Bareh Samo Dibali, Karak Untuak Urang

8 Agustus 2013

 

 

Khazanah Minggu Padang Ekspres 28 Juli 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Mana yang lebih baik berawajah ustaz berjiwa preman dari pada berwajah preman berjiwa ustaz?  Pertanyaan itu muncul dari pribahasa atau papatah bareh samo dibali, karak diagiahkan ka urang. Ungkapan ini mengingatkan kepada kita kalau bekerjasama dengan berbagai pihak mestilah dengan sikap dan perlakuan yang jujur. Celakanya yang banyak terjadi justru keuntungan dimakan sendiri sedangkan kesulitan dibagi kepada orang banyak.

Pribahasa ini cocok dengan kebanyakan prilaku pemimpin kita hari-hari ini. Di saat mengahadapi pilkada, gubernur, bupati atau walikota, semua pihak diajak bekerjasama mendukung dirinya. Katanya, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang. Atau ungkapan tatilantang samo minum aie tatilungkuik  samo makan tanah. Artinya buruk baik atau untung rugi sama dialami.  Toh, masih ditambahkan lagi, baraie sawah di ateh lambok pulo sawah di bawah.

Tapi kenyataannya, beda siang dan malam. Saya menyaksikan sendiri. Seorang kepala daerah yang berkoar-koar mengajak semua lapisan masyarakat mendukung pencalonan dan programnya. Hebatnya, setelah terpilih dan duduk jadi kepala daerah, yang diurusnya hanya partainya saja. Orang-orang dekatnya, misalnya tim suksesnya diberi ruang dan kantor sendiri dan bahkan mau diberi baju dinas khsusus. Untuk DPRD menolak memberi anggaran untuk itu.

Meski dekiman personil tim suksesnya kemudian diberi jabatan pada komisaris –komisaris perusahaan daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Sementara orang lain yang lebih berkompeten, berpengalaman dan layak menduduki jabatan itu dijauhkan. Yang tak kebagaian jabatan komisaris diberi peluang untuk mendapatkan fasilitas dari dinas instansi yang ada.

Sementara pejabat resmi yang diangkat juga atas pertimbangan kepentingan partai dengan dalih sama-sama satu sekolah alias sama alumni sekolah di mana dulu kepala daerah itu bersekolah. Maka, yang diangkat hanya alumni SMA sekolah asal si kepala daerah. Inilah kemudian yang melahirkan baperjakat alias badan pertimbangan jauh dekat. Padahal arti baperjakat sesungguhnya adalah badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

Sayang, urusan kolusi dan nepotisme ini belum tersentuh KPK sehingga belum ada kepala daerah yang diseret kepengadilan gagra-gara sikap dan perlakuan bareh samo dibali, karak diagiahkan ka urang. Padahal dampaknya terhadap sikap dan dedikasi pejabat pemerintahan sangat buruk. Pegawai dan pejabat kehilangan etos kerja, motivasi dan semangat kerja. Yang punya pengalaman, pendidikan dan prestasi jadi lumpuh layu untuk bekerja lebih baik. Sementara yang mendapat angin, semakin menyuburkan sikap menjilat. Lalu, si pejabat di mana-mana berbicara profesionalisme.

Kalau dikaji sesuai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), sikap bareh samo dibali, karak diagiahkan ka urang itu adalah sifat munafiq. Munafiq adalah sifat yang sangat dibenci oleh Islam. Pemimpin seperti itu lazimnya suka mendalilkan ayat Alquran dan Hadits Rasulullah dalam setiap berbicara. Bahkan kalau berpidato di depan khalayak sulit dibedakan apakah ia sedang memberi pengajian atau sedang menegaskan kebijakannya.

Dari kondisi itu pula kemudian muncul istilah baru, bantuak alim atau ustaz, tapi jiwanya lebih dari pada preman. Di depan khalayak suka mengaji sementara dalam bekerja suka menggergaji. Oleh karena itu orang-orang pun berbicara, biarlah betampang pareman asal berjiwa ustaz ketimbang bertampang ustaz berjiwa preman.

Masyarakat perlu diingatkan supaya berhati-hati, dan lebih selektif menilai bantuak jo rupo. Para ulama kita sudah lama mengingatkan bahwa ada orang yang berkompetensi sebagai ulama (pemimpin umat) dan ada yang berkompetensi sebagai umara’, pemimpin pemerintahan.

Kalau memang seseorang dianggap layak sebagai ulama, ustaz atau mubaligh maka terima dan besarkan dia sebagai ulama dan ustaz. Kalau dia layak jadi umara’ besarkan dan terimalah dia sebagai umara’. Jangan ulama dijadikan umara’ atau umara’ dijadikan ulama. Nanti kita akan kesulitan siapa yang harus memberi nasehat dan siapa yang akan menjalankan nasehat itu. Lagi pula, Rasulullah mengingat apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya (berkompeten) maka tunggulah kehancurannya.

Sebenarnya kita sudah banyak dan sudah lama mengalami kehancuran itu, namun kita juga tak kunjung jera. Jadi, hati-hatilah memilih pemimpin supaya tidak salah pilih, ulama dijadikan umara’ atau umara’ dijadikan ulama

 

 

15 Desember 2012

 

Iklan

Kultur Polisi Tidur

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sungguh menarik tulisan Dr. Badrul Mustafa tentang tanggul alias polisi tidur (Padang Ekspres Sabtu, 15/12/2012).  Tinjauan jelimet mengenai dampak  negatif pembuatan tanggul dari beton, kayu dan karet di hampir semua jalan lingkungan, bahkan  di jalan penghubung di kotaPadang, amat relevans dengan peran Badrul sebagai anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumbar.

Badrul mengurai rinci gangguan risiko tanggul itu terhadap kelancaran berlalulintas, terutama bagi kelancaran mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulance juga kecelakaan dan kerusakan kendaraan. Kecenderungan itu sungguh bertentangan dengan ajaran agama. Sebab, sebilah duri saja yang  dampaknya tak separah sebatang tanggul, dianjurkan Rasulullah SAW agar dijauhkan dari jalan raya.

Secara hukum, pembuatan tanggul itu pun tak boleh sembarangan. Tanggul, dengan ukuran ketebalan tertentu hanya dibolehkan di jalan tertentu yang berfungsi sebagai pengejut. Misalnya, di ruas jalan lurus yang panjang dan menjelang pelintasan kereta api.

Kultur

Apa yang ditulis Badrul kelihatannya persoalan kecil. Tapi kalau ditinjau secara sosiologis, penyelenggaraan pemerintahan dan secara hukum pembuatan tanggul itu bukanlah masalah sepele. Polisi tidur atau tanggul yang dibuat masyarakat di berbagai ruas jalan tersebut pada hakikatnya selain merupakan cerminan rendahnya pengawasan atau peran pemerintahan juga sebagai cerminan prilaku sosial dan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh subur sejak era reformasi bertabuh genderang kebebasan dan hak asasi manusia.

Pada awalnya tanggul mungkin dibuat masyarakat terutama di kawasan pemukiman sekedar mengingatkan pengendara sepeda motor yang kini sudah “menyemut” agar  mengurangi kecepatan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Namun karena tanggul sederhana tak banyak berpengaruh maka dibuatlah tanggul yang kadang hampir jadi penghalang jalan. Inilah kemudian yang menular ke berbagai tempat yang ukurannnya dibuat seolah melampiaskan kecemburuan sosial akibat kesejangan ekonomi yang kini semakin melebar.

Seandainya pemerintahan kota menjalankan tugas pokoknya selaku pengayom dan pembina ketertiban umum, maka selayaknya jalan-jalan tersebut dilengkapi rambu-rambu lalulintas dan mengawasi efektifitasnya. Namun kenyatannya, jangankan untuk jalan lingkungan, jalan utamapun masih banyak yang belum dilengkapi rambu-rambu.

 

Masyarakat akhirnya berinisiatif  membuat rambu-rambu sendiri. Bahkan ada yang memasang papan-papan bertulisan peringatan agar pengendara pelan-pelan mengingat banyak anak-anak di pemukiman yang bermain di jalan. Tapi karena minimnya penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat, ditimbah lagi rendahnya kesadaran terhadap keselamatan dan ketenteraman orang lain, rambu-rambu itu menjadi tak berarti

Maka kemudian yang muncul di jalanan adalah dua kesadaran yang saling bertolak belakang. Di satu pihak pengendara kendaraan yang merasa punya hak dan memiliki kebebasan menggunakan kendaraan sesukanya di jalan itu. Di pihak lain masyarakat yang merasa tak aman merasa punya hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Pemerintahan kota yang mestinya memberi solusi di tengah pertaruangan dua sikap tersebut terkesan membiarkan. Dari situlah kemudian terciptanya rambu-rambu yang terkesan jadi penghalang jalan tersebut

Bahasa Pisik

Tapi kalau ditinjau dari segi ilmu komunikasi, penggunaan tanggul mengisyartkan bawah rambu-rambu lalulintas  yang merupakan simbol-simbol isyarat tidak efektif lagi mengatur masyarakat kita. Bahkan tulisan-tulisan dengan bahasa yang cukup lugas, seperti  rawan kecelakaan,  keramaian, dilarang parkir dan sebagainya tak efektif jadi media komunikasi dalam masyarakat.

Kenyataan itu mengingakan kita pada pribahasa, “manusia tahan kias binatang tahan pukul”. Ketika kini bahasa kiasan melalui simbol-simbol rambu-rambu itu  tak komunikatif alias tak efektif lagi masyarakat sendiri menggunakan bahasa pisik, antara lain untuk jalan raya digunakanlah tanggul itu. Jika demikian halnya maka, pertanyaannya adalah apakah kita kini sedang mengalami animalisasi sosial.

Jangan-jangan memang, karena itu rambu-rambu lalulintas atau ketentuan hukum, baik yang berhubungan dengan jalan raya, prosedur administrasi pemerintahan dan penegakkan hukum, adat dan etika dalam masyarakat kini semakin tak diindahkan. Karena itu masyarakat lebih efektif diatur dengan bahasa pisik. Jika itu benar tentu yang diperlukan adalah pemimpin bak memandikan kuda, bukan pemimpin yang suka berbicara saja dan memajang diri dan menabur slogan di baliho-baliho.(*).

 

 

15 Desember 2012


UU PKS, Peluang Partisipasi TNI

8 Agustus 2013

Opini Singgalang 1 September 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Pada 6 Agustus menjelang peringatan HUT RI ke 67 Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, di Mabes TNI memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa dua prajurit. Pertama, Nicolas Sandi Harewan, 22 tahun, anggota Kapassus, dinaikkan pangkatnya dari sersan dua jadi sersan satu.

Nicolas diberi penghargaan bukan karena sukses di medan perang tapi justru karena berhasil menggagalkan perampokan dan percobaan perkosaan oleh sopir mikrolet bersama kawan-kawannya terhadap seorang penumpang wanita di atas angkot di Jakarta 23 Juli 2012.

Kedua, Melkior Nandi, Babinsa Kelurahan Tangge, Koramil 1612-06/Lembor, Kodim 1612/Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dinaikkan pangkatnya dari sersan mayor jadi pembantu letnan dua (pelda). Melkior dianggap berjasa karena berhasil menggagalkan aksi anarkhis massa yang akan membakar Kantor Polsek Lembor 26 Desember 2011 lalu.

Pelda Januar Prihatin Sinaga, prajurit Kesehatan Kodim 0201 Medan Berdiri Sendiri, mungkin menunggu giliran. Pada 2 Agustus 2012 lalu Januar berhasil menggagalkan kawanan bersenjata api yang merampok Anggel dan sopirnya Purnomo, karyawan Maju Bersama Swalayan yang baru mengambil uang Rp 200 juta di Bank BRI Jalan Putri Hijau, Medan. Januar menabrakkan mobilnya ke sepeda motor pelaku hingga kedua perampok tunggang langgang. Uangnya berhasil diselamatkan.

Memberi Harapan

Penghargaan tersebut tentu saja tak sekedar memotivasi prajurit tapi juga mengandung makna tersendiri. Setidaknya, hal itu menunjukkan bahwa kebaikan, dedikasi dan partisipasi sosial masih berharga di negeri ini. Kedua, keberhasilan seorang prajurit tak hanya di medan tempur tapi juga di depan masyarakat. Ketiga, memberi harapan bahwa TNI siap memberikan  perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Kepedulian TNI seperti yang ditunjukan tiga prajurit tersebut memang dinanti-nantikan. Soalnya, masyarakat kini nyaris prustasi melihat berbagai tindak kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan bersenjata api/senjata tajam, penjambretan, maling, penodongan, pemerkosaan, penjarahan rumah, toko atau kebun, dan tawuran yang terus dipertontonkan. Kota Padang, sejak tiga bulan terakhir seakan sedang diobok-obok aksi jambret  yang telah banyak memakan korban jiwa.

Ada diantara kelompok masyarakat yang nekad bertindak sendiri atau kelompok  lingkungan, kesukuan atau kelompok solidaritas. Mereka menghajar, membantai dan membakar tersangka pelaku. Celakanya, aksi  itu sering berbuntut perang antar kelompok, antar suku, dan antar desa. Akhirnya, seperti banyak kita saksikan terjadilah anarkis versus anarkis.

Kerusuhan horizontal, meski baru bersifat lokal, kini semakin terbuka. Dan, itu terus digiring dengan opini, seolah mengharapkan munculnya revolusi sosial yang membawa negara dalam bahaya. Lihat saja berbagai gejolak sosial yang terjadi.  Awalnya cuma berbentuk aksi kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penyerobotan tanah atau pengrusakan. Lalu berubah jadi aksi pembakaran kantor polisi dan bahkan kantor bupati.

Sebaliknya, ada gerakan pembenturan massa rakyat, buruh, petani, dan kelompok lainnya dengan aparat dan pejabat pemerintah. Upaya merespon aksi tersebut dibalas dengan gugatan hukum seperti pelanggaran HAM sehingga membuat kepolisian dalam posisi dilematis. Padahal dalam berbagai analisa, apabila satu peristiwa diikuti peristiwa serupa berikutnya di tempat yang sama atau di tempat lain, dengan modus, bahasa dan krakter pelaku yang sama, ini  mengindikasikan sebuah gerakan yang terkonsfirasi atau terkoordinasi.

TNI tentu mencermati semua itu secara terus menerus. Isyarat sudah datang dari Pangdam V/Brawijaya, Jawa Timur, Mayjen TNI Bambang Suranto di depan  ulama dan tokoh masyarakat di Makodim 0809 Kediri, 11 Februari 2008 lampau. Katanya, seperti dikutip INILAH.COM,  ancaman kebangkitan neo-komunis saat ini tak hanya sebatas retorika, tapi sudah mulai kembali menggalang kekuatan.

Panglima mengaku dua kali membubarkan petemuan eks anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), di Nganjuk dan Tuban, akhir 2007. Mereka berusaha menanamkan ajaran komunis dalam bentuk baru. Gerakan komunis itu juga muncul di daerah lain, terutama di daerah miskin seperti di kawasan selatan Pulau Jawa.  Karena itu diingatkan agar seluruh elemen masyarakat mewaspadai kelompok-kelompok yang melakukan aktivitas mencurigakan di masyarakat. “Jika dibiarkan, dikhawatirkan gerakan itu akan menjadi sangat besar dan mengancam kesatuan bangsa dan negara,” katanya

Melihat intensitas kejahatan dan pelanggaran hukum yang cenderung mengarah pada ancaman keselamatan negara, boleh jadi TNI menganggap sudah waktunya turun tangan, meski dalam bentuk dedikasi dan partisipasi kepada masyarakat, misalnya, menolong warga yang terancam keselamatan jiwa dan harta bendanya, seperti dilakukan tiga prajurit tersebut.

Sebaliknya pemerintah, seperti juga rakyat, tampaknya juga menaruh harapan kepada TNI lebih dari sekedar pertolongan spontan para prajurit. Untuk memenuhi harapan itu pemerintah menyiapkan payung hukum. Yaitu UU Pengamanan Konflik Sosial (PKS) yang telah disahkan DPR 11 April 2012 lalu. Dengan demikian TNI bisa turun tangan, setidaknya, menengahi atau mencegah komplik sosial yang kini merebak di berbagai daerah.

Namun, seperti sudah diduga, UU itu ditolak beberapa kelompok tertutama kalangan yang selama ini getol mengusung isu liberalisme, hak-hak rakyat atas tanah, demokrasi dan HAM. Mereka menilai keikutsertaan TNI menanggulangi komplik sosial akan rawan pelanggaran hukum. LSM  Kontras, seperti dikutip TRIBUNNEWS.COM,  malah mengajak elemen masyarakat sipil berkonsolidasi melakukan uji materil UU tersebut.

Berasal dari Rakyat

Di balik penolakan itu, harus diakui  sesungguhnya lebih banyak rakyat yang sejak lama berharap keikutsertaan TNI membangun rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Maklum, TNI berasal dan dibesarkan rakyat.  Dan, ini jadi kekuatan utama Indonesia sebagai sebuah negara selama ini. Semua pihak tentu juga memahami bahwa reformasi memang menuntut TNI tak lagi berperan di bidang sosial politik pemerintahan sebagaimana di masa Orde Baru.

Tapi itu tak berarti peran sosial TNI juga harus ditiadakan. Partisipasi TNI, baik dilihat dari doktrin, sapta marga dan keberadaannya sepanjang sejarah bisa lebih luas. Partisipasi TNI bisa menjangkau bidang pertanian, kesehatan, termasuk yang kini mendesak adalah penegakkan hukum dan menciptakan rasa aman yang bisa berimpilkasi pada keselamatan negara. Karena itu menjadi aneh jika ada pihak-pihak yang berusaha menjauhkan, apalagi memisahkan, TNI dari rakyat (*)

Padang 8 Agustus 2012


Islam dan Budaya Islam

8 Agustus 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Islam dan Keadaban: Eksistensi, Tantangan dan Peluang. Inilah tema seminar yang diangkat dalam rangka ulang tahun ke 50 Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang, 15 Agustus 2013 ini.  Prof. Dr.Machasin, MA, Pjs Kepala Balitbang Kemenag berbicara tentang Ilmu Adab, Eksistensi, Tantangan dan Harapan. Prof.  Dr. Nashruddin Baidan, MA, berbicara Konstribusi Keilmuan Alumni Fak Adab, Drs. Irhash A Samad, MH, berbicara soal Presfektif Keilmuan Budaya dalm Konteks Pengembangan Budaya Minangkabau.

Tidak ditegaskan  apakah Islam dan Keadaban dimaksud adalah Islam dalam konteks perkembangan ilmu sastra Arab atau Islam dalam konteks budaya Islam. Dilihat dari keberadaan Fak. Adab (Sastra) tampaknya pembiacaraan lebih mengarah pada Islam dan Kebudayaan Islam sesuai dengan Fak. Adab yang kini dipopulerkan sebagai Fak. Ilmu Budaya.

Dengan beberapa alasan, sasaran  tema seminar itu tentu saja menarik disiasati. Sebab, Islam sebagai basis nilai dan budaya Islam sebagai aplikasi nilai sejauh ini masih berada di dua bibir jurang yang tak kunjung bertaut. IAIN umumnya dan Fak. Adab khususnya masih berperan sebagai ajang penyebaran teori-teori keilmuan atau teks-teks Islam ketimbang sebagai lembaga pembudayaan Islam, meski lembaga pendidikan dianggap sebagai wadah akulturasi budaya yang efektif.

Sikap dan peran tekstual itu kemudian menjelma dalam pendekatan dan pengajaran bahkan metoda dakwah Ilsmiyah di tengah-tengah masyarakat. Hampir semua mimbar dari surau dan sekolah –sekolah hingga ke perguruan tinggi Islam diwarnai kajian-kajian tekstual normatif sehingga meski secara keilmuan Islam, paling tidak ilmu-ilmu dasar keislaman telah diperkenalkan kepada masyarakat, namun belum mampu membentuk budaya Islami.

Meski lembaga pendidikan Islam terus berkembang, namun  pendekatan tersebut terus diwariskan sejak berabad –abad silam. Inilah penyebab kenapa muncul pemilahan/ pemisahan urusan agama (Islam) dan realitas kehidupan. Agama seolah hanya urusan pengetahuan, urusan ibadah dan urusan akhirat.  Islam sebagai basis nilai sekan berhenti sampai pada pengetahuan, ibadah dan akhirat itu.

Tak heran jika orang semakin rajin menunaikan sholat, menjalan puasa Ramadhan dari tahun ke tahun, semakin ramai yang menunaikan ibadah haji dan umrah dan ibadah lainnya, tapi budaya Islam semakin jauh dari kehidupan.

Sebuat saja soal menutup aurat. Berpuluh-puluh tahun wanita menjalankan sholat dan ke masjid menutup aurat sesuai syariat Islam. Tapi begitu keluar dari masjid atau usai menunaikan sholat, kebanyak mereka kembali ke pakaian biasa yang tak lagi menutup aurat.

Singkat kata, semakin banyak masjid yang dibangun, semakin ramai jamaah sholat dan pengajian, semakin banyak yang beribadah haji dan semakin banyak lembaga pendidikan Islam, tapi semakin ramai pula kejahatan dan kemaksiatan. Kenyataan itu memperlihatkan bahwa agama begitu terpisah dari kehidupan.

Kenapa nilai-nilai Islam belum melahirkan budaya Islami, salah satu penyebab utamanya adalah karena Islam belum diajarkan sebagai basis nilai kehidupan riil yang berimbalan akhirat. Para ilmuwan, akademisi, da’i dan ulama tak lagi memerankan diri sebagai budayawan, pembentuk budaya Islam. Artinya, Islam tidak dikembangkan secara kontekstual normatif. Dalam bahasa lain bisa dikatakan, Islam belum diajarkan untuk menjawab dan membentuk budaya masyarakat. Inilah tantang terbesar dan terberat yang sedang diahadapi Islam dan umat Islam hari-hari ini.

Padahal agama dalam konteks pembentukan budaya lokal Minangkabau, misalnya, sudah dirumuskan dengan sederhana : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Prinsipnya, Syarak (Islam) mengato (menentukan nilai) adat memakai (membudayakan/ mewujudkannya dalam bentuk budaya). Sayang, pemahaman sederhana itupun tak mendapat sambutan akademisi IAIN.

Maka, membicarakan Islam dan Keadaban: eksistensi tantangan dan peluang, tentunya tidak hanya dibicarakan dalam presfektif transformasi keilmuan, tapi lebih pada aplikasi nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini maka, seharusnya M.Ts.N dan MAN yang kini hanya menjadi sekolah umum bernuansa (beraroma) Islam, harus dikembalikan menjadi lembaga pembudayaan/ pembentukan karakter  Islam sehingga jilbab tak hanya jadi pakaian seragam belaka. IAIN yang digiring jadi UIN sehingga hanya jadi pusat studi/ belajar Islam harus dikembalikan sebagai pusat pengembangan ilmu dan budaya Islam. Ini mestinya jadi tugas pokok Balitbang Kementerian Agama.

Selain itu methoda dakwah yang larut dalam pendekatan tekstual normatif, harus diubah jadi kontekstual normatif sehingga setiap norma yang ajarkan Islam mampu diaplikasikan/ terasa berguna dalam kehidupan nyata.

Begitupun seminar itu tentulah hanya sekedar pemenuhan acara ulang tahun atau sekedar menyentuhkan ujung lidah ke Departemen Agama, kebiasaan yang tak kunjung luntur di IAIN. Artinya, tak banyaklah yang bisa diharapan dari seminar tersebut. (*)


Kemacetan di Jalur Pemerintah

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kemacetan lalulintas kendaraan di jalan raya, di perkotaan atau di pedesaan, sejak 10 tahun terakhir seolah dianggap prilaku alam. Layaknya hujan dan panas, bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja. Dan, selalu diangkat ke forum diskusi  tapi tak pernah bisa diatasi.

Biang perkara cukup kasat mata: tak sebandingnya peningkatan populasi kendaraan dan penambahan panjang jalan raya. Duniaindustri edisi Desember 2011, mengungkapkan tahun 2000 jumlah kendaraan masih 18, 975 juta (termasuk sepeda motor 5, 554 juta unit). Pada tahun 2010 sudah jadi 76, 907 juta  (sepeda motor 61, 078 juta unit ). Dengan prediksi peningkatan 15% setahun, tahun 2011 populasi kendaraan di Indonesia mencapai 107.226 juta unit. Itu merupakan populasi kendaran terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat (246,56 juta unit) dan China (154,65 juta unit).

Polulasi kendaaran tersebut  jelas tak sebanding dengan pertumbuhan jalan raya. Panjang jalan di Indonesia hingga tahun lalu hanya 368.360 kilometer. Dengan begitu, rasio kendaraan bermotor terhadap panjang jalan di Indonesia mencapai 138 unit/kilometer. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 74 unit/kilometer, dan Filipina 11 unit/kilometer.

Menurut pengamat otomotif, Soehari Sargo, seperti dikutip Kapanlagi.com-2011,  dibandingkan negara ASEAN Indonesia memang ketinggalan dalam pengadaan jalan. Di Indonesia, panjang jalan hanya 160 km/1 juta penduduk. Di Thailand atau Korea mencapai 800 km/1 juta penduduk. Bahkan Jepang 6.000 km/1 juta penduduk.

Maka, untuk mengatasi kemacetan angkutan lalulintas di jalan raya pemerintah seharusnya menentukan pilihan prioritas. Apakah mendahulukan pembangunan jalan raya atau menekan populasi kendaraan, misalnya, dengan mengurangi penjualan dan jenis kendaraan dalam negeri kemudian meningkatkan jumlah angkutan umum.

Sayangnya, solusi yang diharapkan justru macet di ruang seminar dan diskusi. Maklum, membangun jalan baru dan pembebasan lahan diperlukan dana besar yang usulannya sering macet di ruang sidang DPR/DPRD. Niat, kalau ada, untuk mengurangi penjualan kendaraan juga mengalami kemacetan akibat berbagai pertimbangan dan kepentingan politik dan bisnis  di sekitar industri kendaraan itu.

Yang tidak macet tampaknya hanyalah kosumsi BBM yang harganya tergantung pada pasar dunia. Tapi, ketika  kemudian pemerintah berniat mengurangi subsidi dan menaikkan harga eceran BBM, kebijakan itupun macet di jalur politik.

Di tengah kemacetan lalulintas dan urusan BBM itu, pemerintah/pemerintah daerah lupa sehingga penyediaan angkutan umum pun jadi macet. Akibatanya masyarakat berlomba-lomba membeli kendaraan pribadi (mobil/sepeda motor). Meski jumlahnya mencapai 88% dari populasi kendaraan, tapi cuma mengangkut 44% pengguna jalan. Sementara angkutan umum yang populasinya hanya 4,5 % mengakut 53 persen pengguna jalan (Kompas-Sri Hartati Samhadi 2008).

Padahal penyediaan angkutan umum penumpang dan barang itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 138, pasal 139 dan pasal 143 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.  Pemerintah pusat wajib menjamin serta bertanggungjawab menyediakan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara.

Sementara Pemprov wajib menjamin tersedianya angkutan umum antar kota dalam provinsi. Pemda kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum dalam wilayah kabupaten/kota. Jika pemerintah/pemerintah daerah tak punya badan usaha sendiri bisa menunjuk badan hukum lain sesuai ketentuan.

Maka, melihat fakta di atas wajar kalau disimpulkan bahwa kemacetan lalulintas di jalan raya itu adalah gambaran kemacetan pemerintah menentukan sikap dan kebijakan antara pembangunan jalan raya, membatasi jumlah kendaraan dan menyediakan sendiri atau melindungi usaha angkutan umum oleh swasta. Sebetulnya DPR/DPRD, juga pengacara dan LSM bisa menggungat kelalain pemerintah/pemerintah daerah memenuhi tuntutan UU tersebut.

Tapi, meski sudah teramat nyaring keluh kesah rakyat mengenai kemacetan lalulintas namun tak terdengar kritik atau sikap politik kalangan DPR maupun DPRD. Jangan-jangan aspirasi rakyat juga mengalami kemacetan memasuki ruang-ruang wakil rakyat itu. Atau DPR/DPRD sendiri memeng lebih suka kemacetan di jalan raya tersebut. Bukankah dengan begitu kunjungan kerja dan masa reses bisa lebih lama dan uang perjalanan dinas pun bisa lebih besar? (**)

 

Padang 26 Agustus 2012


Dagang Sapi Dalam Sarung

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres 6 Februari 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Generasi muda hari ini mungkin tak banyak yang tahu arti istilah politik dagang sapi yang dulu amat populer di era Orde Lama. Maklum pendidikan politik kini sudah terhimpit keras bunyi musik dan hiruk pikuknya suara mesin kendaraan di jalanan. Begitupun, tak semua pelajaran pula bisa diajarkan. Sebagian hanya bisa diperoleh bila dijalani dalam kehidupan.

Untuk mengenal politik dagang sapi tak teramat sulit. Datanglah ke pasar-pasar ternak yang banyak tersebar di nagari-nagari di pelosok Sumatera Barat. Di situ berbaur antara penjual, pembeli dan toke ternak alias pengumpul sapi.

Toke ternak biasanya membawa kain sarung. Jika sedang bernegosiasi dengan calon pembeli atau calon penjual, sarungnya berpindah dari bahu ke atas tangan. Lalu, pembeli dan penjual  bersalaman sembari tangan mereka ditutupi kain sarung itu. Sebentar kemudian mereka  saling tersenyum dan membubarkan diri. Uang diserahkan dan sapi pun berpindah tangan. Transaksi selesai.

Yang terjadi saat mereka bersalaman di bawah sarung itu adalah tawar menawar harga menggunakan isyarat jari-jari tangan. Ditutupi pakai sarung supaya tak terlihat oleh pedagang atau penjual yang lain sehingga tak merusak hubungan antar pedagang sapi, yang mungkin sudah menawar sapi tersebut. Singkat kata, jual beli sapi itu boleh disebut transaksi atau negosiasi tertutup.

Rupanya praktek jual beli tertutup ala dagang sapi itu berkembang jadi prilaku  politik sehingga dalam percaturan politik pun dikenal istilah politik dagang sapi. Praktek dagang sapi di pasar ternak dan dunia politik itu sama. Bedanya, jika di pasar ternak tawar-menawar terjadi antara pedagang dan penjual sapi benaran, dalam politik tawar-menawar terjadi antara beberapa partai politik, misalnya, dalam menyusun suatu kabinet koalisi atau dalam pengambilan keputusan-keputusan tertentu secara tertutup dengan pertimbangan kepentingan dan keuntungan bagi partai-partai yang berkoalisi.

Sebetulnya, lobi-lobi politik secara tertutup adalah hal biasa dan wajar selama tidak melawan hukum, menguntung bagi negara dan tidak merugikan rakyat. Tapi jika negosiasi dan lobi-lobi itu melanggar hukum, mencelakakan lawan politik atau merusak negara dan merugikan rakyat, maknanya akan berubah jadi konsfirasi (permupakatan) jahat yang bisa dijerat hukum.

Konsfirasi jahat dalam politik dan pemerintahan, misal dalam mengambil keputusan dan kebijakan tertentu, selain melanggar prinsip demokrasi juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik tentang transparansi. Bahkan suatu keputusan dan kebijakan yang dilahirkan secara tidak transparan, meski belum tentu melawan hukum dan merugikan rakyat, paling tidak bisa dicurigai sebagai sesuatu yang jahat.

Kasus Daging Sapi

Kasus suap proses impor daging sapi yang disangkakan KPK kepada LHI, Presiden Partai PKS, dan dua pengusaha yang kini sedang mewarnai pemberitaan media massa, kelihatannya tak sebatas dagang sapi dalam pengertian istilah politik. Tapi juga perdagangan (daging) sapi benaran.Paling tidak hal itu ditandai adanya negosiasi tertutup (meski tak pakai sarung) dan adanya daging sungguhan sebagai objek negosiasi

Jika KPK kemudian bertindak, karena adanya indikasi suap yang merupakan perbuatan melawan hukum maka negosiasi itu berubah makna jadi konsfirasi atau permupakatan jahat (korupsi).

Penetapan LHI sebagai tersangka oleh KPK, secara fakta hukum tentulah apa yang disangkakan belumlah final. Artinya publik masih harus menunggu keputusan pengadilan. Tapi secara logika hukum, penetapan LHI sebagai tersangka oleh KPK bisa dianggap mendekati kebenaran atau setidaknya  dalam bahasa Minang disebut sumbang alias cenderung dianggap salah. Dalil yang digunakan masyarakat sederhana.”Takkan ada asap kalau tak ada api. Kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah”.

Bagi pertai politik yang mengandalkan opini publik, logika hukum yang berkembang seperti itu jelas menjadi persoalan besar. Upaya menetralisasinya jauh lebih berat dan sulit ketimbang menetralisasi fakta hukum. Fakta hukum bisa dinetralisasi dengan vonis hakim pengadilan.

Tapi logika hukum, apalagi bagi sebuah partai politik, sebagaimana dialami beberapa partai politik masa lalu, akan berbuntut panjang.  Sebab, logika itu sudah membentuk sikap dan opini masyarakat.  Akibatnya, yang terkena imbasnya bukan hanya pelaku dan keluarga tapi juga organisasi dan pengikutnya sepanjang massa. Maklum, bagi masyarakat, “sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya”. (*)


Kedaulatan Solok Selatan

8 Agustus 2013

Teras Utama Padang Ekspres Senin 15 April 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Kabupaten Solok Selatan dimekarkan dari Kabupaten Solok 7 Januari 2004 dengan harapan Alam Surambi Sungai Pagu itu akan menjadi aman, makmur, dan sejahtera. Harapan itu bukan tanpa alasan. Kabupaten seluas  3.346 kilometer persegi dengan 7 kecamatan dan 33 nagari dan penduduk sekitar 171 ribu jiwa itu, punya kekayaan alam yang melimpah.

Di Solok Selatan terdapat sekitar 80 ribu hektare sawit dan 30 ribu hektare kebun teh disamping hasil tanaman perkebunan tradisional: karet, kopi, kayu manis, pala, nilam, kemiri, kakao dan sebagainya. Daerah ini juga lubung beras karena 80% dari 11 ribu hektare sawahnya beririgasi teknis sejak sejumlah irigasi dibangun 1992/1994 silam.

Perut bumi Lembah Batang Hari ini juga  menyimpan emas, biji besi, batubara dan timah putih, sebagian sudah dieksploitasi. Bahkan ada energi panas bumi berkekutan 350 megawatt di kaki utara Gunung Kerinci yang sedang dieksplorasi yang mampu memenuhi kebutuahn listrik, Sumbar dan Riau. Tak heran pendapatan asli daerah ini terus naik, rata-rata sekitar Rp 5 milyar/tahun, dari semula  Rp 4 milyar pada tahun 2005.

Pendidikan juga mengalami kemajuan. Solok Selatan memiliki 39 unit SMP dari semula 10 unit dan SLTA dari tiga jadi 10 unit.  RSUD dari tipe D ditingkatkan jadi tipe C. Disamping Puskesmas di tiap kecamatan, di tiap nagari terdapat sebuah pusat pelayanan kesehatan terpadu. Tak aneh kalau hotel berbintang tak canggung berdiri di Padang Aro, ibukabupaten.

Tak berdaulat

Saya mengenal Solok Selatan kala mengusut ihwal penyerbuan warga dari Kerinci ke desa Leter W, 1982 silam. Saya juga telah masuk ke desa Sungai Dua, kini kenagarian Luak Kapau, menjalajahi Sangir negeri penghasil duku. Saat itu saya masih menemukan ikan bakar (lauak apik) di jual di pinggir jalan tanpa dijaga pemiliknya.

Melihat perkembangan masa kini dan mengenang masa-masa 30 tahun lalu itu, Solok Selatan telah mengalami lompatan luar biasa. Sayang, belum semua warga menikmati buah kekayaan dan kemajuan itu, tiba-tiba kini Solok Selatan diperlakukan bak negeri tak bertuan. Tak cuma perampok yang menggasak pedagang emas, tapi juga pengusaha yang merampok biji emas di perut buminya. Tak tanggung-tangung, sekitar 400-an eskavator mengaduk-aduk aliran sungai menguras dan membawa kabur puluhan ton emas dari daerah ini.

Aksi bersilatas angan itu tak cuma membuat daerah itu terkoyak-koyak bak dimamah gargasi, tapi juga merusak tatanan masyarakat dan penegakkan hukum yang berimplikasi kerusakan lingkungan, kepercayaan dan kebanggaan masyarakat pada daerahnya sendiri.

Perlakuan buruk itu seperti menghapus hak otonomi dan bahkan kedaulatan Solok Selatan. Daerah itu seolah bukan bagian dari Provinsi Sumbar dan bagian dari Negara Republik Indonesia sehingga  seolah bebas diperlakukan sebagai daerah jajahan bahkan daerah jarahan. Para penambang beradu dalang, siapa yang kuat dalangnya semakin merajalela ia menambang.

Gema teriakan rakyat dan pemerintah daerah seolah percuma. Berbagai upaya penangkapan dan razia-razia juga seperti sia-sia. Maklum, di sini tak jelas lagi  beda antara pagar dan tanaman. Entah pagar yang memakan tanaman atau tanaman yang memakan pagar. Persis bak parak (kebun) tak berpagar dan sapi lepas tak bertali. Tak jelas, entah sapi yang masuk parak, entah parak yang masuk sapi.

Padahal sebagai bagian dari Provinsi Sumbar dan bagian dari negara Republik Indonesia, Solok Selatan tak pantas diperlakukan demikian. Sebab, apapun aturan yang berlaku di Indonesia wajib berlaku di Solok Selatan. Siapa saja aparat keamanan dan penegak hukum yang ada di belahan bumi Indonesia tentulah wajib menegakkan hukum di bumi Solok Selatan.

Oleh karena itu tak pantas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan merasa tidak berdaya menghadapi para penjarah. Jika para penjarah datang dari negara lain, tindakan itu sama dengan intervensi dan bahkan invasi asing ke bumi Indonesia.  Kalau pelakunya adalah dari kalngan bangsa sendiri,  tindakan itu bisa disebut sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan perlawanan terhadap hukum Indonesia.

Maka demi kadaulatan negara dan tegaknnya pemerintah dan hukum yang sah,  Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi yang memabwahi Solok Selatan, sesuai PP No. 19 Tahun 2010, berwenang menggunakan tangan Presiden di daerah ini. Gubernur bisa melakukan koordinasi dengan pejabat militer di daerah ini untuk mengambil tindakan militer menghadapi para penjarah.

Seandainya hal itu tak memungkinkan maka, Gubernur bisa langsung menghadap Presiden untuk menentukan langkah-langkah mempertahankan kedaualatan Solok Selatan sebagai bagian dari Negera Indonesia. Kalau Gubernur sendiri tidak punya keberanian menggunakan PP No. 19/2010 itu Pemerintah Daerah Solok Selatan bisa meminta bantuan Menteri Pertahanan dan Keamanan sehingga penjarahan itu dapat diatasi.

Hal itu perlu dilakukan, mengingat tingkat ancamannya sudah sedemikian parah. Paling tidak dengan cara itu kita akan tahu, apakah para penjarah itu memang datang dari negara asing atau bangsa sendiri yang memperlakukan negara sendiri sebagai negara asing. Singkat kata, jangan biarkan bola berhenti, apalagi mati, di tangan Solok Selatan. (*)