Kemacetan di Jalur Pemerintah

Teras Utama Padang Ekspres

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kemacetan lalulintas kendaraan di jalan raya, di perkotaan atau di pedesaan, sejak 10 tahun terakhir seolah dianggap prilaku alam. Layaknya hujan dan panas, bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja. Dan, selalu diangkat ke forum diskusi  tapi tak pernah bisa diatasi.

Biang perkara cukup kasat mata: tak sebandingnya peningkatan populasi kendaraan dan penambahan panjang jalan raya. Duniaindustri edisi Desember 2011, mengungkapkan tahun 2000 jumlah kendaraan masih 18, 975 juta (termasuk sepeda motor 5, 554 juta unit). Pada tahun 2010 sudah jadi 76, 907 juta  (sepeda motor 61, 078 juta unit ). Dengan prediksi peningkatan 15% setahun, tahun 2011 populasi kendaraan di Indonesia mencapai 107.226 juta unit. Itu merupakan populasi kendaran terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat (246,56 juta unit) dan China (154,65 juta unit).

Polulasi kendaaran tersebut  jelas tak sebanding dengan pertumbuhan jalan raya. Panjang jalan di Indonesia hingga tahun lalu hanya 368.360 kilometer. Dengan begitu, rasio kendaraan bermotor terhadap panjang jalan di Indonesia mencapai 138 unit/kilometer. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 74 unit/kilometer, dan Filipina 11 unit/kilometer.

Menurut pengamat otomotif, Soehari Sargo, seperti dikutip Kapanlagi.com-2011,  dibandingkan negara ASEAN Indonesia memang ketinggalan dalam pengadaan jalan. Di Indonesia, panjang jalan hanya 160 km/1 juta penduduk. Di Thailand atau Korea mencapai 800 km/1 juta penduduk. Bahkan Jepang 6.000 km/1 juta penduduk.

Maka, untuk mengatasi kemacetan angkutan lalulintas di jalan raya pemerintah seharusnya menentukan pilihan prioritas. Apakah mendahulukan pembangunan jalan raya atau menekan populasi kendaraan, misalnya, dengan mengurangi penjualan dan jenis kendaraan dalam negeri kemudian meningkatkan jumlah angkutan umum.

Sayangnya, solusi yang diharapkan justru macet di ruang seminar dan diskusi. Maklum, membangun jalan baru dan pembebasan lahan diperlukan dana besar yang usulannya sering macet di ruang sidang DPR/DPRD. Niat, kalau ada, untuk mengurangi penjualan kendaraan juga mengalami kemacetan akibat berbagai pertimbangan dan kepentingan politik dan bisnis  di sekitar industri kendaraan itu.

Yang tidak macet tampaknya hanyalah kosumsi BBM yang harganya tergantung pada pasar dunia. Tapi, ketika  kemudian pemerintah berniat mengurangi subsidi dan menaikkan harga eceran BBM, kebijakan itupun macet di jalur politik.

Di tengah kemacetan lalulintas dan urusan BBM itu, pemerintah/pemerintah daerah lupa sehingga penyediaan angkutan umum pun jadi macet. Akibatanya masyarakat berlomba-lomba membeli kendaraan pribadi (mobil/sepeda motor). Meski jumlahnya mencapai 88% dari populasi kendaraan, tapi cuma mengangkut 44% pengguna jalan. Sementara angkutan umum yang populasinya hanya 4,5 % mengakut 53 persen pengguna jalan (Kompas-Sri Hartati Samhadi 2008).

Padahal penyediaan angkutan umum penumpang dan barang itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 138, pasal 139 dan pasal 143 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.  Pemerintah pusat wajib menjamin serta bertanggungjawab menyediakan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara.

Sementara Pemprov wajib menjamin tersedianya angkutan umum antar kota dalam provinsi. Pemda kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum dalam wilayah kabupaten/kota. Jika pemerintah/pemerintah daerah tak punya badan usaha sendiri bisa menunjuk badan hukum lain sesuai ketentuan.

Maka, melihat fakta di atas wajar kalau disimpulkan bahwa kemacetan lalulintas di jalan raya itu adalah gambaran kemacetan pemerintah menentukan sikap dan kebijakan antara pembangunan jalan raya, membatasi jumlah kendaraan dan menyediakan sendiri atau melindungi usaha angkutan umum oleh swasta. Sebetulnya DPR/DPRD, juga pengacara dan LSM bisa menggungat kelalain pemerintah/pemerintah daerah memenuhi tuntutan UU tersebut.

Tapi, meski sudah teramat nyaring keluh kesah rakyat mengenai kemacetan lalulintas namun tak terdengar kritik atau sikap politik kalangan DPR maupun DPRD. Jangan-jangan aspirasi rakyat juga mengalami kemacetan memasuki ruang-ruang wakil rakyat itu. Atau DPR/DPRD sendiri memeng lebih suka kemacetan di jalan raya tersebut. Bukankah dengan begitu kunjungan kerja dan masa reses bisa lebih lama dan uang perjalanan dinas pun bisa lebih besar? (**)

 

Padang 26 Agustus 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: