Dagang Sapi Dalam Sarung

Teras Utama Padang Ekspres 6 Februari 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Generasi muda hari ini mungkin tak banyak yang tahu arti istilah politik dagang sapi yang dulu amat populer di era Orde Lama. Maklum pendidikan politik kini sudah terhimpit keras bunyi musik dan hiruk pikuknya suara mesin kendaraan di jalanan. Begitupun, tak semua pelajaran pula bisa diajarkan. Sebagian hanya bisa diperoleh bila dijalani dalam kehidupan.

Untuk mengenal politik dagang sapi tak teramat sulit. Datanglah ke pasar-pasar ternak yang banyak tersebar di nagari-nagari di pelosok Sumatera Barat. Di situ berbaur antara penjual, pembeli dan toke ternak alias pengumpul sapi.

Toke ternak biasanya membawa kain sarung. Jika sedang bernegosiasi dengan calon pembeli atau calon penjual, sarungnya berpindah dari bahu ke atas tangan. Lalu, pembeli dan penjual  bersalaman sembari tangan mereka ditutupi kain sarung itu. Sebentar kemudian mereka  saling tersenyum dan membubarkan diri. Uang diserahkan dan sapi pun berpindah tangan. Transaksi selesai.

Yang terjadi saat mereka bersalaman di bawah sarung itu adalah tawar menawar harga menggunakan isyarat jari-jari tangan. Ditutupi pakai sarung supaya tak terlihat oleh pedagang atau penjual yang lain sehingga tak merusak hubungan antar pedagang sapi, yang mungkin sudah menawar sapi tersebut. Singkat kata, jual beli sapi itu boleh disebut transaksi atau negosiasi tertutup.

Rupanya praktek jual beli tertutup ala dagang sapi itu berkembang jadi prilaku  politik sehingga dalam percaturan politik pun dikenal istilah politik dagang sapi. Praktek dagang sapi di pasar ternak dan dunia politik itu sama. Bedanya, jika di pasar ternak tawar-menawar terjadi antara pedagang dan penjual sapi benaran, dalam politik tawar-menawar terjadi antara beberapa partai politik, misalnya, dalam menyusun suatu kabinet koalisi atau dalam pengambilan keputusan-keputusan tertentu secara tertutup dengan pertimbangan kepentingan dan keuntungan bagi partai-partai yang berkoalisi.

Sebetulnya, lobi-lobi politik secara tertutup adalah hal biasa dan wajar selama tidak melawan hukum, menguntung bagi negara dan tidak merugikan rakyat. Tapi jika negosiasi dan lobi-lobi itu melanggar hukum, mencelakakan lawan politik atau merusak negara dan merugikan rakyat, maknanya akan berubah jadi konsfirasi (permupakatan) jahat yang bisa dijerat hukum.

Konsfirasi jahat dalam politik dan pemerintahan, misal dalam mengambil keputusan dan kebijakan tertentu, selain melanggar prinsip demokrasi juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik tentang transparansi. Bahkan suatu keputusan dan kebijakan yang dilahirkan secara tidak transparan, meski belum tentu melawan hukum dan merugikan rakyat, paling tidak bisa dicurigai sebagai sesuatu yang jahat.

Kasus Daging Sapi

Kasus suap proses impor daging sapi yang disangkakan KPK kepada LHI, Presiden Partai PKS, dan dua pengusaha yang kini sedang mewarnai pemberitaan media massa, kelihatannya tak sebatas dagang sapi dalam pengertian istilah politik. Tapi juga perdagangan (daging) sapi benaran.Paling tidak hal itu ditandai adanya negosiasi tertutup (meski tak pakai sarung) dan adanya daging sungguhan sebagai objek negosiasi

Jika KPK kemudian bertindak, karena adanya indikasi suap yang merupakan perbuatan melawan hukum maka negosiasi itu berubah makna jadi konsfirasi atau permupakatan jahat (korupsi).

Penetapan LHI sebagai tersangka oleh KPK, secara fakta hukum tentulah apa yang disangkakan belumlah final. Artinya publik masih harus menunggu keputusan pengadilan. Tapi secara logika hukum, penetapan LHI sebagai tersangka oleh KPK bisa dianggap mendekati kebenaran atau setidaknya  dalam bahasa Minang disebut sumbang alias cenderung dianggap salah. Dalil yang digunakan masyarakat sederhana.”Takkan ada asap kalau tak ada api. Kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah”.

Bagi pertai politik yang mengandalkan opini publik, logika hukum yang berkembang seperti itu jelas menjadi persoalan besar. Upaya menetralisasinya jauh lebih berat dan sulit ketimbang menetralisasi fakta hukum. Fakta hukum bisa dinetralisasi dengan vonis hakim pengadilan.

Tapi logika hukum, apalagi bagi sebuah partai politik, sebagaimana dialami beberapa partai politik masa lalu, akan berbuntut panjang.  Sebab, logika itu sudah membentuk sikap dan opini masyarakat.  Akibatnya, yang terkena imbasnya bukan hanya pelaku dan keluarga tapi juga organisasi dan pengikutnya sepanjang massa. Maklum, bagi masyarakat, “sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya”. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: