Fenalti Untuk Pilkada dan Otonomi

Komentar Singgalang 23 Maret 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Saya merasa beruntung jadi moderator seminar nasional bertema Qua Vadis Pilkada yang diadakan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unand di Istana Bung Hatta Bukittinggi 18-19 Maret 2013 lalu. Karena, menuerut saya, seminar itu  sudah memberi fenalti terhadap sistem/ mekanisme pilkada dan otonomi daerah yang terjadi selama era reformasi ini: pilkada langsung harus diubah dan otonomi daerah perlu direvisi.

Fenalti itu tersimpul dari tiga pembicara  berkompeten dalam urusan pilkda dan otonomi daerah. Yaitu, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara yang berbicara Persfektif Pergeseran Pemilihan Langsung Kepala Daerah. Prof. Dr. Ryas  Rasyid, yang membindani UU Tentang otonomi Daerah, membahas Eksistensi Otonomi  Daerah Untuk Penyelenggaraan Pilkada. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri  berbicara tentang Isu Strategis Pilkada ke Depan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Analisa oleh Kemendagri, seperti diungkapkan Djohermansyah, membuktikan betapa banyak muncul persoalan dari sistem pilkda langsung selama ini. Diantaranya, politik biaya tinggi. Baik untuk biaya penyelenggaraan pilkda maupun biaya yang dikeluarkan calon kepala/wakil kepala daerah, termasuk biaya perkara pelanggaran pilkada. Maklum, 290 (16,38%) kepala daerah melanggar aturan pilkada. Dan, itu terbukti berimplikasi langsung pada tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Sebanyak 17 dari 33 gubernur dan 260 dari 524 bupati dan walikota terlibat korupsi.

Pilkada juga berdampak pada politisasi birokrasii :muatsi dan promosi pejabat didasarkan pada kepentingan politik kepala daerah terpilih. Akibatnya selain menimbulkan perpecahan juga merusak profesionalisme dan karir pejabat. Pilkda juga membuat perpecahan dan menimbulkan konflik horizontal yang berbuntut perusakan kantor gubernur, kantor bupati/ walikota dan kantor polisi. Kemudian, pilkada langsung telah menimbulkan politik dinasti atau nepotisme: anak, menantu atau istri menjadi calon pengganti suami kepala daerah. Setidaknya, 54 kepala daerah (10,30%) yang membangun politik dinasti itu.

Soal wakil kepala daerah juga sorotan. Maklum, 852 dari  886 kepala daerah terpilih, 852 ( 96,16%) mengalami pecah kongsi dengan wakilnya. Hanya 34 pasangan ( 3,83%) yang maju kembali dengan pasangannya. Tak berlebihan kalau saya komentari bahwa pasangan kepala/wakil kepala daerah tak lebih setia dari pasangan sendal. Jika pasangan sendal setia sampai habis,  pasangan kepala daerah malah ada yang karam di tepi.

Menurut Ryas Rasyid otonomi daerah dirancang untuk provinsi. Tapi kemudian dialihkan ke kabupaten/kota karena dianggap fedralisasi dan bisa mengundang sparatisme di daerah. Toh, ia bisa menerima otonomi diletakkan di kabupaten/kota dengan harapan agar pengambilan keputusan lebih cepat tanpa harus menunggu dari pusat.

Sayang, otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat tak memenuhi harapan. Program pemda yang seharusnya memprioritaskan percepatan kesejahteraan rakyat, kenyatannya lebih mepercepat kesejahteraan kepala daerah dan partainya. Konsep otonomi daerah yang dimaksudkan melahirkan pemerintahan yang baik: kepemimpinan yang baik, yang punya integritas, kompetensi dan efektif, manajemen yang baik efisien dan produktif, juga jauh dari harapan.

Namun otonomi daerah tak menyarankan pilkada langsung. Sebab, pilkada langsung sudah diperkirakan akan bermasalah. Ryas setuju kalau pilkada dalihkan ke DPRD sehingga akan meringankan APBD/APBN.  Kalau ketentuan pilkada langsung tak berhasil direvisi, ia menyarakan supaya ada UU yang dapat memaksa partai menyeleksi secara ketat dan jelimet calon kepala daerah usulannya.

Yusril Ihza Mahendra tegas menyatakan pilkda langsung tak sesuai dengan pasal 18 UUD 1945.  Cuma dulu karena Orde Baru dianggap sentralistik, maka dibangunlah pemerintahan otonomi daerah. Awalnya memang otonomi daerah diletakkan pada provinsi dan kepala daerah tetap dipilih oleh DPRD seperti sebelumnya.

Namun setelah melihat perkembangannya, maka untuk menjalankan demokrasi secara benar, meski otonomi tetap pada daerah ia mengusulkan supaya bupati/walikota dipilih DPRD. Hanya gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Lalu, tanpa harus merevisi padal 18 UUD1945,  maka perlu diperluas kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan strategis nasional yang tadinya ada di tangan menteri dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan cara itu bukan menjadikan negara federal melain berbentuk semi federal.

Soal wakil kepala daerah, termasuk wakil menteri, menurut Yusril tidak perlu karena tak sesuai dengan UUD 1945. UU, katanya, hanya mengatur wakil presiden.  Khusus daerah ibukota, Yusril menyarakan suapaya keistimewaannya diletakkan di bawah kewenangan langsung presiden. Daerah ibukota bukan dipimpin gubernur yang dipilih langsung melainkan pejabat setingkat menteri yang diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden.

Rupanya filanti dari seminar ini terus bergulir. Rabu malam (21/3) kemarin TVRI pun mengelar diskusi senada dengan pembicra Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPRD Marzuki Ali dan Ketua Wakil Ketua KPK Bambang Widiyanto.

Agaknya, rakyat memang berharap segara ada perubahan sistem pilkda dan bentuk otonomi daerah dari yang ada sekarang. Soalnya, prilaku kepala daerah dan banyaknya pemilu membuat rakyat semakin lelah dan bahkan putus asa. Karena itu agaknya, partisipasi rakyat dalam pemilu terus menurun. Jangan-jangan akhirnya  pilkada dianggap sebagai pemilihan kada alias pemilihan penyakit. (*)

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: