Batelematika

Opini Singgalang 15 Oktober 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ada satu bagian di jajaran pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota yang nyaris luput dari kontrol DPRD, inspketorat maupun kontrol publik termasuk media massa sejak sepuluh tahun terakhir. Yaitu fungsi dan keberadaan Bagian Telematika yang mengelola website atau media online milik pemerintah daerah.   Di Pememerintahan Provinsi Sumatera Barat, bagian itu berada di bawah Biro Humas. Dipimpin seorang kepala bagian/pejabat esolon III, dan dibantu sekitar sepuluh pegawai.

Di 19 kabupaten/kota bagian telematika berada di bawah Dinas Infokom atau Bagian Humas. Dipimpin seorang kepala seksi dan memperkerjakan sekitar 3 hingga 5 pegawai. Beberapa SKPD seperti Dinas, Badan dan Kantor pemerintahan juga memiliki website tersendiri. Kalau dihitung-hitung, biaya pembangunan jaringan internet untuk mengoperasikan website resmi milik pemerintah daerah itu, berikut pembelian perlatan seperti server, komputer dan pembangunan jaringan bisa mencapai milyaran rupiah. Dan, kalau dihitung biaya operasional, termasuk gaji pejabat dan pegawai pengelola bisa menghabiskan puluhan dan bahkan ratusan juta rupiah tiap bulan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari website itu pada prinsipnya adalah untuk menunjang keterbukaan penyelenggaraan dan komunikasi pemerintah dan masyarakat. Melalui website itu siapa saja dan di mana saja di belahan dunia ini  yang ingin mengetahui, menganalisa dan berpartisipasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan bisa memperoleh informasi dan memberikan masukan melalui website itu.

Mengingat fungsi dan peran yang sangat penting maka halaman website itu mesti diisi dengan data serta informasi yang lengkap, akurat, aktual  dan up to date tentang apa saja mengenai daerah dan penyelenggaran pemerintahan di tiap daerah. Website mesti menyediakan data base tiap kabupaten kota.  Mulai dari kondisi geografi, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta perangkat pemenerintahan, kebijakan, kegiatan, anggaran, sampai aktifitas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Singkat kata, tanpa harus berkeringat masuk kantor pemerintahan, melalui website itu kita bisa mengenal semua derah dengan segala potensi, dan permasalahannya secara lengkap, aktual dan up to date. Sayang realitanya jauh panggang dari api.  Coba buka Website Resmi Pemprov Sumatera Barat, SUMBARPROV.go.id.

Meski disitu memuat beberapa kategori, seperti profil daerah, organisasi, peluang investasi, produk unggulan, perizinan, pariwisata dan sebagainya, tapi data yang ada di dalamnya nyaris tak memadai. Bahkan, selain tidak lengkap data yang ada sudah kedaluarsa. Yang paling menojol adalah pemuatan foto Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang lain lebih berupa berita-berita sebagaimana dimuat di surat kabar sehingga mirip kumpulan kliping koran. Dimuat misalnya, dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan kabupaten, Januari 2012. T

api bagaimana realisasinya kemudian, tak ada informasi. Realisasi anggaran sampai September 2012 sebesar 61,33% justru bersumber dari berita Antara. Bukan penjelasan resmi pemerintah provinsi. Data tentang ruas jalan di Sumatera Barat dimuat 14 April 2011, tapi data yang  digunakan 2 Agustus 2009. Data ini tentu tak mungkin digunakan menganalisa kemacetan/kepadatan lalulintas kendaraan. Selain karena kedaluarsa, SUMBARPROV.go.id,  tak  menyediakan  jumlah kendaraan di provionsi ini. Begitu juga tentang penduduk miskin. Data yang tersedia justru berita Antara, 6 Juni 2012. Semua itu hanyalah sekedar contoh.

Kondisi serupa akan ditemukan pada bagian yang lain seperti luas dan produksi  perkebunan rakyat, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan dan sebagainya. Kondisi yang sama ditemukan pada website 19 kabupaten/kota. Yang dipajang di masing-masing website hanyalah foto bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Nyaris tak satupun yang menyediakan data base masing-masing daerah secara lengkap, akurat dan up to date. Updating data dfan informasi hampir tak pernah dilakukan secara rutin sesuai perkembangan.

Berdasarkan kondisi itu tak berlebihan kalau bagian telematika tersebut pantas disebut batele-mati aka. Batele, bahasa Minang, artinya ngaur, kacau, tak terukur dan tak bisa dipedomani. Mati aka, sama dengan kurang dinamis, tak kreatif, lemah inisiatif alias pemalas. Jangan-jangan karena itu Gubernur Irwan Paryitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim membuka website/ blog atau halaman sendiri di internet yang memuat tulisan dan pikirannya.

Maka, menghingat besarnya biaya (APBD) yang dikucurkan tiap bulan untuk bagian telemetika itu, kemudian melihat keseriusan pengelolaannya barangkali ada baiknya DPRD tiap daerah meninjau kembali anggaran dan kelembagaan bagian ini. Dari pada minyak habis samba tak lamak, perlu dipertimbangkan apakah pengelolaannya diserahkan kepada pihak yang kompetensional dan profesional, atau publikasi pemerintah itu diserahkan sepenuhnya ke media massa publik. Atau ditiadakan sama sekali. Kalau dibiarkan, justru yang terjadi arang habis besi binasa. Dan, karena batelematika, tentu akan merusak citra Sumatera Barat dan daerah-daerah di mata dunia. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: