Guru Mengaji Tanpa Advokasi

Komentar Singgalang 6 November 2012

Fachrul Rasyid HF

Berapa diantara orang tua yang mengajari langsung anak-anaknya tentang Rukun Islam, Rukun Imam, kemudian membaca/menulis Alquran, beribadah, berakhlak mulia dan pengetahuan tentang syariat Islam? Agaknya sulit menemukan satu diantara seratus kepala keluarga yang melakukan hal itu.

Yang terjadi, dan itu pasti, hampir seluruh anak-anak diajari dan dididik oleh guru TPA/TPSA/MDA alias guru mengaji di masjid, mushalla atau di surau-surau. Karena itu tidaklah lancang kalau saya mengatakan bahwa Islamisasi dari generasi ke generasi anak-anak kita berada di tangan guru mengaji, bukan di tangan mubaligh bahkan ulama (Islamisasi di Tangan Guru Mengaji-Singgalang 24 Juli 2009).

Kemudian diakui pula bahwa pendidikan surau seperti TPA/TPSA/MDA itu sangat menentukan krakter generasi ke generasi yang berimplikasisi pada prilaku individu dan masyarakat. Di Sumatera Barat TPA/TPSA/MDA bahkan masih lagi mengemban misi pembinaan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Klitabullah (ABS-SBK).

Legalitas Masjid

Meski demikian penting posisi, fungsi dan perannya dalam masyarakat, bangsa dan negara namun keberadaan guru mengaji masih ditaruh sebagai tenaga pendidikan masyarakat. Di Sumatera Barat misalnya, ada Perda No. 2 Tahun 2007  Tentang Pemerintahan Nagari. Pasal 16 (huruf c) tentang kekayaan (pemerintahan) nagari,  menyatakan bahwa diantara kekayaan nagari adalah masjid atau surau nagari, tempat dimana TPA/ TPSA /MDA berdiri.

Sedangkan masjid atau surau yang berada di kelurahan/ desa di wilayah perkotaan tak jelas posisinya. Sebab, dalam PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan tak diatur prihal masjid tersebut. Sementara, Pemprov Sumatera Barat dan  pemerintahan kota sejauh ini juga belum menerbitkan Perda tentang pemerintahan kelurahan sehingga ada tuntunan teknis soal masjid dan surau itu.

Jadi, sejauh ini, kecuali di nagari di bawah kabupaten, kelembagaan masjid dan surau di perkotaan Sumatera Barat belum dinaungi atau dilindungi oleh Pemda. Begitupun, Perda No. 2 Tahun 2007, masih sebatas menyatakan masjid sebagai kekayaan nagari alias benda mati. Tak ada tindaklanjutnya, baik berupa Surat Edaran, Peraturan Gubernur maupun Perda Kabupaten atau Peraturan Bupati yang mengatur pembinaan, pemanfaatan serta pengelolaan masjid atau surau itu.

Maka, jangan heran jika sampai saat ini ( 6 tahun Perda) belum satupun masjid yang masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Padahal masjid dan surau yang menjadi urusan bagian kesra kantor Pemkab/Pemko dan Biro Sosial Pemda Sumatera Barat, seharusnya pula jadi urusan bagian kesra pemerintahan nagari. Akibatnya, meski mendapat bantuan temporer dari kabupaten/kota dan provinsi namun pembangunan, pengelolaan dan pembinaan masjid dan surau belum termasuk ke dalam anggaran belanja nagari.

Keberadaan TPA/TPSA/MDA di masjid dan surau otomatis belum tersentuh langsung pemerintahan kabupaten/kota. Kecuali bantuan insentif triwulanan dengan jumlah terbatas dan nilai yang minim bagi imam masjid dan guru mengaji, (Pemko Bukittinggi memberikan dana operasional bagi TPA/TPSA/ MDA antara Rp 5 juta dan Rp 9 juta/tahun), tak ada pembinaan struktural dan fungsional dari pemerintah daerah.

Tanpa Perlindungan   

Jika benar data Kanwil Kemenag Sumatera Barat di provinsi ini terdapat 4.693 unit masjid, 4.449 unit mushalla dan 5.714 langgar/surau ( total 14.856 unit). Kemudian terdapat TPA/TPSA/MDA sebanyak 5.398 unit. Artinya, tiap 3 masjid atau surau terdapat satu TPSA atau MDA.  Rata-rata  tiap TPA/TPSA atau MDA punya dua guru. Berarti, setidaknya, ada sekitar 17. 000 guru mengaji di Sumatera Barat.

Sementara keberadaan TPA/TPSA/MDA di masjid dan surau itupun secara struktural dan fungsional juga belum jelas. Ada yang hanya sebatas jadi bagian  kegiatan masjid dan sebagian menjadikan bagian organisasi masjid sehingga belum banyak masjid yang langsung menjamin kesejahteraan atau gaji/honor guru mengaji. Kebanyakan mereka mendapat honor dari iyuran/ uang mengaji anak-anak yang jumlah dan nilanya jauh dari memadai.

Pertanyaannya kemudian adalah, ketika guru mengaji menghadapi persoalan seperti  jatuh sakit, siapa yang harus menolong. Selama ini hanya berharap uluran tangan warga. Bagiamana pula kalau menghadapi persoalan hukum, misalnya dilaporkan orang tua murid ke polisi, atau dilambrak orang tua murid, mungkin karena melecut murid yang bandel, tak ada lembaga yang memberikan advokasi, pembelaan dan perlindungan? Padahal kemungkinan itu sangat besar mengingat kini isu kekerasan terhadap anak sudah melampui batas sehingga urusan guru dan murid, orang tua dan anaknya sendiri,  rawan jadi perkara pidana.

Oleh karena itu melihat posisi kelembagaan masjid dan status hukum kelembagaan TPA, TPSA, MDA, sudah saatnya semua pihak terutama kalangan ulama/ mubalig serta guru-guru agama mendesak Pemprov dan Kabupaten/kota beserta DPRD untuk menempatkan masjid dan surau beserta lembaga pendidikan di bawahnya sebagai bagian dari urusan pemerintahan nagari/desa atau kelurahan sebagai pemerintahan terendah dibawah binaan langsung Pemrpov dan Kabupaten/kota yang diprioritaskan dalam APBD.

Langkah itu perlu segera dikonkretkan sejalan dengan tujuan Perda No. 2 Tahun 2007, RPJMD Sumatera Barat dan visi misi Gubernur serta komitmen Bupati/ Walikota membangun masyarakat yang religius. Jika tidak, sama artinya dengan mengkhianati komitmen sendiri dan mengabaikan kelangsungan regenerasi umat dan masyarakat Minangkabau.(*)

Padang 6 November 2012

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: