Kedaulatan Solok Selatan

Teras Utama Padang Ekspres Senin 15 April 2013

Oleh Fachrul Rasyid HF

Kabupaten Solok Selatan dimekarkan dari Kabupaten Solok 7 Januari 2004 dengan harapan Alam Surambi Sungai Pagu itu akan menjadi aman, makmur, dan sejahtera. Harapan itu bukan tanpa alasan. Kabupaten seluas  3.346 kilometer persegi dengan 7 kecamatan dan 33 nagari dan penduduk sekitar 171 ribu jiwa itu, punya kekayaan alam yang melimpah.

Di Solok Selatan terdapat sekitar 80 ribu hektare sawit dan 30 ribu hektare kebun teh disamping hasil tanaman perkebunan tradisional: karet, kopi, kayu manis, pala, nilam, kemiri, kakao dan sebagainya. Daerah ini juga lubung beras karena 80% dari 11 ribu hektare sawahnya beririgasi teknis sejak sejumlah irigasi dibangun 1992/1994 silam.

Perut bumi Lembah Batang Hari ini juga  menyimpan emas, biji besi, batubara dan timah putih, sebagian sudah dieksploitasi. Bahkan ada energi panas bumi berkekutan 350 megawatt di kaki utara Gunung Kerinci yang sedang dieksplorasi yang mampu memenuhi kebutuahn listrik, Sumbar dan Riau. Tak heran pendapatan asli daerah ini terus naik, rata-rata sekitar Rp 5 milyar/tahun, dari semula  Rp 4 milyar pada tahun 2005.

Pendidikan juga mengalami kemajuan. Solok Selatan memiliki 39 unit SMP dari semula 10 unit dan SLTA dari tiga jadi 10 unit.  RSUD dari tipe D ditingkatkan jadi tipe C. Disamping Puskesmas di tiap kecamatan, di tiap nagari terdapat sebuah pusat pelayanan kesehatan terpadu. Tak aneh kalau hotel berbintang tak canggung berdiri di Padang Aro, ibukabupaten.

Tak berdaulat

Saya mengenal Solok Selatan kala mengusut ihwal penyerbuan warga dari Kerinci ke desa Leter W, 1982 silam. Saya juga telah masuk ke desa Sungai Dua, kini kenagarian Luak Kapau, menjalajahi Sangir negeri penghasil duku. Saat itu saya masih menemukan ikan bakar (lauak apik) di jual di pinggir jalan tanpa dijaga pemiliknya.

Melihat perkembangan masa kini dan mengenang masa-masa 30 tahun lalu itu, Solok Selatan telah mengalami lompatan luar biasa. Sayang, belum semua warga menikmati buah kekayaan dan kemajuan itu, tiba-tiba kini Solok Selatan diperlakukan bak negeri tak bertuan. Tak cuma perampok yang menggasak pedagang emas, tapi juga pengusaha yang merampok biji emas di perut buminya. Tak tanggung-tangung, sekitar 400-an eskavator mengaduk-aduk aliran sungai menguras dan membawa kabur puluhan ton emas dari daerah ini.

Aksi bersilatas angan itu tak cuma membuat daerah itu terkoyak-koyak bak dimamah gargasi, tapi juga merusak tatanan masyarakat dan penegakkan hukum yang berimplikasi kerusakan lingkungan, kepercayaan dan kebanggaan masyarakat pada daerahnya sendiri.

Perlakuan buruk itu seperti menghapus hak otonomi dan bahkan kedaulatan Solok Selatan. Daerah itu seolah bukan bagian dari Provinsi Sumbar dan bagian dari Negara Republik Indonesia sehingga  seolah bebas diperlakukan sebagai daerah jajahan bahkan daerah jarahan. Para penambang beradu dalang, siapa yang kuat dalangnya semakin merajalela ia menambang.

Gema teriakan rakyat dan pemerintah daerah seolah percuma. Berbagai upaya penangkapan dan razia-razia juga seperti sia-sia. Maklum, di sini tak jelas lagi  beda antara pagar dan tanaman. Entah pagar yang memakan tanaman atau tanaman yang memakan pagar. Persis bak parak (kebun) tak berpagar dan sapi lepas tak bertali. Tak jelas, entah sapi yang masuk parak, entah parak yang masuk sapi.

Padahal sebagai bagian dari Provinsi Sumbar dan bagian dari negara Republik Indonesia, Solok Selatan tak pantas diperlakukan demikian. Sebab, apapun aturan yang berlaku di Indonesia wajib berlaku di Solok Selatan. Siapa saja aparat keamanan dan penegak hukum yang ada di belahan bumi Indonesia tentulah wajib menegakkan hukum di bumi Solok Selatan.

Oleh karena itu tak pantas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan merasa tidak berdaya menghadapi para penjarah. Jika para penjarah datang dari negara lain, tindakan itu sama dengan intervensi dan bahkan invasi asing ke bumi Indonesia.  Kalau pelakunya adalah dari kalngan bangsa sendiri,  tindakan itu bisa disebut sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan perlawanan terhadap hukum Indonesia.

Maka demi kadaulatan negara dan tegaknnya pemerintah dan hukum yang sah,  Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi yang memabwahi Solok Selatan, sesuai PP No. 19 Tahun 2010, berwenang menggunakan tangan Presiden di daerah ini. Gubernur bisa melakukan koordinasi dengan pejabat militer di daerah ini untuk mengambil tindakan militer menghadapi para penjarah.

Seandainya hal itu tak memungkinkan maka, Gubernur bisa langsung menghadap Presiden untuk menentukan langkah-langkah mempertahankan kedaualatan Solok Selatan sebagai bagian dari Negera Indonesia. Kalau Gubernur sendiri tidak punya keberanian menggunakan PP No. 19/2010 itu Pemerintah Daerah Solok Selatan bisa meminta bantuan Menteri Pertahanan dan Keamanan sehingga penjarahan itu dapat diatasi.

Hal itu perlu dilakukan, mengingat tingkat ancamannya sudah sedemikian parah. Paling tidak dengan cara itu kita akan tahu, apakah para penjarah itu memang datang dari negara asing atau bangsa sendiri yang memperlakukan negara sendiri sebagai negara asing. Singkat kata, jangan biarkan bola berhenti, apalagi mati, di tangan Solok Selatan. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: