Evaluasi Terbalik Kenerja Pemerintahan

Komentar Singgalang Rabu 11 Juli 2012

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dalam penegakkan hukum ada yang disebut pembuktian terbalik. Yaitu, tersangka dituntut membuktikan sendiri ketidakterlibatannya dalam satu kejahatan atau tentang asal usul kekayaan yang dimilikinya. Jika tak mampu menunjukkan bukti kuat ia bisa didakwa melakukan kejahatan tersebut. Bagi yang tak mampu membuktikan alasan hukum kepemilikan hartanya ia dapat didakwa memperoleh  harta secara ilegal. Dan,  harta itu bisa disita untuk negara.

Pendekatan pembuktian terbalik sebetulnya bisa diadopsi untuk menilai kinerja pemerintah dan pemerintah daerah. Yaitu dengan cara melakukan evaluasi terbalik, kebalikan dari praktek evaluasi selama ini, di mana evaluasi  penggunaan anggaran pemerintahan dilakukan dengan cara menghitung/ mengukur realisasi anggaran belanja di tiap pos program dan kegiatan. Dari situ  keluarlah angka persentase penyerapan anggaran. Ada yang mencapai seratus persen dan atau di bawahnya sehingga terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Terlepas dari efektifitas penggunaan anggaran, yang jelas dengan evaluasi seperti itu disimpulkan sukses tidaknya atau buruk baik kinerja pemerintahan. Semakin besar angka silpa itu semakin rendahlah nilai kinerjanya. Padahal jamak diketahui realisasi penggunaan anggaran nyaris tak berbanding tegak lurus dengan realisasi pada sasaran di lapangan.

Sebagaimana diketahui selama ini realisasi anggaran untuk hal-hal yang bersifat materi/benda paling tidak terbagi dua jenis: benda mati dan benda hidup. Benda mati, misalnya  jalan raja dan jembatan, bangunan bendungan, bangunan perkantoran, mesin-mesin, obat-obatan dan pelataran. Benda yang hidup seperti hewan ternak, bibit tanaman, bibit ikan dan sebagainya. Kemudian ada belanja yang bersifat nonpisik seperti penataran, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Evaluasi anggaran untuk hal-hal yang bersifat pisik/ materi selama ini nyaris hanya dilihat jumlah barang yang dibeli, jumlah bangunan yang dikerjakan. Sementara yang bersifat nonpisik dinilai dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah peserta yang dilibatkan.

Padahal sesuai prinsip penggunaan anggaran dan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahtertaan rakyat, maka seharunyalah evaluasi penggunaan anggaran dilihat dari realita dan efektivitasnya di lapangan atau di masyarakat. Penggunaan anggaran untuk hal-hal yang bersifat materi/benda mati tentu tak hanya dilihat dari jumlah, jenis dan kualitas barang yang dibeli,  tapi harus dievaluasi sampai pada penggunaan, efektivitas fungsi dan manfaat yang diperoleh dari barang tersebut.

Terhadap anggaran yang dibelanjakan untuk pengadaan benda hidup, seperti bibit tananam, hewan ternak, ikan dan sebagainya, tentu tak cukup dievaluasi dari jumlah bibit yang dibeli, lalu, disalurkan ke masyarakat. Kinerja pemerintah di sini harus ditelusuri sejauh mana bibit itu diterima, ditanam, dipelihara, berproduksi serta bermanfaat ekonomi bagi masyarakat. Jika indikator tersebut tidak memenuhi harapan berarti penggunaan anggaran dan program tersebut dapat dianggap gagal.

Jika belanja anggaran itu bersifat nonpisik, seperti pelatihan dan pendidikan, evaluasinya tentu tak cukup dilihat dari berapa banyak kegiatan dan jumlah peserta pelatihan. Evaluasi mestinya dilihat dari sejauh mana efektivitas teknik dan materi pelatihan dan pendidikan tersebut terserap dan berpengaruh pada sikap, prilaku, keterampilan serta keahlian peserta. Jika secara kualitatif, pelatihan-pelatihan tersebut tak banyak mempengaruhi kemampuan dan keterampilan peserta tentulah anggaran dan programnya dianggap gagal.

Maka, sesuai prinsip penggunaan anggaran dan tujuan pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sudah selayaknya pemerintah menggunakan pendekatan pembuktian terbalik dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan, yaitu evaluasi yang dimulai atau berbasis pada sasaran. Untuk evaluasi terbalik ini pemerintah tak perlu menambah personil. Selain memberdayakan pejabat yang ada dan personil inspektorat, bisa pula menggunakan lembaga-lembaga yang dianggap berkompeten.

Evalusia kinerja pemerintahan secara terbalik, yang dimulai dari lapangan atau dari masyarakat itu jelas akan berdampak ganda. Selain berdampak positif pada efektivitas penggunaan anggaran negara, juga akan menyelamatkan negara dari kehancuran (akibat manipulasi angka/nilai kinerja) dan menyelamatkan pejabat dari kemungkinan terjerat hukum.

Kita optmis kalau evaluasi terbalik itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan, agaknya efektivitas penggunaan dana APBN, APBD dan sebagainya akan dapat diukur secara kualitatif dan kuantitif. Dan upaya peningkatan kesejahateraan rakyat bisa dicapai lebih cepat.

Kini, tinggal bagaimana para kepala daerah dan gubernur memulainya, paling tidak di Sumatera Barat, sehingga  bisa jadi contoh bagi pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: