Dan, ini jadi kekuatan utama Indonesia sebagai sebuah negara selama ini. Semua pihak tentu juga memahami bahwa reformasi memang menuntut TNI tak lagi berperan di bidang sosial politik pemerintahan sebagaimana di masa Orde Baru.

Tapi itu tak berarti peran sosial TNI juga harus ditiadakan. Partisipasi TNI, baik dilihat dari doktrin, sapta marga dan keberadaannya sepanjang sejarah bisa lebih luas. Partisipasi TNI bisa menjangkau bidang pertanian, kesehatan, termasuk yang kini mendesak adalah penegakkan hukum dan menciptakan rasa aman yang bisa berimpilkasi pada keselamatan negara. Karena itu menjadi aneh jika ada pihak-pihak yang berusaha menjauhkan, apalagi memisahkan, TNI dari rakyat (*)
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: